Menuju Politik yang Diskursif

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsi tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai batasan untuk menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, secara mandiri orang memiliki kebebasan individualnya untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi dirinya. Sementara, pada yang publik batas-batas kebebasan mesti disepakati agar ia tidak terjerembab menjadi kebebasan negatif –yang justru dapat menjadi ancaman bagi esensi kebebasan itu sendiri. Wilayah publik selalu mengandaikan tanggungjawab manusia dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan. Di sisi lain, kekuasaan hadir manakala tindakan seseorang memiliki keterkaitan dengan orang lain. Dari sini dapat dikatakan bahwa dimensi kekuasaan selalu muncul dalam hubungan antar-orang. Maka amat penting untuk memberi substansi etis pada kekuasaan, terutama kekuasaan politik. Tanpa muatan etis, politik dapat jatuh melulu sebagai penyelengaraan kekuasaan yang bermakna dominatif; penguasaan yang satu atas yang lain.

Kembali ke pemahaman mula tentang masyarakat politik sebagai masyarakat adab, apa yang menjadi pembeda utama antara masyarakat politik dan masyarakat pra-politik ialah tatanan sosial yang menopang keberlangsungan masyarakat tersebut. Masyarakat politik memiliki ‘kesepakatan’ yang mengikat dan menjadi rujukan bersama bagi mereka yang menjadi bagiannya –semacam kontrak sosial yang tidak dikenal pada masyarakat pra-politik. Kesepakatan sebagai rujukan bersama merupakan suatu rajutan norma yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengejawantahkan keadaban dalam hubungan antar-orang. Dalam konteks ini, masyarakat politik adalah jalan menuju kebebasan.

Bagi Hannah Arendt (1959) polis (bidang publik) adalah ruang kebebasan; bebas dalam arti merdeka dari ketidaksetaraan yang hadir dalam penguasaan. Kesetaraan merupakan inti kebebasan. Menjadi yang politik –yaitu hidup dalam suatu polis– berarti bahwa segalanya diputuskan melalui kata-kata dan persuasi, bukan melalui paksaan dan kekerasan. Dengan begitu politik mengandaikan tindakan saling dan bersama, bukan suatu dominasi. Dalam kerangka kesalingan, substansi negara adalah komunikasi, sementara komunikasi adalah aktivitas, gerakan, dinamika, di antara individu-individu yang berhenti berada manakala individu-individu itu tercerai-berai (Hardiman, 2001). Jika keberagaman dan pertentangan dipercaya sebagai sesuatu yang alamiah hadir dalam setiap masyarakat, maka politik yang berporos pada komunikasi dapat diajukan sebagai media resolusi konflik di antara kepentingan-kepentingan yang majemuk. Politik, pada akhirnya, menjadi salah satu perwujudan kegiatan manusia yang amat penting dan otentik (secara sosial) apabila di dalamnya terjadi interaksi di antara warganegara yang merdeka dan setara demi kemanfaatan terbesar bagi publik.

Pengakuan terhadap kesetaraan kini menjadi salah satu karakter yang membentuk perbedaan antara demokrasi modern dan demokrasi klasik. Pemerintahan rakyat Athena, misalnya, tidak memberi hak politik bagi para budak, perempuan, dan kaum pendatang –hal yang dipandang tidak demokratis saat ini. Meskipun demokrasi tidak sama dengan kesetaraan, namun tetap saja sulit untuk menyebut suatu tatanan politik yang timpang (atau bahkan yang membiakkan ketimpangan) sebagai tatanan yang demokratis. Kesetaraan memungkinkan politik menjadi gelanggang yang kompetitif, yaitu ketika setiap orang memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengunjukkan suatu pilihan tindakan. Kesetaraan juga memberi probabilitas yang lebih besar bagi orang untuk dapat mewujudkan kehendaknya ketimbang manakala orang berada dalam kungkungan dominasi.

Jika politik dimengerti sebagai ‘seni kemungkinan’, maka politik mesti membuka keluasan ruang yang optimal bagi publik untuk berpartisipasi. Semakin luas ruang partisipasi, semakin banyak pilihan-pilihan tindakan yang mungkin untuk diambil. Secara mendasar hal ini berlawanan dengan penguasaan yang berkecenderungan untuk membatasi atau bahkan menutup sama sekali alternatif pilihan. Keluasan ruang partisipasi juga memungkinkan orang untuk tidak sekadar pasif, melainkan aktif sebagai subjek yang bertindak. Orang dapat memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan tatanan normatif yang mengatur mekanisme pengunjukan kehendak. Kalangan liberalis biasanya sangat peduli terhadap isu perlindungan atas kebebasan politik semacam ini. Mereka umumnya menghendaki peran politik yang memungkinkan warganegara untuk secara bebas mengejar kepentingan privatnya, sementara kekuasaan negara mesti dijalankan berdasarkan kepentingan warganegara.

Selain partisipasi politik dan perlindungan terhadap kebebasan privat, demokrasi pada tataran minimal juga mempersyaratkan suatu prosedur pengambilan keputusan yang merujuk pada suara terbanyak (majority rule). Hal ini berangkat dari pengandaian bahwa suara terbanyak mewakili bagian terbesar dari kehendak publik. Suara terbanyak adalah mekanisme minimal yang mungkin untuk dijalankan secara optimal oleh demokrasi modern yang kompleks untuk mengenali dan memastikan suatu ‘kehendak bersama’. Tentu saja, sebagaimana dikemukakan oleh para pengkritik majority rule, model ini tidak akan mampu menangkap kehendak genuine setiap warganegara. Tetapi, patut pula untuk ditimbang bahwa kompleksitas persoalan dan besarnya jumlah warganegara menjadi hambatan yang harus diatasi oleh prosedur politik agar ia dapat berjalan secara efektif. Operasionalisasi demokrasi, dengan demikian, mesti memerhatikan kualitas keputusan yang beranjak dari dan menuju pada kemanfaatan terbesar bagi publik sebagaimana dimaksud di atas. Merujuk pada pemahaman Schumpeterian –yang melihat demokrasi sebagai suatu metode kelembagaan dalam kerangka pengambilan keputusan politik– demokrasi kemudian harus memastikan bahwa warganegara bebas untuk mengusung beragam isu untuk diartikulasikan baik secara langsung maupun tak langsung (periksa Schumpeter, 1987). Pengaturan kelembagaan semacam itu mewujud antara lain pada pemilihan umum sebagai prosedur untuk mengenali kehendak warganegara.

Lantas, dapatkah pemilihan umum dijadikan parameter untuk mengukur kualitas demokrasi? Suatu rezim dapat saja menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala sembari memobilisasi warganegara untuk turutserta sekadar menjadi penggembira dalam pesta-pora politik (ingat rezim Orde Baru yang menyebut pemilihan umum sebagai ‘pesta demokrasi’) atau memaksa mereka untuk memberikan dukungan terhadap kelanggengan kekuasaan rezim tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada jebakan elektoralisme manakala orang secara sederhana melihat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai tolok ukur tunggal demokrasi. Elektoralisme jelas tidak sebangun dengan demokrasi. Demokrasi berbicara soal partisipasi sadar publik dalam politik, sementara elektoralisme dapat saja abai terhadap tindakan elite yang memperlakukan warganegara sekadar sebagai objek kekuasaan. Dengan menimbang kualitas penyelenggaraan suatu pemilihan umum, tampaknya tidak terlalu sulit untuk membedakan antara demokrasi elektoral yang sekadar patuh pada prosedur formal penyelenggaraan pemilihan umum dan demokrasi substansial yang peduli pada hakikat kebebasan dan kesetaraan dalam politik. Yang relatif sulit barangkali adalah bagaimana mempersempit ruang gerak para demagog –yang memanipulasi kesadaran publik demi keuntungan sepihak mereka– dalam suatu tatanan yang justru demokratis. Dari catatan pemilihan umum mutakhir di beberapa negara demokrasi (seperti Prancis, Austria, Belanda, atau pun Australia), agak mengejutkan betapa partai-partai atau kandidat-kandidat yang posisi sikapnya dapat dikategorikan sebagai ekstrem kanan –dengan pandangan sempit berbasis komunitas, mereka menolak pihak lain yang identitasnya mereka anggap berbeda– justru memperoleh simpati dari para pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan demokrasi, yang sesungguhnya mengedepankan kebebasan, dapat dimanfaatkan sebagai jalan bagi para demagog untuk membunuh kebebasan itu sendiri.

Dalam proses pemilihan umum, kampanye kadang menjadi wahana yang penuh muslihat untuk memperdaya publik –terutama mereka yang tidak cukup berdaya secara sosial. Pada dasarnya kampanye memungkinkan adanya komunikasi manakala para kandidat secara terbuka mengemukakan program-programnya, sementara publik secara deliberatif mencermati alternatif yang tersaji di hadapannya sebelum mengambil suatu pilihan. Kampanye yang komunikatif memberi peluang bagi publik untuk dapat membuat pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, bukan sekadar ‘memilih kucing dalam karung’. Di sisi lain, elitisme yang sesungguhnya melekat pada demokrasi perwakilan dapat ditransformasi menjadi elitisme yang kompetitif apabila para kandidat bersaing untuk tidak semata memperebutkan simpati publik dan jabatan publik, melainkan pula membeberkan diri sebagai ‘halaman-halaman yang dapat dibaca secara kritis oleh publik’. Dengan begitu, kegiatan ini dapat menjadi ruang diskursus dalam demokrasi deliberatif yang mengedepankan komunikasi.

Prosedur demokrasi, menurut Habermas (1996), membuka jalan bagi terbangunnya suatu jejaring yang terbentuk dari pertimbangan-pertimbangan pragmatis, permufakatan, serta diskursus mengenai pemahaman-diri dan keadilan. Hal ini menjadi basis bagi pengandaian bahwa tatanan yang rasional dan berkeadilan sesungguhnya dapat diwujudkan selama alur informasi tidak dihambat. Jelas bahwa orang tidak dapat berbicara tentang publik yang memiliki kesadaran politik dan mampu terlibat dalam pencermatan intensional terhadap pilihan tindakan seandainya publik sendiri tidak memiliki cukup informasi tentang situasi yang dihadapi. Publik yang berdaya menjadi suatu keniscayaan dalam prosedur permusyawaratan, karena itu proses politik tidak hanya harus membuka ruang bagi keterlibatan optimal publik, melainkan pula memastikan bahwa akses para pelaku politik terhadap informasi tidak timpang. Ketimpangan akses terhadap informasi dapat terjadi ketika tidak tersedia sumber informasi alternatif atau terjadi penguasaan oligopolistis terhadap sarana komunikasi. Diskursus sulit untuk hidup di atas bangunan oligarkisme, ia tidak pula lahir dari tatanan yang totaliter.

Di samping ketimpangan informasi, dalam komunikasi politik kerap pula terjadi distorsi. Yang menjadi persoalan adalah ketika distorsi lebih disebabkan oleh cara penyajian informasi yang secara sengaja didesain untuk mengelabui publik. Politik masa kini banyak dipengaruhi oleh cara bekerja a la pasar. Produsen yang paham cara bekerjanya pasar tidak bekerja melulu berdasarkan kebutuhan konsumen, mereka justru secara otoritatif mengendalikan pasar. Tidak sekadar reaktif memenuhi permintaan pasar, para produsen –dengan sumberdaya yang lebih lengkap ketimbang apa yang dimiliki oleh konsumen– bahkan dapat menentukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang harus dipahami adalah bahwa distorsi informasi menciptakan disparitas. Ketimpangan semacam ini memberi keuntungan terbesar bagi mereka yang akses terhadap sumberdayanya lebih kuat. Kerja politik yang menggunakan logika semacam ini akan mengacaukan makna publik. Sebab, publik tidak lagi dipahami dalam kerangka segala yang menyangkut keumuman atau komunitas yang terbuka dan melingkupi, melainkan semata sebagai angka dukungan politik.

Cara kerja pasar modern serupa dengan cara kerja teater; keduanya diarahkan untuk menyentuh sisi emosional pihak lawan (konsumen pada pasar, audiens pada teater). Tidak mengherankan jika dalam kehidupan politik kontemporer, panggung kampanye pemilihan presiden kini beroperasi mirip televisi yang lebih banyak menyajikan sosio-drama yang bersifat permanen, kompleks, dan memberi bertumpuk informasi yang bahkan sulit untuk dicerna oleh publik sendiri. “Kekuatan komunikasi kampanye lebih terletak pada kisah-kisah yang digubah para kandidat dan perhelatan-perhelatan yang mereka gelar demi menyuguhkan segenap kemampuan, harapan, dan nilai mereka ketimbang bersandar pada serentetan fakta dan angka, sebab dan akibat, serta kecenderungan-kecenderungan statistik”, demikian Gronbeck (2000). Public relation dalam kampanye-kampanye kini lebih bermakna sebagai cara untuk mengelabui publik ketimbang cara untuk berkomunikasi dengan publik, ia menjadi upaya untuk menginformasikan citra sebagaimana yang dikehendaki oleh sang penyampai pesan. Dalam konteks ini kehendak untuk membangun citra (yang sesungguhnya tidak otentik) lebih mengemuka daripada kehendak untuk membuat publik menjadi well-informed. Kehendak semacam itu semakin menyesatkan publik ketika kampanye negatif menjadi bagian strategis upaya seorang kandidat untuk melemahkan kandidat lainnya. Di Amerika Serikat, misalnya, kini mengemuka pandangan bahwa ‘serangan terhadap lawan dapat memberi kesan yang lebih mendalam kepada calon pemilih ketimbang segala pesan yang mengunjukkan kebaikan’ (Polsby dan Wildavsky, 1991). Model kampanye seperti itu semakin mendistorsi informasi, publik pun tidak lagi mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang benar. Alih-alih menjadi berdaya, upaya publik untuk mencerap informasi sebanyak mungkin dari para kandidat dapat berbuah koleksi kebohongan dan fitnah.

Apa yang terjadi di Indonesia pun saya pikir tidak jauh berbeda. Perbedaan yang agak mencolok dibandingkan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara maju agaknya lebih mengarah pada intensitas dan durasi kampanye yang mungkin lebih pendek (terkait dengan luas wilayah dan besarnya biaya) dan pemanfaatan teknologi informasi (internet, misalnya, masih belum dipandang sebagai media kampanye yang efektif di Indonesia), selebihnya hampir serupa. Saat masa kampanye menjelang pemilihan presiden-wakil presiden para calon pemilih berhadapan dengan berlimpah informasi yang pada akhirnya membuat mereka hampir tidak mungkin menentukan pilihan tanpa terpengaruh citra yang telah dibangun para kandidat lewat berbagai ‘pentas drama’. Warganegara ‘bertemu’ dengan para kandidat lewat tayangan televisi, poster dan selebaran di segenap penjuru kota/desa, maupun panggung kampanye terbuka di berbagai tempat publik. Mengherankan bahwa perjumpaan-perjumpaan semacam itu tidak dapat menjadi media diskursus tempat elite dan massa memperbincangkan persoalan dan menawarkan alternatif jawaban. Di sana informasi tidak berjalan mengikuti alur komunikasi. Komunikasi politik memang tidak mungkin dibangun dalam situasi timpang, tanpa logika sebab-akibat, serta tanpa pemahaman memadai tentang subjek yang dihadapi. Kenyataannya, di berbagai panggung terbuka para kandidat hanya menyajikan monolog, sementara para penyanyilah (biasanya kampanye terbuka diselingi dengan berbagai atraksi hiburan, termasuk pertunjukan musik) yang berdialog dengan para audiens. Tetapi, keterlibatan audiens dalam suatu pementasan bukanlah keterlibatan yang penuh, audiens hanya menonton dan mendengarkan; pentas drama tidak pernah mengajak audiens untuk menjadi pelakon dalam suatu pergelaran.

Berhadapan dengan kenyataan semacam itu, Gronbeck memberi tawaran pencermatan terhadap motif, karakter, dan kompetensi para kandidat sebagai dasar untuk membuat penilaian etis atas pilihan yang tersedia (perhatikan tabel).

ETHICAL PIVOTS

MORAL VANTAGES	Motives	Character	Competences
Message Makers Message Consumers Messages Situations	Are candidates’ motives acceptable? What political motives do set of voters find acceptable? Are candidates’ motives expressed in acceptable ways? What motives are acceptable in various situations?	Are candidates’ characterological styles acceptable? What characterological styles do sets of voters find acceptable? Are candidates’ characterological styles depicted in acceptable ways? What characterological styles are expected in various situations?	Have candidates demonstrated political competence? What measures of competence are used by particular sets of voters? Are candidates illustrating their political competence in messages and responses to opponents’ messages? Do candidates read various political situations competently?

Questions that Can Guide Voters’ Ethical Judgments in Presidential Campaign
Sumber: Bruce E.Gronbeck (2000).

Pencermatan Gronbeck berangkat dari dua hal. Pertama, karena kampanye politik telah menjadi suatu panggung sosio-drama, maka dia menarik suatu analisis atasnya berdasarkan tiga dimensi utama suatu pertunjukan, yaitu: tindakan atau plot (mythos), karakter (ethos), dan pemikiran (dianoia). Tiga dimensi inilah yang kemudian mengerucut menjadi tiga poros etis yang meliputi motif, karakter, dan kompetensi yang dapat dijadikan acuan bagi para calon pemilih untuk membandingkan apa yang mereka kehendaki dan apa yang dapat mereka indera dari para kandidat. Kedua, dia menekankan pentingnya kejujuran dalam politik mengingat orang membutuhkan kepastian manakala perubahan berlangsung terus-menerus, juga karena kejujuran dapat menjadi patokan untuk menilai motif, karakter, dan kompetensi seseorang. Meskipun demikian, Gronbeck sendiri mengakui bahwa publik tidak pernah bisa benar-benar paham tentang kandidat yang mereka hadapi dan persoalan yang diusungnya dalam kampanye politik, mengingat apa yang disajikan kepada (dan untuk diketahui oleh) publik sesungguhnya telah lebih dulu melalui penyeleksian. Dan lebih dari itu, semuanya dikemas dalam simbol-simbol yang kerap menyembunyikan ‘apa yang sesungguhnya’ kepada publik. Dari Gronbeck orang dapat memahami bahwa superfisialitas tampak sebagai musuh bagi komunikasi.

Saya berada pada sisi yang sama dengan Arendt bahwa dalam politik kesepakatan mesti diambil melalui persuasi, bukan paksaan dan kekerasan. Berangkat dari posisi ini, pemutarbalikan fakta dan sensor terhadap informasi mesti dikategorikan sebagai kekerasan komunikasi. Sebab, komunikasi politik yang timpang (akibat tiadanya kehendak untuk berlaku jujur dan kesenjangan akses terhadap informasi) mempersempit ruang nalar. Bagaimana nalar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen untuk mengambil keputusan jika informasi yang dicerap tidak utuh? Tatanan yang rasional dan berkeadilan, sekali lagi, mempersyaratkan lancarnya arus informasi. Dengan demikian, kekerasan komunikasi menopang kegagalan proses politik –yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kebebasan bagi warganegara. Demokrasi superfisial justru melahirkan para demagog yang menunggangi demos untuk meraih kepentingan sepihaknya.

Ketika penyelenggaraan urusan publik bukan lagi menjadi inti proses politik, kedaulatan rakyat pun berada dalam ancaman. Menyimak Habermas (1999), kedaulatan rakyat mesti mewujud hanya dalam kondisi diskursif dalam proses pembentukan-opini-dan kehendak yang bermacam ragam. Tetapi, diskursus mempersyaratkan kesetaraan, bukan ketimpangan. Jika penguasaan atas sumberdaya timpang, maka hubungan politik hanya akan melahirkan dominasi, bukan demokrasi. Dominasi oleh elite terhadap massa akan membuat politik menjadi arena upaya untuk mengorganisasi kekuasaan semata.

Penilaian etis Gronbeck, bagaimana pun, dapat menjadi pintu masuk untuk membuat massa menjadi berdaya di hadapan elite. Ketidakjujuran paling tidak dapat diminimasi pada tataran yang tidak terlampau ekstrem ketika publik memiliki informasi yang memadai tentang situasi yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, publik yang well-informed sepatutnya mengembangkan suatu solidaritas yang dengannya mereka mampu membangun otonomi. Publik yang berdaya akan memiliki kekuatan kontrol dan posisi tawar yang lebih baik untuk mendesakkan kehendak bersama demi memengaruhi proses pengambilan keputusan. Proses pembentukan opini dan kehendak dalam politik, dengan begitu, beroperasi dalam komunitas yang diskursif.

Habermas percaya bahwa keberhasilan perwujudan politik deliberatif bergantung pada pelembagaan prosedur permufakatan dan kondisi dalam komunikasi, serta pada saling-hubungan antara proses deliberasi yang terlembagakan dan opini publik yang terbangun secara informal. Namun demikian, prosedur permufakatan tidak lantas menetralkan kekuasaan dan tindakan strategis untuk memperjuangkan kepentingan. Demokrasi majemuk mengemuka manakala beragam kepentingan yang saling bersinggungan atau bahkan bertolakbelakang berkontestasi tanpa yang satu secara semena-mena menidakkan yang lain. Saya percaya bahwa konflik –dalam arti pertarungan di antara beragam gagasan yang saling berlainan– sesungguhnya lekat pada tubuh demokrasi. Dalam konteks ini, menarik untuk menilik gagasan Mouffe (2000) yang melihat bahwa dimensi antagonisme sesungguhnya inheren dalam hubungan antarmanusia. Sementara, politik, lanjut Mouffe, merupakan perpaduan praktik, diskursus, dan lembaga yang dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan tertentu dan mengelola hubungan antarmanusia yang selalu memiliki potensi konflik.

Sumber Bacaan:

Arendt, Hannah, 1959, The Human Condition, Doubleday Achor Books, New York.

Gronbeck, Bruce E., The Ethical Performance of Candidates in American Presidential Campaign Dramas, dalam Denton Jr., Robert E. (ed), 2000, Political Communication Ethics: An Oxymoron?, Praeger, New York.

Habermas, Jürgen, Popular Sovereignty as Procedure, dalam Bohman, James dan Rehg, William (eds), 1999, Deliberaltive Democracy, MIT Press, Cambridge.

Habermas, Jürgen, 1996, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Polity Press, Oxford.

Hardiman, F Budi, 2001, “Politik” dan “Antipolitik” Hannah Arendt tentang Krisis Negara, dalam ATMA nan JAYA Tahun XV No. 3.

Mouffe, Chantal, 2000, The Democratic Paradox, Verso, London & New York.

Polsby, Nelson W. dan Wildavsky, Aaron, 1991, Presidential Elections, The Free Press, New York.

Schumpeter, Joseph A., 1987 (6^th edt), Capitalism, Socialism, adn Democracy, Unwin Paperbacks, London.

Menuju Politik yang Diskursif

Jawa dan Hibrida KeIndonesiaan

Bung Karno! Kau dan aku satu zat satu urat

Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar

Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh

Persetujuan dengan Bung Karno, Chairil Anwar.

Chairil Anwar menggubah sejenis “kontrak sosial” yang di atasnya dibangun keIndonesiaan. Kita pun menjadi bagian dari “kontrak sosial” keIndonesiaan yang masih hidup dan terus diperbarui hingga kini. Tentu saja, keIndonesiaan bukan sesuatu yang statis: ia hidup dari suatu kebersamaan dan kesepakatan yang terus berkembang, meski dengan landasan-landasan utama yang sama. Kita mungkin bersepakat dengan Ben Anderson bahwa bangsa adalah suatu komunitas yang dibayangkan. Tetapi, saya kira saya perlu menggugat kalimat Anderson selanjutnya, “tak peduli akan ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, bangsa itu sendiri dipahami sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan horizontal.”[1] Mungkin sudah saatnya untuk memasukkan adagium usang “benar atau salah, inilah negeri saya” ke dalam keranjang sejarah. Perkawanan toh dapat berakhir manakala ketidaksetaraan dipelihara, maka kebersamaan pun dapat menemui titik penghabisannya jika eksploitasi dijadikan rutinitas hidup.

Berhadapan dengan Indonesia, ‘ketidaksetaraan’ tampaknya menjadi salah satu kata kunci yang mesti diurai melalui pemaknaan gamblang atas frasa tersebut atau pun melalui pencermatan terhadap praktik kontrol otoritas atas berbagai aspek dalam kehidupan rakyat. Dalam konteks kebudayaan secara luas, ‘ketidaksetaraan’ bukan semata lahir dari kenyataan-kenyataan yang terberi bahwa kelompok kebudayaan tertentu memiliki pendukung lebih besar ketimbang yang lainnya. Pendakuan bahwa budaya tertentu lebih luhur daripada budaya lain, pemaknaan sepihak budaya tertentu demi kepentingan kekuasaan, serta isolasi budaya dari pengaruh budaya lain merupakan bagian dari sikap-sikap yang akan mengundang terjadinya dominasi.

Lantas, bagaimanakah ‘ketidaksetaraan’ semacam itu mengejwantah dalam hubungan budaya di Indonesia? Benarkah bahwa keIndonesiaan lahir dan tumbuh dalam ruang kebudayaan yang murni tanpa pengaruh luar?

Jawa sebagai Gelanggang Sejarah

Pencermatan atas Indonesia dengan mengedepankan peran Jawa secara berlebihan di atas wilayah dan pihak lain di negeri ini, tak pelak, merupakan pandangan yang sama sekali tidak memadai dalam upaya memahami Indonesia secara menyeluruh. Para ahli sejarah, antropologi, atau pun politik telah banyak mengutip pandangan imajinatif Marco Polo yang semata didasarkan pada cerita-cerita para pelaut – yang dianggapnya baik dan sungguh-sungguh paham – bahwa Jawa kemungkinan merupakan pulau terbesar di dunia.[2] Kenyataannya, Marco Polo, yang disebut-sebut sebagai pelaut yang pemberani dan tangguh itu, belum pernah menginjakkan kakinya di Jawa. Polo hanya sempat mampir menyinggahi bandar-bandar pantai utara Sumatra pada 1291, dalam perjalanan pulang dari Cina. Tentu saja, penggambaran Marco Polo terkesan menggelikan bagi siapa pun yang hidup di masa kini dan paham bahwa Jawa yang seluas 134.045 km² bukanlah bandingan yang sepadan bagi Greenland, yang memiliki luas 2.170.000 km² dan sejauh ini disebut sebagai pulau terluas di dunia. Seperti Marco Polo, saat ini pun kadang kita jumpai suatu amatan yang menempatkan Jawa sebagai ‘segalanya’. Amatan semacam ini berpijak dari cara berpikir ‘Marcopolian’, yang miskin fakta dan didasarkan pada pengandaian-pengandaian tentang Jawa yang Major, sementara yang lain hanya patut disebut sebagai ‘Java Minor’.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Jawa tradisional (terutama di kalangan yang dilingkupi oleh satu suasana batin keJawaan yang ‘kental’) memang ada semacam pemilahan dunia antara Jawa dan non-Jawa. Tetapi, pemilahan tersebut tidaklah dimaksudkan sebagai pengunjukan dominatif Jawa atas non-Jawa. Melainkan, ia lebih merujuk pada identifikasi dunia dalam alam pikiran kalangan yang belum mengakrabi kemajemukan dan keluasan dunia sebagaimana peradaban modern. Pendeknya, ini bukanlah suatu pandangan picik – melainkan lebih menujukkan adanya pemahaman kosmologis yang terbatas.

Menilik ke belakang, kita ingat bahwa masa sekitar 32 tahun pemerintahan Soeharto umum dikenal sebagai salah satu periode sejarah Indonesia dengan praktik politik yang banyak diwarnai oleh pikiran, tindakan, dan ucapan yang merujuk pada kultur pemerintahan raja-raja Jawa Kuno.[3] Tidak dapat dimungkiri bahwa praktik politik Jawa a la Soeharto telah memberi gambaran yang distortif mengenai budaya Jawa, seolah satu-satunya representasi kebudayaan Jawa yang valid adalah apa yang telah dipraktikkan oleh penguasa lalim tersebut. Kekuasaan politik rezim Soeharto yang hegemonik di atas kekuatan-kekuatan politik lain – yang tersebar tanpa daya kohesif yang rekat – telah menghalangi utuhnya kemajemukan Indonesia. Kemajemukan itu terkungkung dalam keunggulan imajinatif Jawa atas yang lainnya, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah keunggulan kekuasaan rezim Soeharto atas yang lainnya.

Terlepas dari cara berpikir yang sempit di atas, kita tidak dapat menampik kenyataan bahwa Jawa sendiri telah menjadi salah satu gelanggang yang paling dinamis dalam perjalanan sejarah menuju Indonesia. Beberapa hal dapat dikemukakan sebagai sebab atas kenyataan yang cukup unik tersebut.

Pertama, keputusan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk menempatkan pusat militer dan administrasi di Batavia pada 1619 telah menempatkan Batavia (kini Jakarta) dan Jawa pada umumnya sebagai bagian strategis kekuasaan VOC atas wilayah Nusantara. Batavia, yang sebelum penaklukan oleh VOC adalah kota bernama Jayakerta dan telah menjadi salah satu bandar tersibuk di kawasan ini, selanjutnya semakin terhubung dengan pusat-pusat perdagangan di Indonesia Timur, Timur Jauh, dan Eropa. Lebih dari itu, VOC pun semakin terlibat dalam pertarungan dagang dan politik dengan para penguasa di Pulau Jawa. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun penguasaan atas Jawa telah mendatangkan penghasilan besar dari pajak dan monopoli perdagangan bagi kas VOC, tetapi kerugian yang mereka derita akibat keterlibatan mereka dalam berbagai insiden peperangan di Jawa telah pula menguras keuangan mereka. Obsesi kekuasaan VOC atas Jawa benar-benar berharga mahal. Bagaimana pun, momentum ini secara bertahap menjadikan Jawa sebagai pusat kekuasaan VOC - dan kemudian pusat pemerintah kolonial Belanda.

Kedua, dalam perkembangan menuju modern Jawa telah menjadi salah satu wilayah kosmopolitan, tempat orang dan gagasan (yang berasal dari berbagai tempat) berinteraksi. Sebagai kawasan perdagangan yang cukup sibuk, Jawa dengan bandar-bandarnya menjadi magnet bagi orang dari berbagai wilayah di Nusantara dan dari kawasan Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Timur. Lebih dari itu, dapat disebut setidaknya sejak keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman yang sampai di Banten pada 1596, Jawa telah menumbuhkan daya tarik tersendiri bagi para pedagang dari Eropa. Demikian pula empat agama besar yang kini banyak dianut oleh penduduk Indonesia menemukan lahan persemaiannya di wilayah ini. Uniknya, energi asimilatif masyarakat Jawa kemudian secara kreatif mengolah perbedaan tersebut. Gambaran Denys Lombard tentang Jawa sebagai tempat persilangan budaya secara cermat memotret kenyataan bagaimana Jawa menjadi wadah bagi tumbuhnya kultur hibrida yang menyerap keberagaman dan kemudian melahirkannya kembali dalam keutuhan yang baru.[4] Meski demikian, patut pula dicatat bahwa kosmopolitanisme bukan sesuatu yang unik terjadi di Jawa, daerah-daerah lain di Nusantara – terutama yang memiliki bandar – juga mengalami hal yang sejenis dengan intensitas yang berbeda.

Ketiga, Politik Etis (yang disebut-sebut digagas oleh van Deventer) yang digulirkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad keduapuluh telah menjadikan Jawa sebagai pusat pendidikan dan kemudian mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Dibangunnya OSVIA (sekolah untuk calon pejabat pribumi), STOVIA (sekolah untuk calon dokter pribumi), dan kemudian Technische Hoogeschool (sekolah tinggi teknik, cikal bakal ITB) di Jawa membawa semangat baru bagi anak negeri untuk mengejar ‘kemajuan’. Pada kenyataannya, sekolah-sekolah itu tidak semata menjadi pusat pendidikan dalam arti sempit. Lebih dari itu, lembaga pendidikan adalah juga lahan persemaian berbagai gagasan yang terkait tidak hanya dengan pemikiran yang berakar di tanah ini, bahkan pula gagasan yang awalnya bertunas di Arab, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Sosialisme, nasionalisme, liberalisme, dan gagasan-gagasan lain menjadi inspirasi bagi munculnya gagasan untuk membentuk organisasi dan pendefinisian identitas sebagai bangsa Indonesia.[5] Maka kalangan terdidik baru yang berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lain kemudian menyatu dalam suatu identitas baru yang dibayangkan bernama Indonesia.

Keempat, di antara para pendiri negara ini ada tokoh-tokoh yang merujuk kebesaran Majapahit pada abad keempatbelas sebagai satu model bagi Indonesia yang baru lahir pada 1945. Rujukan itu membawa konsekuensi antara lain pada upaya untuk menarik batas geografis Indonesia jauh lebih luas ketimbang wilayah bekas jajahan Belanda. Sebagian sejarawan sendiri meragukan – karena kurangnya dukungan bukti sejarah – klaim bahwa kekuasaan Majapahit melingkupi wilayah yang jauh lebih luas ketimbang wilayah Indonesia saat ini. Tetapi, kalangan yang skeptis tersebut tidak menampik keterangan yang menyebut bahwa pada masa jayanya Majapahit adalah kerajaan terbesar di Jawa. Meski agak melebih-lebihkan, tetapi pandangan ini berdampak pada munculnya landasan sejarah sebagai pengakuan atas pentingnya posisi Jawa.

Kelima, secara kuantitatif penduduk yang mendiami Pulau Jawa jauh lebih banyak ketimbang penduduk di pulau-pulau lain di wilayah Nusantara. Di Pulau Jawa sendiri proporsi warga yang asal usul etnisitasnya Jawa juga lebih banyak dibandingkan etnis lain. Hal ini berpengaruh terhadap tatanan sosial yang banyak dipengaruhi oleh orang Jawa dan kultur Jawa secara umum.[6]

Pada perkembangan berikutnya, setelah kemerdekaan Indonesia, kita tahu bahwa sentralisasi kekuasaan telah menempatkan Jawa (terutama Jakarta) sebagai pusat yang secara sepihak mendominasi perjalanan sejarah. Membaca buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 karya Ricklefs, saya dikejutkan oleh kenyataan betapa kontrasnya catatan sejarah tentang wilayah-wilayah di luar Jawa antara masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.[7] Sebelum Indonesia merdeka, wilayah-wilayah di luar Jawa diramaikan oleh dinamika perdagangan hasil bumi, perlawanan terhadap penjajahan, perebutan takhta di antara keluarga kerajaan, berkembangnya industri perkebunan, serta bersemainya gagasan kemajuan melalui pendidikan dan pers perjuangan. Sementara, setelah kemerdekaan satu-satunya catatan menarik dari wilayah ini adalah pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang sesungguhnya berakar dari ketidakadilan. Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Aceh, Maluku, Papua, dan Timor Timur menarik perhatian sejarah karena perlawanan mereka terhadap pemerintah pusat. Dalam perbandingannya dengan Jawa, mereka – secara sewenang-wenang – hanya disejajarkan dengan gerakan DI/TII yang berkembang di wilayah Jawa Barat. Sungguh menggiriskan!

Osmosis dan Pengandaian tentang ‘Yang Otentik’

Pasal 26 UUD 1945 menyebut “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.” Rumusan ini mengandaikan bahwa ada yang disebut sebagai “bangsa Indonesia asli”, jika demikian, adakah “bangsa Indonesia palsu”? Merumuskan otentisitas agaknya bukan merupakan hal yang gampang, apalagi menyangkut identitas kebangsaan. Dalam berbagai kepustakaan disebutkan bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku: Batak, Minang, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Sedikit sekali kepustakaan yang menyebutkan bahwa mereka yang asal-usul etnisitasnya Arab, India, atau China (penamaan ini pun barangkali tidak sepenuhnya tepat) yang telah secara turun temurun hidup dan menyatu dengan nafas negeri ini adalah juga bagian dari Indonesia. Bahkan lebih sedikit lagi yang menyebut tentang mereka yang memiliki darah campuran seperti Bugis-Timor atau Badui-Bali atau mungkin pula Dayak-Portugal.

Sejarah kemerdekaan Indonesia mustahil dirangkai tanpa menuliskan nama E F E Douwes Dekker sebagai seorang nasionalis radikal yang mendirikan Indische Partij. Dekker adalah seorang Indo, dalam tubuhnya mengalir separuh darah Belanda. Jika otentisitas adalah hal mendasar yang menentukan identitas kebangsaan, dapatkah kita menyebut dia sebagai “Indonesia asli”? Itulah yang unik dari nasionalitas. Anthony D Smith menyebut kesadaran nasional sebagai suatu sentimen atau perasaan mental yang mendalam.[8] Jika demikian, maka otonomi, identitas, dan kesatuan menjadi hal yang penting bagi anggota suatu nasionalitas. Dapat dikatakan nasionalitas adalah gagasan yang ‘pencemburu’, dia emoh diduakan dan posesif.

Identitas sering kali memantikkan kepicikan dengan menganggap bahwa orang atau kelompok tertentu merupakan satu bagian dengan dirinya, sementara yang lain tidak. Karena itulah berbicara tentang nasionalitas agaknya perlu kehati-hatian dan sikap bijak. Dalam konteks keIndonesiaan penting untuk merunut kembali langkah pemerintah kolonial Belanda yang melakukan pemilahan sosial secara vertikal dengan membagi warganegara menjadi Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi. Pamela Allen mengemukakan bahwa status sosial, hirarki, dan stratifikasi ras perlu ditetapkan secara eksplisit, karena kolonialisme memerlukan ketenteraman dan stabilitas.[9] Bagi kaum penjajah, masyarakat perlu dipilah secara tegas dan tetap-pasti, dalam hal ini identitas etnis menjadi batasan untuk menentukan mana kawan dan mana lawan. Mereka menggunakan pemilahan itu sebagai peranti untuk mewujudkan obsesi mereka akan superioritas. Di luar itu, penggunaan bahasa dan ekspresi kebudayaan lainnya juga digunakan sebagai instrumen penaklukan. Tidak mengherankan jika penggunaan bahasa Belanda sendiri merupakan suatu eksklusivitas yang dipertahankan oleh penjajah. Menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, apakah Indonesia merdeka merupakan suatu pemutusan kultur penjajahan secara mutlak. Jika jawabannya adalah “ya”, maka pandangan sempit tentang keIndonesiaan tentu tidak bersarang dalam pikiran kita.

Sejarah peradaban telah menunjukkan kepada kita betapa keaslian atau otentisitas hampir merupakan kemustahilan. Dalam hal ini Indonesia pun bukan merupakan suatu kekecualian. Ketika mengidentifikasi kebudayaan Jawa, Franz Magnis-Suseno menyebut bahwa “ciri khasnya terletak dalam kemampuan luar biasa kebudayaan Jawa untuk membiarkan diri dibanjiri oleh gelombang-gelombang kebudayaan yang datang dari luar – dan dalam banjir itu mempertahankan keasliannya.”[10] Apabila kita memperluas perspektif amatan, akan tampak bahwa fenomena semacam itu bukan semata khas Jawa. Bahkan keIndonesiaan kita sesungguhnya lahir dari suatu ‘osmosis’, yaitu pencerapan pengetahuan atau gagasan – secara berangsur dan sering kali tanpa sadar – melalui sikap terbuka dan pembongkaran yang berkelanjutan. Melalui Nusa Jawa, Denys Lombard membelalakkan pemahaman kita bahwa Indonesia yang “dilahirkan” oleh para mardijker, mereka yang ingin bebas dari penjajahan, itu tidaklah muncul dari sesuatu yang ahistoris. Kelahiran Indonesia adalah sejarah pertemuan beragam gagasan yang jika dirunut asal-usulnya barangkali kita akan bertemu dengan kesulitan luar biasa, hingga dapat disebut bahwa menemukan sesuatu yang asli Indonesia hampir merupakan suatu ‘kemustahilan intelektual’. Sebab, dalam kehidupan manusia tiada yang ‘asli’ kecuali Adam. Segala yang ada sesudahnya menerima pengaruh – secara langsung atau pun tak langsung – dari yang sebelumnya. Artinya, tidak ada yang asli kecuali gagasan untuk mewujudkan Indonesia itu sendiri.

Namun demikian, bukan berarti kekhasan adalah suatu kemustahilan. Kita paham bahwa masing-masing budaya memiliki ragam nilai, kebiasaan, norma, dan hal-hal lain yang khas (terdapat perbedaan mendasar antara asli dan khas). Bahkan kekhasan budaya Indonesia antara lain terletak pada ragamnya yang hampir tak terperikan. Masing-masing budaya dapat memiliki identitasnya sendiri tanpa harus menjadi sub-kultur budaya Indonesia yang superior. Menarik bahwa keutamaan yang sama dalam satu kelompok masyarakat dapat mewujud dalam bentuk sikap yang berbeda dalam kelompok yang lain. Sikap hormat, misalnya, memiliki ragam wujud yang berbeda dalam masyarakat Jawa dan masyarakat Banten. Itulah keragaman yang menjadi khazanah kebudayaan kita.

Dalam suatu rangkaian kajian yang diselenggarakan pada 1996, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LKPSM) NU Yogyakarta melakukan identifikasi terhadap sedikitnya limabelas budaya dari berbagai suku yang berbeda di Indonesia. Hasilnya, menarik bahwa ternyata masing-masing suku memiliki kearifan lokal yang dapat disebut sebagai akar budaya demokrasi dalam masyarakat setempat.[11] Sesungguhnya hal yang demikian tidaklah terlalu mengejutkan. Tetapi, mengingat adanya pencirian negatif bahwa masyarakat Indonesia berbudaya feodal, sementara masyarakat lain berbudaya demokratis, agaknya identifikasi semacam ini memberikan suatu pembuktian empiris untuk menidakkan pencirian yang serampangan itu. Tentu saja, dalam budaya-budaya tertentu kita pun mengenal nilai-nilai awal yang kemudian tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa. Dalam budaya Jawa, misalnya, jejaring kekerabatan sering mendorong perilaku nepotis. Sikap budaya yang demikian tentu tidak bersesuaian dengan meritokrasi yang dikembangkan dalam birokrasi modern. Berhadapan dengan kenyataan semacam ini kita mesti mengingat bahwa nilai sendiri bersifat dinamis. Kelenturan budaya untuk menerima dan megolah pengaruh budaya lain membuat suatu budaya selalu terbarukan. Jika tidak, budaya yang bersangkutan akan mengalami nasib serupa dinosaurus yang tidak mampu beradaptasi secara evolusif dengan perkembangan: perlahan punah dan diingat pernah menjadi yang terbesar pada masanya, namun kini hanya berupa fosil.

Kepustakaan Terpilih

Anthony D Smith, 2003, Nasionalisme (terj: Frans Kowa), Penerbit Erlangga, Jakarta.

Benedict R O’G Anderson, 1999, Komunitas-komunitas Imajiner: Nasionalisme (terj: Omi Intan Naomi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chairil Anwar, 2000 (cet. 8), Aku ini Binatang Jalang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Denys Lombard, 2005 (cet. 3), Nusa Jawa: Silang Budaya (terj: Winarsih P Arifin, Rahayu S Hidayat, dan Nini H Yusuf), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dwight Y King, Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic-Authoritarian Regime: What Differences does it Makes dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin, 1987 (2^nd prnt), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate, Cornell Modern Indonesia Project.

Franz Magnis-Suseno, 1996 (cet. 6), Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta.

M C Ricklefs, 2005, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (terj: Satrio Wahono, dkk.), Serambi, Jakarta.

Mohammad Najib dkk. (eds), 1996, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, Yogyakarta.

Pamela Allen, 2003, Indo yang Penuh Teka Teki, dalam Jurnal Kebudayaan Kalam 20/2003.

Takashi Shiraishi, 2005 (cet. 2), Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (terj: Hilmar Farid), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Yahya Muhaimin, Persoalan Budaya Politik Indonesia dalam Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

---

[1] Benedict R O’G Anderson, 1999, Komunitas-komunitas Imajiner: Nasionalisme (terj: Omi Intan Naomi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.9.

[2] Marco Polo (1254-1324), pengembara asal Venesia yang dikenal luas karena perjalananannya mengarungi wilayah Asia dan pengalamannya selama puluhan tahun tinggal di China memberi gambaran yang kaya (pada masanya) bagi benua Eropa tentang Asia. Dia dijuluki il milione, orang yang memiliki jutaan cerita karena kaya pengalaman. Rustichello, yang kemudian membukukan kisah-kisah perjalanan Marco Polo, diduga menambahkan ‘bumbu-bumbu fiktif’ yang menarik para pembacanya. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan kebenaran uraian-uraian Marco Polo sendiri mengingat beberapa di antara gambarannya tidak sesuai dengan kenyataan yang kemudian di ketahui oleh orang-orang pada masa sesudah kematiannya.

[3] Mencermati adanya kesamaan-kesamaan antara praktik kekuasaan Orde Baru dan raja-raja Jawa Kuno, sebagian ahli memandang bahwa hal ini menunjukkan adanya suatu keberlanjutan norma, gagasan, dan proses dalam politik Indonesia. Inilah yang terutama menjadi dasar penamaan rezim Orde Baru sebagai ‘rezim neo-patrimonial’. Pencermatan yang cenderung terlalu menyederhanakan ini memperoleh kritik dari banyak ahli, salah satu yang terkemuka adalah kritik Dwight Y King dalam Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic-Authoritarian Regime: What Differences does it Makes.

[4] Denys Lombard, 2005 (cet. 3), Nusa Jawa: Silang Budaya (terj: Winarsih P Arifin, Rahayu S Hidayat, dan Nini H Yusuf), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

[5] Takashi Shiraishi menunjukkan bahwa masa antara 1912-1926 merupakan salah satu episode paling bergolak dalam upaya menemukan identitas keIndonesiaan bagi masyarakat Hindia Belanda, suatu masa Kebangkitan Nasional. Lebih jauh baca Takashi Shiraishi, 2005 (cet. 2), Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (terj: Hilmar Farid), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

[6] Yahya Muhaimin termasuk di antara pemikir yang meyakini argumentasi ini. Baginya, pengaruh keJawaan disebabkan oleh jumlah orang Jawa yang cenderung selalu mendominasi kehidupan politik dan juga keberadaan pusat pemerintahan yang kebetulan di Jawa. Periksa Yahya Muhaimin, Persoalan Budaya Politik Indonesia dalam Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 54.

[7] Identifikasi wilayah antara Jawa dan luar Jawa di sini tidak dimaksudkan untuk mempertegas dominasi satu wilayah atas yang lain, melainkan lebih untuk tujuan praktis dalam hal pembedaan yang umum digunakan. Mengenai sejarah tersebut baca M C Ricklefs, 2005, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (terj: Satrio Wahono, dkk.), Serambi, Jakarta.

[8] Anthony D Smith, 2003, Nasionalisme (terj: Frans Kowa), Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 6-25.

[9] Pamela Allen, 2003, Indo yang Penuh Teka Teki, dalam Jurnal Kebudayaan Kalam 20/2003, h. 191.

[10] Franz Magnis-Suseno sendiri merupakan salah satu contoh mutakhir keIndonesiaan yang “tidak asli”, dia berasal dari Jerman dan telah menjadi warganegara Indonesia. Mengenai amatannya terhadap budaya Jawa periksa karyanya Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta.

[11] Periksa dua jilid buku Mohammad Najib dkk. (eds), 1996, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, Yogyakarta.

Kebebasan tanpa Kesetaraan

Demonstrasi menuntut dibatalkannya rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan ditingkahi oleh perusakan, tuntutan untuk distribusi hasil eksplorasi sumber alam secara adil di Papua, Cepu, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi berwarna kelabu karena terjadinya bentrokan bahkan korban jiwa, sementara dalam dua kasus yang berbeda tembakan ceroboh polisi telah mengundang amuk massa yang merusak kantor Polsek di Labuapi, NTB dan di Alue Mirah, Nanggroe Aceh Darussalam. Jika ditelusuri lebih jauh, mungkin aksi kekerasan serupa juga terjadi di banyak tempat lainnya dan memakan kolom yang semakin lebar di halaman-halaman surat kabar. Apa yang dapat kita baca dari peristiwa-peristiwa kekerasan massa di atas?
Di bawah otoritarianisme Orde Baru, upaya sistematis untuk mencekik kebebasan dan meminggirkan kepentingan bersama rakyat dilakukan untuk memberi tempat bagi kemapanan sepihak kekuasaan. Dalam konteks ini, Soeharto diidentifikasi sebagai musuh bersama yang kemudian dipaksa untuk mundur dari kekuasaannya sebagai Presiden Indonesia. Proses itu pun diwarnai oleh kerusuhan sosial dalam eskalasi yang luas di berbagai tempat. Kini, setelah kebebasan dinikmati oleh sebagian besar rakyat di negeri ini, mengapa kekerasan masih menjadi bahasa untuk menyuarakan kepentingan?
Kenyataan di atas agak paradoksal, mengingat berakhirnya otoritarianisme diyakini oleh sebagian orang merupakan jalan menuju tatanan sosial yang lebih baik. Kita memang dapat menyebut beberapa kasus untuk mendukung keyakinan tersebut: pers bebas, pemilu yang relatif bebas dan fair, dan hak untuk berekspresi dilindungi oleh konstitusi adalah hasil nyata reformasi. Persoalannya, kebebasan semacam itu ternyata tidak segera diikuti oleh dua hal utama yang diangankan oleh rakyat sekaligus dijanjikan akan diwujudkan oleh elite. Keduanya adalah peningkatan akses terhadap sumber daya dan distribusinya yang berkeadilan serta tertib politik yang menjamin terwujudnya tatanan sosial yang stabil. Celakanya respons elite terhadap kehendak rakyat berada pada tataran yang memprihatinkan.
Tingginya harapan rakyat yang tidak diikuti oleh meningkatnya kemampuan untuk mewujudkan harapan serta mampatnya komunikasi inilah yang kemudian berujung pada kekerasan massa. Ted Robert Gurr (1970) menyebut bahwa semakin tinggi tingkat kekecewaan, semakin tinggi kemungkinan terjadi kekerasan. Dorongan untuk bertindak ditentukan oleh keyakinan orang tentang sumber ketercerabutan, dan tentang pembenaran normatif dan utilitarian tindak kekerasan yang diarahkan kepada pihak yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya ketercerabutan tersebut.
Sesungguhnya, kekecewaan yang disuarakan oleh rakyat memiliki landasan yang jelas. Kita dapat mengemukakan bahwa dinamika yang terjadi pada level rakyat berlawanan sisi dengan dinamika di tingkat elite. Sebagai contoh, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingginya inflasi diikuti oleh menurunnya daya beli rakyat, ironisnya elite justru secara sepihak menaikkan gaji dan tunjangan mereka sendiri. Tingkat respons terhadap tuntutan rakyat yang rendah ini diperburuk oleh kesenjangan antara lambannya pembaruan struktur politik yang menopang kehidupan bernegara dan kehendak rakyat yang bergerak progresif. Implementasi otonomi daerah, misalnya, belum menunjukkan makna yang substansial kecuali diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Sementara kehendak rakyat sebenarnya membutuhkan ruang partisipasi yang memungkinkan kebermaknaan suara mereka dalam suatu demokrasi deliberatif. Demikian pula praktik politik diharapkan jauh lebih maju ketimbang suguhan ornamen-ornamen politik yang superfisial seperti pembentukan komisi tertentu dengan kinerja yang memprihatinkan.
Kebebasan dapat menjadi pembuka bagi terwujudnya kesetaraan yang sesungguhnya. Ketika kebebasan itu hadir, sebagian besar orang akan mengharapkan distribusi manfaat yang lebih merata, sementara ketika kesetaraan itu mulai dirasakan, kebebasan mungkin hanya menjadi hasrat sekelompok minoritas. Karena itu, kesetaraan tanpa kebebasan dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih stabil ketimbang kebebasan tanpa kesetaraan (Hoffer, 2002). Hal ini barangkali dapat menjelaskan mengapa kebebasan yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat justru tidak memberikan dukungan positif bagi terwujudnya stabilitas sosial. Ialah karena pada saat yang sama ketimpangan dirasakan semakin menindih keleluasaan orang untuk dapat membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Tindak kekerasan, oleh sebagian orang, kemudian dipandang memiliki alasan pembenar tatkala upaya untuk menyuarakan ketidakadilan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan sepihak elite dan tekanan kekuatan global.
Ketika elite abai, rakyat yang marah dan kecewa pun menumpahkan perasaannya dalam bentuk kekerasan terhadap fasilitas-fasilitas milik publik (seperti rambu dan lampu lalu lintas, kantor pelayanan publik) dan aparat penjaga ketertiban. Identifikasi fasilitas milik publik sebagai representasi pemerintah oleh para pelaku kekerasan tidak dapat dilepaskan dari konteks berpikir cara Orde Baru yang dulu mendaku segala milik publik sebagai milik rezim berkuasa. Sementara aparat penjaga ketertiban dipandang sebagai semata instrumen kekuasaan, hal yang juga mencerminkan cara berpikir a la Orde Baru. Tetapi, ada kemungkinan juga bahwa secara fisik rakyat memang sulit untuk dapat menjangkau elite, sehingga dalam deraan kekecewaan rakyat akan berlaku ofensif terhadap apa pun dan siapa pun yang dihadapinya.
Kekerasan yang lahir dari kebebasan tanpa kesetaraan dapat menjadi ancaman yang serius bagi bangunan demokrasi yang belum konsolidatif. Ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai apabila kita gagal mengelola kebebasan sehingga ia tidak dapat menghadirkan kemanfaatan yang optimal bagi rakyat. Pertama, kemungkinan adanya anggapan bahwa konflik dan kekerasan adalah anak-anak kandung yang dilahirkan oleh praktik demokrasi. Jika keduanya terjadi pada tingkat yang kritis, bisa jadi masyarakat akan mengemohi demokrasi sebagai suatu tatanan yang menurut mereka ternyata semata mengidap sisi-sisi buruk. Studi Samuel P Huntington (1989) menunjukkan bahwa kegagalan praktik demokrasi dapat menciptakan rasa antipati terhadap gagasan demokrasi itu sendiri.
Kedua, kemungkinan akan munculnya pemimpin kuat yang anti-demokrasi. Bagaimana pun demokrasi dan kebebasan bukanlah suatu sistem yang sempurna. Dalam konteks tertentu, otoritarianisme bahkan mungkin lebih efisien karena tidak membutuhkan musyawarah atau persetujuan mayoritas. Pada sisi lain, persoalan yang dihadapi oleh rakyat kian berat dan membutuhkan jalan keluar dengan segera. Jika para perumus kebijakan gagal menggunakan instrumen yang ada untuk menghadirkan solusi nyata bagi rakyat, maka kerinduan akan seorang juru selamat akan menemukan persemaiannya. Rakyat dapat saja bersedia untuk mengorbankan kebebasan demi terwujudnya tatanan yang stabil. Sementara figur-figur demagog yang oportunis akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan kepentingannya dengan dibalut hasutan “demi menyelamatkan negara”.
Pada akhirnya ketidakmerataan distribusi akses terhadap sumber daya hanya akan melahirkan dominasi elite dalam tatanan sosial yang oligarkis. Terhadap kemungkinan semacam ini barangkali kita akan marah, bosan, dan bingung. Tetapi, seperti kata Michael J Kryzanek, ketiganya dapat menjadi energi positif untuk melawan ketidakadilan. Mengelola dan menyalurkan rasa itu dalam kritisisme, dialog, dan komunikasi diharapkan akan dapat menghasilkan solusi yang beradab atas kesulitan bersama. Sementara elite mesti terus mengingat bahwa mandat, yang memungkinkan kekuasaan mereka menjadi absah, berasal dari rakyat agar mereka tidak tuli dari kebutuhan rakyat. Di atas semua itu, secara substansial demokrasi tidak pernah membenarkan kebebasan ‘negatif’ dan ketidaksetaraan.

Globalisasi dan Demokrasi: Dua Wajah Utama Pergeseran Masa

Suatu ketika, di masa datang, barangkali para sejarawan akan merekam perjalanan waktu dengan catatan bahwa salah satu hal utama yang menandai pergeseran masa dari abad kesembilanbelas hingga abad keduapuluh satu adalah semakin terintegrasinya wilayah-wilayah di berbagai penjuru jagat. Bukan berarti bahwa sebelum masa ini seluruh wilayah jagat sesungguhnya tidak merupakan satu kesatuan besar, melainkan bahwa melalui suatu proses yang intensif pojok-pojok dunia kini semakin saling terkait sehingga keberjarakan ruang dan waktu terasa semakin memendek dibandingkan masa sebelumnya.¹ Dalam satu kata singkat, inilah globalisasi.

Anthony Giddens (1990) menyebut globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial di segenap penjuru dunia yang menghubungkan wilayah-wilayah yang saling berjauhan dengan cara tertentu sehingga apa yang terjadi pada tingkat lokal dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat lain (yang mungkin bermil-mil jaraknya), serta sebaliknya. Tentu saja kita dapat menilai pemaknaan Giddens di atas sebagai penyederhanaan terhadap fenomena globalisasi yang sesungguhnya luar biasa kompleks, penuh ketaksaan, ketakmestian, dan keragaman. Meski demikian, pemahaman Giddens dapat membantu kita untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu mempermudah upaya untuk mencermati persoalan.

Dengan karakteristiknya tersebut, tak urung, globalisasi memberi tempat dan kesempatan bagi setiap pihak (terutama yang memiliki kompetensi) untuk tampil sebagai aktor. Setiap aktor di sini dapat turut serta sebagai subjek dalam suatu hubungan dialogal, ketika satu pihak memengaruhi pihak lain, demikian pula sebaliknya.

Di lapangan politik, globalisasi menggerus tembok-tembok yang selama ini menjadi sekat bagi hubungan antarmasyarakat. Dalam proses ini, sebuah tindakan pada level lokal dapat membawa akibat yang melampaui batas-batas fisik sehingga ia memengaruhi apa yang terjadi di belahan lain dunia. Dalam rumusan David Held (1995), globalisasi setidaknya tercermin pada dua fenomena yang memiliki pengaruh nyata. Pertama, melonggarnya rantai-rantai yang membelenggu aktivitas politik, ekonomi, dan sosial sehingga sekup semua aktivitas tersebut kini membentang seluas dunia. Kedua, semakin intensnya tingkat interaksi dan ketersalinghubungan di dalam dan di antara negara-negara serta masyarakat. Sebenarnya dua hal yang disebut oleh Held di atas tidak bisa dipahami secara terpisah. Interkoneksitas di antara dua hal itu sangat kuat sehingga mustahillah memahami intensitas hubungan di antara warga dunia tanpa mengandaikan melonggarnya sekat-sekat yang sebelumnya membelenggu keleluasaan dalam berkomunikasi, demikian pula sebaliknya.

Pada kenyatannya, intensitas kontak di antara bagian-bagian dunia ini memang membawa pengaruh nyata pada meluasnya suatu gagasan politik – entah ia kemudian diterima dengan tangan terbuka atau justru ditolak mentah-mentah. Kita dapat menoleh kembali ke masa pascaPerang Dunia II ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet keluar sebagai pemenang pertarungan politik dan militer yang akbar itu. Kedua negara tersebut lantas membagi dunia seolah menjadi dua kubu, mereka yang berpihak kepada Amerika Serikat dan mereka yang berpihak kepada Uni Soviet. Ekspor ideologi yang dilakukan oleh keduanya – melalui berbagai tekanan yang ekplisit maupun implisit – tentu saja mengandaikan adanya komunikasi yang intens di antara negara-negara. Tanpa prasyarat itu, daya jangkau tekanan ideologi tidak akan mungkin melingkupi hampir setiap permukaan bumi.

Dalam lingkup yang berbeda, fenomena penyebarluasan gagasan politik dapat pula kita lihat dalam semangat Revolusi Iran. Pascakeberhasilan menggulingkan Shah Reza Pahlevi dari kekuasaannya pada 1979, Imam Khomeini berupaya untuk menyebarluaskan gagasan revolusionernya (terutama) ke negara-negara berpenduduk Muslim.² Dalam perkembangan modern, dapat disebut inilah kemunculan kedua (internasionalisasi) Islam ideologis sebagai gagasan yang mempersatukan. Pada masa sebelumnya, fenomena semacam ini kita dapatkan pada upaya perlawanan terhadap imperialisme hingga kelahiran negara-negara baru (pascakolonial) di Jazirah Arab setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tetapi, berbeda dengan kemunculannya yang pertama, Islam ideologis a la Khomeini ini memperoleh sambutan yang kurang menggembirakan di dunia Islam. Dua hal setidaknya dapat disebut sebagai penyebab utamanya: 1) kekuasaan para despot di wilayah-wilayah mayoritas Muslim masih cukup konsolidatif vis a vis perlawanan rakyat, dan 2) semangat revolusi yang terbalut ajaran Syiah diterima dengan sikap curiga oleh sebagian kalangan penganut Sunni.

Kembali kepada gagasan Held, patut pula dicatat bahwa dua fenomena yang telah disebut di atas menjadi bagian dari mata rantai yang memungkinkan menyebarluasnya gagasan tentang kebebasan dan demokrasi, terutama pada bagian akhir abad keduapuluh. Kita dapat merujuk pada apa yang disebut oleh Samuel P Huntington (1995) sebagai ‘Gelombang Demokratisasi Ketiga’, yang secara mengejutkan justru berawal dari kudeta para perwira militer Portugal terhadap kekuasaan diktator Marcello Caetano pada 1974.³ Inilah masa persemaian baru gagasan demokrasi – setelah ia sempat mekar lalu menguncup, kemudian mekar dan menguncup kembali – dalam perjalanan panjang peradaban sejak akar demokrasi modern itu mulai tumbuh seiring keberhasilan Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika pada abad kedelapanbelas.

Ketika menjelaskan gelombang baru ini, Huntington menyebut bahwa demonstration effect merupakan salah satu penyebab penting yang melahirkan gairah demokrasi di berbagai negara. Informasi tentang peristiwa politik di suatu negara dapat menyebar secara cepat ke negara-negara lain sehingga dampaknya tidak cuma dirasakan oleh penduduk satu negara, pemikiran seorang ahli politik atau naskah pidato seorang pejuang demokrasi diakses oleh orang-orang di tempat yang berlainan seolah mereka sedang mendengarkan ceramah itu langsung di hadapan mereka. Tidak mengherankan jika kemudian muncul ‘efek meniru’ apa yang dilakukan oleh pihak lain di tempat yang berbeda. Gelombang demokratisasi pun kemudian meluncur bak bola salju yang menggulung pikiran-pikiran sempit penguasa otoriter.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa demonstration effect dalam demokratisasi sesungguhnya bukan fenomena yang sama sekali baru. Kita bisa menilik bagaimana gerakan menuntut diakuinya hak politik kaum perempuan (suffragette) di Eropa dan Amerika Serikat pada abad kesembilanbelas saling memengaruhi.⁴ Dalam The Subjection of Women, yang terbit pada 1869, John Stuart Mill antara lain menyebut upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka yang memperjuangkan hak pilih kaum perempuan di Amerika Serikat, Rusia, Itali, Prancis, dan Swiss demi mendorong masyarakat Inggris untuk berupaya lebih keras untuk memperjuangkan hal yang sama. Kita tahu kemudian bahwa perempuan Rusia lebih awal menikmati hak pilih mereka pada 1917, sementara perempuan Amerika Serikat baru bisa memilih pada 1920, dan perempuan Inggris mendapat gilirannya pada 1928. Saya tidak tahu apakah buku Alexis de Tocqueville Democracy in America, yang terbit dua volume pada 1835 dan 1840, juga memiliki demonstration effect serupa terhadap situasi sosial di Prancis atau di tempat lain pada masa itu. Tetapi, mengingat bagaimana para ahli hingga hari ini masih menjadikan buku tersebut sebagai acuan dan bahan kajian, saya menduga bahwa gambaran de Tocqueville tentang masyarakat sipil dan situasi sosial di Amerika Serikat itu memengaruhi (dalam derajat yang berlainan, secara langsung maupun tak langsung) mereka yang membacanya untuk menginisiasi praktik demokrasi di berbagai tempat.

Tampaknya dapat disebut bahwa – terkait dengan globalisasi – sedikitnya ada dua hal yang membuat Gelombang Demokratisasi Ketiga menjadi khusus. Yang pertama adalah tingkat intensitas interaksi antaraktor dan ketersalinghubungan antarwilayah. Pada masa ini teknologi informasi benar-benar membawa satu dampak besar bagi wajah baru perubahan. Kita ingat pada 1989 media elektronik dan media cetak merekam gempita emosi massa menggodam Tembok Berlin yang telah memisahkan Jerman menjadi dua negara selama sekitar 28 tahun itu.⁵ Gambar-gambar yang menyebarluas tersebut kemudian menggugah emosi jutaan rakyat di negara-negara lain (terutama di wilayah Eropa Timur) untuk bergerak melawan pemerintahan tiran, seolah menyambut gelombang yang telah lebih dulu menerjang Eropa Selatan. Ketika mencermati perjuangan demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru pun Anders Uhlin (1998) menyebut bahwa “kesuksesan perjuangan oposisi untuk meruntuhkan kekuasaan totaliter di Eropa Timur, yang mendapat liputan luas di kalangan pers Indonesia, memperlihatkan kepada aktivis Indonesia bahwa perubahan adalah sesuatu yang mungkin.” Dalam konteks ini kita tidak bisa menafikan kenyataan adanya jaringan internasional aktor pro-demokrasi yang semakin terkait dan terhubung oleh kesamaan gagasan sekaligus oleh berkembangnya teknologi informasi. Demonstrasi menentang praktik anti-demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang digalang Amnesty International pada April 1995 saat menyambut kedatangan Soeharto di Dresden, Jerman juga dapat disebut untuk mendukung tesis di atas.⁶

Yang kedua adalah semakin majemuknya aktor politik yang dapat memengaruhi konstelasi politik dunia. Pada masa Perang Dingin (antara 1945-1989) tatanan dunia cenderung bersifat bipolar, yaitu antara kekuatan liberal yang terutama diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan kekuatan komunis yang terutama diwakili oleh Uni Soviet dan porosnya. Dalam kurun tersebut praktis para pemimpin di kedua kubulah yang dapat memengaruhi arah politik dunia. Pascapecahnya UniSoviet, dunia tidak lagi semata ditentukan oleh dua kekuatan di atas.⁷ Kini, aktor-aktor di tingkat lokal pun dapat memberi warna pada lanskap politik dunia. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa gerakan demokrasi di Polandia justru digerakkan oleh para buruh pelabuhan di bawah kepemimpinan Lech Walesa, kita juga tidak bisa menyebut satu per satu mahasiswa yang menjadi motor gerakan pro-demokrasi di China, Korea Selatan, Indonesia, dan negara-negara lain. Meski demikian, jelas bahwa gerakan perlawanan yang mereka gelorakan telah membawa dunia pada suatu tahap baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan hubungan yang terbangun di dalamnya, kemunculan aktor-aktor individual di luar negara ini memperoleh perhatian khusus dari Thomas Friedman. Bagi Friedman (2000) sistem globalisasi dibangun di atas tiga keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan di antara sesama negara-bangsa. Fenomena semacam ini kita dapati, misalnya, dalam tarik-menarik kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (superpowers) pada masa Perang Dingin. Yang kedua adalah keseimbangan antara negara-bangsa dan pasar global. Kita dapat melihat bagaimana kekuatan pasar (supermarkets) telah mengendalikan dinamika ekonomi Indonesia sehingga ia menyumbang peran bagi terjungkalnya Soeharto dari kekuasaannya pada 1998. Yang ketiga adalah keseimbangan antara individu dan negara-bangsa. Hubungan yang terakhir ini benar-benar baru dan khas era globalisasi.

Karena globalisasi telah merubuhkan tembok-tembok yang membatasi gerak dan jangkauan orang, dan karena globalisasi juga secara simultan telah menghubungkan dunia ke dalam satu jaringan, maka ia memberi kekuatan yang jauh lebih besar – ketimbang di masa sebelumnya – kepada individu untuk memengaruhi baik negara-bangsa maupun pasar. Karena itulah, demikian Friedman, kini individu (super-empowered individuals) dapat muncul sebagai pelakon utama di panggung dunia tanpa harus dimediasi oleh negara.⁸ Kurang lebih inilah kenyataan yang mewarnai gelombang demokratisasi ketiga. Yaitu ketika panggung politik tidak hanya ditingkahi oleh polah negara dan aktor-aktor besar yang sebelumnya selalu menjadi pusat perhatian, melainkan pula oleh individu-individu dengan kekuatan luar biasa yang mampu membuat suatu perubahan besar.

Dengan latar belakang demikian, globalisasi (dalam salah satu wajah ramahnya) telah membangun jalan bagi internasionalisasi demokrasi. Tak dapat disangkal lagi, runtuhnya tembok-tembok yang mengekang kebebasan telah membuat komunikasi menjadi begitu leluasa. Keleluasaan ini berjalin kelindan dengan harapan akan kehidupan yang sejahtera dan telah mendorong diterimanya gagasan demokrasi di banyak tempat.

Meluasnya gagasan kebebasan dan demokrasi pada masa-masa terakhir dapat kita lihat dari apa yang dipotret oleh Freedom House. Dalam laporannya pada 2004 lembaga ini menyoroti kebebasan dan ketidakbebasan di 192 negara. Hasilnya 88 negara berada dalam kondisi bebas, 55 negara setengah bebas, dan 49 negara berada dalam kondisi tidak bebas. Jumah ini, bagaimana pun, merupakan lonjakan yang berarti mengingat satu dekade sebelumnya lembaga yang sama mencatat hanya 72 negara dari total 190 negara yang berada dalam kondisi bebas. Jika mengikuti alur Gelombang Demokratisasi Ketiga, maka kita dapat memperbandingkan bahwa dalam duapuluh tahun terakhir terjadi perkembangan yang pesat. Pada 1973 Freedom House memperkirakan sekitar 32% penduduk dunia berdiam di negeri-negeri yang bebas, sementara pada 2003 angka tersebut meningkat menjadi sekitar 44% (setara 2,78 milyar penduduk). Laporan terbaru pun memberi kabar yang menggembirakan, karena jumlah negara yang berada dalam kondisi bebas pada 2005 mencapai 89 negara, setengah bebas 58 negara, dan yang tidak bebas 45 negara. Suatu kemajuan yang cukup mengesankan.

Mencermati kenyataan di atas, tidak berlebihan kiranya jika abad duapuluh ini disebut sebagai Abad Demokrasi.⁹ Dalam tulisannya yang bertajuk Democracy as a Universal Value, Amartya Sen (1999) menyebut bahwa di antara berbagai perkembangan hebat yang terjadi di abad keduapuluh, tak pelak, kebangkitan demokrasi merupakan perkembangan yang paling nyata. Meski gagasan dasar demokrasi berawal dari Yunani Kuno lebih dari dua milenium silam, demikian Sen, namun gagasan demokrasi sebagai suatu komitmen universal adalah produk abad keduapuluh.

Dengan logika sejarah Hegelian, Francis Fukuyama (1992) bahkan dengan lantang menyuarakan akhir sejarah. Yaitu ketika krisis ganda melanda otoritarianisme dan perencanaan terpusat sosialisme, lalu menyisakan satu-satunya pesaing tegak di arena sebagai suatu ideologi yang sifat potensial universalnya telah terbukti:demokrasi liberal, doktrin tentang kebebasan individu dan kedaulatan rakyat.¹⁰ Saya tidak ingin berada dalam posisi defensif terhadap gagasan Fukuyama tentang akhir sejarah. Yang hendak saya katakan adalah bahwa fenomena merebaknya gagasan demokrasi dan kebebasan yang melanda dunia telah membelalakkan kesadaran banyak pihak. Posisi intelektual Fukuyama hanya salah satu di antara banyak pandangan lain yang berada dalam spektrum yang serupa, yaitu pandangan bahwa demokrasi telah menjadi salah satu gagasan utama yang dominan dalam pergeseran masa ini.

Pada bagian akhir, saya ingin menyebut bahwa fenomena meluasnya gagasan demokrasi yang antara lain dipacu oleh proses globalisasi – sebagaimana telah saya uraikan di atas – sesungguhnya baru merupakan salah satu wajah baik globalisasi. Patut dikemukakan pula bahwa masih banyak distorsi yang terjadi dalam hubungan antarnegara dewasa ini. Distorsi tersebut, bagaimana pun, mesti dilihat sebagai bagian dari wajah globalisasi.

Thomas Friedman dengan ‘teori McDonald’s-nya’ menyatakan bahwa tidak ada dua negara yang sama-sama memiliki restoran McDonald’s berperang satu sama lain, sebab masing-masing memiliki restoran McDonald’s. Bahkan Bruce Russet dengan tegas menyebut bahwa ‘tidak ada konflik bersenjata antara rezim-rezim demokratis’ merupakan pernyataan penting dan non-tautologis terkuat yang bisa dibuat tentang hubungan internasional. Sejauh ini keduanya memiliki bukti yang kuat mengingat berbagai peperangan yang terjadi melibatkan sesama negara non-demokrasi atau negara demokrasi melawan negara non-demokrasi.

Tetapi, peperangan bukanlah satu-satunya pertanda bahwa distorsi secara mencolok terjadi dalam hubungan antarnegara yang semakin intens di era yang mengglobal. Ketidakseimbangan yang nyata dapat kita lihat dalam hubungan ekonomi antara negara-negara di kawasan utara dan di kawasan selatan. Demikian pula konflik kepentingan terlihat jelas ketika negara-negara industri besar dan negara-negara tropis berbincang tentang ratifikasi Protokol Kyoto terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, tidak jarang negara-negara demokrasi mapan yang adalah juga negara-negara industri maju berhadap-hadapan secara diametris dengan negara-negara demokrasi baru yang adalah juga negara-negara sedang membangun.

Persoalan-persoalan tersebut tidak akan diulas lebih lanjut dalam tulisan ini. Cukuplah dikatakan bahwa menciptakan keseimbangan dalam hubungan di antara negara-negara demokrasi menjadi tugas sejarah dan tantangan globalisasi yang mesti dijawab oleh segenap aktor demokrasi. Sebab, demokrasi tidak semata berbicara tentang instrumen-instrumen yang bersifat formal seperti pemilu atau undang-undang perlindungan hak asasi. Lebih dari itu, secara substansial demokrasi secara mutlak mencakup antara lain kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan partisipasi. Absennya upaya untuk menciptakan hubungan yang adil hanya akan memberi kesempatan kepada para demagog untuk memanfaatkan kampanye liberalisasi dan demokratisasi demi kepentingan sepihak mereka.

1 Sejarawan Jerry H Bentley bahkan melacak akar globalisasi hingga ke masa awal nenek moyang manusia. Bentley menyebut bahwa perkembangan ekonomi global saat ini bukanlah kenyataan yang baru sama sekali, melainkan suatu proses yang telah berkembang sejak lampau. Proses awal dan mungkin paling penting dalam hal ini, demikian Bentley, adalah migrasi umat manusia dari tempat lahirnya spesies ini ke berbagai benua lain. Selama berjuta-juta tahun manusia berdiam di Afrika sebagai tanah asal tempat tinggalnya. Sekitar 1,5 juta tahun yang silam, Homo Erectus, yang merupakan moyang manusia modern, keluar dari Afrika dan membangun komunitas di belahan bumi bagian timur. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, Homo Sapiens, yang merupakan spesies kita, juga meninggalkan Afrika hingga kemudian menyebar di segenap penjuru dunia. Inilah teori yang banyak dikenal sebagai out of Africa. Bentley meyakini proses ini sebagai tahap awal terintegrasinya berbagai wilayah di dunia, yaitu apa yang kini kita kenal sebagai ‘globalisasi’.

2 Sebagai catatan revolusi yang melahirkan Republik Islam Iran itu sendiri awalnya dikomandani oleh Khomeini dari pengasingannya di Prancis. Para 1970an pendukung Khomeini menyebarluaskan pidato-pidato politik dan keagamaan Khomeini melalui kaset ke segenap penjuru Iran. Di sini kita dapat melihat bagaimana perkembangan teknologi dapat mendorong penyebarluasan gagasan, sebuah fenomena yang semakin intens terjadi pada akhir abad keduapuluh dan menjadi salah satu pertanda globalisasi.

3 Lebih detil tentang hal ini baca Samuel P Huntington, 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj. Pustaka Utama Grafiti), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Tentang dinamika demokratisasi di Amerika Selatan, Eropa Selatan, dan kronik seputar demokrasi dan demokratisasi periksa pula empat volume O’Donnell, Schmitter, dan Whitehead, 1993, Transisi Menuju Demokrasi (terj. Ade Armando & Widjanarko S), LP3ES, Jakarta.

4 Catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik demokrasi di masa lalu mengeksklusi perempuan sebagai bagian dari aktor politik yang memiliki hak-hak dasar. Demokrasi a la polis Athena, misalnya, menetapkan batasan yang diskriminatif. Warga negara Athena (yang disebut sebagai politês) yang memiliki hak politik adalah mereka, demikian kita tahu dari catatan Aristoteles, yang dalam hidupnya telah cukup-diri. Kelompok yang cukup-diri ini tidaklah termasuk perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing. Dalam perkembangannya, upaya untuk memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan mesti melewati jalan yang panjang, berliku, sekaligus terjal. Di belahan bumi Amerika dan Eropa suffragette muncul sebagai gerakan yang aktif memperjuangkan gagasan di atas secara terorganisasi. Gerakan ini tidak hanya didukung oleh kaum perempuan, melainkan pula lelaki. J S Mill merupakan salah satu figur intelektual laki-laki yang paling awal memberikan sokongan bagi perjuangan ini. Di Inggris sendiri gerakan suffragette ini sempat melahirkan beberapa tindakan radikal. Salah satu yang banyak disebut adalah aksi Emily Davison yang secara sengaja menabrakkan diri ke kereta yang dinaiki Raja George V di Epsom Derby pada 1913. Davison kemudian tewas akibat tabrakan tersebut. Sebagai reaksi terhadap gerakan ini, pemerintah Inggris kemudian mengeluarkan Cat and Mouse Act demi membatasi simpati publik terhadap gagasan kesetaraan.

5 Dibangunnya Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur itu berawal dari kubu pertahanan yang disusun oleh tentara Jerman Timur pada 13 Agustus 1961. Tembok – yang memiliki tinggi 4 meter dan panjang 166 kilometer – tersebut dibangun setelah sejak pemisahan kedua Jerman pada 1949 hingga 1961 ada sekitar 2,7 juta orang menyeberang dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Antara 1961 hingga 1989 setidaknya 80 orang mati ditembak oleh penjaga perbatasan Jerman Timur saat mereka mencoba menyeberangi perbatasan. Pada 9 November 1989 gerakan rakyat memicu diruntuhkannya tembok pemisah tersebut yang kemudian menjadi awal berseminya demokrasi di kawasan tersebut dan mendorong upaya penyatuan kembali Jerman.

6 Saat berkunjung ke Jerman pada awal April 1995 Soeharto antara lain disambut dengan tujuh demonstrasi: tiga kali demonstrasi anti-Soeharto digelar di Hannover, satu kali di Duesseldorf dan Bonn, serta dua kali di Dresden. Dalam demonstrasi tersebut, selain aktivis pro-demokrasi dari berbagai negara, terlibat pula para aktivis dari Indonesia. Beberapa orang Indonesia yang saat itu secara bersamaan berada di Jerman kemudian dituduh terlibat dalam demonstrasi tersebut (di antara mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Goenawan Mohamad, dan Yeni Rosa Damayanti). Karena minimnya bukti, tuduhan tersebut kemudian surut begitu saja. Tetapi, setelah itu rezim Soeharto justru ‘menggebuk’ kekuatan oposisi dengan keras hingga kemudian kekuatan pro-demokrasi berbalik memenangi pertarungan saat Soeharto mundur sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

7 Gelombang liberalisasi yang berawal dari inisiatif Gorbachev pada 1988 saat dia menggelindingkan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) akhirnya menggulung totalitarianisme di Uni Soviet. Pada tahap berikutnya, tercerai-berainya wilayah yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet membawa efek domino pada gelombang runtuhnya legitimasi rezim-rezim totaliter yang mengklaim diri sebagai kediktatoran komunis di sebagian besar wilayah Eropa Timur. Mengenai kegagalan ideologis dan runtuhnya rezim totaliter di Eropa Timur ini periksa Zbigniew Brzezinski, 1990, Kegagalan Besar (terj. Tjun Surjaman), Remaja Rosdakarya, Bandung dan Ralf Dahrendorf, 1992, Kematian Sosialisme di Eropa (terj. Endi Haryono), Tiara Wacana, Yogyakarta.

8 Gagasan Friedman ini awalnya dituangkan dalam The Lexus and the Olive Tree dan kemudian dipertegasnya lagi dalam The World is Flat. Bagi Friedman super-empowered individual bukan hanya mewujud pada mereka yang memberi sumbangan untuk dunia yang lebih baik, melainkan pula pada mereka yang terpinggirkan dan menjadi frustrasi karenanya. Osama bin Laden digambarkan oleh Friedman sebagai salah satu representasi super-empowered individual yang frustrasi tersebut (lihat Friedman, 2005: 392).

9 Saya harus membuat catatan bahwa saya sendiri kesulitan untuk melacak asal mula istilah Abad Demokrasi. Lipset dan Lakin (2004), misalnya, memberi judul The Democratic Century pada buku terakhir mereka. Tetapi, pada saat yang sama mereka merujuk pada gagasan Sen dalam tulisannya Democracy as a Universal Value. Di sisi lain, melalui The End of History and the Last Man Fukuyama pun secara tersirat menyampaikan hal yang serupa.

10 Gagasan Fukuyama yang awalnya diuraikan dalam artikelnya The End of History?The End of History and the Last Man). Salah satu gugatan muncul dari Samuel P Huntington yang menyebut empat hal dasar untuk menampik pemikiran ‘endisme’ Fukuyama. Pertama, kebangkitan kembali ideologi yang dianggap telah memudar adalah sesuatu yang mungkin. Kedua, penerimaan universal demokrasi tidak serta merta menghindarkan konflik di dalam liberalisme. Ketiga, kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan kemungkinan munculnya ideologi baru. Keempat, Fukuyama sendiri mengakui bahwa paham demokrasi liberal belum menang di Dunia Ketiga, sementara kecenderungan yang muncul adalah bahwa negara-negara tersebut kembali menengok budaya, nilai, dan tradisi mereka (inilah gagasan yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Huntington dalam The Clash of Civilisation). (The National Interest, summer 1989) ini memperoleh banyak gugatan. Fukuyama sendiri memberi respons yang proporsional terhadap gugatan-gugatan tersebut (setidaknya hal itu tampak dari pengantar yang dibuatnya untuk buku The End of History and the Last Man). Salah satu gugatan muncul dari Samuel P Huntington yang menyebut empat hal dasar untuk menampik pemikiran ‘endisme’ Fukuyama. Pertama, kebangkitan kembali ideologi yang dianggap telah memudar adalah sesuatu yang mungkin. Kedua, penerimaan universal demokrasi tidak serta merta menghindarkan konflik di dalam liberalisme. Ketiga, kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan kemungkinan munculnya ideologi baru. Keempat, Fukuyama sendiri mengakui bahwa paham demokrasi liberal belum menang di Dunia Ketiga, sementara kecenderungan yang muncul adalah bahwa negara-negara tersebut kembali menengok budaya, nilai, dan tradisi mereka (inilah gagasan yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Huntington dalam The Clash of Civilisation).

Daftar Pustaka

Bentley, Jerry H., The Roots of Our Global Economy, dalam Microsoft Encarta 2006, Microsoft Corporation.

Brzezinski, Zbigniew, 1990, Kegagalan Besar (terj. Tjun Surjaman), Remaja Rosdakarya, Bandung.

Dahrendorf, Ralf ,1992, Kematian Sosialisme di Eropa (terj. Endi Haryono), Tiara Wacana, Yogyakarta.

Friedman, Thomas L., 2000, The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, New York.

Friedman, Thomas L., 2005, The World is Flat: a Brief History of the Twenty-First Century, Farrar, Strauss and Giroux, New York.

Fukuyama, Francis, 1993, The End of History and the Last Man, Avon Books, New York.

Giddens, Anthony, 1991, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.

Held, David, 1995, Democracy and the Global Order, Polity Press, Cambridge.

Huntington, Samuel P., 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj. Pustaka Utama Grafiti), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Huntington, Samuel P., 2005, Tak Ada jalan Keluar: Kesalahan-kesalahan Endisme, dalam Amerika dan Dunia (terj. Yusi A Pareanom & A Zaim Rofiqi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

O’Donnell, Schmitter, dan Whitehead, 1993, Transisi Menuju Demokrasi (terj. Ade Armando & Widjanarko S), LP3ES, Jakarta.

Piano, Ali and Puddington, Arch, The 2005 Freedom House Survey: Progress in Middle East, Journal of Democracy 17.1 (Januari 2006), Johns Hopkins University Press.

Sen, Amartya, 1999, Democracy as a Universal Value, Journal of Democracy 10.3 (1999), Johns Hopkins University Press.

Uhlin, Anders, 1998, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (terj. Rofik Suhud), Mizan, Bandung.

http://www.freedomhouse.org.

http://www.infomotions.com/etexts/philosophy/1800-1899/mill-subjection-217.txt

2009 atau 2014?

Salah satu perbincangan yang mengemuka seiring pergantian Panglima TNI dari Jenderal Endriartono Sutarto kepada Marsekal Djoko Suyanto adalah hak pilih anggota TNI dalam pemilihan umum: apakah ia akan diberikan pada Pemilu 2009 ataukah Pemilu 2014. Meski pemilu paling cepat baru akan digelar sekitar tiga tahun ke depan, namun perbincangan dini soal ini saya rasa sangat baik agar apa pun keputusan yang kita ambil nanti merupakan keputusan yang bijak karena telah melewati pertimbangan yang menyeluruh dan memperoleh dukungan publik.

Menimbang penggunaan hak pilih anggota TNI tanpa keturutsertaan lebih jauh dalam politik praktis sungguh tidak mudah. Sebab, hal ini tidak hanya mengandaikan profesionalisme TNI, melainkan pula kedewasaan dan kemandirian politik para politikus sipil dan rakyat secara keseluruhan. Dalam perjalanan sejarah republik, setidaknya hingga sebelum reformasi 1998, kombinasi buruk antara ketidakdewasaan politikus sipil dan ketidakprofesionalan TNI menjadi warna utama lanskap politik kita. Sifat otoriter (dalam derajat yang berlainan) yang muncul dalam kekuasaan para presiden dan perdana menteri yang pernah memerintah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kombinasi ini. Tak pelak, pembenahan dua sisi menjadi kemestian yang sulit untuk ditawar demi mempercepat konsolidasi demokrasi.

Di antara argumentasi yang melandasi pemikiran untuk menunda penggunaan hak pilih anggota TNI hingga Pemilu 2014 nanti adalah bahwa pertama, secara institusional reformasi di tubuh TNI sendiri belum optimal; kedua, kecenderungan kalangan politikus sipil tertentu untuk menarik anggota TNI ke dalam ranah politik baik sebagai vote getters maupun sebagai penyeimbang kekuatan politik dapat mengancam netralitas TNI; dan ketiga, terdapat perasaan traumatik terhadap pengalaman masa lalu ketika TNI mendominasi kehidupan politik di Indonesia dengan pendekatan keamanannya.

Argumentasi pertama dan kedua dapat kita perdebatkan secara terbuka dengan parameter tertentu yang terukur. Kita dapat memulai dengan menginventarisasi apa saja agenda reformasi institusi TNI baik yang diamanatkan dalam UU TNI dan norma hukum lainnya maupun yang muncul sebagai kesepakatan-kesepakatan tak tertulis, namun jelas merupakan kehendak rakyat. Kita dapat membandingkan, kemudian, apakah agenda-agenda reformasi tersebut telah mewujud dalam kenyataan. Saat ini persepsi publik, sebagaimana terekam dalam jajak pendapat Kompas (20/2/2006), menunjukkan bahwa kalangan yang memandang reformasi TNI belum tuntas masih cukup dominan. Bagi TNI hal ini sepatutnya menjadi cermin untuk berbenah diri.

Terkait dengan argumentasi kedua, kita juga dapat menilai langkah-langkah politik para politikus sipil dalam mengelola isu dan situasi politik. Menjelang pemilu presiden-wakil presiden 2004 lalu, misalnya, tersiar kabar bahwa partai tertentu mengincar Jenderal Endriartono Sutarto sebagai pasangan bagi kandidat presiden. Demikian pula dalam pilkada di beberapa daerah, terdapat calon-calon yang masih aktif berkarier di kemiliteran (mereka hanya mengajukan permohonan izin pencalonan dan cuti selama masa pemilihan). Di masa datang kemandirian politik para politikus sipil ditantang demi terwujudnya persaingan politik yang fair. Sementara, netralitas TNI dalam politik merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Syukurlah bahwa keterbukaan politik memungkinkan kontrol rakyat terhadap arah perubahan. Maka terhadap dua hal di atas, publik dapat memainkan peran utama sebagai agen perubahan melalui sikap kritis.

Argumentasi ketiga lebih bersifat subjektif. Dominasi militer dalam dunia politik Indonesia di masa lalu memang merupakan kenyataan objektif. Tetapi, perasaan traumatik terhadapnya – yang hingga kini masih diidap oleh kalangan tertentu – saya pikir tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi tunggal untuk menunda penggunaan hak pilih anggota TNI. Sebelum Pemilu 2004 kita pernah berdebat apakah rakyat telah cukup cerdas dalam menggunakan hak pilihnya sehingga layak diberi kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam otoritarianisme Orde Baru, Soeharto bahkan memanfaatkan argumentasi ‘ketidaksiapan rakyat’ ini untuk mempertahankan kekuasaannya demi memastikan bahwa MPR akan memilihnya sebagai presiden secara berkala. Sangat tidak bijak jika kita menggunakan logika subjektif a la Soeharto untuk mengambil suatu keputusan politik yang berdampak besar terhadap bangunan demokrasi di negeri ini.

Secara legal formal saat ini tidak ada satu aturan hukum pun yang melarang anggota TNI untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu 2009. Pasal 145 Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum hanya menyebut larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004. Sementara pasal 39 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI melarang prajurit terlibat dalam: 1) kegiatan menjadi anggota partai politik, 2) kegiatan politik praktis, 3) kegiatan bisnis, dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya. Kecuali ada aturan baru yang kemudian memberlakukan larangan bagi angota TNI untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009, tentu hak politik mereka sebagai warga negara itu dapat disalurkan.

Jika kita tarik pada level yang lebih tinggi, UUD 1945 pun tidak memberlakukan aturan yang diskriminatif bagi warga negara tertentu terkait dengan hak-hak sosial politik. Sebagai perbandingan, pada 24 Februari 2004 Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan judicial review terhadap pasal 60 huruf (g) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang meniadakan hak untuk dipilih bagi bekas anggota PKI atau organisasi terlarang lainnya. Aturan tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks yang sama pembatasan hak pilih anggota TNI tanpa pertimbangan objektif dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan hak asasi manusia. Kecuali jika dalam kenyataannya TNI masih belum profesional dan/atau para politikus sipil masih belum cukup dewasa dan mandiri, penundaan penggunaan hak pilih TNI hingga 2014 dapat dipandang sebagai ‘pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’ (lihat pasal 28J ayat 2 UUD 1945).

Menimbang kenyataan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa gagasan peniadaan hak pilih anggota TNI pada Pemilu 2009 dapat bersifat kontra-produktif bagi upaya pembangunan demokrasi – suatu hal yang justru bertolak belakang dengan maksud para penyokong gagasan tersebut. Pencermatan terhadap keterlibatan militer dalam politik di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan yang memengaruhi hal itu antara lain adalah pelanggaran konstitusi, berlarutnya pertarungan politik antarelite, diabaikannya kebutuhan dan kepentingan militer, serta campur tangan berlebihan politikus terhadap lembaga kemiliteran. Saya tidak sedang berburuk sangka kepada TNI, tetapi kita semua perlu menimbang dampak ikutan yang mungkin muncul sebagai akibat kebijakan politik yang ceroboh. Tanpa pertimbangan yang memadai, keputusan yang didasarkan semata pada kepentingan subjektif dapat membawa kita pada titik balik ke belakang, mengingat pula bahwa demokratisasi bukanlah suatu proses linear menuju titik konsolidasi sebagai kepastian sejarah. Meski demikian, skenario buruk ini dapat kita hindari jika pembaruan dua sisi kita lakukan.

Bagi TNI, syarat utama penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah mempercepat proses reformasi TNI hingga menghasilkan tentara profesional yang sejati. Semangat redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI yang telah dikonsepsikan pada masa awal reformasi patut untuk terus dihidupkan agar TNI mampu memainkan peran, fungsi, dan tugas sebagaimana diamanatkan UU TNI. Jika diuraikan, upaya tersebut akan meliputi antara lain penguatan komitmen untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis, pengalihan bisnis militer untuk dikelola oleh negara secara profesional, pemaknaan ulang pendekatan teritorial (terutama untuk wilayah-wilayah non-konflik) agar sesuai dengan doktrin pertahanan negara, dan peningkatan kemampuan tempur.

Di sisi lain, komitmen para aktor politik untuk menempatkan aturan dasar demokrasi sebagai ‘the only game in town’ juga penting untuk diperkukuh. Tanpa komitmen dasar semacam itu, sistem dan aturan yang ideal hanya akan menjadi ornamen indah demokrasi formal. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dan membutuhkan kesepakatan bersama adalah peningkatan anggaran pertahanan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan kelengkapan alat utama sistem pertahanan. Mengenai hal ini saya ingat apa yang disebut oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono “Dalam sepuluh tahun ke depan, selama anggaran tidak memenuhi standar minimal, profesionalisme penuh tidak mungkin tercapai. Jadi, kita harus main sebagai profesional dari segi etik.” (Kompas 5 Oktober 2005).

Pada akhirnya bangunan demokrasi tidak akan menjadi kukuh jika hanya ditopang oleh prajurit yang setengah profesional dan politikus yang setengah matang. Pembenahan dua sisi, sekali lagi, akan menentukan arah perjalanan bangsa. Tanpa pembenahan itu, mungkin kita akan dilupakan oleh sejarah.

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery (Harold Wilson, Perdana Menteri Inggris 1964-1970 & 1974-1976).

Perempuan dalam Politik

“Vote for the man who promises least; he'll be the least disappointing.” Kalimat tersebut diuarkan oleh Bernard Baruch (1870-1965), seorang pemain di pasar bursa dan komoditas, analis keuangan, yang juga menjadi penasihat bagi beberapa Presiden Amerika Serikat, termasuk di antaranya adalah bagi Woodrow Wilson dan John F Kennedy. Baruch benar dalam logika bahwa semakin sedikit janji, semakin sedikit kemungkinan ia tidak ditepati ketimbang bertumpuk janji. Sedikit janji juga memungkinkan rakyat lebih mudah melakukan kontrol terhadap realisasi janji. Maka terdapat kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk dapat menikmati ketepatan preferensi mereka dalam memilih di antara kandidat. Tetapi, saya sangsi: jangan-jangan Baruch hanya separuh benar. Sebab, dalam kalimat di atas dia menggunakan kata ganti ‘the man’ dan ‘he’ untuk merujuk sang kandidat, seolah dalam setiap pemilihan selalu akan ada hanya kandidat lelaki.

Pada masa yang berbeda, Aristoteles yang hidup antara 384-322 SM menyebut bahwa warga negara adalah orang yang memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Tidak mengherankan. Pada masa itu warga Athena menjadi bagian dari majelis, lembaga, juri yang memutuskan hukuman, serta anggota badan-badan politik lainnya yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tetapi, ada perbedaan dasar antara praktik demokrasi a la polis Athena dan demokrasi modern. Warga negara Athena – yang disebut sebagai ‘politês’ – yang memiliki hak politik adalah mereka, demikian Aristoteles, yang dalam hidupnya telah cukup-diri. Kelompok ini tidaklah termasuk perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing.

Pada Baruch, perempuan bukanlah orang yang memiliki kemampuan politik yang mumpuni untuk dapat bertarung dalam kompetisi politik. Pada Aristoteles, perempuan bahkan tidak termasuk mereka yang cukup-diri untuk dapat memiliki peran politik, meski hanya untuk memilih. Bias patriarkhi menilaskan jejak yang tegas dalam sejarah politik. Dari sejarah kita membaca bagaimana pernikahan menjadi salah satu cara untuk berdiplomasi. Raja ‘A’ menikahkan pangeran dengan putri Raja ‘Z’ dengan harapan wilayah kekuasaan kerajaannya akan semakin luas pada masa pemerintahan sang pangeran nanti. Sebaliknya, penguasa dari wilayah yang lebih kecil ‘menyerahkan’ putrinya kepada penguasa yang memiliki kekuasaan lebih digdaya agar wilayahnya tidak dicaplok. Perempuan juga pernah menjadi bagain dari pampasan perang yang berhak dikuasai secara serakah oleh pemenang perang, seolah piala yang menyimbolkan keagungan kemenangan dalam suatu persaingan.

Kenyataannya, sejarah politik kaum perempuan bukanlah monumen yang tegak tak bergerak. Sejarah perempuan bukan pula bangunan yang statis memijak bumi. Epsom Derby pada 4 Juni 1913. Tersebutlah Emily Davison, perempuan yang tewas diinjak oleh kuda Raja George V setelah dia secara sengaja menabrakkan diri ke kereta sang Raja. Davison adalah martir. Apa yang dilakukan olehnya adalah bagian dari tindakan-tindakan ekstrem para anggota gerakan Suffragette yang menginginkan kesetaraan hak pilih bagi perempuan sebagaimana lelaki. Sebagai reaksi terhadap gerakan ini, pemerintah Inggris bahkan mengeluarkan Cat and Mouse Act demi membatasi simpati publik terhadap gagasan kesetaraan.

Suffragette mencoba mempertanyakan logika di balik penindasan terhadap perempuan dalam politik. Dan pertanyaan itu menohok ke hal dasar yang menjadi basis kekuasaan Raja Inggris serta penguasa-penguasa lalim lainnya, ialah: kesewenangan, serta hal yang tidak hadir dalam kekuasaan mereka, ialah: keabsahan dan dukungan rakyat. Saya ingat Indira Gandhi – salah seorang perdana menteri perempuan yang dimiliki oleh dunia – yang pernah menyebut bahwa ‘kekuatan untuk bertanya merupakan dasar bagi semua kemajuan umat manusia’. Penindasan terhadap perempuan jelas menjadi catatan kelam sejarah manusia. Suffragette dan gerakan-gerakan sejenis lainnya, baik ia diusung oleh lelaki maupun perempuan, telah menjadi bagian dari mereka yang mempertanyakannya. Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi gugatan yang menggugah segenap umat manusia untuk menempatkan perempuan pada peran yang proporsional.

Hari-hari ini perempuan-perempuan menghentak dunia politik. Jika dulu istilah first lady dimaknai semata sebagai ‘nyonya penguasa’ yang tampil anggun dengan gaun menjuntai mendampingi sang suami – yang menjadi penguasa sesungguhnya, maka kini kita mendapati deretan perempuan-perempuan nomor satu yang sesungguhnya dalam dunia politik. Pada 22 November 2005 dunia menyaksikan Angela Merkel menjadi perempuan pertama yang menjabat Kanselir Jerman setelah sebuah tarik-ulur yang melelahkan pascakemenangan tipis Partai Uni Demokrat Kristen atas Partai Uni Sosialis Kristen dalam pemilu. 16 Januari 2006 Ellen Johnson-Sirleaf dilantik sebagai Presiden Liberia sehingga menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden dalam sejarah Afrika. Lalu ada pula Michelle Bachelet, politikus Partai Sosialis Chile yang memenangkan pertarungan ketat pada pemilu putaran kedua melawan Sebastian Pinera pada 15 Januari 2006 lalu. Indonesia sendiri telah lebih awal mencatat sejarah pada 2001 ketika Megawati Sukarnoputri dilantik menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Representasi perempuan dalam politik melalui para politikus perempuan jelas suatu kemajuan peradaban. Namun, perlu dicatat bahwa representasi politik tidak melulu diafirmasi melalui jumlah wakil dalam lembaga politik. Salah satu fungsi partai politik dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik adalah “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” Tetapi, langkah untuk ‘memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender’ yang diamanatkan oleh pasal di atas justru telah salah dimaknai oleh para penyusun undang-undang kita. Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menyebut “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

UU No. 31 tahun 2002 secara tepat mengakomodasi kehendak untuk meningkatkan derajat keterwakilan perempuan. Dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, diharapkan bahwa partai-partai politik tidak akan mengabaikan isu-isu tentang kepentingan kelompok penduduk berjenis kelamin tertentu (terutama perempuan, mengingat relatif tertinggalnya kelompok ini dibandingkan laki-laki). UU ini juga akan meminimasi kemungkinan pratik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

Menilik aturan dalam kedua undang-undang di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan dasar antara ‘memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender’ dan ‘memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%’. Kalimat kedua menekankan pada aspek jumlah sebagai bukti kesetaraan dan keadilan, sementara kalimat pertama tidak secara eksplisit menyebut demikian. Jika jumlah wakil yang duduk di lembaga perwakilan dianggap sebagai bukti akomodasi negara terhadap kelompok yang dimaksud, maka selain jumlah wakil perempuan yang minimal 30%, seharusnya undang-undang juga mengamanatkan jumlah minimal wakil dari agama tertentu, etnik tertentu, bidang pekerjaan tertentu, atau bahkan kelompok penggemar klub olahraga tertentu yang kepentingannya barangkali relatif kurang terakomodasi dibandingkan kepentingan kelompok lain di negeri ini.

Sesungguhnya logika keterwakilan tidak melulu dibangun berdasarkan jumlah wakil. Bagaimana jika ada perempuan yang duduk di parlemen justru mengusung isu yang kemungkinan merendahkan martabat perempuan (hanya karena dia memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau keuntungan-keuntungan sepihak lainnya dari isu yang diusung)? Apakah perempuan yang demikian lebih layak dipertimbangkan untuk dijadikan wakil rakyat ketimbang laki-laki yang mengusung isu pemberdayaan perempuan – hanya atas nama jumlah representasi perempuan? Saya hanya bisa menyebut bahwa mereka yang tergabung dalam gerakan Suffragette, yang telah saya sebut di atas, bukan cuma perempuan, melainkan pula lelaki.

Pada akhirnya, saya meyakini bahwa kesetaraan dan keadilan gender menjadi agenda yang belum usai untuk dicermati. Konstruk sosial pun mesti menempatkan perempuan pada posisi subjek yang cukup-diri dan berkekuasaan untuk mengusung kepentingan mereka dan merealisasikan gagasan mereka bersama dengan kelompok lain dalam masyarakat. Tetapi, jelas bahwa jalan untuk menempatkan kepentingan perempuan sebagai salah satu pertimbangan dalam politik tidaklah mesti semata dengan memperbanyak jumlah perempuan yang terjun ke dunia politk. Meski harus diakui bahwa ia dapat menjadi salah satu cara. Lebih dari itu, mengusung perspektif gender yang berkesetaraan dan berkeadilan dalam interaksi sosial akan jauh lebih berarti bagi proporsionalitas posisi dan peran perempuan.

Ah, perempuan memang selalu menarik untuk diperbincangkan.

Desember

Desember adalah suatu kesadaran tentang waktu. Dan kesadaran akan waktu adalah suatu ketaksaan, sebuah ambiguitas. Kesadaran akan waktu dapat membebaskan dan membelenggu sekaligus. Membebaskan sebab dengan kesadaran akan waktu kita menjadi terang akan yang sunyata. Yang sunyata itu dibatasi oleh waktu, ia menjadi kebenaran hingga kita menyadari akan kebenaran yang baru. Segalanya relatif, dan waktu mengabarkan hal itu kepada kita. Relatifitas sendiri adalah suatu keterbatasan. Ia membelenggu, mengungkung. Apa makna yang dikandung oleh kalimat ‘kita kehabisan waktu’, atau ‘aku dikejar waktu’? dalam konteks itu waktu menjadi simbolitas bagi keterbelengguan. Waktu membatasi, waktu mengejar, waktu tak memberi kita ampun kalau kita berleha-leha dalam santai. Kesadaran akan waktu jua yang membuat sebagian orang memaknai waktu setara dengan uang ataupun pedang. Dalam uang, waktu adalah kala yang mesti diberdayakan sepenuhnya demi keuntungan. Sementara dalam pedang, waktu menjadi kesempatan yang mesti dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi segenap kemanfaatan. Apakah Desember menjadi pertanda bagi suatu akhir?