Catatan untuk AIPI

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), melalui Ketua Umumnya Ryaas Rasyid, menilai pemerintah gagal mewujudkan perbaikan seperti dijanjikan saat kampanye. Hal ini disebabkan tidak adanya strategi recovery yang bagus. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kondisi masyarakat dengan cara yang lebih arif lagi.

Secara substansial saya setuju dengan pernyataan bahwa sejauh ini pemerintah memang tidak memiliki strategi yang memadai untuk memecahkan belitan persoalan yang membelenggu negeri kita. Saya sendiri mulai mual melihat polah para politikus dan pejabat negara. Sebagai catatan, saya tidak memiliki kepentingan politik apa pun untuk menyuarakan pandangan ini. Sebab, bagi saya hingga kini belum ada satu figur politikus atau partai pun yang memenuhi kriteria layak untuk diberi mandat kekuasaan. Selanjutnya saya ingin membuat beberapa catatan atas AIPI.

Pertama, adakah sulit bagi kita (terutama komunitas pemikir politik) untuk memilih figur yang relatif tidak memiliki kepentingan politik yang kental untuk dijadikan Ketua Umum? Ryaas Rasyid hingga kini masih tercatat sebagai ketua salah satu partai. Apakah hal ini tidak mengurangi independensi AIPI sebagai suatu kekuatan intelektual?

Kedua, kondisi di atas menciptakan kegusaran berikutnya bahwa AIPI dapat saja (saya tidak tahu berapa besar prosentasenya) digunakan sebagai kendaraan oleh kelompok politik tertentu untuk menyuarakan agenda tersembunyi. Memang benar bahwa hampir tidak mungkin kita melepaskan diri dari kepentingan. Tetapi, menjaga independensi relatif tetap merupakan suatu pijakan yang memungkinkan kita membuat analisis yang kritis, bernas, sekaligus memiliki objektivitas relatif tinggi.

Ketiga, penilaian yang diberikan oleh AIPI di atas saya rasa belum menunjukkan bobot AIPI sebagai organisasi profesi yang dapat mengakomodasi kepentingan para pemikir politik dan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial. Kritisisme di atas hanya memberi penilaian yang bersifat umum. Tentu ini sangat di sayangkan. Sebab, para pemikir politik Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas yang jauh lebih memadai daripada itu untuk membangun sistem politik yang kuat dan menyeluruh sehingga mampu menopang bangunan rapuh demokrasi di Indonesia saat ini agar menjadi kukuh.

Terakhir, cukuplah tragedi suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tamparan terakhir bagi kredibilitas pemikir politik di Indonesia. Berpijaklah di atas kenyataan, objektivitas relatif, dan kebenaran. Berpihaklah kepada kepentingan rakyat. Jangan jadikan kepentingan rakyat sebagai komoditas untuk berdagang. Akhirilah kecenderungan intelektual mengambang yang akarnya tidak menghujam di sanubari rakyat, sementara dahannya hanya sedikit menyentuh sahwat kekuasaan. Wahai pemikir politik. Wahai intelektual. Akankah kita membiarkan negeri ini tenggelam dibawa hanyut oleh sesat pikir kekuasaan?