selasar gagasan

Menuju Politik yang Diskursif

2007-01-19T10:04:00.000-08:00

Salah satu konsepsi yang paling tradisional tentang politik adalah bahwa politik merupakan penyelenggaraan urusan publik. Konsepsi tersebut berimplikasi pada terbukanya kemungkinan untuk menetapkan ‘nilai-nilai bersama’ sebagai batasan untuk menentukan apa yang etis dan apa yang tidak etis dalam politik. Pada yang privat, secara mandiri orang memiliki kebebasan individualnya untuk menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi dirinya. Sementara, pada yang publik batas-batas kebebasan mesti disepakati agar ia tidak terjerembab menjadi kebebasan negatif –yang justru dapat menjadi ancaman bagi esensi kebebasan itu sendiri. Wilayah publik selalu mengandaikan tanggungjawab manusia dalam kerangka hubungannya dengan lingkungan. Di sisi lain, kekuasaan hadir manakala tindakan seseorang memiliki keterkaitan dengan orang lain. Dari sini dapat dikatakan bahwa dimensi kekuasaan selalu muncul dalam hubungan antar-orang. Maka amat penting untuk memberi substansi etis pada kekuasaan, terutama kekuasaan politik. Tanpa muatan etis, politik dapat jatuh melulu sebagai penyelengaraan kekuasaan yang bermakna dominatif; penguasaan yang satu atas yang lain.

Kembali ke pemahaman mula tentang masyarakat politik sebagai masyarakat adab, apa yang menjadi pembeda utama antara masyarakat politik dan masyarakat pra-politik ialah tatanan sosial yang menopang keberlangsungan masyarakat tersebut. Masyarakat politik memiliki ‘kesepakatan’ yang mengikat dan menjadi rujukan bersama bagi mereka yang menjadi bagiannya –semacam kontrak sosial yang tidak dikenal pada masyarakat pra-politik. Kesepakatan sebagai rujukan bersama merupakan suatu rajutan norma yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mengejawantahkan keadaban dalam hubungan antar-orang. Dalam konteks ini, masyarakat politik adalah jalan menuju kebebasan.

Bagi Hannah Arendt (1959) polis (bidang publik) adalah ruang kebebasan; bebas dalam arti merdeka dari ketidaksetaraan yang hadir dalam penguasaan. Kesetaraan merupakan inti kebebasan. Menjadi yang politik –yaitu hidup dalam suatu polis– berarti bahwa segalanya diputuskan melalui kata-kata dan persuasi, bukan melalui paksaan dan kekerasan. Dengan begitu politik mengandaikan tindakan saling dan bersama, bukan suatu dominasi. Dalam kerangka kesalingan, substansi negara adalah komunikasi, sementara komunikasi adalah aktivitas, gerakan, dinamika, di antara individu-individu yang berhenti berada manakala individu-individu itu tercerai-berai (Hardiman, 2001). Jika keberagaman dan pertentangan dipercaya sebagai sesuatu yang alamiah hadir dalam setiap masyarakat, maka politik yang berporos pada komunikasi dapat diajukan sebagai media resolusi konflik di antara kepentingan-kepentingan yang majemuk. Politik, pada akhirnya, menjadi salah satu perwujudan kegiatan manusia yang amat penting dan otentik (secara sosial) apabila di dalamnya terjadi interaksi di antara warganegara yang merdeka dan setara demi kemanfaatan terbesar bagi publik.

Pengakuan terhadap kesetaraan kini menjadi salah satu karakter yang membentuk perbedaan antara demokrasi modern dan demokrasi klasik. Pemerintahan rakyat Athena, misalnya, tidak memberi hak politik bagi para budak, perempuan, dan kaum pendatang –hal yang dipandang tidak demokratis saat ini. Meskipun demokrasi tidak sama dengan kesetaraan, namun tetap saja sulit untuk menyebut suatu tatanan politik yang timpang (atau bahkan yang membiakkan ketimpangan) sebagai tatanan yang demokratis. Kesetaraan memungkinkan politik menjadi gelanggang yang kompetitif, yaitu ketika setiap orang memiliki kesempatan yang relatif sama untuk mengunjukkan suatu pilihan tindakan. Kesetaraan juga memberi probabilitas yang lebih besar bagi orang untuk dapat mewujudkan kehendaknya ketimbang manakala orang berada dalam kungkungan dominasi.

Jika politik dimengerti sebagai ‘seni kemungkinan’, maka politik mesti membuka keluasan ruang yang optimal bagi publik untuk berpartisipasi. Semakin luas ruang partisipasi, semakin banyak pilihan-pilihan tindakan yang mungkin untuk diambil. Secara mendasar hal ini berlawanan dengan penguasaan yang berkecenderungan untuk membatasi atau bahkan menutup sama sekali alternatif pilihan. Keluasan ruang partisipasi juga memungkinkan orang untuk tidak sekadar pasif, melainkan aktif sebagai subjek yang bertindak. Orang dapat memperjuangkan kepentingannya sesuai dengan tatanan normatif yang mengatur mekanisme pengunjukan kehendak. Kalangan liberalis biasanya sangat peduli terhadap isu perlindungan atas kebebasan politik semacam ini. Mereka umumnya menghendaki peran politik yang memungkinkan warganegara untuk secara bebas mengejar kepentingan privatnya, sementara kekuasaan negara mesti dijalankan berdasarkan kepentingan warganegara.

Selain partisipasi politik dan perlindungan terhadap kebebasan privat, demokrasi pada tataran minimal juga mempersyaratkan suatu prosedur pengambilan keputusan yang merujuk pada suara terbanyak (majority rule). Hal ini berangkat dari pengandaian bahwa suara terbanyak mewakili bagian terbesar dari kehendak publik. Suara terbanyak adalah mekanisme minimal yang mungkin untuk dijalankan secara optimal oleh demokrasi modern yang kompleks untuk mengenali dan memastikan suatu ‘kehendak bersama’. Tentu saja, sebagaimana dikemukakan oleh para pengkritik majority rule, model ini tidak akan mampu menangkap kehendak genuine setiap warganegara. Tetapi, patut pula untuk ditimbang bahwa kompleksitas persoalan dan besarnya jumlah warganegara menjadi hambatan yang harus diatasi oleh prosedur politik agar ia dapat berjalan secara efektif. Operasionalisasi demokrasi, dengan demikian, mesti memerhatikan kualitas keputusan yang beranjak dari dan menuju pada kemanfaatan terbesar bagi publik sebagaimana dimaksud di atas. Merujuk pada pemahaman Schumpeterian –yang melihat demokrasi sebagai suatu metode kelembagaan dalam kerangka pengambilan keputusan politik– demokrasi kemudian harus memastikan bahwa warganegara bebas untuk mengusung beragam isu untuk diartikulasikan baik secara langsung maupun tak langsung (periksa Schumpeter, 1987). Pengaturan kelembagaan semacam itu mewujud antara lain pada pemilihan umum sebagai prosedur untuk mengenali kehendak warganegara.

Lantas, dapatkah pemilihan umum dijadikan parameter untuk mengukur kualitas demokrasi? Suatu rezim dapat saja menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala sembari memobilisasi warganegara untuk turutserta sekadar menjadi penggembira dalam pesta-pora politik (ingat rezim Orde Baru yang menyebut pemilihan umum sebagai ‘pesta demokrasi’) atau memaksa mereka untuk memberikan dukungan terhadap kelanggengan kekuasaan rezim tersebut. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada jebakan elektoralisme manakala orang secara sederhana melihat penyelenggaraan pemilihan umum sebagai tolok ukur tunggal demokrasi. Elektoralisme jelas tidak sebangun dengan demokrasi. Demokrasi berbicara soal partisipasi sadar publik dalam politik, sementara elektoralisme dapat saja abai terhadap tindakan elite yang memperlakukan warganegara sekadar sebagai objek kekuasaan. Dengan menimbang kualitas penyelenggaraan suatu pemilihan umum, tampaknya tidak terlalu sulit untuk membedakan antara demokrasi elektoral yang sekadar patuh pada prosedur formal penyelenggaraan pemilihan umum dan demokrasi substansial yang peduli pada hakikat kebebasan dan kesetaraan dalam politik. Yang relatif sulit barangkali adalah bagaimana mempersempit ruang gerak para demagog –yang memanipulasi kesadaran publik demi keuntungan sepihak mereka– dalam suatu tatanan yang justru demokratis. Dari catatan pemilihan umum mutakhir di beberapa negara demokrasi (seperti Prancis, Austria, Belanda, atau pun Australia), agak mengejutkan betapa partai-partai atau kandidat-kandidat yang posisi sikapnya dapat dikategorikan sebagai ekstrem kanan –dengan pandangan sempit berbasis komunitas, mereka menolak pihak lain yang identitasnya mereka anggap berbeda– justru memperoleh simpati dari para pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan demokrasi, yang sesungguhnya mengedepankan kebebasan, dapat dimanfaatkan sebagai jalan bagi para demagog untuk membunuh kebebasan itu sendiri.

Dalam proses pemilihan umum, kampanye kadang menjadi wahana yang penuh muslihat untuk memperdaya publik –terutama mereka yang tidak cukup berdaya secara sosial. Pada dasarnya kampanye memungkinkan adanya komunikasi manakala para kandidat secara terbuka mengemukakan program-programnya, sementara publik secara deliberatif mencermati alternatif yang tersaji di hadapannya sebelum mengambil suatu pilihan. Kampanye yang komunikatif memberi peluang bagi publik untuk dapat membuat pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, bukan sekadar ‘memilih kucing dalam karung’. Di sisi lain, elitisme yang sesungguhnya melekat pada demokrasi perwakilan dapat ditransformasi menjadi elitisme yang kompetitif apabila para kandidat bersaing untuk tidak semata memperebutkan simpati publik dan jabatan publik, melainkan pula membeberkan diri sebagai ‘halaman-halaman yang dapat dibaca secara kritis oleh publik’. Dengan begitu, kegiatan ini dapat menjadi ruang diskursus dalam demokrasi deliberatif yang mengedepankan komunikasi.

Prosedur demokrasi, menurut Habermas (1996), membuka jalan bagi terbangunnya suatu jejaring yang terbentuk dari pertimbangan-pertimbangan pragmatis, permufakatan, serta diskursus mengenai pemahaman-diri dan keadilan. Hal ini menjadi basis bagi pengandaian bahwa tatanan yang rasional dan berkeadilan sesungguhnya dapat diwujudkan selama alur informasi tidak dihambat. Jelas bahwa orang tidak dapat berbicara tentang publik yang memiliki kesadaran politik dan mampu terlibat dalam pencermatan intensional terhadap pilihan tindakan seandainya publik sendiri tidak memiliki cukup informasi tentang situasi yang dihadapi. Publik yang berdaya menjadi suatu keniscayaan dalam prosedur permusyawaratan, karena itu proses politik tidak hanya harus membuka ruang bagi keterlibatan optimal publik, melainkan pula memastikan bahwa akses para pelaku politik terhadap informasi tidak timpang. Ketimpangan akses terhadap informasi dapat terjadi ketika tidak tersedia sumber informasi alternatif atau terjadi penguasaan oligopolistis terhadap sarana komunikasi. Diskursus sulit untuk hidup di atas bangunan oligarkisme, ia tidak pula lahir dari tatanan yang totaliter.

Di samping ketimpangan informasi, dalam komunikasi politik kerap pula terjadi distorsi. Yang menjadi persoalan adalah ketika distorsi lebih disebabkan oleh cara penyajian informasi yang secara sengaja didesain untuk mengelabui publik. Politik masa kini banyak dipengaruhi oleh cara bekerja a la pasar. Produsen yang paham cara bekerjanya pasar tidak bekerja melulu berdasarkan kebutuhan konsumen, mereka justru secara otoritatif mengendalikan pasar. Tidak sekadar reaktif memenuhi permintaan pasar, para produsen –dengan sumberdaya yang lebih lengkap ketimbang apa yang dimiliki oleh konsumen– bahkan dapat menentukan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang harus dipahami adalah bahwa distorsi informasi menciptakan disparitas. Ketimpangan semacam ini memberi keuntungan terbesar bagi mereka yang akses terhadap sumberdayanya lebih kuat. Kerja politik yang menggunakan logika semacam ini akan mengacaukan makna publik. Sebab, publik tidak lagi dipahami dalam kerangka segala yang menyangkut keumuman atau komunitas yang terbuka dan melingkupi, melainkan semata sebagai angka dukungan politik.

Cara kerja pasar modern serupa dengan cara kerja teater; keduanya diarahkan untuk menyentuh sisi emosional pihak lawan (konsumen pada pasar, audiens pada teater). Tidak mengherankan jika dalam kehidupan politik kontemporer, panggung kampanye pemilihan presiden kini beroperasi mirip televisi yang lebih banyak menyajikan sosio-drama yang bersifat permanen, kompleks, dan memberi bertumpuk informasi yang bahkan sulit untuk dicerna oleh publik sendiri. “Kekuatan komunikasi kampanye lebih terletak pada kisah-kisah yang digubah para kandidat dan perhelatan-perhelatan yang mereka gelar demi menyuguhkan segenap kemampuan, harapan, dan nilai mereka ketimbang bersandar pada serentetan fakta dan angka, sebab dan akibat, serta kecenderungan-kecenderungan statistik”, demikian Gronbeck (2000). Public relation dalam kampanye-kampanye kini lebih bermakna sebagai cara untuk mengelabui publik ketimbang cara untuk berkomunikasi dengan publik, ia menjadi upaya untuk menginformasikan citra sebagaimana yang dikehendaki oleh sang penyampai pesan. Dalam konteks ini kehendak untuk membangun citra (yang sesungguhnya tidak otentik) lebih mengemuka daripada kehendak untuk membuat publik menjadi well-informed. Kehendak semacam itu semakin menyesatkan publik ketika kampanye negatif menjadi bagian strategis upaya seorang kandidat untuk melemahkan kandidat lainnya. Di Amerika Serikat, misalnya, kini mengemuka pandangan bahwa ‘serangan terhadap lawan dapat memberi kesan yang lebih mendalam kepada calon pemilih ketimbang segala pesan yang mengunjukkan kebaikan’ (Polsby dan Wildavsky, 1991). Model kampanye seperti itu semakin mendistorsi informasi, publik pun tidak lagi mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang benar. Alih-alih menjadi berdaya, upaya publik untuk mencerap informasi sebanyak mungkin dari para kandidat dapat berbuah koleksi kebohongan dan fitnah.

Apa yang terjadi di Indonesia pun saya pikir tidak jauh berbeda. Perbedaan yang agak mencolok dibandingkan dengan apa yang terjadi di kebanyakan negara maju agaknya lebih mengarah pada intensitas dan durasi kampanye yang mungkin lebih pendek (terkait dengan luas wilayah dan besarnya biaya) dan pemanfaatan teknologi informasi (internet, misalnya, masih belum dipandang sebagai media kampanye yang efektif di Indonesia), selebihnya hampir serupa. Saat masa kampanye menjelang pemilihan presiden-wakil presiden para calon pemilih berhadapan dengan berlimpah informasi yang pada akhirnya membuat mereka hampir tidak mungkin menentukan pilihan tanpa terpengaruh citra yang telah dibangun para kandidat lewat berbagai ‘pentas drama’. Warganegara ‘bertemu’ dengan para kandidat lewat tayangan televisi, poster dan selebaran di segenap penjuru kota/desa, maupun panggung kampanye terbuka di berbagai tempat publik. Mengherankan bahwa perjumpaan-perjumpaan semacam itu tidak dapat menjadi media diskursus tempat elite dan massa memperbincangkan persoalan dan menawarkan alternatif jawaban. Di sana informasi tidak berjalan mengikuti alur komunikasi. Komunikasi politik memang tidak mungkin dibangun dalam situasi timpang, tanpa logika sebab-akibat, serta tanpa pemahaman memadai tentang subjek yang dihadapi. Kenyataannya, di berbagai panggung terbuka para kandidat hanya menyajikan monolog, sementara para penyanyilah (biasanya kampanye terbuka diselingi dengan berbagai atraksi hiburan, termasuk pertunjukan musik) yang berdialog dengan para audiens. Tetapi, keterlibatan audiens dalam suatu pementasan bukanlah keterlibatan yang penuh, audiens hanya menonton dan mendengarkan; pentas drama tidak pernah mengajak audiens untuk menjadi pelakon dalam suatu pergelaran.

Berhadapan dengan kenyataan semacam itu, Gronbeck memberi tawaran pencermatan terhadap motif, karakter, dan kompetensi para kandidat sebagai dasar untuk membuat penilaian etis atas pilihan yang tersedia (perhatikan tabel).

ETHICAL PIVOTS

MORAL VANTAGES

Motives

Character

Competences

Message Makers

Message Consumers

Messages

Situations

Are candidates’ motives acceptable?

What political motives do set of voters find acceptable?

Are candidates’ motives expressed in acceptable ways?

What motives are acceptable in various situations?

Are candidates’ characterological styles acceptable?

What characterological styles do sets of voters find acceptable?

Are candidates’ characterological styles depicted in acceptable ways?

What characterological styles are expected in various situations?

Have candidates demonstrated political competence?

What measures of competence are used by particular sets of voters?

Are candidates illustrating their political competence in messages and responses to opponents’ messages?

Do candidates read various political situations competently?

Questions that Can Guide Voters’ Ethical Judgments in Presidential Campaign
Sumber: Bruce E.Gronbeck (2000).

Pencermatan Gronbeck berangkat dari dua hal. Pertama, karena kampanye politik telah menjadi suatu panggung sosio-drama, maka dia menarik suatu analisis atasnya berdasarkan tiga dimensi utama suatu pertunjukan, yaitu: tindakan atau plot (mythos), karakter (ethos), dan pemikiran (dianoia). Tiga dimensi inilah yang kemudian mengerucut menjadi tiga poros etis yang meliputi motif, karakter, dan kompetensi yang dapat dijadikan acuan bagi para calon pemilih untuk membandingkan apa yang mereka kehendaki dan apa yang dapat mereka indera dari para kandidat. Kedua, dia menekankan pentingnya kejujuran dalam politik mengingat orang membutuhkan kepastian manakala perubahan berlangsung terus-menerus, juga karena kejujuran dapat menjadi patokan untuk menilai motif, karakter, dan kompetensi seseorang. Meskipun demikian, Gronbeck sendiri mengakui bahwa publik tidak pernah bisa benar-benar paham tentang kandidat yang mereka hadapi dan persoalan yang diusungnya dalam kampanye politik, mengingat apa yang disajikan kepada (dan untuk diketahui oleh) publik sesungguhnya telah lebih dulu melalui penyeleksian. Dan lebih dari itu, semuanya dikemas dalam simbol-simbol yang kerap menyembunyikan ‘apa yang sesungguhnya’ kepada publik. Dari Gronbeck orang dapat memahami bahwa superfisialitas tampak sebagai musuh bagi komunikasi.

Saya berada pada sisi yang sama dengan Arendt bahwa dalam politik kesepakatan mesti diambil melalui persuasi, bukan paksaan dan kekerasan. Berangkat dari posisi ini, pemutarbalikan fakta dan sensor terhadap informasi mesti dikategorikan sebagai kekerasan komunikasi. Sebab, komunikasi politik yang timpang (akibat tiadanya kehendak untuk berlaku jujur dan kesenjangan akses terhadap informasi) mempersempit ruang nalar. Bagaimana nalar dapat berfungsi optimal sebagai instrumen untuk mengambil keputusan jika informasi yang dicerap tidak utuh? Tatanan yang rasional dan berkeadilan, sekali lagi, mempersyaratkan lancarnya arus informasi. Dengan demikian, kekerasan komunikasi menopang kegagalan proses politik –yang pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kebebasan bagi warganegara. Demokrasi superfisial justru melahirkan para demagog yang menunggangi demos untuk meraih kepentingan sepihaknya.

Ketika penyelenggaraan urusan publik bukan lagi menjadi inti proses politik, kedaulatan rakyat pun berada dalam ancaman. Menyimak Habermas (1999), kedaulatan rakyat mesti mewujud hanya dalam kondisi diskursif dalam proses pembentukan-opini-dan kehendak yang bermacam ragam. Tetapi, diskursus mempersyaratkan kesetaraan, bukan ketimpangan. Jika penguasaan atas sumberdaya timpang, maka hubungan politik hanya akan melahirkan dominasi, bukan demokrasi. Dominasi oleh elite terhadap massa akan membuat politik menjadi arena upaya untuk mengorganisasi kekuasaan semata.

Penilaian etis Gronbeck, bagaimana pun, dapat menjadi pintu masuk untuk membuat massa menjadi berdaya di hadapan elite. Ketidakjujuran paling tidak dapat diminimasi pada tataran yang tidak terlampau ekstrem ketika publik memiliki informasi yang memadai tentang situasi yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, publik yang well-informed sepatutnya mengembangkan suatu solidaritas yang dengannya mereka mampu membangun otonomi. Publik yang berdaya akan memiliki kekuatan kontrol dan posisi tawar yang lebih baik untuk mendesakkan kehendak bersama demi memengaruhi proses pengambilan keputusan. Proses pembentukan opini dan kehendak dalam politik, dengan begitu, beroperasi dalam komunitas yang diskursif.

Habermas percaya bahwa keberhasilan perwujudan politik deliberatif bergantung pada pelembagaan prosedur permufakatan dan kondisi dalam komunikasi, serta pada saling-hubungan antara proses deliberasi yang terlembagakan dan opini publik yang terbangun secara informal. Namun demikian, prosedur permufakatan tidak lantas menetralkan kekuasaan dan tindakan strategis untuk memperjuangkan kepentingan. Demokrasi majemuk mengemuka manakala beragam kepentingan yang saling bersinggungan atau bahkan bertolakbelakang berkontestasi tanpa yang satu secara semena-mena menidakkan yang lain. Saya percaya bahwa konflik –dalam arti pertarungan di antara beragam gagasan yang saling berlainan– sesungguhnya lekat pada tubuh demokrasi. Dalam konteks ini, menarik untuk menilik gagasan Mouffe (2000) yang melihat bahwa dimensi antagonisme sesungguhnya inheren dalam hubungan antarmanusia. Sementara, politik, lanjut Mouffe, merupakan perpaduan praktik, diskursus, dan lembaga yang dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan tertentu dan mengelola hubungan antarmanusia yang selalu memiliki potensi konflik.

Sumber Bacaan:

Arendt, Hannah, 1959, The Human Condition, Doubleday Achor Books, New York.

Gronbeck, Bruce E., The Ethical Performance of Candidates in American Presidential Campaign Dramas, dalam Denton Jr., Robert E. (ed), 2000, Political Communication Ethics: An Oxymoron?, Praeger, New York.

Habermas, Jürgen, Popular Sovereignty as Procedure, dalam Bohman, James dan Rehg, William (eds), 1999, Deliberaltive Democracy, MIT Press, Cambridge.

Habermas, Jürgen, 1996, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Polity Press, Oxford.

Hardiman, F Budi, 2001, “Politik” dan “Antipolitik” Hannah Arendt tentang Krisis Negara, dalam ATMA nan JAYA Tahun XV No. 3.

Mouffe, Chantal, 2000, The Democratic Paradox, Verso, London & New York.

Polsby, Nelson W. dan Wildavsky, Aaron, 1991, Presidential Elections, The Free Press, New York.

Schumpeter, Joseph A., 1987 (6^th edt), Capitalism, Socialism, adn Democracy, Unwin Paperbacks, London.

Menuju Politik yang Diskursif

2007-01-19T09:56:00.000-08:00

Jawa dan Hibrida KeIndonesiaan

2006-05-24T14:55:00.000-07:00

Bung Karno! Kau dan aku satu zat satu urat

Di zatmu di zatku kapal-kapal kita berlayar

Di uratmu di uratku kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh

Persetujuan dengan Bung Karno, Chairil Anwar.

Chairil Anwar menggubah sejenis “kontrak sosial” yang di atasnya dibangun keIndonesiaan. Kita pun menjadi bagian dari “kontrak sosial” keIndonesiaan yang masih hidup dan terus diperbarui hingga kini. Tentu saja, keIndonesiaan bukan sesuatu yang statis: ia hidup dari suatu kebersamaan dan kesepakatan yang terus berkembang, meski dengan landasan-landasan utama yang sama. Kita mungkin bersepakat dengan Ben Anderson bahwa bangsa adalah suatu komunitas yang dibayangkan. Tetapi, saya kira saya perlu menggugat kalimat Anderson selanjutnya, “tak peduli akan ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, bangsa itu sendiri dipahami sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan horizontal.”[1] Mungkin sudah saatnya untuk memasukkan adagium usang “benar atau salah, inilah negeri saya” ke dalam keranjang sejarah. Perkawanan toh dapat berakhir manakala ketidaksetaraan dipelihara, maka kebersamaan pun dapat menemui titik penghabisannya jika eksploitasi dijadikan rutinitas hidup.

Berhadapan dengan Indonesia, ‘ketidaksetaraan’ tampaknya menjadi salah satu kata kunci yang mesti diurai melalui pemaknaan gamblang atas frasa tersebut atau pun melalui pencermatan terhadap praktik kontrol otoritas atas berbagai aspek dalam kehidupan rakyat. Dalam konteks kebudayaan secara luas, ‘ketidaksetaraan’ bukan semata lahir dari kenyataan-kenyataan yang terberi bahwa kelompok kebudayaan tertentu memiliki pendukung lebih besar ketimbang yang lainnya. Pendakuan bahwa budaya tertentu lebih luhur daripada budaya lain, pemaknaan sepihak budaya tertentu demi kepentingan kekuasaan, serta isolasi budaya dari pengaruh budaya lain merupakan bagian dari sikap-sikap yang akan mengundang terjadinya dominasi.

Lantas, bagaimanakah ‘ketidaksetaraan’ semacam itu mengejwantah dalam hubungan budaya di Indonesia? Benarkah bahwa keIndonesiaan lahir dan tumbuh dalam ruang kebudayaan yang murni tanpa pengaruh luar?

Jawa sebagai Gelanggang Sejarah

Pencermatan atas Indonesia dengan mengedepankan peran Jawa secara berlebihan di atas wilayah dan pihak lain di negeri ini, tak pelak, merupakan pandangan yang sama sekali tidak memadai dalam upaya memahami Indonesia secara menyeluruh. Para ahli sejarah, antropologi, atau pun politik telah banyak mengutip pandangan imajinatif Marco Polo yang semata didasarkan pada cerita-cerita para pelaut – yang dianggapnya baik dan sungguh-sungguh paham – bahwa Jawa kemungkinan merupakan pulau terbesar di dunia.[2] Kenyataannya, Marco Polo, yang disebut-sebut sebagai pelaut yang pemberani dan tangguh itu, belum pernah menginjakkan kakinya di Jawa. Polo hanya sempat mampir menyinggahi bandar-bandar pantai utara Sumatra pada 1291, dalam perjalanan pulang dari Cina. Tentu saja, penggambaran Marco Polo terkesan menggelikan bagi siapa pun yang hidup di masa kini dan paham bahwa Jawa yang seluas 134.045 km² bukanlah bandingan yang sepadan bagi Greenland, yang memiliki luas 2.170.000 km² dan sejauh ini disebut sebagai pulau terluas di dunia. Seperti Marco Polo, saat ini pun kadang kita jumpai suatu amatan yang menempatkan Jawa sebagai ‘segalanya’. Amatan semacam ini berpijak dari cara berpikir ‘Marcopolian’, yang miskin fakta dan didasarkan pada pengandaian-pengandaian tentang Jawa yang Major, sementara yang lain hanya patut disebut sebagai ‘Java Minor’.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Jawa tradisional (terutama di kalangan yang dilingkupi oleh satu suasana batin keJawaan yang ‘kental’) memang ada semacam pemilahan dunia antara Jawa dan non-Jawa. Tetapi, pemilahan tersebut tidaklah dimaksudkan sebagai pengunjukan dominatif Jawa atas non-Jawa. Melainkan, ia lebih merujuk pada identifikasi dunia dalam alam pikiran kalangan yang belum mengakrabi kemajemukan dan keluasan dunia sebagaimana peradaban modern. Pendeknya, ini bukanlah suatu pandangan picik – melainkan lebih menujukkan adanya pemahaman kosmologis yang terbatas.

Menilik ke belakang, kita ingat bahwa masa sekitar 32 tahun pemerintahan Soeharto umum dikenal sebagai salah satu periode sejarah Indonesia dengan praktik politik yang banyak diwarnai oleh pikiran, tindakan, dan ucapan yang merujuk pada kultur pemerintahan raja-raja Jawa Kuno.[3] Tidak dapat dimungkiri bahwa praktik politik Jawa a la Soeharto telah memberi gambaran yang distortif mengenai budaya Jawa, seolah satu-satunya representasi kebudayaan Jawa yang valid adalah apa yang telah dipraktikkan oleh penguasa lalim tersebut. Kekuasaan politik rezim Soeharto yang hegemonik di atas kekuatan-kekuatan politik lain – yang tersebar tanpa daya kohesif yang rekat – telah menghalangi utuhnya kemajemukan Indonesia. Kemajemukan itu terkungkung dalam keunggulan imajinatif Jawa atas yang lainnya, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah keunggulan kekuasaan rezim Soeharto atas yang lainnya.

Terlepas dari cara berpikir yang sempit di atas, kita tidak dapat menampik kenyataan bahwa Jawa sendiri telah menjadi salah satu gelanggang yang paling dinamis dalam perjalanan sejarah menuju Indonesia. Beberapa hal dapat dikemukakan sebagai sebab atas kenyataan yang cukup unik tersebut.

Pertama, keputusan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) untuk menempatkan pusat militer dan administrasi di Batavia pada 1619 telah menempatkan Batavia (kini Jakarta) dan Jawa pada umumnya sebagai bagian strategis kekuasaan VOC atas wilayah Nusantara. Batavia, yang sebelum penaklukan oleh VOC adalah kota bernama Jayakerta dan telah menjadi salah satu bandar tersibuk di kawasan ini, selanjutnya semakin terhubung dengan pusat-pusat perdagangan di Indonesia Timur, Timur Jauh, dan Eropa. Lebih dari itu, VOC pun semakin terlibat dalam pertarungan dagang dan politik dengan para penguasa di Pulau Jawa. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun penguasaan atas Jawa telah mendatangkan penghasilan besar dari pajak dan monopoli perdagangan bagi kas VOC, tetapi kerugian yang mereka derita akibat keterlibatan mereka dalam berbagai insiden peperangan di Jawa telah pula menguras keuangan mereka. Obsesi kekuasaan VOC atas Jawa benar-benar berharga mahal. Bagaimana pun, momentum ini secara bertahap menjadikan Jawa sebagai pusat kekuasaan VOC - dan kemudian pusat pemerintah kolonial Belanda.

Kedua, dalam perkembangan menuju modern Jawa telah menjadi salah satu wilayah kosmopolitan, tempat orang dan gagasan (yang berasal dari berbagai tempat) berinteraksi. Sebagai kawasan perdagangan yang cukup sibuk, Jawa dengan bandar-bandarnya menjadi magnet bagi orang dari berbagai wilayah di Nusantara dan dari kawasan Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Timur. Lebih dari itu, dapat disebut setidaknya sejak keberhasilan ekspedisi Cornelis de Houtman yang sampai di Banten pada 1596, Jawa telah menumbuhkan daya tarik tersendiri bagi para pedagang dari Eropa. Demikian pula empat agama besar yang kini banyak dianut oleh penduduk Indonesia menemukan lahan persemaiannya di wilayah ini. Uniknya, energi asimilatif masyarakat Jawa kemudian secara kreatif mengolah perbedaan tersebut. Gambaran Denys Lombard tentang Jawa sebagai tempat persilangan budaya secara cermat memotret kenyataan bagaimana Jawa menjadi wadah bagi tumbuhnya kultur hibrida yang menyerap keberagaman dan kemudian melahirkannya kembali dalam keutuhan yang baru.[4] Meski demikian, patut pula dicatat bahwa kosmopolitanisme bukan sesuatu yang unik terjadi di Jawa, daerah-daerah lain di Nusantara – terutama yang memiliki bandar – juga mengalami hal yang sejenis dengan intensitas yang berbeda.

Ketiga, Politik Etis (yang disebut-sebut digagas oleh van Deventer) yang digulirkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad keduapuluh telah menjadikan Jawa sebagai pusat pendidikan dan kemudian mendorong lahirnya kebangkitan nasional. Dibangunnya OSVIA (sekolah untuk calon pejabat pribumi), STOVIA (sekolah untuk calon dokter pribumi), dan kemudian Technische Hoogeschool (sekolah tinggi teknik, cikal bakal ITB) di Jawa membawa semangat baru bagi anak negeri untuk mengejar ‘kemajuan’. Pada kenyataannya, sekolah-sekolah itu tidak semata menjadi pusat pendidikan dalam arti sempit. Lebih dari itu, lembaga pendidikan adalah juga lahan persemaian berbagai gagasan yang terkait tidak hanya dengan pemikiran yang berakar di tanah ini, bahkan pula gagasan yang awalnya bertunas di Arab, India, Eropa, dan Amerika Serikat. Sosialisme, nasionalisme, liberalisme, dan gagasan-gagasan lain menjadi inspirasi bagi munculnya gagasan untuk membentuk organisasi dan pendefinisian identitas sebagai bangsa Indonesia.[5] Maka kalangan terdidik baru yang berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan daerah-daerah lain kemudian menyatu dalam suatu identitas baru yang dibayangkan bernama Indonesia.

Keempat, di antara para pendiri negara ini ada tokoh-tokoh yang merujuk kebesaran Majapahit pada abad keempatbelas sebagai satu model bagi Indonesia yang baru lahir pada 1945. Rujukan itu membawa konsekuensi antara lain pada upaya untuk menarik batas geografis Indonesia jauh lebih luas ketimbang wilayah bekas jajahan Belanda. Sebagian sejarawan sendiri meragukan – karena kurangnya dukungan bukti sejarah – klaim bahwa kekuasaan Majapahit melingkupi wilayah yang jauh lebih luas ketimbang wilayah Indonesia saat ini. Tetapi, kalangan yang skeptis tersebut tidak menampik keterangan yang menyebut bahwa pada masa jayanya Majapahit adalah kerajaan terbesar di Jawa. Meski agak melebih-lebihkan, tetapi pandangan ini berdampak pada munculnya landasan sejarah sebagai pengakuan atas pentingnya posisi Jawa.

Kelima, secara kuantitatif penduduk yang mendiami Pulau Jawa jauh lebih banyak ketimbang penduduk di pulau-pulau lain di wilayah Nusantara. Di Pulau Jawa sendiri proporsi warga yang asal usul etnisitasnya Jawa juga lebih banyak dibandingkan etnis lain. Hal ini berpengaruh terhadap tatanan sosial yang banyak dipengaruhi oleh orang Jawa dan kultur Jawa secara umum.[6]

Pada perkembangan berikutnya, setelah kemerdekaan Indonesia, kita tahu bahwa sentralisasi kekuasaan telah menempatkan Jawa (terutama Jakarta) sebagai pusat yang secara sepihak mendominasi perjalanan sejarah. Membaca buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 karya Ricklefs, saya dikejutkan oleh kenyataan betapa kontrasnya catatan sejarah tentang wilayah-wilayah di luar Jawa antara masa sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia.[7] Sebelum Indonesia merdeka, wilayah-wilayah di luar Jawa diramaikan oleh dinamika perdagangan hasil bumi, perlawanan terhadap penjajahan, perebutan takhta di antara keluarga kerajaan, berkembangnya industri perkebunan, serta bersemainya gagasan kemajuan melalui pendidikan dan pers perjuangan. Sementara, setelah kemerdekaan satu-satunya catatan menarik dari wilayah ini adalah pemberontakan terhadap pemerintah pusat yang sesungguhnya berakar dari ketidakadilan. Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Aceh, Maluku, Papua, dan Timor Timur menarik perhatian sejarah karena perlawanan mereka terhadap pemerintah pusat. Dalam perbandingannya dengan Jawa, mereka – secara sewenang-wenang – hanya disejajarkan dengan gerakan DI/TII yang berkembang di wilayah Jawa Barat. Sungguh menggiriskan!

Osmosis dan Pengandaian tentang ‘Yang Otentik’

Pasal 26 UUD 1945 menyebut “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.” Rumusan ini mengandaikan bahwa ada yang disebut sebagai “bangsa Indonesia asli”, jika demikian, adakah “bangsa Indonesia palsu”? Merumuskan otentisitas agaknya bukan merupakan hal yang gampang, apalagi menyangkut identitas kebangsaan. Dalam berbagai kepustakaan disebutkan bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku: Batak, Minang, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Sedikit sekali kepustakaan yang menyebutkan bahwa mereka yang asal-usul etnisitasnya Arab, India, atau China (penamaan ini pun barangkali tidak sepenuhnya tepat) yang telah secara turun temurun hidup dan menyatu dengan nafas negeri ini adalah juga bagian dari Indonesia. Bahkan lebih sedikit lagi yang menyebut tentang mereka yang memiliki darah campuran seperti Bugis-Timor atau Badui-Bali atau mungkin pula Dayak-Portugal.

Sejarah kemerdekaan Indonesia mustahil dirangkai tanpa menuliskan nama E F E Douwes Dekker sebagai seorang nasionalis radikal yang mendirikan Indische Partij. Dekker adalah seorang Indo, dalam tubuhnya mengalir separuh darah Belanda. Jika otentisitas adalah hal mendasar yang menentukan identitas kebangsaan, dapatkah kita menyebut dia sebagai “Indonesia asli”? Itulah yang unik dari nasionalitas. Anthony D Smith menyebut kesadaran nasional sebagai suatu sentimen atau perasaan mental yang mendalam.[8] Jika demikian, maka otonomi, identitas, dan kesatuan menjadi hal yang penting bagi anggota suatu nasionalitas. Dapat dikatakan nasionalitas adalah gagasan yang ‘pencemburu’, dia emoh diduakan dan posesif.

Identitas sering kali memantikkan kepicikan dengan menganggap bahwa orang atau kelompok tertentu merupakan satu bagian dengan dirinya, sementara yang lain tidak. Karena itulah berbicara tentang nasionalitas agaknya perlu kehati-hatian dan sikap bijak. Dalam konteks keIndonesiaan penting untuk merunut kembali langkah pemerintah kolonial Belanda yang melakukan pemilahan sosial secara vertikal dengan membagi warganegara menjadi Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Pribumi. Pamela Allen mengemukakan bahwa status sosial, hirarki, dan stratifikasi ras perlu ditetapkan secara eksplisit, karena kolonialisme memerlukan ketenteraman dan stabilitas.[9] Bagi kaum penjajah, masyarakat perlu dipilah secara tegas dan tetap-pasti, dalam hal ini identitas etnis menjadi batasan untuk menentukan mana kawan dan mana lawan. Mereka menggunakan pemilahan itu sebagai peranti untuk mewujudkan obsesi mereka akan superioritas. Di luar itu, penggunaan bahasa dan ekspresi kebudayaan lainnya juga digunakan sebagai instrumen penaklukan. Tidak mengherankan jika penggunaan bahasa Belanda sendiri merupakan suatu eksklusivitas yang dipertahankan oleh penjajah. Menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, apakah Indonesia merdeka merupakan suatu pemutusan kultur penjajahan secara mutlak. Jika jawabannya adalah “ya”, maka pandangan sempit tentang keIndonesiaan tentu tidak bersarang dalam pikiran kita.

Sejarah peradaban telah menunjukkan kepada kita betapa keaslian atau otentisitas hampir merupakan kemustahilan. Dalam hal ini Indonesia pun bukan merupakan suatu kekecualian. Ketika mengidentifikasi kebudayaan Jawa, Franz Magnis-Suseno menyebut bahwa “ciri khasnya terletak dalam kemampuan luar biasa kebudayaan Jawa untuk membiarkan diri dibanjiri oleh gelombang-gelombang kebudayaan yang datang dari luar – dan dalam banjir itu mempertahankan keasliannya.”[10] Apabila kita memperluas perspektif amatan, akan tampak bahwa fenomena semacam itu bukan semata khas Jawa. Bahkan keIndonesiaan kita sesungguhnya lahir dari suatu ‘osmosis’, yaitu pencerapan pengetahuan atau gagasan – secara berangsur dan sering kali tanpa sadar – melalui sikap terbuka dan pembongkaran yang berkelanjutan. Melalui Nusa Jawa, Denys Lombard membelalakkan pemahaman kita bahwa Indonesia yang “dilahirkan” oleh para mardijker, mereka yang ingin bebas dari penjajahan, itu tidaklah muncul dari sesuatu yang ahistoris. Kelahiran Indonesia adalah sejarah pertemuan beragam gagasan yang jika dirunut asal-usulnya barangkali kita akan bertemu dengan kesulitan luar biasa, hingga dapat disebut bahwa menemukan sesuatu yang asli Indonesia hampir merupakan suatu ‘kemustahilan intelektual’. Sebab, dalam kehidupan manusia tiada yang ‘asli’ kecuali Adam. Segala yang ada sesudahnya menerima pengaruh – secara langsung atau pun tak langsung – dari yang sebelumnya. Artinya, tidak ada yang asli kecuali gagasan untuk mewujudkan Indonesia itu sendiri.

Namun demikian, bukan berarti kekhasan adalah suatu kemustahilan. Kita paham bahwa masing-masing budaya memiliki ragam nilai, kebiasaan, norma, dan hal-hal lain yang khas (terdapat perbedaan mendasar antara asli dan khas). Bahkan kekhasan budaya Indonesia antara lain terletak pada ragamnya yang hampir tak terperikan. Masing-masing budaya dapat memiliki identitasnya sendiri tanpa harus menjadi sub-kultur budaya Indonesia yang superior. Menarik bahwa keutamaan yang sama dalam satu kelompok masyarakat dapat mewujud dalam bentuk sikap yang berbeda dalam kelompok yang lain. Sikap hormat, misalnya, memiliki ragam wujud yang berbeda dalam masyarakat Jawa dan masyarakat Banten. Itulah keragaman yang menjadi khazanah kebudayaan kita.

Dalam suatu rangkaian kajian yang diselenggarakan pada 1996, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LKPSM) NU Yogyakarta melakukan identifikasi terhadap sedikitnya limabelas budaya dari berbagai suku yang berbeda di Indonesia. Hasilnya, menarik bahwa ternyata masing-masing suku memiliki kearifan lokal yang dapat disebut sebagai akar budaya demokrasi dalam masyarakat setempat.[11] Sesungguhnya hal yang demikian tidaklah terlalu mengejutkan. Tetapi, mengingat adanya pencirian negatif bahwa masyarakat Indonesia berbudaya feodal, sementara masyarakat lain berbudaya demokratis, agaknya identifikasi semacam ini memberikan suatu pembuktian empiris untuk menidakkan pencirian yang serampangan itu. Tentu saja, dalam budaya-budaya tertentu kita pun mengenal nilai-nilai awal yang kemudian tidak sesuai lagi dengan perkembangan masa. Dalam budaya Jawa, misalnya, jejaring kekerabatan sering mendorong perilaku nepotis. Sikap budaya yang demikian tentu tidak bersesuaian dengan meritokrasi yang dikembangkan dalam birokrasi modern. Berhadapan dengan kenyataan semacam ini kita mesti mengingat bahwa nilai sendiri bersifat dinamis. Kelenturan budaya untuk menerima dan megolah pengaruh budaya lain membuat suatu budaya selalu terbarukan. Jika tidak, budaya yang bersangkutan akan mengalami nasib serupa dinosaurus yang tidak mampu beradaptasi secara evolusif dengan perkembangan: perlahan punah dan diingat pernah menjadi yang terbesar pada masanya, namun kini hanya berupa fosil.

Kepustakaan Terpilih

Anthony D Smith, 2003, Nasionalisme (terj: Frans Kowa), Penerbit Erlangga, Jakarta.

Benedict R O’G Anderson, 1999, Komunitas-komunitas Imajiner: Nasionalisme (terj: Omi Intan Naomi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chairil Anwar, 2000 (cet. 8), Aku ini Binatang Jalang, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Denys Lombard, 2005 (cet. 3), Nusa Jawa: Silang Budaya (terj: Winarsih P Arifin, Rahayu S Hidayat, dan Nini H Yusuf), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dwight Y King, Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic-Authoritarian Regime: What Differences does it Makes dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin, 1987 (2^nd prnt), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate, Cornell Modern Indonesia Project.

Franz Magnis-Suseno, 1996 (cet. 6), Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta.

M C Ricklefs, 2005, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (terj: Satrio Wahono, dkk.), Serambi, Jakarta.

Mohammad Najib dkk. (eds), 1996, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, Yogyakarta.

Pamela Allen, 2003, Indo yang Penuh Teka Teki, dalam Jurnal Kebudayaan Kalam 20/2003.

Takashi Shiraishi, 2005 (cet. 2), Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (terj: Hilmar Farid), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Yahya Muhaimin, Persoalan Budaya Politik Indonesia dalam Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

[1] Benedict R O’G Anderson, 1999, Komunitas-komunitas Imajiner: Nasionalisme (terj: Omi Intan Naomi), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.9.

[2] Marco Polo (1254-1324), pengembara asal Venesia yang dikenal luas karena perjalananannya mengarungi wilayah Asia dan pengalamannya selama puluhan tahun tinggal di China memberi gambaran yang kaya (pada masanya) bagi benua Eropa tentang Asia. Dia dijuluki il milione, orang yang memiliki jutaan cerita karena kaya pengalaman. Rustichello, yang kemudian membukukan kisah-kisah perjalanan Marco Polo, diduga menambahkan ‘bumbu-bumbu fiktif’ yang menarik para pembacanya. Namun, tidak sedikit pula yang meragukan kebenaran uraian-uraian Marco Polo sendiri mengingat beberapa di antara gambarannya tidak sesuai dengan kenyataan yang kemudian di ketahui oleh orang-orang pada masa sesudah kematiannya.

[3] Mencermati adanya kesamaan-kesamaan antara praktik kekuasaan Orde Baru dan raja-raja Jawa Kuno, sebagian ahli memandang bahwa hal ini menunjukkan adanya suatu keberlanjutan norma, gagasan, dan proses dalam politik Indonesia. Inilah yang terutama menjadi dasar penamaan rezim Orde Baru sebagai ‘rezim neo-patrimonial’. Pencermatan yang cenderung terlalu menyederhanakan ini memperoleh kritik dari banyak ahli, salah satu yang terkemuka adalah kritik Dwight Y King dalam Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic-Authoritarian Regime: What Differences does it Makes.

[4] Denys Lombard, 2005 (cet. 3), Nusa Jawa: Silang Budaya (terj: Winarsih P Arifin, Rahayu S Hidayat, dan Nini H Yusuf), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

[5] Takashi Shiraishi menunjukkan bahwa masa antara 1912-1926 merupakan salah satu episode paling bergolak dalam upaya menemukan identitas keIndonesiaan bagi masyarakat Hindia Belanda, suatu masa Kebangkitan Nasional. Lebih jauh baca Takashi Shiraishi, 2005 (cet. 2), Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 (terj: Hilmar Farid), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

[6] Yahya Muhaimin termasuk di antara pemikir yang meyakini argumentasi ini. Baginya, pengaruh keJawaan disebabkan oleh jumlah orang Jawa yang cenderung selalu mendominasi kehidupan politik dan juga keberadaan pusat pemerintahan yang kebetulan di Jawa. Periksa Yahya Muhaimin, Persoalan Budaya Politik Indonesia dalam Alfian & Nazaruddin Sjamsuddin, 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 54.

[7] Identifikasi wilayah antara Jawa dan luar Jawa di sini tidak dimaksudkan untuk mempertegas dominasi satu wilayah atas yang lain, melainkan lebih untuk tujuan praktis dalam hal pembedaan yang umum digunakan. Mengenai sejarah tersebut baca M C Ricklefs, 2005, Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (terj: Satrio Wahono, dkk.), Serambi, Jakarta.

[8] Anthony D Smith, 2003, Nasionalisme (terj: Frans Kowa), Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 6-25.

[9] Pamela Allen, 2003, Indo yang Penuh Teka Teki, dalam Jurnal Kebudayaan Kalam 20/2003, h. 191.

[10] Franz Magnis-Suseno sendiri merupakan salah satu contoh mutakhir keIndonesiaan yang “tidak asli”, dia berasal dari Jerman dan telah menjadi warganegara Indonesia. Mengenai amatannya terhadap budaya Jawa periksa karyanya Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa, Gramedia, Jakarta.

[11] Periksa dua jilid buku Mohammad Najib dkk. (eds), 1996, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, Yogyakarta.

Kebebasan tanpa Kesetaraan

2006-04-17T17:53:00.000-07:00

Demonstrasi menuntut dibatalkannya rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan ditingkahi oleh perusakan, tuntutan untuk distribusi hasil eksplorasi sumber alam secara adil di Papua, Cepu, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi berwarna kelabu karena terjadinya bentrokan bahkan korban jiwa, sementara dalam dua kasus yang berbeda tembakan ceroboh polisi telah mengundang amuk massa yang merusak kantor Polsek di Labuapi, NTB dan di Alue Mirah, Nanggroe Aceh Darussalam. Jika ditelusuri lebih jauh, mungkin aksi kekerasan serupa juga terjadi di banyak tempat lainnya dan memakan kolom yang semakin lebar di halaman-halaman surat kabar. Apa yang dapat kita baca dari peristiwa-peristiwa kekerasan massa di atas?
Di bawah otoritarianisme Orde Baru, upaya sistematis untuk mencekik kebebasan dan meminggirkan kepentingan bersama rakyat dilakukan untuk memberi tempat bagi kemapanan sepihak kekuasaan. Dalam konteks ini, Soeharto diidentifikasi sebagai musuh bersama yang kemudian dipaksa untuk mundur dari kekuasaannya sebagai Presiden Indonesia. Proses itu pun diwarnai oleh kerusuhan sosial dalam eskalasi yang luas di berbagai tempat. Kini, setelah kebebasan dinikmati oleh sebagian besar rakyat di negeri ini, mengapa kekerasan masih menjadi bahasa untuk menyuarakan kepentingan?
Kenyataan di atas agak paradoksal, mengingat berakhirnya otoritarianisme diyakini oleh sebagian orang merupakan jalan menuju tatanan sosial yang lebih baik. Kita memang dapat menyebut beberapa kasus untuk mendukung keyakinan tersebut: pers bebas, pemilu yang relatif bebas dan fair, dan hak untuk berekspresi dilindungi oleh konstitusi adalah hasil nyata reformasi. Persoalannya, kebebasan semacam itu ternyata tidak segera diikuti oleh dua hal utama yang diangankan oleh rakyat sekaligus dijanjikan akan diwujudkan oleh elite. Keduanya adalah peningkatan akses terhadap sumber daya dan distribusinya yang berkeadilan serta tertib politik yang menjamin terwujudnya tatanan sosial yang stabil. Celakanya respons elite terhadap kehendak rakyat berada pada tataran yang memprihatinkan.
Tingginya harapan rakyat yang tidak diikuti oleh meningkatnya kemampuan untuk mewujudkan harapan serta mampatnya komunikasi inilah yang kemudian berujung pada kekerasan massa. Ted Robert Gurr (1970) menyebut bahwa semakin tinggi tingkat kekecewaan, semakin tinggi kemungkinan terjadi kekerasan. Dorongan untuk bertindak ditentukan oleh keyakinan orang tentang sumber ketercerabutan, dan tentang pembenaran normatif dan utilitarian tindak kekerasan yang diarahkan kepada pihak yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya ketercerabutan tersebut.
Sesungguhnya, kekecewaan yang disuarakan oleh rakyat memiliki landasan yang jelas. Kita dapat mengemukakan bahwa dinamika yang terjadi pada level rakyat berlawanan sisi dengan dinamika di tingkat elite. Sebagai contoh, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tingginya inflasi diikuti oleh menurunnya daya beli rakyat, ironisnya elite justru secara sepihak menaikkan gaji dan tunjangan mereka sendiri. Tingkat respons terhadap tuntutan rakyat yang rendah ini diperburuk oleh kesenjangan antara lambannya pembaruan struktur politik yang menopang kehidupan bernegara dan kehendak rakyat yang bergerak progresif. Implementasi otonomi daerah, misalnya, belum menunjukkan makna yang substansial kecuali diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Sementara kehendak rakyat sebenarnya membutuhkan ruang partisipasi yang memungkinkan kebermaknaan suara mereka dalam suatu demokrasi deliberatif. Demikian pula praktik politik diharapkan jauh lebih maju ketimbang suguhan ornamen-ornamen politik yang superfisial seperti pembentukan komisi tertentu dengan kinerja yang memprihatinkan.
Kebebasan dapat menjadi pembuka bagi terwujudnya kesetaraan yang sesungguhnya. Ketika kebebasan itu hadir, sebagian besar orang akan mengharapkan distribusi manfaat yang lebih merata, sementara ketika kesetaraan itu mulai dirasakan, kebebasan mungkin hanya menjadi hasrat sekelompok minoritas. Karena itu, kesetaraan tanpa kebebasan dapat menciptakan tatanan sosial yang lebih stabil ketimbang kebebasan tanpa kesetaraan (Hoffer, 2002). Hal ini barangkali dapat menjelaskan mengapa kebebasan yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat justru tidak memberikan dukungan positif bagi terwujudnya stabilitas sosial. Ialah karena pada saat yang sama ketimpangan dirasakan semakin menindih keleluasaan orang untuk dapat membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Tindak kekerasan, oleh sebagian orang, kemudian dipandang memiliki alasan pembenar tatkala upaya untuk menyuarakan ketidakadilan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan sepihak elite dan tekanan kekuatan global.
Ketika elite abai, rakyat yang marah dan kecewa pun menumpahkan perasaannya dalam bentuk kekerasan terhadap fasilitas-fasilitas milik publik (seperti rambu dan lampu lalu lintas, kantor pelayanan publik) dan aparat penjaga ketertiban. Identifikasi fasilitas milik publik sebagai representasi pemerintah oleh para pelaku kekerasan tidak dapat dilepaskan dari konteks berpikir cara Orde Baru yang dulu mendaku segala milik publik sebagai milik rezim berkuasa. Sementara aparat penjaga ketertiban dipandang sebagai semata instrumen kekuasaan, hal yang juga mencerminkan cara berpikir a la Orde Baru. Tetapi, ada kemungkinan juga bahwa secara fisik rakyat memang sulit untuk dapat menjangkau elite, sehingga dalam deraan kekecewaan rakyat akan berlaku ofensif terhadap apa pun dan siapa pun yang dihadapinya.
Kekerasan yang lahir dari kebebasan tanpa kesetaraan dapat menjadi ancaman yang serius bagi bangunan demokrasi yang belum konsolidatif. Ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai apabila kita gagal mengelola kebebasan sehingga ia tidak dapat menghadirkan kemanfaatan yang optimal bagi rakyat. Pertama, kemungkinan adanya anggapan bahwa konflik dan kekerasan adalah anak-anak kandung yang dilahirkan oleh praktik demokrasi. Jika keduanya terjadi pada tingkat yang kritis, bisa jadi masyarakat akan mengemohi demokrasi sebagai suatu tatanan yang menurut mereka ternyata semata mengidap sisi-sisi buruk. Studi Samuel P Huntington (1989) menunjukkan bahwa kegagalan praktik demokrasi dapat menciptakan rasa antipati terhadap gagasan demokrasi itu sendiri.
Kedua, kemungkinan akan munculnya pemimpin kuat yang anti-demokrasi. Bagaimana pun demokrasi dan kebebasan bukanlah suatu sistem yang sempurna. Dalam konteks tertentu, otoritarianisme bahkan mungkin lebih efisien karena tidak membutuhkan musyawarah atau persetujuan mayoritas. Pada sisi lain, persoalan yang dihadapi oleh rakyat kian berat dan membutuhkan jalan keluar dengan segera. Jika para perumus kebijakan gagal menggunakan instrumen yang ada untuk menghadirkan solusi nyata bagi rakyat, maka kerinduan akan seorang juru selamat akan menemukan persemaiannya. Rakyat dapat saja bersedia untuk mengorbankan kebebasan demi terwujudnya tatanan yang stabil. Sementara figur-figur demagog yang oportunis akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan kepentingannya dengan dibalut hasutan “demi menyelamatkan negara”.
Pada akhirnya ketidakmerataan distribusi akses terhadap sumber daya hanya akan melahirkan dominasi elite dalam tatanan sosial yang oligarkis. Terhadap kemungkinan semacam ini barangkali kita akan marah, bosan, dan bingung. Tetapi, seperti kata Michael J Kryzanek, ketiganya dapat menjadi energi positif untuk melawan ketidakadilan. Mengelola dan menyalurkan rasa itu dalam kritisisme, dialog, dan komunikasi diharapkan akan dapat menghasilkan solusi yang beradab atas kesulitan bersama. Sementara elite mesti terus mengingat bahwa mandat, yang memungkinkan kekuasaan mereka menjadi absah, berasal dari rakyat agar mereka tidak tuli dari kebutuhan rakyat. Di atas semua itu, secara substansial demokrasi tidak pernah membenarkan kebebasan ‘negatif’ dan ketidaksetaraan.

Globalisasi dan Demokrasi: Dua Wajah Utama Pergeseran Masa

2006-04-03T06:10:00.000-07:00

Suatu ketika, di masa datang, barangkali para sejarawan akan merekam perjalanan waktu dengan catatan bahwa salah satu hal utama yang menandai pergeseran masa dari abad kesembilanbelas hingga abad keduapuluh satu adalah semakin terintegrasinya wilayah-wilayah di berbagai penjuru jagat. Bukan berarti bahwa sebelum masa ini seluruh wilayah jagat sesungguhnya tidak merupakan satu kesatuan besar, melainkan bahwa melalui suatu proses yang intensif pojok-pojok dunia kini semakin saling terkait sehingga keberjarakan ruang dan waktu terasa semakin memendek dibandingkan masa sebelumnya.^¹ Dalam satu kata singkat, inilah globalisasi.

Anthony Giddens (1990) menyebut globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial di segenap penjuru dunia yang menghubungkan wilayah-wilayah yang saling berjauhan dengan cara tertentu sehingga apa yang terjadi pada tingkat lokal dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di tempat lain (yang mungkin bermil-mil jaraknya), serta sebaliknya. Tentu saja kita dapat menilai pemaknaan Giddens di atas sebagai penyederhanaan terhadap fenomena globalisasi yang sesungguhnya luar biasa kompleks, penuh ketaksaan, ketakmestian, dan keragaman. Meski demikian, pemahaman Giddens dapat membantu kita untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu mempermudah upaya untuk mencermati persoalan.

Dengan karakteristiknya tersebut, tak urung, globalisasi memberi tempat dan kesempatan bagi setiap pihak (terutama yang memiliki kompetensi) untuk tampil sebagai aktor. Setiap aktor di sini dapat turut serta sebagai subjek dalam suatu hubungan dialogal, ketika satu pihak memengaruhi pihak lain, demikian pula sebaliknya.

Di lapangan politik, globalisasi menggerus tembok-tembok yang selama ini menjadi sekat bagi hubungan antarmasyarakat. Dalam proses ini, sebuah tindakan pada level lokal dapat membawa akibat yang melampaui batas-batas fisik sehingga ia memengaruhi apa yang terjadi di belahan lain dunia. Dalam rumusan David Held (1995), globalisasi setidaknya tercermin pada dua fenomena yang memiliki pengaruh nyata. Pertama, melonggarnya rantai-rantai yang membelenggu aktivitas politik, ekonomi, dan sosial sehingga sekup semua aktivitas tersebut kini membentang seluas dunia. Kedua, semakin intensnya tingkat interaksi dan ketersalinghubungan di dalam dan di antara negara-negara serta masyarakat. Sebenarnya dua hal yang disebut oleh Held di atas tidak bisa dipahami secara terpisah. Interkoneksitas di antara dua hal itu sangat kuat sehingga mustahillah memahami intensitas hubungan di antara warga dunia tanpa mengandaikan melonggarnya sekat-sekat yang sebelumnya membelenggu keleluasaan dalam berkomunikasi, demikian pula sebaliknya.

Pada kenyatannya, intensitas kontak di antara bagian-bagian dunia ini memang membawa pengaruh nyata pada meluasnya suatu gagasan politik – entah ia kemudian diterima dengan tangan terbuka atau justru ditolak mentah-mentah. Kita dapat menoleh kembali ke masa pascaPerang Dunia II ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet keluar sebagai pemenang pertarungan politik dan militer yang akbar itu. Kedua negara tersebut lantas membagi dunia seolah menjadi dua kubu, mereka yang berpihak kepada Amerika Serikat dan mereka yang berpihak kepada Uni Soviet. Ekspor ideologi yang dilakukan oleh keduanya – melalui berbagai tekanan yang ekplisit maupun implisit – tentu saja mengandaikan adanya komunikasi yang intens di antara negara-negara. Tanpa prasyarat itu, daya jangkau tekanan ideologi tidak akan mungkin melingkupi hampir setiap permukaan bumi.

Dalam lingkup yang berbeda, fenomena penyebarluasan gagasan politik dapat pula kita lihat dalam semangat Revolusi Iran. Pascakeberhasilan menggulingkan Shah Reza Pahlevi dari kekuasaannya pada 1979, Imam Khomeini berupaya untuk menyebarluaskan gagasan revolusionernya (terutama) ke negara-negara berpenduduk Muslim.^² Dalam perkembangan modern, dapat disebut inilah kemunculan kedua (internasionalisasi) Islam ideologis sebagai gagasan yang mempersatukan. Pada masa sebelumnya, fenomena semacam ini kita dapatkan pada upaya perlawanan terhadap imperialisme hingga kelahiran negara-negara baru (pascakolonial) di Jazirah Arab setelah berakhirnya Perang Dunia II. Tetapi, berbeda dengan kemunculannya yang pertama, Islam ideologis a la Khomeini ini memperoleh sambutan yang kurang menggembirakan di dunia Islam. Dua hal setidaknya dapat disebut sebagai penyebab utamanya: 1) kekuasaan para despot di wilayah-wilayah mayoritas Muslim masih cukup konsolidatif vis a vis perlawanan rakyat, dan 2) semangat revolusi yang terbalut ajaran Syiah diterima dengan sikap curiga oleh sebagian kalangan penganut Sunni.

Kembali kepada gagasan Held, patut pula dicatat bahwa dua fenomena yang telah disebut di atas menjadi bagian dari mata rantai yang memungkinkan menyebarluasnya gagasan tentang kebebasan dan demokrasi, terutama pada bagian akhir abad keduapuluh. Kita dapat merujuk pada apa yang disebut oleh Samuel P Huntington (1995) sebagai ‘Gelombang Demokratisasi Ketiga’, yang secara mengejutkan justru berawal dari kudeta para perwira militer Portugal terhadap kekuasaan diktator Marcello Caetano pada 1974.^³ Inilah masa persemaian baru gagasan demokrasi – setelah ia sempat mekar lalu menguncup, kemudian mekar dan menguncup kembali – dalam perjalanan panjang peradaban sejak akar demokrasi modern itu mulai tumbuh seiring keberhasilan Revolusi Prancis dan Revolusi Amerika pada abad kedelapanbelas.

Ketika menjelaskan gelombang baru ini, Huntington menyebut bahwa demonstration effect merupakan salah satu penyebab penting yang melahirkan gairah demokrasi di berbagai negara. Informasi tentang peristiwa politik di suatu negara dapat menyebar secara cepat ke negara-negara lain sehingga dampaknya tidak cuma dirasakan oleh penduduk satu negara, pemikiran seorang ahli politik atau naskah pidato seorang pejuang demokrasi diakses oleh orang-orang di tempat yang berlainan seolah mereka sedang mendengarkan ceramah itu langsung di hadapan mereka. Tidak mengherankan jika kemudian muncul ‘efek meniru’ apa yang dilakukan oleh pihak lain di tempat yang berbeda. Gelombang demokratisasi pun kemudian meluncur bak bola salju yang menggulung pikiran-pikiran sempit penguasa otoriter.

Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa demonstration effect dalam demokratisasi sesungguhnya bukan fenomena yang sama sekali baru. Kita bisa menilik bagaimana gerakan menuntut diakuinya hak politik kaum perempuan (suffragette) di Eropa dan Amerika Serikat pada abad kesembilanbelas saling memengaruhi.^⁴ Dalam The Subjection of Women, yang terbit pada 1869, John Stuart Mill antara lain menyebut upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka yang memperjuangkan hak pilih kaum perempuan di Amerika Serikat, Rusia, Itali, Prancis, dan Swiss demi mendorong masyarakat Inggris untuk berupaya lebih keras untuk memperjuangkan hal yang sama. Kita tahu kemudian bahwa perempuan Rusia lebih awal menikmati hak pilih mereka pada 1917, sementara perempuan Amerika Serikat baru bisa memilih pada 1920, dan perempuan Inggris mendapat gilirannya pada 1928. Saya tidak tahu apakah buku Alexis de Tocqueville Democracy in America, yang terbit dua volume pada 1835 dan 1840, juga memiliki demonstration effect serupa terhadap situasi sosial di Prancis atau di tempat lain pada masa itu. Tetapi, mengingat bagaimana para ahli hingga hari ini masih menjadikan buku tersebut sebagai acuan dan bahan kajian, saya menduga bahwa gambaran de Tocqueville tentang masyarakat sipil dan situasi sosial di Amerika Serikat itu memengaruhi (dalam derajat yang berlainan, secara langsung maupun tak langsung) mereka yang membacanya untuk menginisiasi praktik demokrasi di berbagai tempat.

Tampaknya dapat disebut bahwa – terkait dengan globalisasi – sedikitnya ada dua hal yang membuat Gelombang Demokratisasi Ketiga menjadi khusus. Yang pertama adalah tingkat intensitas interaksi antaraktor dan ketersalinghubungan antarwilayah. Pada masa ini teknologi informasi benar-benar membawa satu dampak besar bagi wajah baru perubahan. Kita ingat pada 1989 media elektronik dan media cetak merekam gempita emosi massa menggodam Tembok Berlin yang telah memisahkan Jerman menjadi dua negara selama sekitar 28 tahun itu.^⁵ Gambar-gambar yang menyebarluas tersebut kemudian menggugah emosi jutaan rakyat di negara-negara lain (terutama di wilayah Eropa Timur) untuk bergerak melawan pemerintahan tiran, seolah menyambut gelombang yang telah lebih dulu menerjang Eropa Selatan. Ketika mencermati perjuangan demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru pun Anders Uhlin (1998) menyebut bahwa “kesuksesan perjuangan oposisi untuk meruntuhkan kekuasaan totaliter di Eropa Timur, yang mendapat liputan luas di kalangan pers Indonesia, memperlihatkan kepada aktivis Indonesia bahwa perubahan adalah sesuatu yang mungkin.” Dalam konteks ini kita tidak bisa menafikan kenyataan adanya jaringan internasional aktor pro-demokrasi yang semakin terkait dan terhubung oleh kesamaan gagasan sekaligus oleh berkembangnya teknologi informasi. Demonstrasi menentang praktik anti-demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang digalang Amnesty International pada April 1995 saat menyambut kedatangan Soeharto di Dresden, Jerman juga dapat disebut untuk mendukung tesis di atas.^⁶

Yang kedua adalah semakin majemuknya aktor politik yang dapat memengaruhi konstelasi politik dunia. Pada masa Perang Dingin (antara 1945-1989) tatanan dunia cenderung bersifat bipolar, yaitu antara kekuatan liberal yang terutama diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya dan kekuatan komunis yang terutama diwakili oleh Uni Soviet dan porosnya. Dalam kurun tersebut praktis para pemimpin di kedua kubulah yang dapat memengaruhi arah politik dunia. Pascapecahnya UniSoviet, dunia tidak lagi semata ditentukan oleh dua kekuatan di atas.^⁷ Kini, aktor-aktor di tingkat lokal pun dapat memberi warna pada lanskap politik dunia. Tidak terbayangkan sebelumnya bahwa gerakan demokrasi di Polandia justru digerakkan oleh para buruh pelabuhan di bawah kepemimpinan Lech Walesa, kita juga tidak bisa menyebut satu per satu mahasiswa yang menjadi motor gerakan pro-demokrasi di China, Korea Selatan, Indonesia, dan negara-negara lain. Meski demikian, jelas bahwa gerakan perlawanan yang mereka gelorakan telah membawa dunia pada suatu tahap baru yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan hubungan yang terbangun di dalamnya, kemunculan aktor-aktor individual di luar negara ini memperoleh perhatian khusus dari Thomas Friedman. Bagi Friedman (2000) sistem globalisasi dibangun di atas tiga keseimbangan. Yang pertama adalah keseimbangan di antara sesama negara-bangsa. Fenomena semacam ini kita dapati, misalnya, dalam tarik-menarik kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (superpowers) pada masa Perang Dingin. Yang kedua adalah keseimbangan antara negara-bangsa dan pasar global. Kita dapat melihat bagaimana kekuatan pasar (supermarkets) telah mengendalikan dinamika ekonomi Indonesia sehingga ia menyumbang peran bagi terjungkalnya Soeharto dari kekuasaannya pada 1998. Yang ketiga adalah keseimbangan antara individu dan negara-bangsa. Hubungan yang terakhir ini benar-benar baru dan khas era globalisasi.

Karena globalisasi telah merubuhkan tembok-tembok yang membatasi gerak dan jangkauan orang, dan karena globalisasi juga secara simultan telah menghubungkan dunia ke dalam satu jaringan, maka ia memberi kekuatan yang jauh lebih besar – ketimbang di masa sebelumnya – kepada individu untuk memengaruhi baik negara-bangsa maupun pasar. Karena itulah, demikian Friedman, kini individu (super-empowered individuals) dapat muncul sebagai pelakon utama di panggung dunia tanpa harus dimediasi oleh negara.^⁸ Kurang lebih inilah kenyataan yang mewarnai gelombang demokratisasi ketiga. Yaitu ketika panggung politik tidak hanya ditingkahi oleh polah negara dan aktor-aktor besar yang sebelumnya selalu menjadi pusat perhatian, melainkan pula oleh individu-individu dengan kekuatan luar biasa yang mampu membuat suatu perubahan besar.

Dengan latar belakang demikian, globalisasi (dalam salah satu wajah ramahnya) telah membangun jalan bagi internasionalisasi demokrasi. Tak dapat disangkal lagi, runtuhnya tembok-tembok yang mengekang kebebasan telah membuat komunikasi menjadi begitu leluasa. Keleluasaan ini berjalin kelindan dengan harapan akan kehidupan yang sejahtera dan telah mendorong diterimanya gagasan demokrasi di banyak tempat.

Meluasnya gagasan kebebasan dan demokrasi pada masa-masa terakhir dapat kita lihat dari apa yang dipotret oleh Freedom House. Dalam laporannya pada 2004 lembaga ini menyoroti kebebasan dan ketidakbebasan di 192 negara. Hasilnya 88 negara berada dalam kondisi bebas, 55 negara setengah bebas, dan 49 negara berada dalam kondisi tidak bebas. Jumah ini, bagaimana pun, merupakan lonjakan yang berarti mengingat satu dekade sebelumnya lembaga yang sama mencatat hanya 72 negara dari total 190 negara yang berada dalam kondisi bebas. Jika mengikuti alur Gelombang Demokratisasi Ketiga, maka kita dapat memperbandingkan bahwa dalam duapuluh tahun terakhir terjadi perkembangan yang pesat. Pada 1973 Freedom House memperkirakan sekitar 32% penduduk dunia berdiam di negeri-negeri yang bebas, sementara pada 2003 angka tersebut meningkat menjadi sekitar 44% (setara 2,78 milyar penduduk). Laporan terbaru pun memberi kabar yang menggembirakan, karena jumlah negara yang berada dalam kondisi bebas pada 2005 mencapai 89 negara, setengah bebas 58 negara, dan yang tidak bebas 45 negara. Suatu kemajuan yang cukup mengesankan.

Mencermati kenyataan di atas, tidak berlebihan kiranya jika abad duapuluh ini disebut sebagai Abad Demokrasi.^⁹ Dalam tulisannya yang bertajuk Democracy as a Universal Value, Amartya Sen (1999) menyebut bahwa di antara berbagai perkembangan hebat yang terjadi di abad keduapuluh, tak pelak, kebangkitan demokrasi merupakan perkembangan yang paling nyata. Meski gagasan dasar demokrasi berawal dari Yunani Kuno lebih dari dua milenium silam, demikian Sen, namun gagasan demokrasi sebagai suatu komitmen universal adalah produk abad keduapuluh.

Dengan logika sejarah Hegelian, Francis Fukuyama (1992) bahkan dengan lantang menyuarakan akhir sejarah. Yaitu ketika krisis ganda melanda otoritarianisme dan perencanaan terpusat sosialisme, lalu menyisakan satu-satunya pesaing tegak di arena sebagai suatu ideologi yang sifat potensial universalnya telah terbukti:demokrasi liberal, doktrin tentang kebebasan individu dan kedaulatan rakyat.^¹⁰ Saya tidak ingin berada dalam posisi defensif terhadap gagasan Fukuyama tentang akhir sejarah. Yang hendak saya katakan adalah bahwa fenomena merebaknya gagasan demokrasi dan kebebasan yang melanda dunia telah membelalakkan kesadaran banyak pihak. Posisi intelektual Fukuyama hanya salah satu di antara banyak pandangan lain yang berada dalam spektrum yang serupa, yaitu pandangan bahwa demokrasi telah menjadi salah satu gagasan utama yang dominan dalam pergeseran masa ini.

Pada bagian akhir, saya ingin menyebut bahwa fenomena meluasnya gagasan demokrasi yang antara lain dipacu oleh proses globalisasi – sebagaimana telah saya uraikan di atas – sesungguhnya baru merupakan salah satu wajah baik globalisasi. Patut dikemukakan pula bahwa masih banyak distorsi yang terjadi dalam hubungan antarnegara dewasa ini. Distorsi tersebut, bagaimana pun, mesti dilihat sebagai bagian dari wajah globalisasi.

Thomas Friedman dengan ‘teori McDonald’s-nya’ menyatakan bahwa tidak ada dua negara yang sama-sama memiliki restoran McDonald’s berperang satu sama lain, sebab masing-masing memiliki restoran McDonald’s. Bahkan Bruce Russet dengan tegas menyebut bahwa ‘tidak ada konflik bersenjata antara rezim-rezim demokratis’ merupakan pernyataan penting dan non-tautologis terkuat yang bisa dibuat tentang hubungan internasional. Sejauh ini keduanya memiliki bukti yang kuat mengingat berbagai peperangan yang terjadi melibatkan sesama negara non-demokrasi atau negara demokrasi melawan negara non-demokrasi.

Tetapi, peperangan bukanlah satu-satunya pertanda bahwa distorsi secara mencolok terjadi dalam hubungan antarnegara yang semakin intens di era yang mengglobal. Ketidakseimbangan yang nyata dapat kita lihat dalam hubungan ekonomi antara negara-negara di kawasan utara dan di kawasan selatan. Demikian pula konflik kepentingan terlihat jelas ketika negara-negara industri besar dan negara-negara tropis berbincang tentang ratifikasi Protokol Kyoto terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hubungan ini, tidak jarang negara-negara demokrasi mapan yang adalah juga negara-negara industri maju berhadap-hadapan secara diametris dengan negara-negara demokrasi baru yang adalah juga negara-negara sedang membangun.

Persoalan-persoalan tersebut tidak akan diulas lebih lanjut dalam tulisan ini. Cukuplah dikatakan bahwa menciptakan keseimbangan dalam hubungan di antara negara-negara demokrasi menjadi tugas sejarah dan tantangan globalisasi yang mesti dijawab oleh segenap aktor demokrasi. Sebab, demokrasi tidak semata berbicara tentang instrumen-instrumen yang bersifat formal seperti pemilu atau undang-undang perlindungan hak asasi. Lebih dari itu, secara substansial demokrasi secara mutlak mencakup antara lain kesetaraan, keadilan, kebebasan, dan partisipasi. Absennya upaya untuk menciptakan hubungan yang adil hanya akan memberi kesempatan kepada para demagog untuk memanfaatkan kampanye liberalisasi dan demokratisasi demi kepentingan sepihak mereka.

1 Sejarawan Jerry H Bentley bahkan melacak akar globalisasi hingga ke masa awal nenek moyang manusia. Bentley menyebut bahwa perkembangan ekonomi global saat ini bukanlah kenyataan yang baru sama sekali, melainkan suatu proses yang telah berkembang sejak lampau. Proses awal dan mungkin paling penting dalam hal ini, demikian Bentley, adalah migrasi umat manusia dari tempat lahirnya spesies ini ke berbagai benua lain. Selama berjuta-juta tahun manusia berdiam di Afrika sebagai tanah asal tempat tinggalnya. Sekitar 1,5 juta tahun yang silam, Homo Erectus, yang merupakan moyang manusia modern, keluar dari Afrika dan membangun komunitas di belahan bumi bagian timur. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, Homo Sapiens, yang merupakan spesies kita, juga meninggalkan Afrika hingga kemudian menyebar di segenap penjuru dunia. Inilah teori yang banyak dikenal sebagai out of Africa. Bentley meyakini proses ini sebagai tahap awal terintegrasinya berbagai wilayah di dunia, yaitu apa yang kini kita kenal sebagai ‘globalisasi’.

2 Sebagai catatan revolusi yang melahirkan Republik Islam Iran itu sendiri awalnya dikomandani oleh Khomeini dari pengasingannya di Prancis. Para 1970an pendukung Khomeini menyebarluaskan pidato-pidato politik dan keagamaan Khomeini melalui kaset ke segenap penjuru Iran. Di sini kita dapat melihat bagaimana perkembangan teknologi dapat mendorong penyebarluasan gagasan, sebuah fenomena yang semakin intens terjadi pada akhir abad keduapuluh dan menjadi salah satu pertanda globalisasi.

3 Lebih detil tentang hal ini baca Samuel P Huntington, 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj. Pustaka Utama Grafiti), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Tentang dinamika demokratisasi di Amerika Selatan, Eropa Selatan, dan kronik seputar demokrasi dan demokratisasi periksa pula empat volume O’Donnell, Schmitter, dan Whitehead, 1993, Transisi Menuju Demokrasi (terj. Ade Armando & Widjanarko S), LP3ES, Jakarta.

4 Catatan sejarah menunjukkan bahwa praktik demokrasi di masa lalu mengeksklusi perempuan sebagai bagian dari aktor politik yang memiliki hak-hak dasar. Demokrasi a la polis Athena, misalnya, menetapkan batasan yang diskriminatif. Warga negara Athena (yang disebut sebagai politês) yang memiliki hak politik adalah mereka, demikian kita tahu dari catatan Aristoteles, yang dalam hidupnya telah cukup-diri. Kelompok yang cukup-diri ini tidaklah termasuk perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing. Dalam perkembangannya, upaya untuk memperjuangkan hak-hak politik kaum perempuan mesti melewati jalan yang panjang, berliku, sekaligus terjal. Di belahan bumi Amerika dan Eropa suffragette muncul sebagai gerakan yang aktif memperjuangkan gagasan di atas secara terorganisasi. Gerakan ini tidak hanya didukung oleh kaum perempuan, melainkan pula lelaki. J S Mill merupakan salah satu figur intelektual laki-laki yang paling awal memberikan sokongan bagi perjuangan ini. Di Inggris sendiri gerakan suffragette ini sempat melahirkan beberapa tindakan radikal. Salah satu yang banyak disebut adalah aksi Emily Davison yang secara sengaja menabrakkan diri ke kereta yang dinaiki Raja George V di Epsom Derby pada 1913. Davison kemudian tewas akibat tabrakan tersebut. Sebagai reaksi terhadap gerakan ini, pemerintah Inggris kemudian mengeluarkan Cat and Mouse Act demi membatasi simpati publik terhadap gagasan kesetaraan.

5 Dibangunnya Tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur itu berawal dari kubu pertahanan yang disusun oleh tentara Jerman Timur pada 13 Agustus 1961. Tembok – yang memiliki tinggi 4 meter dan panjang 166 kilometer – tersebut dibangun setelah sejak pemisahan kedua Jerman pada 1949 hingga 1961 ada sekitar 2,7 juta orang menyeberang dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Antara 1961 hingga 1989 setidaknya 80 orang mati ditembak oleh penjaga perbatasan Jerman Timur saat mereka mencoba menyeberangi perbatasan. Pada 9 November 1989 gerakan rakyat memicu diruntuhkannya tembok pemisah tersebut yang kemudian menjadi awal berseminya demokrasi di kawasan tersebut dan mendorong upaya penyatuan kembali Jerman.

6 Saat berkunjung ke Jerman pada awal April 1995 Soeharto antara lain disambut dengan tujuh demonstrasi: tiga kali demonstrasi anti-Soeharto digelar di Hannover, satu kali di Duesseldorf dan Bonn, serta dua kali di Dresden. Dalam demonstrasi tersebut, selain aktivis pro-demokrasi dari berbagai negara, terlibat pula para aktivis dari Indonesia. Beberapa orang Indonesia yang saat itu secara bersamaan berada di Jerman kemudian dituduh terlibat dalam demonstrasi tersebut (di antara mereka adalah Sri Bintang Pamungkas, Goenawan Mohamad, dan Yeni Rosa Damayanti). Karena minimnya bukti, tuduhan tersebut kemudian surut begitu saja. Tetapi, setelah itu rezim Soeharto justru ‘menggebuk’ kekuatan oposisi dengan keras hingga kemudian kekuatan pro-demokrasi berbalik memenangi pertarungan saat Soeharto mundur sebagai presiden pada 21 Mei 1998.

7 Gelombang liberalisasi yang berawal dari inisiatif Gorbachev pada 1988 saat dia menggelindingkan glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) akhirnya menggulung totalitarianisme di Uni Soviet. Pada tahap berikutnya, tercerai-berainya wilayah yang sebelumnya berada di bawah Uni Soviet membawa efek domino pada gelombang runtuhnya legitimasi rezim-rezim totaliter yang mengklaim diri sebagai kediktatoran komunis di sebagian besar wilayah Eropa Timur. Mengenai kegagalan ideologis dan runtuhnya rezim totaliter di Eropa Timur ini periksa Zbigniew Brzezinski, 1990, Kegagalan Besar (terj. Tjun Surjaman), Remaja Rosdakarya, Bandung dan Ralf Dahrendorf, 1992, Kematian Sosialisme di Eropa (terj. Endi Haryono), Tiara Wacana, Yogyakarta.

8 Gagasan Friedman ini awalnya dituangkan dalam The Lexus and the Olive Tree dan kemudian dipertegasnya lagi dalam The World is Flat. Bagi Friedman super-empowered individual bukan hanya mewujud pada mereka yang memberi sumbangan untuk dunia yang lebih baik, melainkan pula pada mereka yang terpinggirkan dan menjadi frustrasi karenanya. Osama bin Laden digambarkan oleh Friedman sebagai salah satu representasi super-empowered individual yang frustrasi tersebut (lihat Friedman, 2005: 392).

9 Saya harus membuat catatan bahwa saya sendiri kesulitan untuk melacak asal mula istilah Abad Demokrasi. Lipset dan Lakin (2004), misalnya, memberi judul The Democratic Century pada buku terakhir mereka. Tetapi, pada saat yang sama mereka merujuk pada gagasan Sen dalam tulisannya Democracy as a Universal Value. Di sisi lain, melalui The End of History and the Last Man Fukuyama pun secara tersirat menyampaikan hal yang serupa.

10 Gagasan Fukuyama yang awalnya diuraikan dalam artikelnya The End of History?The End of History and the Last Man). Salah satu gugatan muncul dari Samuel P Huntington yang menyebut empat hal dasar untuk menampik pemikiran ‘endisme’ Fukuyama. Pertama, kebangkitan kembali ideologi yang dianggap telah memudar adalah sesuatu yang mungkin. Kedua, penerimaan universal demokrasi tidak serta merta menghindarkan konflik di dalam liberalisme. Ketiga, kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan kemungkinan munculnya ideologi baru. Keempat, Fukuyama sendiri mengakui bahwa paham demokrasi liberal belum menang di Dunia Ketiga, sementara kecenderungan yang muncul adalah bahwa negara-negara tersebut kembali menengok budaya, nilai, dan tradisi mereka (inilah gagasan yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Huntington dalam The Clash of Civilisation). (The National Interest, summer 1989) ini memperoleh banyak gugatan. Fukuyama sendiri memberi respons yang proporsional terhadap gugatan-gugatan tersebut (setidaknya hal itu tampak dari pengantar yang dibuatnya untuk buku The End of History and the Last Man). Salah satu gugatan muncul dari Samuel P Huntington yang menyebut empat hal dasar untuk menampik pemikiran ‘endisme’ Fukuyama. Pertama, kebangkitan kembali ideologi yang dianggap telah memudar adalah sesuatu yang mungkin. Kedua, penerimaan universal demokrasi tidak serta merta menghindarkan konflik di dalam liberalisme. Ketiga, kemenangan satu ideologi tidak menyingkirkan kemungkinan munculnya ideologi baru. Keempat, Fukuyama sendiri mengakui bahwa paham demokrasi liberal belum menang di Dunia Ketiga, sementara kecenderungan yang muncul adalah bahwa negara-negara tersebut kembali menengok budaya, nilai, dan tradisi mereka (inilah gagasan yang kemudian dielaborasi lebih lanjut oleh Huntington dalam The Clash of Civilisation).

Daftar Pustaka

Bentley, Jerry H., The Roots of Our Global Economy, dalam Microsoft Encarta 2006, Microsoft Corporation.

Brzezinski, Zbigniew, 1990, Kegagalan Besar (terj. Tjun Surjaman), Remaja Rosdakarya, Bandung.

Dahrendorf, Ralf ,1992, Kematian Sosialisme di Eropa (terj. Endi Haryono), Tiara Wacana, Yogyakarta.

Friedman, Thomas L., 2000, The Lexus and the Olive Tree, Anchor Books, New York.

Friedman, Thomas L., 2005, The World is Flat: a Brief History of the Twenty-First Century, Farrar, Strauss and Giroux, New York.

Fukuyama, Francis, 1993, The End of History and the Last Man, Avon Books, New York.

Giddens, Anthony, 1991, The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge.

Held, David, 1995, Democracy and the Global Order, Polity Press, Cambridge.

Huntington, Samuel P., 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga (terj. Pustaka Utama Grafiti), Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Huntington, Samuel P., 2005, Tak Ada jalan Keluar: Kesalahan-kesalahan Endisme, dalam Amerika dan Dunia (terj. Yusi A Pareanom & A Zaim Rofiqi), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

O’Donnell, Schmitter, dan Whitehead, 1993, Transisi Menuju Demokrasi (terj. Ade Armando & Widjanarko S), LP3ES, Jakarta.

Piano, Ali and Puddington, Arch, The 2005 Freedom House Survey: Progress in Middle East, Journal of Democracy 17.1 (Januari 2006), Johns Hopkins University Press.

Sen, Amartya, 1999, Democracy as a Universal Value, Journal of Democracy 10.3 (1999), Johns Hopkins University Press.

Uhlin, Anders, 1998, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia (terj. Rofik Suhud), Mizan, Bandung.

http://www.freedomhouse.org.

http://www.infomotions.com/etexts/philosophy/1800-1899/mill-subjection-217.txt

2009 atau 2014?

2006-02-20T21:28:00.000-08:00

Salah satu perbincangan yang mengemuka seiring pergantian Panglima TNI dari Jenderal Endriartono Sutarto kepada Marsekal Djoko Suyanto adalah hak pilih anggota TNI dalam pemilihan umum: apakah ia akan diberikan pada Pemilu 2009 ataukah Pemilu 2014. Meski pemilu paling cepat baru akan digelar sekitar tiga tahun ke depan, namun perbincangan dini soal ini saya rasa sangat baik agar apa pun keputusan yang kita ambil nanti merupakan keputusan yang bijak karena telah melewati pertimbangan yang menyeluruh dan memperoleh dukungan publik.

Menimbang penggunaan hak pilih anggota TNI tanpa keturutsertaan lebih jauh dalam politik praktis sungguh tidak mudah. Sebab, hal ini tidak hanya mengandaikan profesionalisme TNI, melainkan pula kedewasaan dan kemandirian politik para politikus sipil dan rakyat secara keseluruhan. Dalam perjalanan sejarah republik, setidaknya hingga sebelum reformasi 1998, kombinasi buruk antara ketidakdewasaan politikus sipil dan ketidakprofesionalan TNI menjadi warna utama lanskap politik kita. Sifat otoriter (dalam derajat yang berlainan) yang muncul dalam kekuasaan para presiden dan perdana menteri yang pernah memerintah Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kombinasi ini. Tak pelak, pembenahan dua sisi menjadi kemestian yang sulit untuk ditawar demi mempercepat konsolidasi demokrasi.

Di antara argumentasi yang melandasi pemikiran untuk menunda penggunaan hak pilih anggota TNI hingga Pemilu 2014 nanti adalah bahwa pertama, secara institusional reformasi di tubuh TNI sendiri belum optimal; kedua, kecenderungan kalangan politikus sipil tertentu untuk menarik anggota TNI ke dalam ranah politik baik sebagai vote getters maupun sebagai penyeimbang kekuatan politik dapat mengancam netralitas TNI; dan ketiga, terdapat perasaan traumatik terhadap pengalaman masa lalu ketika TNI mendominasi kehidupan politik di Indonesia dengan pendekatan keamanannya.

Argumentasi pertama dan kedua dapat kita perdebatkan secara terbuka dengan parameter tertentu yang terukur. Kita dapat memulai dengan menginventarisasi apa saja agenda reformasi institusi TNI baik yang diamanatkan dalam UU TNI dan norma hukum lainnya maupun yang muncul sebagai kesepakatan-kesepakatan tak tertulis, namun jelas merupakan kehendak rakyat. Kita dapat membandingkan, kemudian, apakah agenda-agenda reformasi tersebut telah mewujud dalam kenyataan. Saat ini persepsi publik, sebagaimana terekam dalam jajak pendapat Kompas (20/2/2006), menunjukkan bahwa kalangan yang memandang reformasi TNI belum tuntas masih cukup dominan. Bagi TNI hal ini sepatutnya menjadi cermin untuk berbenah diri.

Terkait dengan argumentasi kedua, kita juga dapat menilai langkah-langkah politik para politikus sipil dalam mengelola isu dan situasi politik. Menjelang pemilu presiden-wakil presiden 2004 lalu, misalnya, tersiar kabar bahwa partai tertentu mengincar Jenderal Endriartono Sutarto sebagai pasangan bagi kandidat presiden. Demikian pula dalam pilkada di beberapa daerah, terdapat calon-calon yang masih aktif berkarier di kemiliteran (mereka hanya mengajukan permohonan izin pencalonan dan cuti selama masa pemilihan). Di masa datang kemandirian politik para politikus sipil ditantang demi terwujudnya persaingan politik yang fair. Sementara, netralitas TNI dalam politik merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Syukurlah bahwa keterbukaan politik memungkinkan kontrol rakyat terhadap arah perubahan. Maka terhadap dua hal di atas, publik dapat memainkan peran utama sebagai agen perubahan melalui sikap kritis.

Argumentasi ketiga lebih bersifat subjektif. Dominasi militer dalam dunia politik Indonesia di masa lalu memang merupakan kenyataan objektif. Tetapi, perasaan traumatik terhadapnya – yang hingga kini masih diidap oleh kalangan tertentu – saya pikir tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi tunggal untuk menunda penggunaan hak pilih anggota TNI. Sebelum Pemilu 2004 kita pernah berdebat apakah rakyat telah cukup cerdas dalam menggunakan hak pilihnya sehingga layak diberi kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dalam otoritarianisme Orde Baru, Soeharto bahkan memanfaatkan argumentasi ‘ketidaksiapan rakyat’ ini untuk mempertahankan kekuasaannya demi memastikan bahwa MPR akan memilihnya sebagai presiden secara berkala. Sangat tidak bijak jika kita menggunakan logika subjektif a la Soeharto untuk mengambil suatu keputusan politik yang berdampak besar terhadap bangunan demokrasi di negeri ini.

Secara legal formal saat ini tidak ada satu aturan hukum pun yang melarang anggota TNI untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu 2009. Pasal 145 Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum hanya menyebut larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2004. Sementara pasal 39 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI melarang prajurit terlibat dalam: 1) kegiatan menjadi anggota partai politik, 2) kegiatan politik praktis, 3) kegiatan bisnis, dan 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya. Kecuali ada aturan baru yang kemudian memberlakukan larangan bagi angota TNI untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2009, tentu hak politik mereka sebagai warga negara itu dapat disalurkan.

Jika kita tarik pada level yang lebih tinggi, UUD 1945 pun tidak memberlakukan aturan yang diskriminatif bagi warga negara tertentu terkait dengan hak-hak sosial politik. Sebagai perbandingan, pada 24 Februari 2004 Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan judicial review terhadap pasal 60 huruf (g) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang meniadakan hak untuk dipilih bagi bekas anggota PKI atau organisasi terlarang lainnya. Aturan tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks yang sama pembatasan hak pilih anggota TNI tanpa pertimbangan objektif dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi dan hak asasi manusia. Kecuali jika dalam kenyataannya TNI masih belum profesional dan/atau para politikus sipil masih belum cukup dewasa dan mandiri, penundaan penggunaan hak pilih TNI hingga 2014 dapat dipandang sebagai ‘pembatasan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’ (lihat pasal 28J ayat 2 UUD 1945).

Menimbang kenyataan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa gagasan peniadaan hak pilih anggota TNI pada Pemilu 2009 dapat bersifat kontra-produktif bagi upaya pembangunan demokrasi – suatu hal yang justru bertolak belakang dengan maksud para penyokong gagasan tersebut. Pencermatan terhadap keterlibatan militer dalam politik di berbagai negara menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan yang memengaruhi hal itu antara lain adalah pelanggaran konstitusi, berlarutnya pertarungan politik antarelite, diabaikannya kebutuhan dan kepentingan militer, serta campur tangan berlebihan politikus terhadap lembaga kemiliteran. Saya tidak sedang berburuk sangka kepada TNI, tetapi kita semua perlu menimbang dampak ikutan yang mungkin muncul sebagai akibat kebijakan politik yang ceroboh. Tanpa pertimbangan yang memadai, keputusan yang didasarkan semata pada kepentingan subjektif dapat membawa kita pada titik balik ke belakang, mengingat pula bahwa demokratisasi bukanlah suatu proses linear menuju titik konsolidasi sebagai kepastian sejarah. Meski demikian, skenario buruk ini dapat kita hindari jika pembaruan dua sisi kita lakukan.

Bagi TNI, syarat utama penggunaan hak pilih dalam pemilu adalah mempercepat proses reformasi TNI hingga menghasilkan tentara profesional yang sejati. Semangat redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI yang telah dikonsepsikan pada masa awal reformasi patut untuk terus dihidupkan agar TNI mampu memainkan peran, fungsi, dan tugas sebagaimana diamanatkan UU TNI. Jika diuraikan, upaya tersebut akan meliputi antara lain penguatan komitmen untuk tidak terlibat langsung dalam politik praktis, pengalihan bisnis militer untuk dikelola oleh negara secara profesional, pemaknaan ulang pendekatan teritorial (terutama untuk wilayah-wilayah non-konflik) agar sesuai dengan doktrin pertahanan negara, dan peningkatan kemampuan tempur.

Di sisi lain, komitmen para aktor politik untuk menempatkan aturan dasar demokrasi sebagai ‘the only game in town’ juga penting untuk diperkukuh. Tanpa komitmen dasar semacam itu, sistem dan aturan yang ideal hanya akan menjadi ornamen indah demokrasi formal. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dan membutuhkan kesepakatan bersama adalah peningkatan anggaran pertahanan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan kelengkapan alat utama sistem pertahanan. Mengenai hal ini saya ingat apa yang disebut oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono “Dalam sepuluh tahun ke depan, selama anggaran tidak memenuhi standar minimal, profesionalisme penuh tidak mungkin tercapai. Jadi, kita harus main sebagai profesional dari segi etik.” (Kompas 5 Oktober 2005).

Pada akhirnya bangunan demokrasi tidak akan menjadi kukuh jika hanya ditopang oleh prajurit yang setengah profesional dan politikus yang setengah matang. Pembenahan dua sisi, sekali lagi, akan menentukan arah perjalanan bangsa. Tanpa pembenahan itu, mungkin kita akan dilupakan oleh sejarah.

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery (Harold Wilson, Perdana Menteri Inggris 1964-1970 & 1974-1976).

Perempuan dalam Politik

2006-01-23T22:51:00.000-08:00

“Vote for the man who promises least; he'll be the least disappointing.” Kalimat tersebut diuarkan oleh Bernard Baruch (1870-1965), seorang pemain di pasar bursa dan komoditas, analis keuangan, yang juga menjadi penasihat bagi beberapa Presiden Amerika Serikat, termasuk di antaranya adalah bagi Woodrow Wilson dan John F Kennedy. Baruch benar dalam logika bahwa semakin sedikit janji, semakin sedikit kemungkinan ia tidak ditepati ketimbang bertumpuk janji. Sedikit janji juga memungkinkan rakyat lebih mudah melakukan kontrol terhadap realisasi janji. Maka terdapat kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk dapat menikmati ketepatan preferensi mereka dalam memilih di antara kandidat. Tetapi, saya sangsi: jangan-jangan Baruch hanya separuh benar. Sebab, dalam kalimat di atas dia menggunakan kata ganti ‘the man’ dan ‘he’ untuk merujuk sang kandidat, seolah dalam setiap pemilihan selalu akan ada hanya kandidat lelaki.

Pada masa yang berbeda, Aristoteles yang hidup antara 384-322 SM menyebut bahwa warga negara adalah orang yang memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Tidak mengherankan. Pada masa itu warga Athena menjadi bagian dari majelis, lembaga, juri yang memutuskan hukuman, serta anggota badan-badan politik lainnya yang mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Tetapi, ada perbedaan dasar antara praktik demokrasi a la polis Athena dan demokrasi modern. Warga negara Athena – yang disebut sebagai ‘politês’ – yang memiliki hak politik adalah mereka, demikian Aristoteles, yang dalam hidupnya telah cukup-diri. Kelompok ini tidaklah termasuk perempuan, anak-anak, budak, dan orang asing.

Pada Baruch, perempuan bukanlah orang yang memiliki kemampuan politik yang mumpuni untuk dapat bertarung dalam kompetisi politik. Pada Aristoteles, perempuan bahkan tidak termasuk mereka yang cukup-diri untuk dapat memiliki peran politik, meski hanya untuk memilih. Bias patriarkhi menilaskan jejak yang tegas dalam sejarah politik. Dari sejarah kita membaca bagaimana pernikahan menjadi salah satu cara untuk berdiplomasi. Raja ‘A’ menikahkan pangeran dengan putri Raja ‘Z’ dengan harapan wilayah kekuasaan kerajaannya akan semakin luas pada masa pemerintahan sang pangeran nanti. Sebaliknya, penguasa dari wilayah yang lebih kecil ‘menyerahkan’ putrinya kepada penguasa yang memiliki kekuasaan lebih digdaya agar wilayahnya tidak dicaplok. Perempuan juga pernah menjadi bagain dari pampasan perang yang berhak dikuasai secara serakah oleh pemenang perang, seolah piala yang menyimbolkan keagungan kemenangan dalam suatu persaingan.

Kenyataannya, sejarah politik kaum perempuan bukanlah monumen yang tegak tak bergerak. Sejarah perempuan bukan pula bangunan yang statis memijak bumi. Epsom Derby pada 4 Juni 1913. Tersebutlah Emily Davison, perempuan yang tewas diinjak oleh kuda Raja George V setelah dia secara sengaja menabrakkan diri ke kereta sang Raja. Davison adalah martir. Apa yang dilakukan olehnya adalah bagian dari tindakan-tindakan ekstrem para anggota gerakan Suffragette yang menginginkan kesetaraan hak pilih bagi perempuan sebagaimana lelaki. Sebagai reaksi terhadap gerakan ini, pemerintah Inggris bahkan mengeluarkan Cat and Mouse Act demi membatasi simpati publik terhadap gagasan kesetaraan.

Suffragette mencoba mempertanyakan logika di balik penindasan terhadap perempuan dalam politik. Dan pertanyaan itu menohok ke hal dasar yang menjadi basis kekuasaan Raja Inggris serta penguasa-penguasa lalim lainnya, ialah: kesewenangan, serta hal yang tidak hadir dalam kekuasaan mereka, ialah: keabsahan dan dukungan rakyat. Saya ingat Indira Gandhi – salah seorang perdana menteri perempuan yang dimiliki oleh dunia – yang pernah menyebut bahwa ‘kekuatan untuk bertanya merupakan dasar bagi semua kemajuan umat manusia’. Penindasan terhadap perempuan jelas menjadi catatan kelam sejarah manusia. Suffragette dan gerakan-gerakan sejenis lainnya, baik ia diusung oleh lelaki maupun perempuan, telah menjadi bagian dari mereka yang mempertanyakannya. Pertanyaan itulah yang kemudian menjadi gugatan yang menggugah segenap umat manusia untuk menempatkan perempuan pada peran yang proporsional.

Hari-hari ini perempuan-perempuan menghentak dunia politik. Jika dulu istilah first lady dimaknai semata sebagai ‘nyonya penguasa’ yang tampil anggun dengan gaun menjuntai mendampingi sang suami – yang menjadi penguasa sesungguhnya, maka kini kita mendapati deretan perempuan-perempuan nomor satu yang sesungguhnya dalam dunia politik. Pada 22 November 2005 dunia menyaksikan Angela Merkel menjadi perempuan pertama yang menjabat Kanselir Jerman setelah sebuah tarik-ulur yang melelahkan pascakemenangan tipis Partai Uni Demokrat Kristen atas Partai Uni Sosialis Kristen dalam pemilu. 16 Januari 2006 Ellen Johnson-Sirleaf dilantik sebagai Presiden Liberia sehingga menjadi perempuan pertama yang menjadi presiden dalam sejarah Afrika. Lalu ada pula Michelle Bachelet, politikus Partai Sosialis Chile yang memenangkan pertarungan ketat pada pemilu putaran kedua melawan Sebastian Pinera pada 15 Januari 2006 lalu. Indonesia sendiri telah lebih awal mencatat sejarah pada 2001 ketika Megawati Sukarnoputri dilantik menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden.

Representasi perempuan dalam politik melalui para politikus perempuan jelas suatu kemajuan peradaban. Namun, perlu dicatat bahwa representasi politik tidak melulu diafirmasi melalui jumlah wakil dalam lembaga politik. Salah satu fungsi partai politik dalam UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik adalah “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.” Tetapi, langkah untuk ‘memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender’ yang diamanatkan oleh pasal di atas justru telah salah dimaknai oleh para penyusun undang-undang kita. Pasal 65 ayat (1) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menyebut “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

UU No. 31 tahun 2002 secara tepat mengakomodasi kehendak untuk meningkatkan derajat keterwakilan perempuan. Dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, diharapkan bahwa partai-partai politik tidak akan mengabaikan isu-isu tentang kepentingan kelompok penduduk berjenis kelamin tertentu (terutama perempuan, mengingat relatif tertinggalnya kelompok ini dibandingkan laki-laki). UU ini juga akan meminimasi kemungkinan pratik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

Menilik aturan dalam kedua undang-undang di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan dasar antara ‘memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender’ dan ‘memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%’. Kalimat kedua menekankan pada aspek jumlah sebagai bukti kesetaraan dan keadilan, sementara kalimat pertama tidak secara eksplisit menyebut demikian. Jika jumlah wakil yang duduk di lembaga perwakilan dianggap sebagai bukti akomodasi negara terhadap kelompok yang dimaksud, maka selain jumlah wakil perempuan yang minimal 30%, seharusnya undang-undang juga mengamanatkan jumlah minimal wakil dari agama tertentu, etnik tertentu, bidang pekerjaan tertentu, atau bahkan kelompok penggemar klub olahraga tertentu yang kepentingannya barangkali relatif kurang terakomodasi dibandingkan kepentingan kelompok lain di negeri ini.

Sesungguhnya logika keterwakilan tidak melulu dibangun berdasarkan jumlah wakil. Bagaimana jika ada perempuan yang duduk di parlemen justru mengusung isu yang kemungkinan merendahkan martabat perempuan (hanya karena dia memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau keuntungan-keuntungan sepihak lainnya dari isu yang diusung)? Apakah perempuan yang demikian lebih layak dipertimbangkan untuk dijadikan wakil rakyat ketimbang laki-laki yang mengusung isu pemberdayaan perempuan – hanya atas nama jumlah representasi perempuan? Saya hanya bisa menyebut bahwa mereka yang tergabung dalam gerakan Suffragette, yang telah saya sebut di atas, bukan cuma perempuan, melainkan pula lelaki.

Pada akhirnya, saya meyakini bahwa kesetaraan dan keadilan gender menjadi agenda yang belum usai untuk dicermati. Konstruk sosial pun mesti menempatkan perempuan pada posisi subjek yang cukup-diri dan berkekuasaan untuk mengusung kepentingan mereka dan merealisasikan gagasan mereka bersama dengan kelompok lain dalam masyarakat. Tetapi, jelas bahwa jalan untuk menempatkan kepentingan perempuan sebagai salah satu pertimbangan dalam politik tidaklah mesti semata dengan memperbanyak jumlah perempuan yang terjun ke dunia politk. Meski harus diakui bahwa ia dapat menjadi salah satu cara. Lebih dari itu, mengusung perspektif gender yang berkesetaraan dan berkeadilan dalam interaksi sosial akan jauh lebih berarti bagi proporsionalitas posisi dan peran perempuan.

Ah, perempuan memang selalu menarik untuk diperbincangkan.

Desember

2005-12-11T23:28:00.000-08:00

Desember adalah suatu kesadaran tentang waktu. Dan kesadaran akan waktu adalah suatu ketaksaan, sebuah ambiguitas. Kesadaran akan waktu dapat membebaskan dan membelenggu sekaligus. Membebaskan sebab dengan kesadaran akan waktu kita menjadi terang akan yang sunyata. Yang sunyata itu dibatasi oleh waktu, ia menjadi kebenaran hingga kita menyadari akan kebenaran yang baru. Segalanya relatif, dan waktu mengabarkan hal itu kepada kita. Relatifitas sendiri adalah suatu keterbatasan. Ia membelenggu, mengungkung. Apa makna yang dikandung oleh kalimat ‘kita kehabisan waktu’, atau ‘aku dikejar waktu’? dalam konteks itu waktu menjadi simbolitas bagi keterbelengguan. Waktu membatasi, waktu mengejar, waktu tak memberi kita ampun kalau kita berleha-leha dalam santai. Kesadaran akan waktu jua yang membuat sebagian orang memaknai waktu setara dengan uang ataupun pedang. Dalam uang, waktu adalah kala yang mesti diberdayakan sepenuhnya demi keuntungan. Sementara dalam pedang, waktu menjadi kesempatan yang mesti dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi segenap kemanfaatan. Apakah Desember menjadi pertanda bagi suatu akhir?

Prasangka

2005-11-11T15:29:00.000-08:00

Zyed Benna dan Bouna Traore tersengat listrik saat mereka lari dari kejaran polisi di Paris. Sengatan itu bukan cuma mengakibatkan tewasnya mereka berdua, sekujur Prancis berpijar amarah yang membubung bersama asap akibat dibakarnya mobil, restoran, bahkan gedung-gedung lembaga sosial serta rumah ibadah. Amarah mengubur logika. Para perusuh tak memandang akan ada penyelesaian yang lebih baik bagi persoalan yang mereka hadapi. Tetapi, apakah amarah melulu milik mereka yang dibekap kelaparan, kemiskinan, ketidakterdidikan, dan segenap persoalan sosial yang meminggirkan mereka dari orbit utama kehidupan?

Amarah melekat pada setiap pribadi. Seperti angka yang tidak mungkin tak tertera pada semua mata uang. Amarah tidak pernah dimonopoli oleh sekelompok ras tertentu atau penganut agama tertentu. Dalam pandangan yang agak menyederhanakan, setiap langkah yang membabi-buta atau kepongahan dengan cara memberi kepada setiap orang dua pilihan: mendukung kami atau berpihak kepada lawan adalah juga simbol amarah. Pikiran sempit yang bersahabat dengan keputusasaan akan melahirkan amarah dengan daya rusak yang luar biasa. Paduan itu tidak hanya akan menghancurkan bangunan atau benda-benda, ia dapat menghancurkan peradaban.

Perang antarbangsa dan antarpemeluk agama yang mewarnai sejarah kelam peradaban manusia terlahir dari amarah. Tidak ada kerusakan – baik fisik maupun psikis – yang lebih menyesakkan ketimbang kerusakan yang diakibatkan oleh perang antarbangsa dan antarpemeluk agama. Pertanyaan yang mesti diajukan: apakah mereka yang miskin, lapar, tak terdidik, dan terpinggirkan itu yang mengambil keputusan untuk memulai atau mengakhiri perang? Adakah mereka yang tidak memiliki kuasa itu yang memungkinkan terjadinya atau terhentinya kerusakan yang mahadahsyat akibat perang?

Semua perang di bumi ini sesungguhnya adalah perang saudara. Segala hal ikhwal yang berkenaan dengan prasangkalah yang mengaburkan kenyataan bahwa kita adalah saudara. Kemudian satu pihak berkehendak untuk mengenyahkan ‘saudara’ yang dianggap sebagai ‘yang lain’,’ yang berbeda’, ‘yang bukan kita’. Prasangka terbangun sering karena ketidaktahuan. Keengganan untuk mengenal dan memahami sesama mengubah pandangan yang awalnya tak berpihak menjadi prasangka terhadap ‘yang lain’. ‘Yang lain’ tidak akan pernah kita perlakukan serupa dengan diri atau kelompok kita.

Beberapa tahun terakhir, setidaknya sejak 1997, kita cukup akrab dengan kerusuhan sosial dan konflik horizontal yang dipantik oleh prasangka ras atau keyakinan agama. Dalam beberapa kasus kita dapat mengemukakan adanya ‘desain khusus dari atas’ sebagai penyebab kejadian itu. Aparat keamanan sering menyebut provokator, sementara kita kebingungan siapa sebenarnya yang dimaksud provokator itu. Tetapi, saya berpikir bahwa desain itu akan menemukan kegagalannya kalau masyarakat sendiri memiliki modal sosial berupa keterbukaan dan saling pengertian demi mengubur prasangka.Tentu saja prasangka tidak berdiri sendiri. Ketidakadilan yang mendera telah melahirkan syak dan berujung pada rasa frustrasi. Masyarakat yang demikian menjadi persemaian yang subur bagi radikalisme dan sikap ekstrem.

Martin Luther King Jr. pernah menyebut “Law and order exist for the purpose of establishing justice and when they fail in this purpose they become the dangerously structured dams that block the flow of social progress.” Sepatutnyalah kita tidak menanggalkan gagasan tentang keadilan jika kita berangan akan terwujudnya kemajuan sosial. Kemajuan sosial bukanlah ketika sebagian kecil orang menikmati kemewahan, sementara jumlah yang lebih besar didera kemelaratan. Sedangkan keadilan tak dapat diartikan sebagai keadaan kala tatanan sosial lebih banyak ditentukan oleh elite ketimbang masyarakat luas yang partisipatoris.

Hal yang menjadi perhatian saya dari kalimat Martin di atas adalah bahaya yang terjadi saat hukum dan aturan gagal menjumpai idealitasnya untuk meneguhkan keadilan. Di bawah otoritarianisme Orde Baru hukum menjadi salah satu instrumen yang memperteguh cengkeraman kekuasaan. Hari ini pun kita masih mendapati kekuasaan dan peraturan menjadi komoditas yang diperdagangkan. Menjadi tugas sejarah bagi kita bersama untuk memastikan bahwa kedaulatan tegak dan kekuasaan tidak disalahgunakan. Meski begitu, agaknya kita masih harus bersabar dalam meniti sejarah. Kesabaran yang mesti dibarengi dengan kesetiaan untuk tidak ingkar terhadap idealitas keadilan dan kemajuan sosial yang kita citakan sejak mula negeri ini lahir.

Tetapi, kita bukanlah massa yang diam. Kita bukan gerombolan yang bisu-tuli tak peduli. Keturutsertaan adalah pertanda hidupnya masyarakat partisipatoris. Membangun keterbukaan dan saling pengertian, mengembangkan kepedulian dan ketaataturanan. Saya dan Anda adalah kita, namun kita meniadakan pengkutuban yang memperjarakkan satu dan lainnya. Mari kita kubur prasangka.

Elite dan Perubahan

2005-11-10T15:57:00.000-08:00

Dalam banyak hal perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Indonesia ternyata lebih dipicu oleh elite. Ini artinya kehidupan sosial kita lebih merupakan panggung bagi pertarungan gagasan dan tindakan sekelompok kecil orang. Sementara sebagian besar dari kita menjadi penonton yang setia mengikuti alur yang telah didesain oleh mereka. Mari kita cermati hal ini.

Perhimpunan Indonesia yang dimotori antara lain oleh Hatta adalah kelompok yang terdiri atas para pelajar Indonesia di Belanda. Pada masa sebelum Indonesia merdeka, berapa banyakkah di antara orang-orang yang hidup di wilayah Hindia Belanda yang mampu mengenyam pendidikan tinggi? Berapa pula orang yang mengangankan gagasan akan lahirnya suatu nasion baru dengan semangat kebangsaan yang menyala? Ya, anggota Perhimpunan Indonesia dan kelompok-kelompok sejenislah yang memantik semangat kebangsaan hingga melahirkan Proklamasi 17 Agustus 1945, bukan rakyat jelata yang dipaksa membangun jalan Anyer-Panarukan.

Pada 1966 pertarungan antara kelompok Komunis, Islam, dan Nasionalis telah membantu lahirnya rezim otoriter Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Sesungguhnya dalam pertarungan tersebut rakyat hanya menjadi sekumpulan pendukung yang disebut dengan simbol angka. Para elite berbicara seolah dengan pengetahuan yang penuh tentang apa yang dibutuhkan Indonesia. Rakyat bersorak memberi dukungan. Tetapi, pertarungan itu telah merenggut ratusan ribu nyawa rakyat tanpa kita hafal nama atau tanggal lahirnya. Ya, benarlah itu: kematian satu orang adalah tragedi, sementara ribuan nyawa sekadar angka. Bahkan hingga hari ini kita masih bersitegang tentang berapa jumlah nyawa yang terempas pada paruh kedua dekade 1960-an itu.

Lalu, apakah rakyat yang dengan gagah berani telah mengakhiri hegemoni Soeharto? Tidak juga. Pada 1998 mahasiswa turun ke jalan dengan jas almamater dan tali yang merentang membatasi. Jas dan tali itu adalah simbol keterpisahan mereka dari kelompok lain dalam komunitas rakyat. Siapa pula yang diajak berdialog oleh Soeharto kala posisinya semakin terjepit? Segelintir pemikir dan ulama, meski mereka menolak undangan Soeharto. Tetapi, jelas bahwa kendali perubahan tetap di tangan Soeharto. Soeharto menyatakan mundur dan menunjuk Habibie sebagai penggantinya secara sepihak. Apakah saya – sebagaimana Anda – diajak berbicara oleh Soeharto dan para pelaku politik lainnya untuk mendesain bagaimana sebaiknya mengelola negeri ini? Saya tidak ditoleh saat itu, mungkin demikian pula Anda.

Namun, 1999 telah menjadi saksi bagaimana rakyat dengan suka berbondong ke tempat pemungutan suara. Jelas mereka menginginkan perubahan. Perubahan itu memang terjadi, tetapi dengan pola yang telah dibangun oleh elite. Ini seperti pembagian ‘hasil usaha’. Si A dengan jasa sekian memperoleh jabatan ini, lalu si Z dengan peran sekian memperoleh jabatan itu. Pembagian peran ini tidak memuaskan sebagian pihak, lalu posisi dan peran dibagi ulang pada 2001. Kekuasaan didistribusikan kembali di antara elite. Lantas di mana suara mereka yang telah memberikan dukungan? Entahlah.

Baiklah jika begitu. Tetapi, tolong lihat dengan lebih teliti. Tidakkah rakyat yang telah memastikan bahwa kehendak mereka terwujud melalui Pemilhan Umum langsung yang bebas dan rahasia, yang jujur dan adil pada 2004? Mungkin, ya. Tetapi, rakyat hanya terlibat separuh jalan. Dukungan rakyat jelas menentukan. Hanya saja, kendali pengambilan keputusan tetap berada di tangan elite. Apa yang terjadi kemarin berulang kembali. Politik kita menjadi pentas bagi-bagi kekuasaan di antara elite.

Lebih daripada duaratusjuta rakyat menjadi jajaran angka. Suara rakyat tidak hadir dalam pikiran para elite penentu perubahan. Ke mana perubahan ini akan bergulir? Jangan tanyakan itu kepada saya. Tanyakan saja kepada para elite pemegang kendali kekuasaan.

Catatan Tahunan

2005-11-09T11:39:00.000-08:00

2003

Kegembiraan akhirnya mampir juga menyinggahiku. Setelah hampir satu tahun tanpa pekerjaan tetap, perusahaan tekstil itu mempekerjakan aku. Bagaimana pun ini suatu perubahan yang menggembirakan, meski jika dibandingkan cita-cita yang pernah mengendap lama dalam lubuk pikiranku jelas ini bukan apa-apa. Tiga belas tahun yang lampau, saat hari pertama masuk sekolah dasar, guru menanyakan nama sekaligus kegemaran dan cita-citaku. Tentu saja dengan lantang kusebut namaku Laksa, kegemaranku bermain sepak bola, dan cita-citaku tidak lain adalah mengabdi kepada negara menjadi pegawai negeri. Aku ingat hampir setiap tahun, pada hari pertama usai libur kenaikan kelas, guru menanyakan harapan masa datang kepada murid-muridnya. Sementara sebagian besar siswa menguar-uarkan harapan yang berbeda setiap tahunnya, aku tidak.

Hingga menjelang lulus SMA tahun lalu aku masih kukuh dan yakin dengan impianku untuk menjadi pegawai negeri. Namun, kukira impian itu kandas, bahkan mungkin karam. Bapak dan Emakku bilang bahwa mereka tidak seperti orang tua Teja yang memiliki berhektar sawah sehingga beberapa bagian dari sawah itu dapat mereka jual untuk mengirim Teja bekerja di Kantor Bupati. Seseorang di Kantor itu telah menunggu ribuan pelamar yang datang dengan bertumpuk harapan dan bergepok sogokan. Hingga kini aku belum kunjung bisa memahami bahwa agar bisa mengabdi kepada negara ternyata begitu banyak yang mesti dikorbankan. Mungkin itu sifat dasar pengabdian, yang selalu menuntut pengorbanan. Memberi tanpa harapan untuk diberi. Ah, entahlah.

Aku sendiri sudah enggan memikirkan hal itu. Kini aku adalah karyawan kontrak dengan seragam biru muda yang mesti menyibukkan diri dengan banyak hal di bagian pengepakan. Segalanya terasa begitu menyenangkan bagiku. Dengan memanfaatkan setiap kesempatan untuk lembur, rasanya penghasilanku lebih dari cukup. Dulu aku cuma bisa menelan ludah setiap kali melewati Restoran Padang saat pulang kerja menuju rumah kontrakan. Tetapi, bulan lalu aku bisa mengajak Bapak dan Emak menikmati gurihnya rendang di restoran itu ketika mereka datang ke sini.

Lebih dari sekadar lezatnya makan di restoran, kukira Bapak dan Emak pun sudah bisa mulai mencicil impian untuk punya cucu yang ganteng atau cantik. Mungkin kau akan mencibir, dan kau punya hak untuk itu. Sebab, bukan cuma kau yang iri melihat aku bergandeng tangan dengan Murni, karyawati tercantik di bagian pengepakan. Aku menganggap ini suatu keistimewaan. Waktu sekolah aku pernah dua kali pacaran, itu pun hanya dengan anak gadis tetangga yang tidak seberapa cantik. Dibandingkan Murni, hmm... aku tak perlu berpikir dua kali untuk menyebut bahwa di desaku tidak ada gadis yang lebih cantik daridapa dia.

Agaknya, ini mukjizat yang diturunkan oleh dunia industri. Bekerja di pabrik ini membuat kantungku tampak jauh lebih gembul. Dulu, saat masih sekolah kantungku hanya dipenuhi recehan yang diberikan Emak. Sekantung uang receh dan segerobak nasihat, itu yang selalu diberikan oleh Emak kala aku pamit hendak berangkat ke sekolah. Kini, aku bisa memanjakan kekasihku. Bukan dengan uang recehan, tetapi dengan lembaran-lembaran yang mengepulkan ceria. Kukira keceriaan Murni terbangun dari situ, bukan karena wajah ganteng, otak encer, atau karisma dan kesopanan yang memang tidak kupunya. Setiap akhir pekan kami menempuh lima belas kilometer untuk jalan-jalan di mal, sekadar makan di pusat jajanan atau menikmati harumnya parfum yang kubeli untuk Murni dari toko “Semerbak” di pojok dekat bioskop.

Hari-hari berikutnya barangkali dapat kusebut sebagai perjuangan panjang nan melelahkan untuk mempertahankan cinta yang kusangka agung. Supervisor bagian pengepakan, yang selalu memuji kecantikan Murni di hadapan para karyawan, mengendus hubungan kami. Dia mengingatkan aturan perusahaan yang melarang karyawan di divisi yang sama untuk menikah. Kami belum menikah, kami baru pacaran. Tetapi, pacaran adalah tahap awal menuju pernikahan, jadi tetap saja itu juga terlarang. Begitu dia murka di hadapanku suatu hari. Sejak peristiwa itu kesempatan kerja lembur untukku jadi menyusut. Supervisor beralasan bahwa market demand menurun, supply tenaga kerja bertambah, sementara cash flow perusahaan mesti dijaga agar tetap sehat, karena itu pembagian jam lembur juga mesti diatur ulang. Aku memang tidak mengerti istilah-istilah asing yang digunakannya. Tetapi, aku tahu bahwa karyawan lain memperoleh kesempatan lembur seperti biasa, sementara aku tidak demikian. Penghasilanku jadi berkurang ketimbang biasanya.

Murni mulai merajuk ketika malam Minggu kemarin aku tidak membawakannya apel atau bunga serupa kencan-kencan kami sebelumnya. Berselang dua bulan kemudian aku mendapatinya mengudarkan tawa berdua dengan sang supervisor. Mereka baru saja keluar dari restoran seafood di seberang mal yang sering diangankan oleh para karyawan sebagai tempat makan mewah.

2004

Di tengah menurunnya penghasilan, aku ingat apa yang diujarkan supervisor sialan itu tentang menjaga cashflow agar tetap sehat. Maka kini aku lebih ketat mengatur segala pengeluaranku. Aku akhirnya paham arti istilah cashflow itu dari Roki, dia juga karyawan bagian pengepakan. Roki bekerja untuk mengongkosi kuliahnya yang katanya sebentar lagi akan selesai. Dia juga bilang bahwa dia bekerja sekaligus meneliti kehidupan para buruh industri untuk tugas akhirnya di Fakultas Ekonomi.

Aku ingat aku sempat bersitegang dengan dia sewaktu kami berselisih paham tentang sebutan karyawan dan buruh. Selama ini setiap orang di perusahaan ini menyebut kami sebagai karyawan, lalu tiba-tiba seorang Roki menjuluki kami sebagai buruh. Aku menolaknya. Tetapi, Roki berkeras dan menyodorkan alasan-alasan yang meyakinkan. Itu namanya argumentatif, begitu Roki membuatnya jelas bagiku. Dengan kekuatan argumentasi, kita dapat memengaruhi buruh-buruh yang lain untuk bersatu. Bayangkanlah jika buruh-buruh sedunia bersatu. Akan terbentuk suatu diktator proletariat yang berpihak kepada kepentingan kelompok yang berada pada posisi marjinal di bawah rezim kapitalistik. Aku tak paham betul apa maksud Roki. Namun, aku paham dan menganggukkan persetujuan bahwa kami –para buruh– memang mesti bersatu untuk menaikkan posisi tawar di perusahaan tempat kami bekerja.

Roki adalah suluh yang sedikit demi sedikit memberi terang kepadaku tentang kenyataan. Terang bahwa terdapat ketidakadilan dalam hubungan industrial di perusahaan tekstil tempat aku bekerja. Aku pun mulai paham bahwa aku ini adalah buruh. Buruh lebih mencerminkan keberadaan kelas dan memiliki nuansa perjuangan yang lebih kental ketimbang karyawan. Dari buku-buku yang dibawa Roki aku pun mengerti bahwa tekanan untuk meredam gerakan buruh yang terorganisasi di negeri ini merupakan buah persekongkolan penguasa dan pengusaha demi mendapatkan tenaga kerja murah.

Segera saja aku semakin terlibat dalam gagasan-gagasan Roki. Dia mengajakku untuk mengikuti pertemuan-pertemuan bersama antara mahasiswa dan buruh. Mereka memberi dorongan sekaligus menunjukkan kepada kami bagaimana mengorganisasikan buruh demi memperjuangkan kepentingan bersama. Kepalaku semakin pening ketika mereka semakin sering menyebut tentang diktator proletariat, borjuasi, kapitalisme, neoliberalisme, atau anti-globalisasi. Aku tak paham konsep-konsep itu, tetapi sekali lagi aku bersepakat dengan mereka semua tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak buruh.

Aktivitasku bersama Roki di organisasi buruh sedikitnya membawa pemahaman yang lebih baru dan lebih menyeluruh tentang hubungan industrial yang jomplang tak seimbang. Dari aktivitas ini pula aku kenal Wati, buruh pabrik sepatu yang lokasinya berada di satu kompleks industri dengan pabrik tekstil tempat aku bekerja. Hubungan kami awalnya terjalin melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan para aktivis buruh. Suatu hari, setelah aksi bersama, aku iseng mengajaknya mampir ke Warung Koboi menikmati bakso dan teh dingin sambil mencibir kemelaratan. Dalam banyak hal aku tertarik dengan diri berikut gagasan-gagasannya, dan ketika rasa itu kunyatakan ternyata dia tidak menampiknya. Lalu, kami pun bercinta.

Semakin jelas bahwa aktivitas bersama para buruh dan mahasiswa itu menciduk tenaga, waktu, serta uangku yang memang tidak banyak. Untunglah Wati bukan Murni. Dia mencecap segala keterbatasan dan kekurangan, bagiku itu justru suatu kelebihan. Tetapi, tidak demikian halnya dengan pihak manajemen pabrik tekstil tempat aku bekerja. Mereka mulai mencurigai aktivitasku di luar jam kerja. Pengorganisasian buruh yang kami lakukan pun dinilai mengusik harmoni yang selama ini terbangun antara pemodal dan karyawan. Lalu, atas nama ketertiban dan kedisiplinan kerja, pihak manajemen melalui supervisor melayangkan surat peringatan kepadaku untuk fokus terhadap pekerjaan dan meningkatkan produktivitas.

2005

Kondisi ekonomi nasional semakin memprihatinkan. Nilai tukar mata uang nasional turun, keamanan dalam negeri mencemaskan, sementara jumlah pengangguran dan angka kemiskinan melonjak. Begitulah yang aku dengar dan lihat di teve serta aku baca di koran. Persentuhanku dengan berbagai sumber informasi semakin meningkat seiring pergumulanku yang semakin sering dan semakin dalam dengan aktivitas perjuangan hak-hak buruh. Beberapa perusahaan asing telah menutup perwakilan mereka di sini. Demikian pula sebagian pabrik yang ada di kompleks industri terpaksa memecat sebagian buruh demi mempertahankan kesehatan keuangan mereka. Aku sendiri termasuk di antara buruh pabrik tekstil yang dipecat dengan pesangon seadanya. Kami semua hampir tidak punya daya apalagi kuasa untuk menolak kenyataan ini.

Kondisi ekonomi dan politik yang terguncang membuat penguasa cemas. Tak pelak polisi dan tentara menjadi semakin tajam garang mengawasi aktivitas warga, termasuk organisasi buruh. Di antara tekanan ekonomi dan aksi intelijen negara, hubunganku dengan Wati pun ambruk. Dua minggu sebelumnya Wati telah menyatakan mengundurkan diri dari organisasi buruh setelah memperoleh ancaman dari atasannya di pabrik sepatu. Kini, tak mungkin lagi bagi dia untuk terus memberi subsidi kepadaku. Begitulah, setelah aku tidak lagi memiliki pekerjaan praktis aku lebih banyak bergantung pada kasih berlimpah milik Wati. Dalam kemiskinan kami dapat berbagi. Namun, ketika kemiskinan itu semakin mencekik, barangkali ego memang mesti lebih mengemuka ketimbang semangat komunalisme.

Lalu, aku ingat Yah. Dulu teman-teman buruh pabrik tekstil, termasuk aku, sering menggunjingkan bentuk tubuhnya yang tidak proporsional. Lekukan tubuhnya bukanlah gitar, biola, atau cello. Dia adalah gong atau bedug yang untuk menabuhnya perlu tenaga besar. Haaa... begitu kami menertawakannya hampir setiap hari. Di antara karyawan pabrik, laki-laki enggan mendekat, sementara perempuan menghindarinya demi menjaga gengsi di hadapan para laki-laki. Tetapi, di lain sisi hal itu memberi keuntungan bagi Yah. Dia tidak seperti buruh-buruh lain yang memperturutkan sahwat konsumsi demi mengimbangi mode dan kekinian. Maka, dari segi keuangan, Yah sangat sehat.

Tak mungkin bagiku untuk dapat bertahan hidup tanpa gaji saat ini. Dengan kajian yang cukup lengkap tadi, telah kuambil kesimpulan bahwa merangkul Yah demi sepiring nasi bukanlah sesuatu yang lebih kotor ketimbang perselingkuhan pemodal dan penguasa. Bagiku ini lebih mirip persekutuan kaum pinggiran. Tidakkah persatuan dan kebersamaan dapat menggugah kesadaran seklaigus menumbuhkan kekuatan?

Sementara kebutuhan perutku dapat terpenuhi, kutetapkan hati untuk terus berjuang membela hak-hak buruh. Organisasi kami termasuk yang berada di garis depan untuk membela hak buruh ketika terjadi pemecatan yang serampangan terhadap para buruh. Bersama para mahasiswa, kami pun mencoba menghubungi beberapa tokoh politik agar perjuangan kami mendapat dukungan yang lebih luas. Mereka berjanji untuk menyuarakan kepentingan kami lebih nyaring agar terdengar oleh semua pihak. Semudah itu janji kepada kami diudarkan. Aku tak tahu mesti memercayainya atau menganggapnya sebagai bualan.

Sore itu, usai suatu aksi yang melelahkan di depan kantor menteri, aku merebahkan diri di atas kasur tipis kamar kontrakanku. Pintu diketuk pelan. Aku malas untuk beranjak dan membiarkan penat membelai. Pintu kembali diketuk, kali ini agak keras. Aku belum juga terjaga dari kantuk yang begitu menguasai kesadaranku. Hingga kali ini pintu benar-benar didobrak dan tiga orang berbadan kekar menghambur ke dalam ruang. Mereka segera meringkusku. Membawa serta catatan-catatan hasil pertemuan kami tadi malam. Di antara tumpukan catatan-catatan itu hanya catatan tahunan inilah yang masih menemaniku meringkuk dalam dinginnya ruang berterali besi petang ini.

Catatan Tahunan

2005-11-09T10:58:00.000-08:00

2003

2004

2005

Kawan-kawan Orde Baru

2005-10-30T00:05:00.000-07:00

“...Para penasihat tetapnya benar-benar dibuat sadar bahwa jabatan mereka sepenuhnya bergantung pada iktikad baik Presiden. Mereka tidak memiliki basis politik maupun kekuatan militer, tak punya sumber pengaruh apa pun kecuali yang diberikan Suharto kepada mereka. Sementara mereka saling bersaing, seperti atom-atom bebas yang mengelilingi nukleus, dalam memperoleh perhatian dan kemurahan hatinya –Suharto kadang-kadang mendorong persaingan di antara mereka untuk menguji gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan serta untuk memastikan terpeliharanya semacam ketegangan kreatif di dalam jajaran mereka– mereka dibuat sama sekali tidak boleh melupakan dari mana sumber status, jabatan, maupun pengaruh mereka berasal. Mereka menyadari bahwa sekali fungsi mereka sebagai agen-agen Suharto kepada mereka menguap, mereka sudah tidak punya masa depan politik lagi.”

RE Elson, “SUHARTO: Sebuah Biografi Politik”

Negara sebagai Kasir bagi Parpol

2005-10-25T13:17:00.000-07:00

“Take home pay yang saya terima setiap bulan paling tersisa Rp 10 juta karena untuk fraksi saja Rp 5 juta. Tadi pagi saja, saya sudah dimintai konstituen untuk membiayai kontrak kantor DPD Surabaya Rp 85 juta. Belum lagi membiayai muscab, musda, iku duit kabeh, itu uang semua.” Kalimat yang diucapkan oleh seorang anggota DPR dan direkam Kompas 9 Maret 2005 tersebut sengaja saya kutip secara lengkap untuk menggambarkan bahwa ternyata selama ini negaralah yang membiayai berbagai kepentingan partai politik.

Di Indonesia ketergantungan keberlangsungan hidup partai politik pada negara bukanlah fenomena baru sekaligus tidak mengagetkan. Di masa pemerintahan Soeharto yang panjang, tiga partai yang diperbolehkan hidup lahir dari rahim politik Orde Baru. Partai-partai itu menyusu dan bergantung kepada negara. Bahkan hidup-matinya pun ada di tangan negara. Berbagai instrumen diciptakan oleh negara Orba untuk mempertahankan ketergantungan partai politik kepada negara. Pertama, Pancasila ditetapkan menjadi ideologi tunggal dan simbol partai politik harus diambil dari simbol salah satu sila dalam Pancasila. Kedua, Soeharto selalu memastikan bahwa orang yang memimpin ketiga partai politik adalah orang yang dapat dikendalikannya. Ketiga, partai politik menerima bantuan keuangan dari negara untuk berbagai kegiatannya, mulai penyediaan gedung sekretariat oleh negara hingga pendanaan keterlibatan partai politik dalam pemilu yang disubsidi oleh negara. Semua langkah ini memastikan bahwa partai politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara Orba sehingga mereka hampir tidak memiliki ruang untuk mengambil suatu posisi sikap secara independen.

Dalam kehidupan bernegara kita pascaOrde Baru partai politik nyaris selalu menjadi salah satu parasit yang menggerogoti keuangan negara. Pada Juli 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Berdasarkan peraturan tersebut, partai-partai politik yang memiliki kursi di DPR memperoleh bantuan sebesar Rp 21 juta per kursi. Total Rp 11,55 miliar uang yang harus dikeluarkan oleh negara untuk menyubsidi partai politik. Sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bantuan untuk partai politik juga diberikan dengan jumlah sesuai kemampuan daerah, asal tidak melebihi Rp 21 juta per kursi. Bantuan sejenis ini pascapemilu 1999 juga diberikan, saat itu setiap suara dihargai Rp 1000. Pemanfaatan dana ini sendiri tidak begitu jelas, publik tidak pernah tahu apakah mereka memperoleh manfaat yang memadai atas gelontoran dana tersebut.

Pergantian periode kekuasaan anggota DPR dan DPRD, yang lebih merepresentasikan kepentingan partai ketimbang kepentingan rakyat, juga ditandai antara lain oleh tuntutan kenaikan gaji dan fasilitas lain. Di luar gaji pokok, anggota DPR dan DPRD memperoleh tunjangan atas hampir keseluruhan kebutuhan rumah tangganya yang sesungguhnya merupakan kepentingan privat, alih-alih kepentingan publik. Semua atas tanggungan keuangan negara. Belum lama berselang DPR kembali menaikkan sendiri jumlah tunjangan untuk mereka sebesar Rp 10 juta. Sebagian anggota DPR menyebut bahwa dana itu akan dimanfaatkan untuk memperlancar komunikasi mereka dengan kosntituen. Kita tidak tahu mekanismenya bagaimana.

Pemanfaatan anggaran negara yang diberikan kepada partai politik berikut anggota DPR yang mewakili partai itu tidak begitu jelas, tetapi yang jelas adalah bahwa partai politik telah menjadi pencari rente yang menangguk keuntungan dari hubungan antara legislatif dan eksekutif. Hubungan antara legislatif dan eksekutif pada masa ini agak berbeda dengan masa sebelumnya. Posisi legislatif relatif lebih independen terhadap eksekutif, sebaliknya legitimasi politik kebijakan eksekutif sangat bergantung kepada dukungan politik DPR/MPR. Uniknya, partai politik justru memanfaatkan perubahan konstelasi kekuatan politik itu dengan ‘memerah’ negara.

Dana-dana politik dimobilisasi oleh para fungsionaris partai politik yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif. Tidak jarang, karena posisi relatif pemerintah terhadap legislatif yang lemah, legislatif secara sengaja menghadang berbagai inisiatif kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah demi memperoleh keuntungan politik dan finansial. Keadaan yang demikian tidak saja terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, melainkan berlanjut pula saat Megawati memerintah.

Hubungan yang demikian masih dapat kita baca dari komunikasi yang dikembangkan oleh partai politik dan eksekutif pada masa sekarang. Pada satu sisi, eksekutif membutuhkan dukungan politik yang kuat sekaligus luas dari berbagai kekuatan politik agar kebijakan yang diambilnya dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, sistem politik Indonesia memberi kesempatan yang besar bagi partai politik untuk memainkan kartunya di lembaga legislatif agar pemerintah berkehendak mendengar kepentingan mereka, termasuk kepentingan untuk menaikkan gaji.

Pada sisi lain, negara adalah pemilik sumber dana terbesar di negeri ini. Dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan negara yang meragukan, sementara kontrol publik terhadap pengelolaan itu sendiri rendah, maka eksekutif memiliki independensi relatif untuk memanfaatkan anggaran negara. Pengelola negara pun dapat dengan mudah diajak ‘bermain mata’ oleh para elite partai politik untuk mendayagunakan keuangan negara demi keuntungan sepihak mereka.

Perpaduan dua kondisi inilah yang menempatkan eksekutif dan legislatif berada pada posisi interdepensi; secara relatif mereka memiliki kesalingtergantungan. Dalam sistem politik yang demokratis, kesalingtergantungan ini secara sengaja diciptakan agar tidak terdapat suatu lembaga atau figur yang mendominasi negara dan menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan sepihak. Tetapi, para politikus kita agaknya tahu betul bagaimana memanfaatkan kelemahan sistem. Sebab, tatanan yang sama juga memungkinkan, baik eksekutif maupun legislatif, untuk ‘bermain mata’ demi keuntungan masing-masing.

Pihak yang paling dirugikan kemudian, tentu saja, adalah kita (rakyat Indonesia non-elite). Persekongkolan jahat antara pemerintah dan partai politik selayaknya dihentikan. Kontrol publik yang kuat menjadi suatu kebutuhan mendesak. Sebaliknya masing-masing aktor politik mesti bersepakat bahwa demokrasi akan menjadi satu-satunya aturan main yang menjadi dasar bagi setiap tindakan. Tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Karenanya kehendak baik para pelaku politik menjadi komoditas mahal yang kita butuhkan agar bangunan demokrasi yang masih rapuh ini dapat tegak.

Buku, Dialog, dan Kekuasaan yang Menista

2005-10-21T11:32:00.000-07:00

Sejarah menunjukkan bahwa kebebasan berpikir menjadi pilar utama bagi lahirnya banyak pencapaian luar biasa di negeri-negeri besar. Saya ingin menambahkan catatan kecil yang agak paradoksal dengan pernyataan di atas, yaitu bahwa pencapaian yang luar biasa dalam berbagai bidang tidak mesti terjadi di negara yang mempraktikkan kebebasan. Jerman pada masa pemerintahan Hitler dikenal memimpin dalam teknologi persenjataan (terutama roket), sementara Uni Soviet di bawah Nikita Kruschev menjadi negara pertama yang mampu mengorbitkan pesawat ke angkasa luar. Tetapi, terdapat perbedaan besar antara negara yang besar karena dilandasi oleh kebebasan dan serangkaian pemikiran cerdas dibandingkan negara yang besar karena kekuasaan yang mencengkeram.

Keberhasilan yang lahir sebagai pencapaian pemikiran yang merdeka dapat bertahan lebih lama dan memiliki dampak ikutan. Maksudnya, keberhasilan itu tidak hanya akan dinikmati dalam jangka pendek, satu pemikiran akan diikuti oleh pemikiran lainnya sehingga keberhasilan yang satu akan dilanjutkan dengan keberhasilan lainnya. Begitu seterusnya. Selain itu, kebebasan berpikir melahirkan kontrol yang efektif satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga tidak muncul penafsir tunggal kebenaran. Dalam situasi yang demikian masyarakat yang komunikatif akan terbentuk.

Saya percaya bahwa kebebasan berteman akrab dengan kedewasaan dan kecermatan dalam berpikir serta melihat. Jika tidak, mana mungkin peradaban yang merdeka mampu menghasilkan pemimpin dan pemikir besar yang menyumbang terbentuknya kehidupan modern? Sebaliknya, kekuasaan yang mencengkeram akrab dengan kepicikan. Dalam hubungan kekuasaan seperti ini, kehendak untuk mengobjektivasi pihak lain sebagai pihak yang dikuasai adalah suatu keniscayaan. Akibatnya kekuasaan didayagunakan hanya untuk kepentingan sempit penguasa. Sokongan yang mungkin dilakukan oleh sang penguasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan lebih didorong oleh hasrat kekuasaan, bukan keinginan untuk memajukan peradaban.

Gagasan kebebasan akan gagal menopang sejarah, jika kekuasaan merampasnya lalu mencampakkannya di pojok takhta. Jika pengetahuan mesti mengabdi kepada kekuasaan semata, sangat mungkin ia akan gagal memahamkan kepada manusia tentang makna hidup yang beradab. Sebab, hanya peradaban yang berpijak pada kebebasan dan pengetahuan yang akan mampu melahirkan pencerahan nalar.

Suatu ketika Sindhunata (2004) pernah menulis begini “Hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang menyejarah. Namun, bagaimana kita bisa tahu sejarah jika kita tidak membaca? Hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang tidak sempit dan berani menjelajah. Namun, bagaimana kita tahu akan yang luas dan mendapat inspirasi untuk penjelajahan jika kita tidak membaca? Hidup yang berkaki kuat adalah hidup yang percaya akan adanya penopang yang menyangga kelemahan kita, atau menguatkan diri kita tanpa kita sadari. Namun, bagaimana kita tahu akan rahmat dan anugerah tersebut bila kita tidak membaca?”

Membaca dalam konteks yang dimaksud oleh Sindhunata tentu tidak sekadar membaca. Bukan sebuah pembacaan a la kadarnya yang hanya melihat teks sebagai sekumpulan alfabet atau sekadar mengadopsi bacaan tanpa sikap kritis terhadapnya. Setidaknya, saya meyakini demikian. Pembacaan yang a la kadarnya berkecenderungan memerosokkan kita ke dalam rezim pemutlakan. Tanpa alternatif dan tanpa dialog. Kebijaksanaan tidak lahir dari pandangan yang bersifat kaku dan berdimensi sempit. Menganggap yang lain salah, sementara diri sendiri benar. Mendaku diri suci, sembari mencemooh yang lain sebagai nista. Menuding yang lain buruk, sedangkan diri sendiri tanpa cela.

Pernah ada pada suatu masa dalam sejarah negeri kita, penguasa menjadi penafsir tunggal kebenaran dan kebaikan. Ialah masa ketika rezim Orde Baru mengedepankan kehendak kuasanya secara sepihak ketimbang kebebasan untuk bertukarpikiran. Dalam praktiknya, setiap barang cetakan (tulisan dan gambar) memperoleh pengawasan ketat dari institusi pemerintah. Pada masa awal berdirinya Orde Baru, Komando Operasi untuk Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang dibentuk pada10 Oktober 1965 menjadi lembaga yang sangat berkuasa untuk melakukan kontrol dan pelarangan peredaran sebuah buku. Pada masa berikutnya, Kejaksaan Agung ganti memegang peran yang menentukan dalam kebijakan pelarangan buku. Tetapi, bukan berarti lembaga lain tidak memiliki kewenangan yang sama dan tumpang tindih penuh ketidakjelasan. Bakin, Bakorstanas, Bais, Polri, dan Departemen Agama dapat mengusulkan pelarangan atau bahkan mengeksekusi pelarangan secara sepihak atas sebuah buku yang dianggap mengganggu stabilitas politik dan melanggar Undang Undang (Jaringan Kerja Budaya, 1999).

Berbagai alasan dapat diajukan sebagai pertimbangan untuk melakukan pelarangan terhadap sebuah buku. Dari alasan ideologi, politik, masalah SARA, sampai pada usaha untuk membatasi serbuan pornografi. Secara umum batasan pelarangan sendiri sebenarnya sangat kabur. Sebuah buku dapat dilarang karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Aturan ini sangat terbuka untuk diinterpretasikan. Celakanya, hanya penguasa yang berhak mengartikan apa batasan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tersebut. Pada kenyataannya, pelarangan peredaran sebuah buku lebih banyak akibat ketersinggungan penguasa karena adanya informasi atau analisis yang mempersoalkan praktik kotor dalam pengelolaan negara.

Sejarah berdirinya rezim Orde Baru sendiri sesungguhnya secara tragis diawali antara lain oleh kebijakan pelarangan. Sejumlah buku dilarang untuk terbit dan disebarluaskan karena ‘dianggap’ menyebarkan ajaran Marxisme/Komunisme. Kata dianggap perlu mendapat tanda petik karena tidak jarang sebuah buku dilarang tanpa pernah dibaca dan dianalisis secara mendalam oleh aparat berwenang dari sebuah rezim bebal bernama Orde Baru.

Hingga 1996 diperkirakan sekitar 2.000 buku telah dilarang sejak 1965. Sebanyak 70 judul buku dilarang beredar di semua lembaga pendidikan pascapembunuhan tujuh perwira militer pada 1 Oktober 1965. Pemberangusan ini diikuti pula dengan larangan terhadap karya-karya 87 pengarang yang ditengarai memiliki hubungan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Larangan penyebarluasan ajaran Marxisme/Komunisme terus memakan korban hingga pada 1967 sebanyak 174 judul buku dan majalah dilarang peredaran dan kepemilikannya. Meski jumlah pelarangan menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya, namun praktik ini masih terus berlangsung. Pada 1980-an secara rata-rata sebanyak 14 judul buku dilarang setiap tahunnya (Sen & Hill, 2001).

Sebagai perbandingan dapat pula dipaparkan data yang dikoleksi oleh Balairung, majalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang mengurai praktik pelarangan peredaran buku dan benda cetak lainnya pada periode 1983-1992.

Tabel

Frekuensi Pelarangan Buku dan Benda Cetak Periode 1983-1992

Tahun	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983
Jml. Judul	6	16	10	11	10	11	28	17	6	6

Sumber: Balairung, No. 17/ Th. VII/ 1993

Persoalan penyebaran Komunisme seringkali menjadi penyebab dilarangnya sebuah buku oleh rezim Orde Baru. Tetapi, jika mengingat kenyataan bahwa beberapa buku dinyatakan terlarang hanya karena pengarangnya dianggap memiliki keterkaitan dengan aktivitas PKI, sementara buku karangannya tidak bercerita sedikitpun tentang Komunisme, sesungguhnya hal itu merupakan tragedi besar bagi kita.

Karya-karya sastra Pramoedya Ananta Toer yang masuk dalam kategori masterpiece dikutuk oleh rezim Orde Baru sebagai buku-buku terlarang hanya karena Pram pernah menjadi salah satu aktivis Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Di antara karya-karya tersebut adalah tetralogi Pulau Buru yang telah menarik perhatian dari banyak pemerhati sastra internasional. Meski demikian, larangan yang dikenakan terhadap karya-karya Pramoedya tidak membuat karya-karya tersebut kehilangan pembaca. Edisi cetakan maupun fotokopi beredar secara sembunyi-sembunyi di kalangan aktivis dan pemerhati sastra pada era 1980an hingga 1990an. Aktivitas semacam inilah yang membuat Bonar Tigor Naipospos, Bambang Subono, dan Bambang Isti Nugroho -ketiganya pegiat Kelompok Studi Sosial Palagan, Yogyakarta- divonis masing-masing 8 tahun 6 bulan, 6 tahun, dan 7 tahun penjara pada Mei 1989 (Forum Keadilan, 9 Juni 1994). Saat itu pengadilan menilai bahwa aktivitas mereka merupakan tindak pidana subversi. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal sekaligus menggelikan.

Di ranah ilmu sosial, kebijakan ekonomi Orde Baru menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian para akademikus. Namun, beberapa buku ekonomi politik juga harus menerima vonis larangan dari pihak kejaksaan karena kritik dan analisisnya yang tajam terhadap praktik ‘favoritisme’. Buku karya Yahya Muhaimin berjudul Bisnis dan Politik: Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980 yang berasal dari disertari doktoralnya sempat mendapat gugatan dari seorang pengusaha kerabat Soeharto karena data dalam buku itu menyebut tentang pemberian hak monopoli cengkeh oleh pemerintah kepada sang pengusaha.

Akibat berbagai bentuk pengekangan terhadap kerja intelektual sedikit sekali akademikus, peneliti, dan penulis Indonesia yang dapat menghasilkan karya bermutu. Pengawasan secara berlebihan terhadap barang-barang cetakan dan aktivitas keilmuan membuat perkembangan ilmu pengetahuan (terutama ilmu sosial) di Indonesia menjadi relatif mandeg. Untuk melakukan suatu penelitian, misalnya, seorang peneliti harus menempuh jalur perizinan yang berbelit dan birokratis. Bahkan proses pengurusan perizinan ini harus melibatkan Dinas Sosial dan Politik yang akan meneliti sang peneliti berikut objek penelitiannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa proses depolitisasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru terhadap seluruh elemen di luar negara berperan besar dalam menumpulkan daya kritis para intelektual Indonesia sehingga mereka gagal menyumbangkan karya-karya bermutu bagi kemajuan Indonesia.

Akibat minimnya informasi dan analisis kritis dalam sebuah kerja ilmiah yang dihasilkan oleh intelektual lokal, buku-buku karya penulis asing menjadi lebih diminati untuk dibaca. Namun, karya-karya akademikus asing –yang biasanya lebih lugas dalam melakukan analisis dengan didukung seperangkat data yang memiliki akurasi tinggi– juga menjadi sasaran pelarangan. Buku Militer dan Politik yang merupakan terjemahan dari buku Army and Politics in Indonesia karya Harold Crouch dilarang beredar pada 1986. Buku ini berisi analisis tentang sejarah kemunculan militer Indonesia sebagai kekuatan politik dan ekonomi serta berbagai pergulatan politik sejak masa awal kemerdekaan hingga rezim Orde Baru berdiri dengan kokoh. Buku karya Yoshihara Kunio berjudul Kapitalisme Semu Asia Tenggara (The Rise of Ersatz Capitalism in Southeast Asia) terbitan 1990 juga harus mengalami nasib buruk karena dilarang beredar akibat analisisnya tentang gejala kapitalisme kroni di lingkungan seputar kekuasaan Soeharto. Bahkan pada 1989 sebuah buku yang menceritakan perjalanan hidup dan pergulatan pemikiran Tan Malaka karya Harry Poeze berjudul Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik juga dilarang beredar, padahal ini adalah sebuah karya biografi yang bersifat intelektual murni dan tidak dimaksudkan sebagai upaya penyebaran ideologi. Selain itu, terdapat pula beberapa buku berbahasa Inggris terbitan yang juga dilarang peredarannya di Indonesia karena menampilkan data-data dan analisis yang kritis tentang praktik kotor dalam kekuasaan Soeharto dan orang-orang dekatnya. Untuk menyebut beberapa di antaranya adalah The Indonesian Tragedy (Brian May), Soeharto and His Generals (David Jenkins), dan Indonesia: The Rise of Capital (Richard Robison).

Melihat kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pelarangan buku secara sistematis dimaksudkan sebagai upaya untuk menekan kehendak intelektual (intellectual will) dalam mengembangkan kebebasan berpikir dan menumpulkan daya kritis intelektual terhadap kondisi sosio-ekonomi dan sosio-politik yang berjalan dalam cengkeraman otoritarianisme rezim Orde Baru. Intelektual tidak saja dipaksa untuk abai terhadap manipulasi kekuasaan, mereka bahkan dipaksa untuk tidak berpikir karena aktivitas berpikir telah diarahkan untuk terformat dalam kerangka bentukan penguasa. Kehendak bebas telah dipasung, sementara negara mengembangkan intelektual-intelektual mekanis yang hanya menjalankan kehendak kekuasaan negara.

Tentu saja kita patut meratapi tragedi yang pernah menjadi salah satu babakan utama dalam sejarah negeri kita itu. Terbitnya harapan akan bersemainya demokrasi pasca mundurnya Soeharto sepatutnya kita dayagunakan untuk mengembangkan kultur dialog. Sebab, dengan dialog akan terbuka kemungkinan untuk saling mengkritisi. Dialog dapat pula menghadirkan alternatif kebenaran bagi kita. Tanpa itu hubungan antarkita dapat menjadi suatu relasi asimetris, ketika yang satu menempatkan yang lain sebagai objek kekuasaan tanpa kehendak untuk mengundang hadirnya keterbukaan dan kebebasan.

akar radikalisme

2005-10-19T10:31:00.000-07:00

Apakah yang mendorong seseorang untuk menjadi radikal? Pertanyaan singkat dan sederhana ini sesungguhnya membutuhkan jawaban yang amat kompleks. Tidak mudah untuk memberikan satu jawaban singkat yang bisa melingkupi keseluruhan aspek yang antara lain mencakup latar belakang, motif, tujuan, dan strategi (jika memang tindakan itu bukan sesuatu yang sporadis). Namun demikian, kajian sederhana ini mencoba untuk melakukan amatan singkat tentang dorongan untuk menjadi radikal.

Dalam banyak kasus, agama dianggap sebagai salah satu pemicu radikalisme. Salah satu sifat dasar agama adalah dogmatis; dengan begitu kebenaran agama ditempatkan sebagai ‘sesuatu yang telah terberi’, ada dengan sendirinya dan tidak sepatutnya dikritisi atau digugat. Jadi, kebenaran adalah kebenaran, tiada penyangkalan yang dapat dilakukan atasnya. Pemahaman semacam ini mendorong seseorang untuk tidak kritis terhadap keadaan, tidak mampu melakukan kontekstualisasi agama dengan realitas. Agama menjadi kehilangan pijakan rasional ketika teks-teks kitab suci dimaknai secara sempit berdasarkan skrip apa adanya. Pemahaman semacam ini menempatkan agama sebagai sesuatu yang statis, final, tak berubah. Sementara, kenyataan sosial bergerak dengan kecepatan yang semakin tinggi, dinamis, bahkan mungkin membuat kita tunggang langgang. Keberjarakan antara kenyataan dan pemaknaan terhadap ajaran inilah yang membuat seseorang merasa bahwa kenyataan kini telah jauh menyimpang dari ajaran. Dan sebagai manusia, yang merupakan pemimpin yang diutus oleh Tuhan di atas bumi, tentu saja pemeluk agama memiliki obligasi dengan landasan transenden untuk menegakkan aturan dan kerajaan Tuhan. Mereka menjadi ‘pembela Tuhan’ dengan menjadi ‘musuh’ bagi sesamanya.

Selanjutnya, penetrasi modernitas dan pusaran kapital dalam ekonomi global telah membuat kalangan marjinal secara sosio-politik dan sosio-ekonomi menjadi semakin tercerabut dan terpinggirkan. Konglomerasi lokal, perusahaan multi-nasional, lembaga ekonomi internasional, kepentingan negara-negara besar adalah kekuatan-kekuatan gigantik yang mencengkeram dan sulit untuk dilawan. Lemahnya daya mereka berhadapan dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya yang bersifat menindas itu membuat ideologi radikal semakin memiliki daya tarik bagi mereka. Semangat perlawanan dan rasa frustrasi yang menghinggapi benak kelompok pinggirian inilah yang mengarahkan mereka pada satu langkah ekstrem: perlawanan hingga titik darah penghabisan.

Di sisi lain pelemahan relatif negara juga dapat menjadi pemicu yang masuk akal. Dalam banyak kasus, radikalisme muncul akibat penindasan atau berjaraknya harapan dan kenyataan. Otoritarianisme negara menjadi pendorong yang mujarab bagi resistensi yang menghalalkan kekerasan. Rusia, Indonesia, Filipina adalah contoh bagaimana ketika kekuatan negara mengalami pelemahan relatif, kekuatan radikal justru menemukan tanah persemaian. Di negara-negara ini pada masa-masa sebelumnya negara menjadi kekuatan demonik yang mencengkeram hampir seluruh sendi kehidupan. Negara mengontrol rakyat, memastikan apa yang baik dan apa yang buruk bagi rakyat, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Boleh dikata satu-satunya aktor yang menggerakkan aktivitas adalah negara. Ketertindasan semacam ini membuat rakyat hampir tidak memiliki daya untuk berontak. Akibatnya rasa frustrasi menyelimuti pikiran mereka. Saat negara mengalami pelemahan relatif, maka keadaan pun berubah. Pelemahan relatif kekuasaan dalam negara pascaotoriter biasanya diakibatkan oleh kemunculan gelombang demokratisasi. Ketika sumber daya kekuasaan tidak lagi dimonopoli oleh negara, rakyat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi. Tetapi, uniknya negara sendiri mengalami kegagalan untuk mengorganisasi administrasi negara sehingga mengarah kepada kebangkrutan kekuasaan. Maka, kelompok-kelompok yang awalnya ditindas kini berbalik menekan negara untuk memperjuangkan kepentingannya. Pertarungan atau ketegangan semacam ini tidak hanya muncul dalam diskusi-diskusi politik dan debat trebuka di parlemen, melainkan pula hadir dalam bentuk pendayagunaan sumber daya kekerasan. Kelompok-kelompok yang merasa bahwa saluran resmi tidak akan mampu mengakomodasi kepentingan mereka berubah menjadi kelomok radikal. Mereka akan memanfaatkan apa saja untuk mengekspresikan rasa frustrasi mereka. Akibatnya, di beberapa negara demokratisasi melahirkan ‘anak haram’ berupa gerakan radikal.

Revolusi sebagai Solusi?

2005-10-17T00:44:00.000-07:00

Deddy Mansyur dalam milis FPK menyebut REVOLUSI (dengan huruf besar) sebagai jalan keluar dari rumitnya persoalan yang membelit Indonesia. Ketika deraan masalah bertubi-tubi kita rasakan, tentu saja bukan cuma Deddy seorang yang meyakini revolusi sebagai solusi. Dengan segala hormat, saya ingin melihat persoalan ini dari dua sisi, dan mudah-mudahan saya dapat berdiri di atas objektifitas yang bersifat relatif.

Pertama, jalan keluar ini berangkat dari perspektif yang menitikberatkan pandangan pada negara. Dapat kita sebut secara mudah sebagai ‘negara deterministik’. Sebagai catatan, negara dalam hal ini dimaknai sebagai pemerintah vis a vis rakyat, bukan dalam konteks nationstate. Dengan kerangka pandangan seperti ini, kita akan melihat negara sebagai pokok persoalan. Pendekatan ini cenderung bersifat struktural, tetapi ada penyederhanaan relatif terhadap kompleksitas persoalan; yaitu bahwa akar persoalan dilihat sepenuhnya ada pada negara. Sebagai suatu penyederhanaan tentu saja hal ini mengaburkan realitas bahwa persoalan bangsa ini sesungguhnya amat kompleks. Saya yang lebih banyak diam, tetangga saya yang mencoblos Golkar pada Pemilu 1997, atau seorang kawan yang menyuap demi bisa mendapatkan SIM juga menyumbang kesalahan. Meski dapat dipandang bahwa di antara berbagai pihak yang menyumbang kerumitan persoalan yang membelit kita, negaralah aktor yang menyumbang kesalahan terbesar.

Kedua, jalan keluar lewat revolusi dapat pula dibaca sebagai gambaran betapa rasa frustrasi rakyat terhadap keadaan negeri ini mulai menuju titik kritis (menuju pematangan?). Tetapi, hal yang sama mungkin juga berarti kegemaran rakyat Indonesia akan penyelesaian-penyelesaian yang bersifat ‘jalan pintas’. Revolusi, bagaimana pun merupakan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan secara cepat dan tuntas. Tetapi, dalam kenyataannya adakah revolusi yang cepat dan tuntas itu? Agaknya tidak, atau minimal belum ada. Revolusi Bolzhevik, Revolusi Kebudayaan, Revolusi Tulip, Revolusi Oranye, dan revolusi-revolusi lain selalu tidak tuntas, menyisakan residu, bahkan ‘dosa politik warisan’ yang mesti ditanggung oleh generasi penerus hingga hari ini. Oxford Advanced Learner’s Dictionary mengartikan revolusi sebagai ‘suatu upaya untuk mengubah sistem pemerintahan, terutama secara paksa; suatu perubahan metode, kondisi yang menyeluruh atau dramatis’. Kenyataannya hingga kini belum pernah ada perubahan politik yang bersifat total, menyeluruh dalam sejarah negara bangsa modern.

Tetapi, baiklah kalau memang saat ini revolusi adalah jalan terbaik dan tercepat menuju perubahan kehidupan yang demokratis. Coba kita dedah persoalan ini lebih cermat. Dengan mengacu pada Gelombang Ketiga Demokratisasi-nya Huntington, disebutkan bahwa salah satu jalan menuju demokratisasi adalah replacement. Suatu pergantian kepemimpinan melalui jatuhnya rezim otoriter yang berganti dengan naiknya kekuatan pro-demokrasi yang hendak memperbarui tatanan. Apakah bentuk pergantian yang demikian yang diangankan oleh Deddy atau para pendukung diwujudkannya revolusi di Indonesia? Jika ya, tampaknya sekadar pergantian kepemimpinan terlalu prematur untuk disebut sebagai revolusi. Jika tidak, jalan menuju perubahan yang menyeluruh tampaknya membutuhkan perjalanan panjang; karenanya tidak layak untuk disebut sebagai revolusi (mungkin evolusi?).

“Seorang revolusioner yang paling radikal akan menjadi seorang konservatif sehari setelah revolusi usai”, demikian sebut Hannah Arendt. Bagaimana tidak, setelah menduduki takhta tentu saja sang penguasa yang dulunya radikal revolusioner itu mesti berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya sekaligus mengupayakan agar kepentingan-kepentingannya yang telah terakomodasi oleh kekuasaan tidak tergerus. Maka, jadilah dia sang konservatif. Kecenderungan umum yang terjadi adalah bahwa revolusi melahirkan kediktatoran baru. Lenin, Castro, Mao, adalah contoh betapa sang pemimpin besar revolusi berbalik menjadi hantu diktator yang menakutkan bagi rakyatnya. “The revolution is a dictatorship of the exploited against the exploiters”, kata
Fidel Castro. Kediktatoran ini terlahir karena kepemimpinan yang kuat dari sang penggagas revolusi. Kepemimpinan yang kuat ini mengarah kepada keberjarakan sang pemimpin dari rakyat. Akibatnya, pemimpin tidak hanya sulit disentuh secara fisik oleh rakyat, melainkan pula sulit disentuh melalui kritik tajam.

Pada akhirnya, perubahan memang suatu kemendesakan sejarah bagi Indonesia. Jika tidak, barangkali negeri ini bakal menuju peraduannya yang terakhir untuk karam dalam perjalanan sejarah yang belum usai. Saya menyetujui suatu perubahan yang menyeluruh. Saya mengamini suatu perubahan yang menyentuh akar sosio-politik dan sosio-budaya di negeri ini. Tetapi, perubahan semacam ini tampaknya lebih mungkin diwujudkan melalui pembaruan yang gradual menuju suatu tatanan yang sepenuhnya baru. Sebab, perubahan yang demikian memungkinkan setiap orang untuk mengambil tempat, menyumbang peran bagi perubahan yang memang mesti digerakkan oleh masyarakat sebagai suatu entitas yang solid dalam kohesivitas. Suatu masyarakat partisipatoris dengan pandangan yang searah akan Indonesia yang demokratis dan makmur.

Revolusi sebagai Solusi?

2005-10-17T00:32:00.000-07:00

Catatan untuk AIPI

2005-10-11T09:12:00.000-07:00

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), melalui Ketua Umumnya Ryaas Rasyid, menilai pemerintah gagal mewujudkan perbaikan seperti dijanjikan saat kampanye. Hal ini disebabkan tidak adanya strategi recovery yang bagus. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kondisi masyarakat dengan cara yang lebih arif lagi.

Secara substansial saya setuju dengan pernyataan bahwa sejauh ini pemerintah memang tidak memiliki strategi yang memadai untuk memecahkan belitan persoalan yang membelenggu negeri kita. Saya sendiri mulai mual melihat polah para politikus dan pejabat negara. Sebagai catatan, saya tidak memiliki kepentingan politik apa pun untuk menyuarakan pandangan ini. Sebab, bagi saya hingga kini belum ada satu figur politikus atau partai pun yang memenuhi kriteria layak untuk diberi mandat kekuasaan. Selanjutnya saya ingin membuat beberapa catatan atas AIPI.

Pertama, adakah sulit bagi kita (terutama komunitas pemikir politik) untuk memilih figur yang relatif tidak memiliki kepentingan politik yang kental untuk dijadikan Ketua Umum? Ryaas Rasyid hingga kini masih tercatat sebagai ketua salah satu partai. Apakah hal ini tidak mengurangi independensi AIPI sebagai suatu kekuatan intelektual?

Kedua, kondisi di atas menciptakan kegusaran berikutnya bahwa AIPI dapat saja (saya tidak tahu berapa besar prosentasenya) digunakan sebagai kendaraan oleh kelompok politik tertentu untuk menyuarakan agenda tersembunyi. Memang benar bahwa hampir tidak mungkin kita melepaskan diri dari kepentingan. Tetapi, menjaga independensi relatif tetap merupakan suatu pijakan yang memungkinkan kita membuat analisis yang kritis, bernas, sekaligus memiliki objektivitas relatif tinggi.

Ketiga, penilaian yang diberikan oleh AIPI di atas saya rasa belum menunjukkan bobot AIPI sebagai organisasi profesi yang dapat mengakomodasi kepentingan para pemikir politik dan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial. Kritisisme di atas hanya memberi penilaian yang bersifat umum. Tentu ini sangat di sayangkan. Sebab, para pemikir politik Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas yang jauh lebih memadai daripada itu untuk membangun sistem politik yang kuat dan menyeluruh sehingga mampu menopang bangunan rapuh demokrasi di Indonesia saat ini agar menjadi kukuh.

Terakhir, cukuplah tragedi suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tamparan terakhir bagi kredibilitas pemikir politik di Indonesia. Berpijaklah di atas kenyataan, objektivitas relatif, dan kebenaran. Berpihaklah kepada kepentingan rakyat. Jangan jadikan kepentingan rakyat sebagai komoditas untuk berdagang. Akhirilah kecenderungan intelektual mengambang yang akarnya tidak menghujam di sanubari rakyat, sementara dahannya hanya sedikit menyentuh sahwat kekuasaan. Wahai pemikir politik. Wahai intelektual. Akankah kita membiarkan negeri ini tenggelam dibawa hanyut oleh sesat pikir kekuasaan?

Kenaikan Harga BBM Mencekik Harapan

2005-10-10T14:03:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu seorang ekonom pendukung kenaikan harga BBM menyebut bahwa kenaikan harga BBM hanya akan mengakibatkan inflasi pada satu hingga tiga bulan pertama pascakenaikan. Sesudahnya akan cenderung stabil, bahkan mungkin terjadi deflasi. Ekspektasi inflasi ke depan cenderung akan meningkatkan konsumsi saat ini. Jadi, penjualan motor dan mobil masih akan tetap, sementara konsumsi semen dan listrik juga masih tinggi.

Adakah kehidupan mesti dihentikan geraknya karena kenaikan harga BBM? Jawabnya, tentu saja TIDAK. Kenaikan harga BBM hanya merupakan satu sisi dalam hidup yang memiliki sisi begitu banyak. Tanpa bermaksud menyepelekan betapa hidup kita memang memiliki ketergantungan yang tinggi kepada BBM, tetapi rasanya ada lebih banyak sisi hidup yang lain yang lebih penting ketimbang persoalan BBM. Jadi, ketika harga BBM naik kita memang mesti berteriak untuk memprotesnya. Sembari, pada saat yang sama kita pun menjalani hidup sebagaimana biasa (jika kita mampu). Saya kira pandangan semacam inilah yang menjaga lentera optimisme di benak rakyat Indonesia yang memang sudah redup itu.

a Country in Divide: USA di Masa Perang Vietnam

2005-10-08T09:40:00.000-07:00

Sebuah negeri yang terbelah (a country in divide). Agaknya ungkapan tersebut sesuai untuk menggambarkan keadaan Amerika Serikat (AS) pada masa akhir '60an hingga awal '70an. Inilah masa puncak ketegangan akibat perbedaan pandangan di antara warga AS mengenai kebijakan AS untuk terlibat dalam Perang Vietnam. Sebuah kebijakan yang sesungguhnya telah muncul dalam gagasan Harry S. Truman (memerintah 1945-1953) untuk mencegah kontrol pihak Komunis atas Vietnam yang dikhawatirkan akan meluaskan pengaruh Komunis ke seluruh penjuru Asia (dikenal sebagai teori domino). Kebijakan ini terus mewarnai pemerintahan AS dari masa Dwight D. Eisenhower (1953-1961), John F. Kennedy (1961-1963), Lyndon B. Johnson (1963-1969), hingga Richard M. Nixon (1969-1974), dan baru berakhir di era Gerald R. Ford (1974-1977).

Dalam tubuh pemerintahan Presiden Lyndon B. Johnson, misalnya, tidak kurang Wakil Menlu George Ball menyuarakan penolakannya terhadap Perang Vietnam. Pada 1967 Presiden Johnson bahkan memecat Menhan McNamara setelah dia mempertanyakan justifikasi moral keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Selain persoalan moral, sebagian pihak dalam pemerintahan Johnson sendiri juga memandang bahwa ongkos yang harus ditanggung oleh AS atas keterlibatan mereka di Vietnam sesungguhnya terlalu mahal jika dibandingkan keuntungan yang didapat.

Sementara para politikus di Partai Demokrat (Presiden Johnson berasal dari partai ini) juga terbelah. Saat Konvensi Partai Demokrat di Chicago pada 1968, faksionalisasi di tubuh patai ini menguat. Para anggota partai yang anti-perang justru mendukung Senator Eugene McCarthy, George McGovern, dan Senator Robert Kennedy (ketiganya anti-perang) untuk maju sebagai kandidat dalam konvensi partai. Derasnya sorotan terhadap kebijakan Johnson di Vietnam akhirnya membuat dia mundur dari arena konvensi. Perpecahan ini bagaimana pun memberi sumbangan terhadap kemenangan calon presiden dari Partai Republik Richard M. Nixon.

Dukungan terhadap gagasan anti-perang juga muncul di Senat AS. Pada 1971 Komisi Hubungan Luar Negeri Senat yang diketuai oleh Senator J. William Fullbright menggelar dengar pendapat -- antara lain dengan mendengarkan kesaksian John Kerry yang merupakan veteran Perang Vietnam -- untuk mempertanyakan tepat tidaknya kebijakan pemerintah AS melibatkan diri dalam konflik di Vietnam.

Sementara, di kalangan rakyat AS pembelahan yang sama juga terjadi. Para penentang perang mengorganisasi berbagai kegiatan untuk menekan pemerintah agar menarik diri dari Perang Vietnam. Sebaliknya, para pendukung perang mendukung tindakan tentara untuk mencegah meluasnya pengaruh kekuasaan Komunis. Selain itu, mereka percaya bahwa aktifitas yang dilakukan oleh kelompok anti-perang sesungguhnya mencerminkan sikap tidak patrotik, sebab pada saat yang sama anak-anak bangsa lainnya berjuang di medan Perang Vietnam bertaruh nyawa.

Ini sungguh merupakan masa-masa yang sulit bagi AS sebagai sebuah negara. Keterbelahan semacam ini barangkali hanya dapat diperbandingkan dengan Perang Saudara (Civil War) yang terjadi 1861-1864. Dalam perang itu AS terbelah antara the Union yang menolak perbudakan dan the Confederacy yang ingin mempertahankan perbudakan. Akibat perang saudara ini sungguh menggiriskan. Lebih dari 600.000 jiwa melayang, kerugian berupa rusaknya bangunan dan hak milik lain ditaksir sekitar US$5 milyar. Sebagian kalangan bahkan menyebut bahwa luka akibat perseteruan ini belum sepenuhnya pulih setelah lebih dari 125 tahun kemudian.

Kembali ke isu anti-Perang Vietnam, mereka yang menentang perang sesungguhnya tidak selalu didorong oleh motivasi yang sama. Sebagian dari rakyat AS yang meyakini gagasan Sosialisme atau Komunisme tentu saja menentang upaya untuk mencegah meluasnya Komunisme. Sebagian yang lain menentang perang sebab keyakinan bahwa atas alasan apa pun perang tidak akan pernah menjadi cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Kalangan yang skeptis juga diwakili oleh mereka yang berpandangan bahwa konflik yang terjadi di Vietnam sesungguhnya merupakan urusan dalam negeri Vietnam sehingga AS tidak perlu ikut campur. Di sisi lain, upaya pemerintah AS untuk memobilisasi warga negaranya melalui wajib militer tak ayal mendorong kalangan muda dan orangtua yang tidak ingin anaknya meregang nyawa untuk menolak keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Yang paling mengejutkan adalah bahwa di antara kelompok-kelompok penentang Perang Vietnam terdapat pula para veteran tentara AS yang telah merasakan kekejaman dan penderitaan akibat Perang Vietnam.

Meski keterlibatan AS dalam konflik di Vietnam sudah berjalan beberapa lama, tetapi hingga awal 1965 isu ini baru menjadi perhatian utama kalangan tertentu di AS. Pengeboman Vietnam Utara oleh pasukan AS atas perintah Presiden Johnson pada Februari 1965 dapat disebut sebagai pemicu yang meledakkan gerakan penentangan hingga meluas ke berbagai wilayah di AS.

Patut dicatat bahwa kampus merupakan pusat gerakan anti-perang yang sangat berpengaruh. William Gamson, profesor sosiologi di University of Michigan, bersama puluhan koleganya menggagas pemogokan dengan mangkir mengajar untuk menentang perang. Gagasan ini dikecam oleh gubernur dan para legislator negara bagian, mereka menuntut pihak fakultas agar menjatuhkan sanksi kepada para pengajar yang hendak mogok. Para pengajar yang anti-perang akhirnya mencapai kesepakatan bahwa alih-alih mogok, mereka akan mengadakan suatu kuliah umum khusus dengan tema menolak keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Gagasan ini memperoleh dukungan semakin luas dari staf fakultas.

Kuliah umum akhirnya diselenggarakan pada 24 Maret 1965 di University of Michigan dengan dihadiri oleh lebih daripada 3.000 orang. Tetapi, penentangan terhadap kegiatan anti-perang ini pun cukup keras. Sekitar 80 orang pendukung perang hadir dalam kuliah umum dan terus-menerus menentang pendapat para pembicara dalam diskusi. Tiga ledakan bom juga terjadi sebelum dan selama berlangsung kuliah umum. Meski demikian, momen ini menjadi titik awal meluasnya gerakan anti-Perang Vietnam, terutama yang berpusat di kampus. Gelombang kuliah umum bergerak mengikuti model University of Michigan. Kampus-kampus seperti Columbia University, Western Reserve University, University of Chicago, University of Pennsylvania, dan University of Buffalo dipenuhi oleh ribuan mahasiswa dan kalangan akademikus anti-Perang Vietnam yang menggelar kuliah umum maupun protes terbuka lainnya.

Kenyataan ini tentu saja membuat Presiden Johnson kegerahan. Pada 7 April 1965 Presiden Johnson berbicara di Johns Hopkins University demi meraih simpati publik atas kebijakannya di Vietnam. Tetapi, kegiatan kuliah umum anti-Perang Vietnam justru terus berlanjut. Yang paling spektakuler, sebagaimana ditulis oleh Matthew Newman yang secara khusus membuat studi tentang kuliah umum anti-Perang Vietnam, pada 15 Mei 1965 para profesor dari seluruh penjuru AS menggelar kuliah umum nasional di Washington, DC. Selain kalangan intelektual, acara ini juga dihadiri oleh para anggota Kongres dan staf menteri. Jaringan televisi serta surat kabar ternama meliput peristiwa ini, begitu pula stasiun radio menyiarkannya ke 122 kampus di seantero AS. Sebuah simposium juga digelar di Berkeley pada Oktober 1965 dengan tajuk "Vietnam Day", kegiatan ini menarik perhatian ribuan peserta untuk mempertanyakan basis moral Perang Vietnam.

Di sisi lain, para aktivis anti-perang juga menggerakkan massa untuk turun ke jalan. Salah satu di antara beberapa kelompok yang dianggap paling vokal sekaligus radikal adalah Students for a Democratic Society (SDS). Pada Februari dan Maret 1965 SDS menggelar demonstrasi di Oakland Army Terminal, pangkalan yang menjadi tempat pemberangkatan pasukan AS ke Asia Tenggara. Selanjutnya 17 April 1965 mereka kembali mengorganisasi suatu demonstrasi berskala nasional berpusat di Washington Monument yang menarik antara 20.000 hingga 25.000 orang peserta.

Selain kalangan kampus, jemaat Gereja juga menyuarakan tekanan moral untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam Perang Vietnam. Kelompok buruh mengorganisasi pemogokan, termasuk buruh di perusahan yang memproduksi napalm untuk senjata kimia yang digunakan pasukan AS di Vietnam.

Seluruh tekanan ini sedikitnya berhasil memaksa pemerintah AS untuk sementara membuat jeda pengeboman di Vietnam pada pertengahan Mei 1965. Tetapi, nyatanya pada 1966 agresifitas pasukan AS di Vietnam semakin meningkat. Sebaliknya, para mahasiswa berupaya untuk memperkuat jaringan dan berbagi informasi. Pembentukan Underground Press Syndicate (1966) dan Liberation News Service (1967) antara lain menjadi sarana persemaian gagasan para aktivis anti-perang di berbagai kampus. Tentu saja selain mereka, warga masyarakat pendukung perang dan para pejabat pemerintah juga terus mencari cara untuk memenangkan opini publik. Para 'merpati' pecinta damai berhadap-hadapan dengan 'elang' yang mendukung kebijakan garis keras pro-perang.

Secara sosial, pembelahan horizontal di kalangan masyarakat tampak semakin mengancam pemerintahan Johnson dan AS. Selain disibukkan oleh adanya pertentangan mengenai isu Perang Vietnam, pada 1967 AS juga dilanda kerusuhan sosial akibat diskriminasi atas warga berkulit hitam. Di antara kerusuhan yang paling memprihatinkan adalah yang terjadi di Detroit hingga ada korban yang meninggal dunia. Isu moralitas juga menjadi bahan perseteruan antara kelompok konservatif yang memandang perlu dipertahankannya nilai-nilai moral dan keagamaan dalam keluarga dengan kelompok anti-kemapanan. Inilah masa ketika hippie menjadi gaya hidup yang menarik di kalangan anak muda AS: mereka berpakaian secara 'asal-asalan', mengonsumsi narkoba, hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, serta mendendangkan hujatan terhadap kemapanan dan kemunafikan.

Tidak kunjung diakhirinya keterlibatan AS dalam perang Vietnam membuat aktifitas anti-perang menguat. Pada April 1967 lebih daripada 300.000 orang menggelar demonstrasi anti-Perang Vietnam di New York. Pada Oktober 1967 para aktivis anti-perang berhasil mengorganisasi suatu demonstrasi besar-besaran selama dua hari di Pentagon. Pada masa ini hanya sekitar 35% dari penduduk AS yang mendukung kebijakan pemerintah AS atas Vietnam.

Ketika pemerintahan beralih ke tangan Nixon, warga AS menaruh harapan yang lebih besar terhadap terwujudnya perdamaian. Pada awalnya, harapan tersebut seolah mendekati kenyataan ketika Nixon meneruskan kebijakan Johnson untuk mengadakan pembicaraan damai dengan pihak Komunis Vietnam. Begitu pula dia menjanjikan untuk segera menarik pasukan AS dari Vietnam. Tetapi, sesungguhnya Nixon hanya mencoba untuk membeli waktu karena secara mendasar dia percaya bahwa keterlibatan AS di Vietnam akan menjadi langkah strategis untuk memperluas pengaruh AS di Asia.

Pada 15 Oktober 1969 diperkirakan lebih daripada duajuta orang (sebagian pihak bahkan mengklaim 10 juta orang) turut serta dalam Vietnam Moratorium Protest yang berlangsung secara nasional di segenap penjuru AS. November 1969, aksi turun ke jalan kembali terjadi di Washington dengan melibatkan sekitar 500.000 orang. Sementara, di San Fransisco aksi yang sama diikuti oleh sekitar 150.000 orang.

Meski demikian, berbagai aksi tersebut tidak menyurutkan langkah Nixon untuk terus mengobarkan perang. Dengan alasan memotong jalur pasokan makanan dan senjata bagi pasukan Vietnam Utara, Nixon malah memerintahkan penyerangan ke Kambodia pada akhir April 1970.

Keruan saja serangan ini semakin meningkatkan antipati warga AS. Protes anti-perang terus digelar di berbagai kampus di AS. Salah satu yang menyedot perhatian adalah aksi di Kent State University, Ohio pada 1 Mei 1970. Aksi yang awalnya berjalan damai mulai menunjukkan kebrutalannya ketika para mahasiswa dan polisi terlibat bentrok. Meluasnya kekerasan membuat pihak Kepolisian Kent meminta kepada Gubernur Ohio agar mengirimkan Ohio National Guard untuk membantu pengamanan. Pada 3 Mei 1970 sekitar 1.000 anggota Ohio National Guard memasuki wilayah kampus Kent State University. Aksi anti-perang semakin membesar ketika 4 Mei 1970 lebih daripada 3.000 orang turut serta. Para mahasiswa memaksa untuk tetap menggelar aksi, sementara Ohio National Guard mencoba untuk membendung mereka agar tidak turun ke jalan. Bentrokan tak terelakkan. Para demonstran melempari pasukan keamanan dengan batu, mereka membalasnya dengan gas air mata dan tembakan. Disebutkan oleh Jerry M. Lewis dan Thomas R. Hensley dalam the Ohio Council for the Social Studies Review bahwa akibat penembakan tersebut empat mahasiswa tewas dan sembilan lainnya terluka.

Peristiwa Kent State segera saja membangkitkan solidaritas di kalangan mahasiswa. Antara 4 hingga 8 Mei 1970 setidaknya 100 demonstrasi digelar setiap hari di berbagai penjuru AS. Mereka juga menggelar aksi mogok nasional yang memaksa lebih daripada 500 perguruan tinggi di AS menutup seluruh kegiatannya. Para pekerja menujukkan antusiasme yang sama dengan bergabung dalam berbagai aksi turun ke jalan. Sebuah aksi di Washington pada minggu tersebut sedikitnya melibatkan 100.000 orang. Sementara pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Kongres, Senat, maupun Gedung Putih mencoba untuk melakukan lobi intensif demi mengubah kebijakan AS di Vietnam.

Gelombang unjuk rasa anti-perang terus berlangsung sepanjang tahun. Pada April 1971 massa kembali menggelar unjuk rasa di Washington dengan diikuti oleh sekitar 500.000 orang, termasuk di dalamnya adalah mereka yang tergabung dalam Vietnam Veterans Against War.

Tidak tahan dengan tekanan massa dan mahalnya akibat yang harus ditanggung sebagai konsekuensi keterlibatan AS di Vietnam, Presiden Nixon akhirnya mengambil langkah-langkah untuk menarik sebagian tentara AS dari Vietnam, mengakhiri mobilisasi pasukan ke Vietnam melalui wajib militer, serta tidak lagi menggunakan cara-cara ilegal dengan memanfaatkan lembaga pemerintahan dan intelijen (termasuk FBI dan CIA) untuk mengganggu kegiatan para aktivis anti-Perang Vietnam. Sampai di sini, persoalan Perang Vietnam belum selesai. Tetapi, pada Agustus 1974 Nixon mesti meninggalkan Gedung Putih setelah skandal Watergate memaksa dia untuk mengundurkan diri.

Buku dan Pasar

2005-10-03T15:17:00.000-07:00

Hal yang paling dasar dalam setiap tindakan adalah haluan. Haluan ini menjadi pedoman yang akan mengarahkan tindakan kita. Demikianlah dalam produksi dan distribusi buku, kita juga membutuhkan haluan. Dalam tataran praktis, yang saya maksudkan sebagai haluan dalam hal ini adalah kebijakan dasar yang menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan lanjutan yang lebih berisifat praktis dan memiliki kecenderungan tinggi untuk lentur mengikuti dinamika.

Salah satu hal yang menjadi landasan dalam bisnis perbukuan adalah pilihan tema buku. Pilihan tema buku yang hendak dikerjakan akan sangat menentukan strategi lanjut apa yang akan diambil oleh penerbit. Hal ini terutama menyangkut kebijakan editing dan marketing. Misalnya, saat ini di kalangan remaja sedang digemari buku-buku cerita ringan (chicklit). Apa yang akan kita lakukan terhadap kenyataan ini?

Pilihan pertama adalah ikuti kecenderungan pasar. Pilihan ini terkesan lebih mudah. Sebab, kita hanya mengikuti kecenderungn (trend) yang barangkali telah dirintis oleh penerbit lain atau kecenderungan yang telah berlaku di negara lain. Tetapi, pilihan mudah bukan berarti tanpa risiko. Menjadi pengikut (follower) tidak selalu gampang. Bisa jadi pasar beranggapan bahwa pengikut tentu tidak lebih baik daripada pionir. Maka, produk yang dihasilkan oleh pengikut mungkin hanya akan menjadi pilihan alternatif bagi konsumen.

Pilihan kedua adalah mengarahkan kecenderungan pasar. Di dalam pasar selalu ada otoritarianisme. Kalau kita membeli baju di mall, sesungguhnya selera/pilihan kita telah lebih dulu didikte oleh perancang. Jumlah pilihan baju yang tersedia di mall itu terbatas, maka kita hanya dapat memilih apa yang ada di situ. Jadi kita didikte secara sepihak oleh produsen. Itulah otoritarianisme pasar. Penerbit pun dapat melakukan hal yang sama: mendikte kemauan pasar. Pilihan ini membuka peluang bagi penerbit untuk dapat menjadi pionir. Penerbit dapat mengarahkan kecenderungan pasar untuk gemar terhadap buku-buku mengenai industrialisasi, misalnya.

Pilihan mana pun yang diambil selalu memiliki dua wajah: peluang sekaligus ancaman. Tidak ada pilihan yang tidak mengandung risiko. Jika dirunut lebih lanjut, pilihan tersebut akan menentukan jenis buku apa yang layak memperoleh prioritas. Dalam satu periode mungkin kita akan menerbitkan banyak buku dengan genre yang berbeda. Ada buku filsafat, buku ekonomi, buku politik, atau buku teknik. Masing-masing genre buku tersebut memiliki karakter yang unik. Pembeli buku teknik, misalnya, memiliki kebiasaan yang berbeda dibandingkan pembeli buku filsafat. Sementara gaya bahasa yang banyak digunakan dalam buku-buku politik tidak sama dengan gaya bahasa buku-buku politik.

Di antara belantara buku yang begitu ramai, perhatian pembeli atau pembaca buku barangkali hanya akan terfokus pada beberapa genre buku secara terbatas. Di sinilah pentingnya fokus yang menjadi intisari kebijakan prioritas tadi. Kebijakan prioritas ini dapat kita bagi menjadi kebijakan yang berjangka pendek dan kebijakan yang berjangka menengah. Kebijakan jangka panjang sengaja diabaikan mengingat kecenderungan pasar modern yang tidak stabil dan dinamis. Trend buku chicklit, misalnya, memberi keuntungan luar biasa kepada beberapa penerbit. Tetapi, kecenderungan ini diperkirakan oleh banyak kalangan tidak akan bertahan lama. Kecenderungan semacam ini dapat diantisipasi oleh kebijakan yang berjangkauan pendek. Sementara, pada masa krisis yang relatif berkepanjangan seperti sekarang, dalam jangka beberapa tahun orang memiliki kecenderungan untuk memilih buku-buku yang bersifat tuntunan, self help, psikologi praktis, atau bahkan cara cepat menjadi kaya. Kebijakan jangka menengah dapat melingkupi kecenderungan ini. Demikianlah persoalan kebijakan prioritas dan fokus pilihan penerbitan dapat dijelaskan.

Zed

2005-09-30T00:09:00.000-07:00

Zed untuk Zhazha. Perempuan dengan hidung datar dan rambut tergerai yang disinari sedikit kilau. Kulitnya mulus pualam dan putih bengkoang. Tetapi, dia tidak sedang bersiap untuk ikut kontes kecantikan. Dua iris bulat coklat kehitaman adalah bagian dari inderanya yang paling tajam. Mata memang memungkinkan manusia mencermati sesuatu secara lebih objektif. Bersukurlah Zed dapat menikmati karunia itu.

Zed. Panggilan itu diambil dari abjad pertama namanya. Dan demi Tuhan –sekiranya Ia yang memiliki kuasa untuk menghidupmatikan manusia– sungguh Zed amat mengenal huruf itu. Saat-saat awal belajar memahami alfabet, Z adalah alfabet pertama yang diingat dan diucapkannya secara fasih. Anak-anak lain mungkin lebih mengenal A sebagai abjad pertama dalam hidupnya. Atau sedikitnya rangkaian vokal E, I, O, dan U lebih mudah diindera ketimbang jajaran konsonan yang memenuhi ruang alfabetikal.

Zed sangat mencintai Ibu sebagaimana cintanya kepada Bapak, yang usai kematian Ibu tidak kunjung menikah lagi. Bapak membuka pintu, jendela, dan hampir setiap sisi kehidupan sehingga Zed dapat melongok lalu belajar banyak. Dari Bapak, Zed mengerti bagaimana dia harus berhubungan dengan kenyataan. Zed pun memahami bagaimana berdialog dengan hidup dan memaknainya kembali berulang-ulang.

Zed bercerita bahwa kelak dia ingin hidup berdampingan dengan seorang lelaki. Barangkali akan ada lebih dari satu lelaki mampir dalam hidup. Namun, tetap saja hanya ada satu lelaki dalam satu waktu. Begitu Zed berprinsip. Jack Sparrow, Larry Page, dan Sergey Brin adalah tipologi yang dikehendakinya menyatu pada diri seseorang. Yang pertama adalah tokoh bajak laut tengil nan cerdik yang diperankan Johny Depp dalam “Pirates of Carribean”. Sedangkan nama kedua dan ketiga adalah duo jagoan yang melahirkan “Google”, mesin pencari kesohor di dunia maya.

Zed akan genap berusia delapan belas tahun, dua minggu lagi. Itulah usia yang diyakininya merupakan saat yang tepat untuk mulai menjejakkan rasa pada ranah romansa. Zed mengingat hampir tepat setahun yang lalu, kala usai perayaan ulang tahunnya, Ron bersuar menyatakan kehendaknya untuk mengasihi Zed. Tiga bulan berselang Ben datang berdendang suluk sayang. Tetapi, segalanya belum terang benar bagi Zed. Dia harus menimbang rasa, mendedahnya sebelum bersiap menyambut uluran itu. Masa yang sebentar lagi akan dicapainya, kala dia berketetapan untuk mengambil kesempatan.

Lin, teman sekelas Zed, selalu berujar bahwa setiap lelaki adalah tukang bual. Jadi, lebih baik membohongi mereka lebih dulu ketimbang digombali untuk kemudian dicampakkan. Maka hingga minggu lalu telah setengah lusin kali dia berganti pacar. Noe – cewek yang suka bergosip itu – berpetuah kepada Zed bahwa ketidaksetiaan membuat setiap lelaki tidak pernah lengkap, apalagi sempurna. Jangan pernah merasa memiliki atau dimiliki oleh lelaki, jangan pernah! Dari ayah, yang meninggalkan ibu bersama Noe dalam kandungan tujuh belas tahun silam, Noe telah paham akan hal itu. Noe menikmati setiap hubungan cintanya, tetapi dia telah menggariskan masa depannya: tidak akan pernah menikah.

Zed tidak hendak mengiyakan atau menidakkan mereka. Ini bukan pertanda ketidaktegasan. Hanya belajar untuk memahami bahwa segala persoalan tidak mesti dipandang dalam kontras hitam-putih. Barangkali ada pendar abu-abu yang justru dapat dibijaki. Sekali lagi Zed menimbang. Tetapi, pendirianya tidak goyah. Zed bergeming, tetap percaya bahwa lelaki adalah pasangan kodrati bagi perempuan. Pastilah Tuhan telah menetapkan seorang lelaki pilihan yang bakal menjadi belahan jiwanya. Bahkan seandainya pun setiap lelaki di dunia ini berengsek, Zed mesti dipilih oleh atau memilih satu di antara mereka.

Zed mengingat kisah-kisah cinta yang menyentuh dalam wiracarita. Yudhistira mempertaruhkan Drupadi dalam perjudiannya dengan Duryudana. Tetapi, tidakkah dia berbuat demikian karena muslihat Sengkuni yang licik itu? Bagaimana dengan ketulusan Rama yang bergerilya dengan rela demi mendapatkan kembali Sinta berikut cinta sucinya dari cengkeraman Rahwana? Bukankah kesetiaan selalu berpadu dengan kebenaran dan keduanya selalu memenangkan pertarungan dalam perjalanan peradaban? Dan di antara itu semua, tidakkah lelaki berbagi peran protagonis dengan perempuan?

Supi, seorang nenek yang tinggal di rumah Zed dan menjadi pengasuhnya sejak dia lahir, dulu selalu menjadikan epos pewayangan sebagai pengantar tidur bagi Zed kecil. Zed kecil terbuai oleh gaya penceritaan nenek Supi hingga akhirnya dia tersuruk di balik bantal, lalu lelap berselimut mimpi. Kala menuju kedewasaan, kerumitan alur dan ketaksaan yang sering menjadi warna dalam cerita-cerita itu justru mengusik imajinasi Zed. Malam-malam kini sering dilaluinya untuk mencermati kajian-kajian sastra atau bahkan menulis suatu cerita.

Supi percaya bahwa gambaran dunia pewayangan tentang tokoh-tokoh perempuan menitis pada diri Zed. Keperkasaan Srikandi, kesetiaan dan kesucian Sinta, atau kebijakan dan keteguhan Kunti. Tidak semua orang bersepakat dengan sang nenek. Pula, tidak setiap orang merujuk epos pewayangan sebagai acuan bagi realitas hidup yang begitu nyata. Meski pada beberapa bagian, hidup kadang tampak lebih ilusif dibandingkan ranah khayali. Yang pasti pengalaman hidup dan petuah bijak Nenek Supi memberi warna dan melengkapi ruang-ruang dalam lanskap batin Zed.

Tidak sepanjang hari Zed dipusingkan oleh pergulatan hubungan lelaki-perempuan. Keriaan selalu muncul berseling dalam detik dan harinya. Tawanya berderai oleh canda teman-teman sekolahnya yang renyah menceriakan. Ada sekulum senyum, ada gelak yang terpingkal, dan akhirnya bergulung-gulung riak tawa memenuhi sudut ruang kelas. Gerangan lelucon yang sambung menyambung di tengah istirahat sekolah telah membuat mereka semua melepas penat usai belajar.

Tiba-tiba keriangan itu diputus secara paksa oleh berita mengejutkan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah. Disebutkan bahwa pihak sekolah terpaksa memulangkan para siswa lebih awal karena kegentingan yang meliputi seluruh penjuru kota. Dalam beberapa hari terakhir aksi unjuk rasa telah digelar berkali-kali oleh para mahasiswa. Mereka mengutuk salah urus pemerintahan oleh penguasa yang korup lagi lalim. Gejolak ekonomi yang melanda negeri dalam kurun dua bulan terakhir ini memang semakin mencekik rakyat. Tidak mengherankan jika berbagai elemen rakyat berbareng bergerak untuk menggusur kekuasaan sang tiran.

Aksi, yang dalam beberapa hari berlangsung damai, hari ini berjalan berbeda dari sebelumnya. Ratusan massa yang turut dalam suatu unjuk rasa di tengah kota tiba-tiba berubah arah. Bukannya menuju istana presiden, tempat para demonstran biasa menggelar aksi, mereka justru menjarah dan merusak perkantoran serta pertokoan. Menimbang keadaan yang memanas, Kepala Sekolah yang khawatir akan meluasnya aksi perusakan segera saja mengambil langkah memulangkan para siswa.

Dari seorang teman, yang tadi sempat menghubungi keluarganya, Zed tahu bahwa jalan utama menuju rumahnya macet total. Blokade aparat keamanan dan kerumunan massa telah mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Jadi, pulang ke rumah sepertinya bukan alternatif yang menjanjikan. Cengkeraman kepanikan tidak membuat Zed kehilangan nalar. Dengan telepon yang ada di genggamannya Zed mencoba mengontak Bapak, namun sambungan itu menemui kegagalan. Lalu terpikir oleh Zed untuk menghubungi kakaknya yang pagi tadi bersama teman-temannya berencana untuk berunjuk rasa menuju istana presiden. Kakaknya mengabarkan bahwa dia dan teman-temannya kini tengah beradu kesabaran dengan aparat keamanan yang kukuh menjaga istana presiden. Pembicaraan tiba-tiba terputus. Kini, Zed pun tidak memiliki suatu kepastian.

Sementara Lin telah memutuskan untuk berkumpul dengan keluarganya di toko elektronik milik kakeknya. Melihat Zed yang kebingungan, Lin segera menarik tangan Zed untuk masuk ke mobilnya tanpa meminta persetujuan. Kebetulan toko kakek Lin berada satu kompleks dengan toko milik bapak Zed. Dalam beberapa kesempatan, ada kalanya Lin mengajak Zed jalan bareng ke kompleks pertokoan itu usai sekolah. Kini, dalam gemeretak risau dan kepanikan, mereka berdua menuju kompleks pertokoan itu, tapi tidak untuk jalan-jalan. Lin segera tancap gas dan mereka pun menghambur ke arah tujuan.

Zed akhirnya bertemu Bapak yang tengah panik mencermati keadaan. Telah sejak tadi Bapak mencoba menghubungi kedua anaknya melalui telepon seluler. Tetapi, semuanya terasa sia-sia belaka. Kanal komunikasi telah penuh berimpit, sebab hampir semua warga kota yang dicekam kepanikan berusaha menelepon kerabat terdekat mereka untuk memastikan bahwa segalanya baik-baik saja. Di antara impitan kegundahan, Bapak gemirang mendapati Zed. Keduanya lalu berangkulan. Pintu toko telah setengah tertutup. Sekadar berjaga menghadapi kemungkinan ulah para perusuh. Lin melambaikan tangan dari dalam mobil. Sekejap saja dia sudah melaju. Semoga saja tidak terjadi hal yang buruk terhadap dia dan keluarganya.

Kelegaan yang baru saja dicecap oleh Bapak dan Zed dalam sekejap berganti menjadi kecemasan. Segerombolan orang meruah ke pelataran kompleks pertokoan. Mereka merusak, mengambil paksa berbagai barang dari deretan toko di kompleks itu. Makian dan serapah mereka sorongkan kepada siapa saja yang menghalangi mereka menumpahkan hasrat destruktif.

Bapak dan Zed tergagap oleh kehadiran lima orang lelaki yang berbarengan menghambur ke arah mereka. Terlambat. Kelima orang bersenjata pentungan itu menyeruak melalui pintu yang setengah terbuka. Mereka mengobrak abrik seisi toko sambil mengacungkan ancaman kepada Bapak. Zed yang jeri mencoba berlindung di balik brankas. Perhatian lima sekawan itu pecah antara brankas berisi uang dan Zed yang berpeluh namun tetap elok. Zed terpojok dalam ketakutan hingga dia terjelepok.

Bapak mencoba melindungi Zed, miliknya yang paling berharga. Tetapi, daya yang dimiliki oleh kelima lelaki itu sungguh bukan bandingan yang sepadan bagi badan ringkih Bapak yang beranjak sepuh. Lelaki pertama segera merenggut Zed. Membual, memaki, lalu menindihnya. Lelaki kedua mengulum kemudian menguasainya. Lelaki ketiga mengusik sembari menikmatinya. Lelaki keempat mengaduh kala mencemarinya. Dan lelaki kelima tampak terdiam dengan napas tersengal usai mencampakkannya.

Kini senyap. Gulita. Ruang kelas yang riuh oleh riang itu telah berubah menjadi kolong yang sempit menyesakkan. Zed ingat Lin, Noe, dan pandangan mereka akan lelaki. Lin telah mencerap bualan lelaki, Noe pernah mencecap ketidaksetiaan lelaki dan segala akibat yang sepanjang umur telah dirasainya. Sedangkan yang mesti ditanggungkan oleh Zed kini bukan sekadar bunga-bunga ujaran yang dirangkum dalam bualan menjijikkan. Beban yang menghujam ini juga tidak semata dapat diperlambangkan sebagai ketidaksetiaan. Adakah apa yang baru saja dialaminya merupakan pertanda bagi peradaban manusia yang agung?

Kemajuan peradaban manusia ditandai antara lain oleh relasi kelamin. Manusia beradab menutup kelaminnya dengan pakaian. Mendayagunakannya sesuai kodrat sebagai sarana reproduksi. Tetapi, pada masa modern kelamin juga dapat menjadi instrumen teror. Di banyak tempat ketika tatanan sosial poranda, potensi kelamin menjadi instrumen teror mengejawantah secara vulgar sekaligus mengiris-iris kemanusiaan. Ketakukan yang diakibatkan olehnya dapat lebih mencekat dibandingkan senjata lainnya. Begitu Zed mengingat salah satu bagian utama dalam kajian antropologi yang disusun kakaknya sebagai tugas akhir kuliah. Kini, Zed dapat mengangguk setuju sekaligus paham akan kesimpulan yang dibuat kakaknya itu.

Zed mencoba mengumpulkan kesadaran. Tetapi, sempit yang dirasakannya makin mengimpit. Di ujung kolong nan menyesakkan itu tampak cahaya putih. Kesegaran kini terhirup oleh Zed. Tujuh malaikat bersisian dengan bidadari menyambut dengan tangan terbuka. Lalu mereka bersama terbang bersayapkan simpul-simpul keriangan menuju kekekalan.

Harga BBM dan Independensi Relatif Negara

2005-09-29T16:10:00.000-07:00

“Silakan saja berdemo. Tidak ada masalah. Tetapi, ekonomi negara juga harus tetap berjalan, apa pun yang terjadi. Jadi, harga BBM tetap akan dinaikkan.” Kalimat tersebut diucapkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla di Cape Town, Afrika Selatan menanggapi respons rakyat terhadap gagasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Ucapan Wapres tersebut menunjukkan suatu sikap tak acuh, abai. Ia juga menggambarkan keberjarakan antara pemerintah dan rakyat. Sikap tersebut bisa jadi dipicu oleh beberapa sebab.

Pertama, keberjarakan relatif pemerintah terhadap rakyat merupakan bahaya laten yang dapat muncul atau dilahirkan oleh sistem presidensial. Dalam sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pemerintah memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah juga memiliki masa jabatan yang tetap, yaitu selama lima tahun. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden atas usul DPR. Kalau pun presiden dan/atau wakil presiden hendak dimakzulkan, konstitusi sendiri mempersyaratkan adanya “pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden” (pasal 7A UUD 1945). Jelas, salah urus ekonomi, misalnya, tidak termasuk dalam daftar syarat pemakzulan di atas. Jadi, presiden dan/atau wakil presiden memiliki independensi relatif untuk menentukan apa yang terbaik bagi negeri ini (menurut pandangan mereka) tanpa harus khawatir kehilangan jabatan mereka. Keduanya hanya harus berhitung ulang kalau ingin mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan berikutnya. Dengan menimbang aspek relatif amannya jabatan presiden dan/atau wakil presiden, tidak mengherankan jika kebijakan menaikkan harga BBM dapat diambil tanpa harus berkompromi dengan suara rakyat.

Kedua, dalam sejarah negeri ini rakyat tidak pernah memiliki tingkat kohesifitas yang memadai untuk meruntuhkan sebuah rezim. Jika kita mencermati mundurnya Soeharto pada 1998 akan tampak bahwa sesungguhnya proses tersebut bersifat elitis. Selain itu terlihat bahwa mundurnya Soeharto bukan berarti tercerabutnya tatanan Orde Baru untuk kemudian diikuti bersemainya gagasan demokrasi. Terbukti bahwa rakyat yang selama sekitar tiga puluh dua tahun ditindas justru saling memperebutkan kuasa sembari melupakan agenda besar mengganti tatanan lama dengan tatanan baru yang demokratis. Terkait dengan kebijakan menaikkan harga BBM, pada saat yang sama pemerintah memberikan subsidi sebagai kompensasi kebijakan itu dengan membagi-bagi uang Rp 100.000 kepada sekitar 15,5 juta orang miskin selama tiga bulan. Pemerintah merencanakan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut pada masa sesudahnya. Dua kebijakan ini jelas bertolak belakang. Kenaikan harga BBM akan memukul daya ekonomi setiap penduduk Indonesia, tetapi hanya ada 15,5 juta orang yang diberi kompensasi. Berdasarkan data yang dilansir oleh Presiden melalui pidatonya pada Oktober 2004 ada 35,2 juta orang miskin di Indonesia. Merujuk pada data tersebut berarti sedikitnya ada 19,7 juta orang miskin yang tidak tercover oleh dana kompensasi BBM. Kita belum memperhitungkan orang yang mungkin jatuh miskin karena daya ekonominya terpukul oleh kebijakan kenaikan BBM. Kondisi ini menciptakan dilema bagi rakyat. Sebagian rakyat diuntungkan oleh kebijakan kenaikan BBM, sementara sebagian lainnya justru dirugikan. Dapat dipastikan bahwa tidak terdapat suara yang tunggal sebagai respons rakyat atas kebijakan kenaikan harga BBM. Jika rakyat berselisih di antara sesamanya, maka tidak terdapat cukup energi bagi rakyat untuk dapat mengumpulkan kekuatan dalam ikatan yang kohesif untuk menentang kebijakan pemerintah. Karena itu, lagi-lagi, posisi pemerintah menjadi relatif independen.

Ketiga, langkah menaikkan harga BBM didukung oleh lembaga-lembaga dan/atau negara-negara donor internasional. Secara substantif negara Indonesia sebenarnya sudah termasuk dalam kategori negara gagal akibat besarnya utang yang mesti ditanggung oleh seluruh rakyat negeri miskin ini dibandingkan produk domestik bruto. Hanya karena utang yang terus diguyurkan oleh lembaga/negara donorlah Indonesia dapat bertahan hidup hingga saat ini. Akibatnya, ketergantungan relatif pemerintah Indonesia terhadap lembaga/negara donor tersebut menjadi sangat besar. Tidak mengherankan jika rekomendasi atau saran lembaga/negara donor lebih didengar oleh pemerintah ketimbang suara rakyat. Telah sejak akhir masa kekuasaan Soeharto lembaga/negara donor meresepkan pencabutan subsidi BBM sebagai salah satu solusi persoalan krisis ekonomi. Maka demi memperoleh kredit poin yang bagus dari lembaga/negara donor itu pemerintah bersedia menuruti kemauan mereka dengan mempertaruhkan nasib ratusan juta rakyat yang terancam dimiskinkan oleh kebijakan kenaikan BBM. Bagaimana pun pandangan dan dukungan lembaga/negara donor memiliki tingkat pengaruh yang signifikan bagi keberlangsungan/ketidakberlangsungan kekuasaan pemerintah di negara-negara miskin seperti Indonesia dan banyak negara lain di Amerika Selatan atau Afrika.

Oposisi sebagai suatu Keniscayaan Politik

2005-09-24T02:34:00.000-07:00

Saat merayakan ulang tahunnya yang ke-58, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan sikap politik partainya untuk menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagaimana diakui sendiri oleh Megawati, penegasan ini sebenarnya wajar saja. Indonesia kini tidak lagi berada di bawah rezim otoriter, sementara beroposisi merupakan suatu kelaziman di banyak negara demokrasi. Bagi saya, yang menjadi persoalan adalah bahwa hingga hampir enam tahun sejak mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan, kita tidak kunjung mendapati suatu kekuatan politik yang mampu memainkan peran sebagai oposan secara nyata dan efektif sehingga dapat menjadi salah satu pilar pembangunan demokrasi Indonesia.

Merujuk pada Robert A. Dahl (1985), kriteria demokrasi ideal meliputi: 1) persamaan hak pilih warga negara, 2) partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan, 3) pembeberan kebenaran, 4) kontrol terakhir terhadap agenda, dan 5) pencakupan proses politik meliputi masyarakat yang memiliki hak. Di antara kelima kriteria di atas, kriteria kedua, ketiga, dan keempat merupakan hal yang mustahil diwujudkan jika tidak terdapat kekuatan politik di luar pemerintahan yang mengambil peran dalam proses tersebut. Maka, dari Dahl kita memahami bahwa implementasi demokrasi sebenarnya berada dalam suatu pertanyaan besar kala oposisi absen dari panggung politik.

Perjalanan politik Indonesia pascaotoriterisme Orde Baru (Orba) mempertontonkan kepada kita betapa para aktor politik Indonesia belum siap untuk memainkan peran di luar pemerintahan. Pihak yang kalah dalam kontestasi pemilu biasanya bersikap kritis, atau jika perlu berlawanan secara frontal dengan pemerintah dalam segala hal. Sikap ini penting untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa kekuatan politik yang ada di luar pemerintahan memiliki potensi yang cukup besar untuk mengganggu efektifitas kebijakan pemerintah (dengan cara apa pun), atau bahkan siap untuk menggulingkannya. Kenyataan ini memberi pilihan yang terbatas bagi pihak pemerintah: mengakomodasi mereka dalam kekuasaan atau bersiap menghadapi setiap penentangan yang mungkin berujung pada akhir paling pahit, terjungkal dari kekuasaan.

Saya menduga sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan lemahnya kehendak untuk mengambil posisi oposan dalam jagat politik Indonesia. Pertama, oposisi mendapat sematan yang negatif akibat stigma pemerintahan Orde Baru (Orba). Dalam suatu tatanan monolitik, pemerintah otoriter selalu berusaha untuk meminimasi kekuatan politik alternatif. Dalam konteks Orba, keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) maupun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) bukanlah suatu alternatif terhadap Golongan Karya (Golkar), melainkan justru menjadi pelengkap bangunan politik Orba. Baik PPP maupun PDI dibentuk oleh rezim Orba demi bekerjanya mekanisme demokrasi semu. Keduanya diberi hak hidup, tetapi tidak diperbolehkan untuk mengambil sikap kontra terhadap pemerintah. Dengan begitu, posisi politik pemerintahan Soeharto dan Golkar dalam bangunan politik Orba sebenarnya akan menjadi rapuh jika tidak ada dua partai lainnya yang menjadi penopang tegaknya rezim. Dalam situasi demikian, rezim Orba mencitrakan oposisi sebagai suatu budaya politik yang bertentangan dengan Demokrasi Pancasila. Sungguh, terdapat kontradiksi yang luar biasa dalam kalimat ‘budaya oposisi tidak sesuai dengan Demokrasi Pancasila’. Oposisi adalah suatu keniscayaan dalam demokrasi, maka bagaimana mungkin budaya oposisi tidak dikenal dalam suatu rezim yang mengaku mengusung demokrasi? Hal yang menyedihkan adalah bahwa stigma tersebut berhasil diinternalisasikan oleh rezim Orba ke benak segenap insan politik negeri ini. Imbasnya, hingga kini, di antara rapuhnya bangunan demokrasi kita, oposisi masih dianggap sebagai sesuatu yang asing dan bahkan cenderung negatif oleh sebagian pihak. Tentu saja, label oposan kemudian banyak diemohi demi menghindari citra negatif yang dapat menempel pada diri politikus.

Kedua, tidak terdapat pemilahan ideologis atau kebijakan dasar partai yang secara jelas membedakan satu partai dengan yang lainnya. Pascapemilu presiden, beberapa partai yang mengusung calon presiden selain SBY-JK menyatakan bahwa mereka siap berada di luar kabinet dan akan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Namun, ketika presiden dan wakil presiden terpilih menawarkan posisi di kabinet, dengan serta merta mereka menyatakan persetujuan. Di tengah ambisi besar setiap partai atau tokoh politik untuk duduk di kursi pemerintahan, samarnya perbedaan ideologi dan kebijakan dasar partai tersebut memberi keleluasaan kepada mereka untuk mengembangkan oportunisme bergandengan tangan dengan pihak mana pun. Di lain pihak, muncul pula dugaan bahwa kritisisme pihak tertentu terhadap pemerintah sebenarnya lebih didorong oleh keinginan agar pemerintah mengakomodasi pihak tersebut ke dalam jaring kekuasaan. Kenyataan yang demikian semakin mempersulit munculnya suatu kekuatan oposan yang mampu menjadi penyeimbang sekaligus kekuatan politik alternatif. Yaitu suatu kekuatan politik yang mengingatkan ketika pemerintah melakukan kesalahan, sementara ketika pemerintah berbuat bajik mereka berteriak untuk meminta agar kebajikan itu terus berlanjut.

Ketiga, belum melembaganya konflik sebagai salah satu media untuk memperdebatkan berbagai alternatif. Oposisi adalah suatu alternatif; ia memberikan pilihan kepada kita akan aktor dan kebijakan di luar kekuasaan pemerintahan. Ketika pemerintah menggagas suatu kebijakan, maka kekuatan politik di luar pemerintahan akan menyuarakan kritisisme. Kritisisme tersebut akan menghasilkan konflik antaraktor politik, antara berbagai alternatif kebijakan dan beragam kepentingan. Politik memberi kita media untuk berkonflik secara beradab, tetapi ironisnya sebagian dari kita justru menepikan konflik karena dianggap mengganggu harmoni. Pada posisi yang berbeda, kelompok masyarakat tertentu malah memaknai konflik secara ektrem sebagai pertarungan hidup-mati antara dua atau lebih kepentingan yang berbeda. Kenyataan ini sepatutnya mengajarkan kepada kita bahwa berkonflik dan mengelolanya sebagai salah satu mata rantai demokrasi akan membuat kita jauh lebih bijak dalam menyikapi perbedaan.

Menilik persoalan di atas, nyata bahwa kehadiran oposisi merupakan suatu keniscayaan yang mendesak. Selain keberadaan pemerintahan yang absah dan secara efektif mampu menjalankan fungsinya, kehadiran oposisi akan memperkuat pilar demokrasi Indonesia. Sebab, demokrasi mempersyaratkan adanya mekanisme checks and balances; suatu mekanisme yang hanya akan dapat berjalan baik jika ada kekuatan politik di luar pemerintah.

Terobosan politik untuk secara tegas menyatakan diri beroposisi terhadap pemerintah sebenarnya dapat memberi kontribusi bagi terbangunnya budaya oposisi di Indonesia. Namun, pada saat yang sama hal ini juga mesti diikuti oleh konsistensi sikap untuk melawan kekeliruan dan menuntut berlanjutnya kebajikan; bukan mengedepankan oportunisme dan keberpihakan terhadap kekuasaan semata.

Pada dasarnya aktor-aktor politik kita mesti memiliki kesadaran bahwa sebagaimana mereka yang memerintah, pihak yang berada di luar pemerintahan sebenarnya memiliki peran yang sama besarnya untuk menentukan berjalannya mekanisme demokrasi. Dengan memainkan peran sebagai oposan, mereka memiliki kontribusi yang besar bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sekaligus menyumbang terbangunnya sistem politik dan perilaku politik yang demokratis.

Patut digarisbawahi bahwa sebagai kekuatan penyeimbang, tidak berarti bahwa oposisi dapat mengambil sikap berlawanan secara frontal dengan kebijakan pemerintah secara membabi buta. Kontrol terhadap kebijakan mesti dilakukan tetap dalam koridor demokrasi. Larry Diamond (1999) menyebut bahwa performa politik segenap lembaga dan aktor-aktor demokrasi dalam mengusung kebebasan, konstitusionalisme, transparansi, dan penegakan hukum sangat menentukan keberhasilan proses konsolidasi demokrasi. Maka, dapat pula dipastikan bahwa oposisi akan menjadi energi penghancur bangunan politik jika hal itu dilakukan dengan menabrak tatanan demokrasi.

Pada akhirnya, kita bersama memahami bahwa tugas membangun demokrasi tidak sama dengan membangun kekuasaan. Membangun kekuasaan mempersyaratkan adanya ambisi yang besar, bahkan kekuasaan yang otoriter tidak membutuhkan dukungan rakyat sebagai sumber legitimasi; satu hal mendasar yang membedakannya dengan kewenangan. Dalam hal ini, kesadaran para pelaku politiklah yang kemudian kita butuhkan. Kesadaran untuk mengaplikasikan kerangka demokrasi dalam setiap tindakan politik yang dilakukan, termasuk ketika memainkan peran sebagai oposan.

Integrasi dan Disintegrasi dalam Partai

2005-09-20T15:27:00.000-07:00

“Setiap partai adalah kriminal... Karenanya setiap faksi adalah kriminal... Semua upaya faksi diarahkan untuk mengabaikan kedaulatan rakyat.” (Saint-Just)

Perhelatan partai-partai politik besar dalam menggelar kongres, muktamar, atau musyawarah nasional (selanjutnya disebut musyawarah partai) akhirnya dipungkasi oleh Musyawarah Majelis Syuro I Partai Keadilan Sejahtera minggu lalu. Sebelumnya, hampir semua partai besar telah memanfaatkan awal tahun ini sebagai kesempatan untuk menggelar musyawarah partai. Dari perhelatan musyawarah partai-partai tersebut ada dua kecenderungan yang lahir: partai menjadi semakin terkonsolidasi atau elite partai terlibat konflik yang berujung pada perseteruan dan munculnya kepengurusan ganda. Pencermatan terhadap kenyataan ini menunjukkan bahwa kecenderungan integrasi ataupun perpecahan memiliki kaitan dengan posisi relatif partai terhadap kekuasaan eksekutif. Pascamusyawarah beberapa partai yang memiliki portofolio kekuasaan dalam Kabinet Yudhoyono cenderung terkonsolidasi, meski bukan berarti tidak ada konflik sama sekali di dalam tubuh partai bersangkutan. Sementara partai yang berada di luar kekuasaan cenderung berseteru.

Pengelompokan partai-partai yang berada dalam lingkar kekuasaan dan yang di luarnya tidak didasarkan pada kontribusi mereka untuk ‘menyumbangkan’ tokoh tertentu untuk duduk di Kabinet Yudhoyono, melainkan pada kondisi mutakhir posisi relatif partai terhadap kekuasaan eksekutif. Musyawarah Nasional Partai Golkar dan isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat disebut sebagai pangkal tolak pengelompokan ini. Partai Golkar yang sebelumnya tergabung dalam barisan ‘oposisi’ Koalisi Kebangsaan, justru menjadi ‘partai pemerintah’ setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla terpilih menjadi ketua umum dalam munas tersebut. Sebaliknya, beberapa partai seperti Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sebelumnya menjadi penyangga kekuasaan Yudhoyono melalui beberapa anggotanya yang menjadi menteri justru berbalik sikap setelah mereka menolak kebijakan kenaikan BBM yang diajukan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Bulan Bintang dapat disebut sebagai partai pendukung pemerintah. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bintang Reformasi dikelompokkan sebagai partai di luar pemerintah.

Mengenai hal ini, Media Indonesia telah membuat suatu sorotan yang menarik (baca "Problematika Pilkada, Suksesi, dan Pemilu 2009", MI 26/05/2005). Salah satu simpul yang patut untuk dicermati dari tulisan tersebut adalah konklusi bahwa partai pemerintah/pendukung pemerintah cenderung integratif dan lepas dari konflik yang berpangkal suksesi, sementara partai-partai yang berada di luar kekuasaan cenderung bercorak konflik dan susah melakukan konsolidasi politik.

Hal pertama yang dapat saya pahami dari dua kecenderungan di atas adalah bahwa ia lahir sebagai akibat orientasi berlebihan elite partai terhadap kekuasaan. Jika disederhanakan, sumber menggejalanya perpecahan di antara partai-partai adalah kekuasaan. Partai pemerintah/pendukung pemerintah relatif integratif karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan yang dapat didistribusikan secara lebih luas kepada segenap elite partai. Sumber daya kekuasaan tersebut diyakini dapat memberi manfaat berupa beragam privilese (terutama politik dan ekonomi) bagi para elite. Jika ekspektasi para elite terhadap sumber daya kekuasaan tinggi, sementara jumlah sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah elite, salah satu akibat logisnya adalah perpecahan; inilah yang terjadi pada partai-partai yang berada di luar pemerintahan.

Agaknya Putnam (1976) benar ketika menyebut bahwa motivasi yang tidak biasa dari elite politik untuk merengkuh kekuasaan menjadi ciri yang membedakan elite dari nonelite. Meski begitu, hal ini pun sah karena salah satu tujuan dibentuknya partai adalah sebagai kendaraan poltiik untuk mendapatkan kekuasaan secara prosedural. Namun, apa yang terjadi pada partai-partai menunjukkan bahwa orientasi terhadap kekuasaan lebih menjadi agenda prioritas ketimbang agregasi dan artikulasi suara publik.

Terkait dengan orientasi terhadap kekuasaan, kurang berkembangnya budaya oposisi juga memperlemah konsolidasi partai. Dalam sistem multipartai hampir tidak mungkin setiap kekuatan politik dapat diakomodasi ke dalam kekuasaan eksekutif. Sementara, partai-partai di Indonesia memandang terakomodasinya mereka ke dalam kekuasaan eksekutif sebagai pencapaian tertinggi yang mesti diwujudkan melalui beragam cara. Akibatnya, terakomodasi atau tidaknya kekuatan mereka ke dalam kekuasaan eksekutif dipandang sebagai satu-satunya indikator keberhasilan kepemimpinan dalam tubuh partai. Jika hal itu gagal diwujudkan, perpecahan dalam partai menjadi konsekuensi yang sangat mungkin terjadi.

Lemahnya manajemen konflik juga menjadi penyebab mudahnya perbedaan pandangan di antara elite partai memicu perpecahan. Saya percaya bahwa pengekangan partisipasi politik dalam jangka lama oleh rezim terdahulu menjadi salah satu penyebab lemahnya kemampuan elite partai untuk mengelola konflik. Pada masa lalu konflik ditabukan, perbedaan pandangan diminimasi. Apa yang terjadi pada kehidupan politik kita saat ini adalah hasilnya. Politik tidak dilihat sebagai seni kemungkinan yang di dalamnya para aktor politik hampir tidak mungkin berpijak sepenuhnya pada kemutlakan. Kebebasan yang menjadi buah reformasi pun kemudian menjadi bumerang di tangan para elite politik akibat keengganan mereka untuk mau memahami pihak lain, melainkan sebaliknya justru selalu ingin dipahami. Saya merasa perlu untuk menyebut PKS sebagai salah satu partai yang memiliki kemampuan mengelola konflik lebih baik dibandingkan partai lain. Tarik menarik kepentingan dan pergantian kepemimpinan tidak membuat partai ini kehilangan soliditas. Bahkan mereka mampu membalik kegagalan mencapai electoral treshold pada pemilu 1999 menjadi energi untuk meraih simpati besar pada pemilu 2004. Kalau partai-partai mau dan mampu mengelola konflik dan mengubahnya menjadi kekuatan dinamis dalam tubuh partai, mungkin kehidupan politik kita akan menjadi jauh lebih sehat ketimbang keadaan saat ini.

Perlu pula dicatat bahwa tingkat ketergantungan relatif partai terhadap segelintir tokoh memberi sumbangan yang tidak kecil terhadap persoalan kegagalan (sementara) partai politik mendorong percepatan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kebanyakan partai yang mengalami perpecahan memiliki ketergantungan relatif yang tinggi terhadap satu atau beberapa tokoh utama dalam tubuh partai. Sejumlah kecil tokoh itu diyakini berperan besar sebagai solidarity maker/s yang mampu mempersatukan berbagai faksi dalam partai sekaligus magnet yang dapat menarik dukungan publik terhadap partai bersangkutan. Keyakinan semacam ini menutup mata sebagian pihak akan sisi lemah sang tokoh tatkala kekalahan menimpa partai. Para true believer ini bersimpangan dengan kelompok lain dalam partai yang hendak melakukan pembaruan sekaligus mengurangi/melepaskan ketergantungan partai kepada sang tokoh. Dua sisi pandangan ini sulit untuk dipertemukan, akibatnya perpecahan pun terjadi.

Pada partai-partai yang tidak mengalami perpecahan terdapat dua kecenderungan yang berbeda. Pertama, masih ada tokoh utama yang mampu menjaga kebersamaan di antara beberapa faksi dalam partai sehingga mereka terhindar dari perpecahan. Tetapi, jika ketergantungan relatif ini tetap dipelihara, bukan tidak mungkin perpecahan dalam partai hanya persoalan menunggu waktu. Kedua, partai tidak terlalu bergantung pada segelintir tokoh, melainkan memiliki kepemimpinan yang bersifat kolektif atau jika tidak demikian sang pemimpin berada pada posisi primus inter pares dengan kewenangan yang dapat dikontrol oleh elite partai yang lain. Partai yang berada dalam katagori kedua ini relatif lebih terkonsolidasi dibandingkan partai dalam katagori yang pertama.

Jika kita cermati partai besar yang paling terkonsolidasi saat ini adalah Golkar, sementara partai-partai yang lain berada pada derajat konsolidasi yang lebih lemah. Padahal, pada masa lalu partai ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap figur Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina. Saya meyakini bahwa keberhasilan Golkar untuk keluar dari ketergantungan terhadap figur semacam ini menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka untuk melakukan rekonsolidasi sehingga berbuah kemenangan dalam pemilu legislatif 2004 lalu. Meski tentu saja kenyataan ini tidak lepas dari pengalaman mereka sebagai partai pemenang dalam tujuh di antara delapan pemilu di bawah tiga rezim yang berbeda sejak 1971.

Dalam konteks pembangunan demokrasi, kekhawatiran terbesar saya adalah bahwa kegagalan partai menjalankan fungsi idealnya akan mengundang antipati banyak pihak terhadap institusi politik ini sekaligus terhadap kebebasan dan demokrasi. Patut dipahami bahwa partai politik menjadi salah satu penopang bekerjanya sistem politik. Jika sistem politik tidak lagi dipercaya sebagai mekanisme yang memungkinkan diakomodasinya kepentingan, bahaya lahirnya anarkisme dan totalitarianisme tengah mengintip. Begitu pun jika kesempatan percobaan demokrasi gagal menghasilkan tatanan yang memberi keuntungan terbesar bagi rakyat, niscaya kepercayaan terhadap gagasan demokrasi akan luntur. Padahal konsolidasi demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa peran partai, yang salah satu tugas utamanya adalah untuk menghimpun dan mewakili untuk mengungkapan beragam pandangan di antara para demokrat (Linz dan Stepan, 1996). Jika partai tidak mampu menjalankan tugas tersebut, barangkali akan semakin banyak pihak-pihak yang berpikiran sama dengan Saint-Just dengan menyebut partai sebagai kriminal sebagaimana saya kutip pada pembuka tulisan ini. Pada akhirnya, bukan tidak mungkin kesempatan yang demikian justru dimanfaatkan oleh mereka yang menginginkan terbangunnya kembali tatanan lama atau mereproduksi tatanan lama dalam bentuk yang baru untuk keuntungan sepihak mereka.

Mitomania

2005-09-16T12:21:00.000-07:00

"Kami punya sebelas dewa di lapangan!", teriak pendukung kesebelasan Yunani. Bagaimana tidak, selama ini Yunani lebih dikenal dengan mitologi kunonya (dan para dewa adalah pihak yang paling menentukan dalam berbagai mitos tersebut) ketimbang prestasi mereka di dunia sepak bola. Namun, kali ini mereka mengalahkan tim tuan rumah Portugal dan juara bertahan Prancis dalam Euro 2004. Prestasi tersebut seolah terwujud berkat campur tangan para dewa, tetapi kenyataannya kerja keras tim sepak bola Yunanilah yang menghasilkan capaian itu.

Berbicara soal Yunani memang sulit untuk mengabaikan mitologi yang telah melekat dengan sejarah "Negeri Hellas" tersebut. Tetapi, persoalan mitologi agaknya bukan monopoli Yunani. Menjelang perhelatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 5 Juli mendatang, dunia politik kita juga diramaikan oleh banyaknya mitos yang menyelubungi para kandidat. Dalam beberapa kamus, mitos banyak dimaknai kurang lebih sebagai kisah atau ujaran yang kurang memiliki dasar faktual. Mitos bersifat imajiner, bahkan dibuat-buat untuk menjelaskan suatu kejadian. Kini, dalam masa kampanye kita dihadapkan pada berbagai kenyataan yang kebenarannya bagaikan mitos: tak nyata, namun kita mesti percaya.

Empat Mitos Kandidat

Ada kalanya mitos memberi keuntungan tertentu, karenanya pihak yang diuntungkan merasa tidak berkewajiban menjelaskan dengan logika rasional tentang kenyataan sebenarnya. Di sisi lain, kadang kenyataan yang sebenarnya dikaburkan, hingga akhirnya menjadi mitos yang hanya dapat kita kira-kira saja kebenarannya. Dalam konteks ini, sedikitnya terdapat empat bentuk mitos yang secara sengaja dipelihara oleh sebagian kandidat presiden dan wapres kita.

Pertama, sebagian kandidat membangun bayangan di kalangan masyarakat bahwa dirinya adalah tokoh yang luar biasa. Dia mewarisi aura karismatis dan logika yang berbeda dengan kebanyakan orang. Dengan modal tersebut, tentu saja gaya kepemimpinannya menjadi berbeda dari kebanyakan tokoh. Karenanya orang tidak perlu mempertanyakan integritas dan kapasitas kepemimpinan yang dianggap telah melembaga dalam dirinya. Hal ini, tentu saja seperti kisah magis para aktor dalam berbagai mitologi yang memiliki karakter extra ordinary.

Kedua, sebagian kandidat dipandang masih memiliki masalah pelanggaran hukum pada masa lalu yang belum terselesaikan hingga kini. Tetapi, karena belum ada satu pengadilan pun yang digelar untuk menuntaskan persoalan tersebut, sang kandidat dengan mudah dapat menyangkal segala tuduhan dan dugaan. Kebenaran seputar tingkat keterlibatan sang kandidat kemudian hanya menjadi mitos; seberapa valid sanggahan kandidat tersebut, kita hanya mampu menduga-duganya.

Ketiga, terdapat beberapa hal misterius seputar asal kekayaan kandidat dan biaya kampanye yang dikeluarkannya. Beberapa kandidat menyatakan bahwa sebagian dari kekayaan miliknya yang tidak kecil jumlahnya itu berasal dari hibah. Sementara banyak pula penyumbang anonim yang memberikan donasi hingga puluhan juta untuk biaya kampanye kandidat. Bahkan terdapat pula penyumbang yang alamatnya sulit diidentifikasi. Namun, pertanyaan mengenai kejujuran para kandidat dalam melaporkan asal usul kekayaan dan biaya kampanyenya tidak mampu kita verifikasi karena lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan audit yang menyeluruh. Lagi-lagi kita hanya mampu menebak-nebak kebenaran seputar hal tersebut dengan mengandaikan bahwa para kandidat telah berlaku jujur.

Keempat, hampir semua kandidat menyodorkan janji-janji bahwa mereka akan memerhatikan kehendak dan kebutuhan rakyat. Mereka berjanji akan menyediakan pendidikan gratis, layanan kesehatan yang murah, atau lapangan kerja yang luas. Namun, persoalannya adalah hampir tidak ada kandidat yang mampu menjelaskan langkah konkret apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan janji-janji tersebut. Kita terpaksa menelan seluruh janji tersebut sebagai kebenaran sebagaimana kita menerima kisah-kisah mitis dari kakek-nenek kita tanpa pernah tahu bagaimana ia menjadi sesuatu yang riil.

Kepercayaan Rakyat

Dalam masa kampanye menjelang pemilu mendatang para kandidat memang harus menyodorkan gambaran terbaik tentang dirinya. Tetapi, gambaran imajinatif semacam itu bukanlah sebuah cara berkomunikasi yang cerdas. Sepatutnya para kandidat menyadari bahwa pemilu bukan sekadar mekanisme untuk memilih pejabat publik secara konstitusional. Pemilu juga merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat. Sangat sulit bagi saya untuk mengandaikan partisipasi yang cerdas, jika yang disajikan kepada kita adalah kenyataan-kenyataan mitis yang harus kita anggap benar atau setidaknya kebenarannya mesti kita kira-kira sendiri.

Sebaliknya, menyajikan segala hal yang berkaitan dengan diri sang kandidat secara transparan dan rasional akan menjadi langkah awal yang jitu untuk meraih kepercayaan rakyat. Membangun kepercayaan antara pemimpin dengan yang dipimpin adalah hal mendasar bagi pelembagaan demokrasi. Studi Putnam (1993) menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan salah satu modal sosial yang berpengaruh besar bagi pembangunan demokrasi di Itali. Demikian pula Fukuyama (1996) menyebut bahwa kepercayaan menjadi modal sosial untuk menciptakan organisasi dan hubungan bisnis yang baik serta besar. Dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat di beberapa negara dengan tingkat kepercayaan yang tinggi -- seperti Jepang, AS, atau Jerman -- merupakan bukti nyata bagi hal tersebut.

Dari kedua studi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kepercayaan sesungguhnya merupakan modal sosial yang amat kita butuhkan untuk membangun Indonesia ke depan. Lalu bagaimana cara membangun kepercayaan semacam itu?

Sekali lagi, mari kita menengok kepada Putnam (1976) yang menyebut tiga elemen penting untuk menghubungkan pemimpin dengan yang dipimpin. Ketiganya adalah partai politik, kelompok kepentingan, dan jaringan patron-client. Ketiga elemen tersebut sebenarnya telah kita miliki, persoalannya hanya bagaimana memberdayakan itu semua agar dapat mendukung proses pelembagaan demokrasi.

Dengan jaringan yang terentang dari ibukota negara hingga ke tingkat desa, partai sebenarnya dapat menjadi sarana yang paling efektif untuk menjangkau para pemilih. Gagasan-gagasan dan kepribadian sang kandidat dapat disosialisasikan secara jujur dan transparan melalui jaringan ini. Sebaliknya, institusi ini juga diharapkan mampu merekam dan menyuarakan kehendak rakyat. Sementara kelompok kepentingan dapat menjadi perantara yang menjembatani dukungan politik, penyediaan informasi, dan media yang mendesakkan kepentingan publik. Sedangkan jaringan patron-client yang bersifat informal memediasi kepentingan-kepentingan kalangan bawah yang bersifat personal seperti pemenuhan lapangan kerja, peningkatan gaji dan upah, serta perlindungan sosial yang dapat diangkat menjadi isu-isu bersama demi memperoleh dukungan politik.

Dengan beberapa modal tersebut, sesungguhnya kesempatan kita untuk mengembangkan demokrasi sangat terbuka. Pembangunan demokrasi dapat kita mulai dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar lingkungan kita seperti membangun kepercayaan komunal atau menyuarakan kehendak bersama melalui kelompok-kelompok kepentingan.

Terkait dengan pembangunan demokrasi yang berbasis masyarakat warga, Paul Hirst (1996) memberikan suatu alternatif berupa demokrasi asosiatif. Asosiasionalisme yang dikembangkan melalui bentuk demokrasi ini sebenarnya mencoba untuk memadukan pilihan individu akan kebebasan dan kesepakatan bersama akan kolektivisme. Asosiasionalisme mencoba untuk mengembangkan suatu kerangka politik yang di dalamnya individu dan kelompok yang mereka ciptakan melalui perkumpulan sukarela, dapat mencoba mewujudkan kepentingan bersama satu sama lain tanpa harus terpecah belah.

Karakter dasar semacam ini sebenarnya telah hidup dalam masyarakat kita secara tradisional. Tantangannya kemudian adalah bagaimana menghidupkan tradisi tersebut sehingga menjadi warna utama dalam pembangunan demokrasi kita ke depan. Dan kejujuran dalam hal ini menjadi landasan penting agar masyarakat kita tidak menjadi mitomania, masyarakat yang memiliki tendensi abnormal untuk berbohong atau melebih-lebihkan sesuatu.

Ketika Demokrasi Gagal Bersemi

2005-09-12T22:16:00.000-07:00

Terlepas dari berbagai kelemahan yang menghinggapinya, secara umum banyak pihak menilai pemilu legislatif yang baru lalu berlangsung relatif demokratis. Memang, jika ditilik dari usia rezim pascaotoriter yang baru sekitar enam tahun, penyelenggaraan pemilu lalu cukup menjanjikan. Setidaknya apabila kita mencoba membandingkan dengan pemilu presiden di Filipina yang diselenggarakan pada saat hampir bersamaan telah memakan korban sekitar 20 orang meninggal. Padahal, Filipina telah mencoba membangun demokrasi sejak keberhasilan people power pada 1986. Di Indonesia, kecurangan memang masih menghiasi pemilu kali ini. Walau demikian, praktis tidak terdapat perseteruan politik atau tindak kekerasan yang bersifat massif sehingga menimbulkan korban jiwa.

Harus diakui, keberhasilan penyelenggaraan pemilu lalu merupakan berita bagus bagi eksperimentasi demokrasi kita yang masih sangat muda. Tetapi, perjalanan demokrasi kita belum usai. Ujian berikut yang menunggu kita adalah pemilu presiden-wapres pada 5 Juli nanti. Inilah saat komitmen kita terhadap demokrasi memperoleh ujian. Kita akan melihat apakah para kontestan dan para pemilih masih mempergunakan rasionalitas demokrasinya untuk tidak menggunakan cara-cara negatif demi memenangkan pemilu.

Pemilu merupakan salah satu tonggak penting dalam melembagakan demokrasi. Pemilu yang berlangsung jujur dan adil dapat menjadi jalan pembuka yang mengantarkan kita kepada terkonsolidasinya demokrasi. Walaupun demikian, patut pula kita catat bahwa pemilu bukan merupakan satu-satunya parameter untuk menguji keberhasilan pelembagaan demokrasi. Proses politik yang terjadi setelah pemilu kemudian juga merupakan titik krusial untuk memantapkan nilai-nilai demokrasi.

Sebagai sebuah proses, demokratisasi sesungguhnya membutuhkan energi yang luar biasa. Daya tahan dan komitmen para pelaku politik untuk tetap mengedepankan cara berpolitik yang demokratis akan sangat menentukan keberhasilan pelembagaan demokrasi di masa datang. Jika pelembagaan demokrasi gagal, niscaya ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi merupakan sebuah ancaman besar. Tulisan singkat ini dimaksudkan sebagai pengingat bahwa kegagalan memanfaatkan momen demokratisasi dapat membawa kita kembali pada otoritarianisme. Karenanya, langkah untuk melembagakan demokrasi harus terus dilakukan agar kita dapat memanfaatkan momen emas ini.

Bahaya Kegagalan Eksperimen Demokrasi

Samuel P. Huntington (1991) membawa angin sejuk kepada kita ketika mengabarkan bahwa pengalaman berdemokrasi di masa lalu dapat menjadi salah satu faktor pendukung lahirnya kembali demokrasi di sebuah negara. Maka dengan serta merta mungkin kita akan menunjuk pada pengalaman di masa Demokrasi Konstitusional era 1950-an yang diwarnai dengan kontestasi multipartai dan partisipasi politik yang meluas untuk mendukung argumen bahwa demokrasi bukanlah ide yang asing dalam pengalaman bernegara kita. Dan kini, pasca tumbangnya rezim otoriter Orde Baru kita tengah mencoba membangun kembali tatanan demokrasi dengan wajah baru. Tetapi, Huntington juga mengingatkan kita bahwa kegagalan proses konsolidasi demokrasi akan memberi gambaran buruk tentang wajah demokrasi. Dan pada masa lalu juga, kita pernah gagal menjaga keberlangsungan demokrasi tersebut hingga kemudian terkungkung dalam cengkeraman otoritarianisme yang panjang.

Menurut Huntington, kekecewaan yang berkembang pada sistem-sistem demokrasi yang baru dapat berujud dalam empat macam perilaku. Pertama, kekecewaan itu sering mengakibatkan pengunduran diri, sinisme, dan penarikan diri dari dunia politik. Kedua, kekecewaan mewujud dalam reaksi menentang pemerintah yang berkuasa, dan menggantikannya dengan kelompok politik alternatif. Ketiga, kekecewaan kadang menimbulkan reaksi yang bersifat anti kemapanan dengan menolak tidak hanya partai yang berkuasa, tetapi juga partai alternatif yang berada dalam sistem politik dan memberikan dukungan mereka kepada pihak di luar sistem. Keempat, yang paling ekstrem adalah ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi, pendukung utama terhadap ide ini adalah kelompok konservatif sisa rezim otoriter.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi bukan tanpa alasan. Jika kita mencermati fenomena politik yang terjadi beberapa tahun terakhir, setidaknya terdapat empat hal yang patut membuat kita waspada agar tidak terjebak ke dalam langkah mundur. Dalam usia demokrasi yang masih sangat muda ini, kita dapat mencermati beberapa perilaku politik yang tidak demokratis. Pertama, sebagian anggota masyarakat memaknai demokrasi baru sebatas kebebasan dengan tanggungjawab yang minim. Akibatnya, mereka merasa bebas untuk mengekspresikan kehendaknya sembari abai akan kepentingan pihak lain dan bahkan dengan cara yang melanggar aturan. Tidak jarang tindakan-tindakan anarkis dianggap wajar untuk memperjuangkan kepentingan, sehingga kekerasan seolah menjadi kosakata yang inheren dalam kebebasan.

Kedua, sebagian masyarakat belum memiliki suatu mekanisme sosial yang tepat untuk mengelola perbedaan. Pada masa lalu, masyarakat kita memiliki wajah yang nyaris seragam. Hal ini tidak lepas dari rekayasa sosial yang dilakukan oleh rezim Orde Baru yang menabukan perbedaan. Akibatnya, ketika liberalisme muncul sebagai salah satu wajah demokrasi, masyarakat belum siap untuk menerima kenyataan bahwa kehidupan ternyata memiliki banyak ragam pandangan, kepentingan, dan orientasi. Kegagalan mengenali keragaman dalam masyarakat dan tiadanya mekanisme sosial untuk mengelola perbedaan kemudian mengarah kepada terjadinya konflik horizontal. Hal ini dapat memberi kesan buruk bahwa kebebasan yang menyertai demokrasi ternyata merupakan pangkal terjadinya konflik. Padahal, selain menghargai adanya perbedaan, demokrasi juga berbicara tentang konsensus. Kemauan untuk berdialog dan membangun mekanisme sosial untuk mengelola konflik sesungguhnya dapat membawa kita pada kedewasaan untuk mengarungi bahtera demokrasi.

Ketiga, sebagian elite politik masih mengembangkan cara-cara nondemokrasi untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam pemilu legislatif yang lalu, sebagian lembaga pemantau pemilu mensinyalir adanya politik uang atau mobilisasi oleh pejabat pemerintahan demi memilih partai atau kadidat tertentu. Tetapi, sebagaimana biasa hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Meski demikian, indikasi-indikasi yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga pemantau tersebut cukup membuat kita khawatir akan merebaknya perilaku politik nondemokratis.

Keempat, konservatisme elite politik dalam menyikapi berbagai isu reformasi. Hingga menjelang pemilu presiden mendatang, beberapa agenda reformasi seperti penegakan HAM, reformasi lembaga peradilan dan perangkat hukum, serta pemberantasan korupsi masih berjalan lamban. Tentu saja hal demikian membawa kekhawatiran bahwa rezim pascaotoriter akan menjadi penerus setia bangunan politik Orde Baru. Dengan meminjam istilah Benedict Anderson, mungkin kondisi ini dapat dideskripsikan secara singkat sebagai 'Old State, New Society'. Rezim boleh berganti baru, tetapi secara umum tidak terdapat perubahan berarti dalam kultur pemerintahan; masyarakat politik masih tetap didominasi oleh nilai-nilai lama warisan rezim terdahulu. Hal yang demikian akan dapat membuat masyarakat frustrasi dan mengambil kesimpulan bahwa perubahan ternyata hanya memberi keuntungan bagi segelintir elite, sementara rakyat selalu saja menjadi aktor pinggiran yang kepentingannya kerap diabaikan.

Ini tentu bukan kondisi bagus bagi kita semua yang sedang berupaya untuk lepas dari bayang-bayang kekuatan rezim otoriter dan berjuang membangun sebuah tatanan demokrasi yang kuat. Ketika harapan yang sangat besar disandangkan pada gagasan demokrasi untuk dapat membawa kita pada situasi yang lebih baik dibandingkan saat rezim otoriter mencengkeram. Karenanya, membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi tidak saja membutuhkan sosialisasi pada tataran ide, tetapi juga implementasi nyata dalam proses politik. Dalam hal ini, konsolidasi demokrasi kemudian menjadi tugas berat yang harus kita lakukan untuk memastikan kondisi yang kondusif bagi partisipasi dan kontestasi politik secara terbuka, kebebasan dan otonomi sipil, serta bekerjanya sistem hukum yang memberi perlindungan terhadap para pencari keadilan.

Memastikan Arah Demokrasi

Seringkali kita berpikir bahwa tumbangnya rezim otoriter dengan serta merta akan diikuti terbangunnya institusi demokrasi. Dan manakala kita menyemai benih demokrasi, benih itu pasti akan tumbuh dan berkembang dengan subur. Padahal, demokratisasi bukanlah sebuah proses yang berjalan linier dan tanpa hambatan. Proses pendirian demokrasi, demikian Adam Przeworski (dalam O’Donnell et al. 1993) adalah sebuah proses menginstitusionalisasikan ketidakpastian, menempatkan semua kepentingan pada ketidakpastian.

Pengalaman di banyak negara sebagaimana ditunjukkan dalam studi O’Donnell dan kawan-kawan di Amerikan Selatan dan Eropa Selatan menunjukkan bahwa selubung terbesar bagi masa transisi adalah bagaimana memastikan arah proses tersebut menuju demokrasi yang stabil. Tidak setiap proses transisi akan berakhir dengan terbentuknya sebuah bangunan demokrasi yang kukuh. Yang paling tragis mungkin adalah ketika kegagalan mengkonsolidasikan demokrasi menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap ide demokrasi, dan momen ini dimanfaatkan oleh kekuatan lama untuk membangun kembali kekuatan otoriter.

Philippe Schmitter (2000) menyebut empat kemungkinan ke mana arah proses transisi akan bermuara: 1). Regression to autocracy, berdasar pengalaman sejarah banyak negara yang pada awalnya telah mencapai demokrasi tetapi kemudian mengalami kemunduran; 2) Formation of a hybrid regime, rezim ini gagal untuk memenuhi kriteria prosedural yang minimal untuk disebut sebagai demokrasi, tetapi tidak pula kembali ke status quo; 3) Unconsolidated Democracy, rezim terjebak dalam situasi di mana kriteria minimal demokrasi prosedural mungkin dihormati, tetapi tidak terdapat kesepakatan tentang konstitusi yang mengatur proses politik; 4) Concolidated Democracy, secara sistematis terjadi institusionalisasi dalam nilai dan aturan tentang keadilan, toleransi, kompetisi, dan nilai-nilai demokrasi lainnya.

Dibutuhkan energi yang sangat besar untuk memastikan arah demokrasi agar stabil dan terkonsolidasi. Tidak saja kita harus berhadapan dengan para pendukung kekuatan lama (sebagian bahkan mungkin sedang duduk dalam pemerintahan pasca otoritarianisme) yang ingin mengembalikan kekuasaannya. Tetapi, pada saat yang bersamaan kita juga harus mengeliminasi perbedaan-perbedaan di antara kekuatan pro-demokrasi sendiri yang mungkin berbeda dalam hal cara mengkonsolidasikan demokrasi, ideologi, atau bahkan yang paling buruk mereka terjebak dalam keinginan untuk memperjuangkan kepentingan sepihak dan berorientasi pada jangka pendek.

Hambatan yang muncul dari masalah-masalah kontekstual seperti krisis ekonomi atau konflik komunal yang tak kunjung usai mungkin menjadi tantangan paling nyata yang harus kita hadapi. Tetapi, saya kira masalah-masalah transisional pada umumnya membutuhkan penyelesaian komprehensif yang dapat dimulai dengan memberi prioritas pada penguatan sistem sebagai basis bagi proses politik, institusionalisasi perilaku dan kultur politik yang demokratis demi terkelolanya konflik politik, dan untuk selanjutnya bergerak pada masalah kontekstual lainnya.

Hal yang patut pula menjadi perhatian kita adalah upaya penegakan hukum yang belum kunjung menunjukkan hasil menggembirakan. Perlu ada upaya serius untuk memberantas korupsi. Instrumen penegak ketertiban dan keamanan juga harus dibangun untuk menutup kekurangan baik dalam hal disiplin maupun kecakapan, sementara perangkat perundangan harus mampu berkompetisi dengan model kejahatan yang terus berkembang.

Menumbuhkan situasi yang kondusif bagi berkembangnya masyarakat kewargaan juga menjadi tugas berat yang harus kita wujudkan. Minimasi intervensi negara atas aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang mungkin ditangani secara mandiri oleh warga akan memperkuat kemandirian masyarakat. Ketika dicapai sebuah tingkatan yang harmonis antara sebuah negara kuat dengan masyarakat kuat akan terlahir mekanisme hubungan negara-masyarakat yang demokratis. Suatu kondisi ketika negara tidak berdiri sebagai satu-satunya kekuatan dalam proses politik yang seharusnya mengandaikan partisipasi baik masyarakat politik, masyarakat kewargaan, maupun masyarakat ekonomi.

Pada akhirnya, tentu saja kondisi demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan proses panjang yang kadang melelahkan, karena ia bukan sebuah proses instan. Patut digarisbawahi pula bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Artinya, pembangunan demokrasi tidak berhenti ketika pemerintahan baru hasil pemilu demokratis sudah terbentuk. Justru, menjaga nilai demokrasi agar tetap diyakini dan hidup dalam kehidupan bernegara menjadi tugas besar yang tak kalah beratnya. Dan kini, pemilu menjadi salah satu pertaruhan besar kita untuk menjaga agar benih demokrasi yang telah kita semai dapat bersemi.

Kapabilitas Negara

2005-09-07T21:49:00.000-07:00

Sejarawan Taufik Abdullah menyebut salah satu tugas civil society adalah menjaga penetrasi negara secara berlebihan terhadap masyarakat. Persoalan ini menjadi menarik untuk dicermati terutama mengingat kecenderungan negara (kita) untuk melakukan campur tangan dalam banyak hal, sementara pada saat bersamaan negara melupakan banyak hal lain yang mestinya menjadi tugas utamanya.

Banyak studi tentang negara-negara Dunia Ketiga cenderung memandang lemahnya kapabilitas negara dalam menjalankan perannya sebagai persoalan mendasar. Kapabilitas tersebut meliputi kapasitas untuk melakukan tekanan ke segenap warga, mengatur hubungan sosial, memanfaatkan sumber daya dan mendayagunakannya dengan cara-cara tertentu.

Dalam konteks keIndonesiaan, kita dapat mencermati beberapa persoalan utama yang mengemuka akhir-akhir ini terkait dengan kapabilitas di atas. Saya akan mengambil tiga sampel masalah. 1) Tiadanya perhatian memadai terhadap kesehatan masyarakat sehingga muncul masalah polio, busung lapar, flu burung, demam berdarah, dan masih banyak lainnya yang tidak memperoleh penanganan strategis. 2) Lemahnya penetrasi kekuasaan negara di wilayah-wilayah perbatasan sehingga mengakibatkan munculnya pemberontakan di Aceh dan Papua serta kerawanan akibat tekanan eksternal di Ambalat. 3) Berbagai konflik pascaPilkada muncul dengan berbagai tingkat eskalasi kekerasan demi memperjuangkan kehendak sepihak. Daftar di atas dapat kita perbanyak lagi. Tetapi, poin utama untuk menunjukkan bahwa kapabilitas negara lemah dalam hal ini saya kira sudah terpenuhi.

Dalam kondisi yang demikian lemah, bukan berarti negara mencoba untuk menegakkan aturan, merevitalisasi lembaga-lembaga negara, atau merumuskan ulang strategi bernegara kita bersama. Sebaliknya, yang dilakukan oleh negara adalah memperluas cakupan kekuasaan dan penetrasi terhadap kehidupan warga negara. Beberapa contoh dapat dikemukakan di sini. 1) Pembatasan jam siar (apakah negara mesti mengatur kapan saya menyalakan dan mematikan televisi?). 2) Rencana menghidupkan kembali lembaga-lembaga intelijen di daerah (apakah saya dan lebih dari 200 juta rakyat lainnya adalah musuh negara yang mesti diawasi terus-menerus).

Saya ingat pameo “nafsu besar tenaga kurang”. Pemerintah Indonesia dapat disebut memiliki keinginan besar untuk menciptakan sekaligus mempertahankan posisi superior atas rakyat. Dalam situasi ini hubungan negara dan rakyat bersifat sepenuhnya vertikal, dengan yang pertama dominan atas yang kedua. Hubungan ini pun bersifat komando: yang atas sah untuk memerintah yang bawah, sementara hal sebaliknya tidak berlaku.

Civil society jelas bukan musuh negara. Pemilik sah negeri ini adalah seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar ratusan anggota DPR atau sepasang presiden dan wapres beserta belasan menterinya. Jadi, sebaiknya para pejabat berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Ini menjadi suatu keharusan sejarah. Setelah itu baru ngomong soal kenaikan gaji dan jalan-jalan ke Eropa.

Pemimpin Kuat

2005-09-06T21:48:00.000-07:00

Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah debat calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, seorang mahasiswa dengan lantang menuntut para kandidat untuk mengundurkan diri. Alasannya, mereka adalah bagian dari generasi lama yang juga menyumbang terhadap kerusakan Indonesia sehingga mereka tidak layak menjadi pemimpin. Lalu, jawaban yang dia tawarkan terhadap masalah kepemimpinan kita adalah “potong generasi”, sebuah langkah revolusioner untuk mengganti para elite yang kini menguasai panggung politik Indonesia dengan tokoh-tokoh muda yang dianggap bersih.

Pada sisi lain, terdapat pula sebagian pihak yang beranggapan bahwa solusi tepat untuk mengatasi krisis multidimensi yang kini tengah kita hadapi adalah dengan memunculkan seorang figur kuat. Figur kuat ini diperlukan untuk memperkokoh semen yang menjaga kesatuan Indonesia yang dipercaya sedang mengalami guncangan. Agar dapat bekerja secara efektif, demikian keyakinan mereka, pemimpin itu mesti memiliki keistimewaan yang membuatnya tidak sama dengan orang kebanyakan. Dengan begitu dia akan dapat menjaga tatanan agar tetap harmonis.

Kedua pandangan di atas, walaupun muncul dari kelompok yang berbeda dan mengusung solusi yang berbeda atas persoalan bangsa, sebenarnya berangkat dari logika yang sama: percaya terhadap resep instan.

Mengikuti pikiran Ignas Kleden (2001), masyarakat politik Indonesia rupanya tidak bisa hidup tanpa suatu utopia yang jelas. Soekarno menggiring rakyat Indonesia ke sebuah utopia bernama revolusi. Seoharto mengusung utopia baru pembangunanisme. Dan keduanya seolah suatu proses yang tidak kunjung berakhir hingga tamatnya riwayat kekuasaan mereka. Sementara, presiden-presiden berikutnya tidak mampu menawarkan utopia lainnya kepada rakyat Indonesia.

Merujuk pada Oxford Advanced Learner’s, utopia berarti imaginary place or state of things in which everything is perfect. Jika rumusan di atas kita jadikan sebagai pijakan, maka jelas bahwa setiap orang sesungguhnya memiliki suatu gambaran akan kesempurnaan yang dicitakan. Adakah suatu negara yang tidak didirikan di atas suatu bayangan tentang kehidupan yang sempurna? Ben Anderson menyebut nasion sebagai komunitas imajiner. Tidak mengherankan jika anggota nasion selalu berupaya untuk menjaga agar imajinasi akan kebersamaan dan masa depan yang dicitakan selalu hidup dalam bayangan mereka. Sebab, hanya dengan cara itu keutuhan dan keberadaan nasion itu tetap terjaga.

Kembali pada kepercayaan pada resep instan (kebutuhan akan revolusi, ratu adil, juru selamat, dan yang sejenisnya), sesungguhnya kepercayaan semacam ini dapat disebut tipikal masyarakat yang sedang mengalami krisis yang akut. Jika kita cermati, krisis terparah yang dirasakan oleh banyak orang dan secara nyata dirasakan dalam hidup keseharian adalah krisis ekonomi. Dapat disebut bahwa krisis ini berbiak sejak 1997 dan belum kunjung menemukan titik akhirnya hingga kini. Dengan latar seperti itu, tidak mengherankan bahwa harapan massa terhadap pemimpin menjadi sangat besar.

Kita ingat bahwa kebesaran Hitler maupun Mussolini muncul dari kondisi sosial masyarakat Jerman dan Itali yang sedang mengalami krisis. Kenyataan menunjukkan bahwa pemimpin kuat seperti mereka memiliki kecenderungan untuk memanipulasi dukungan rakyat demi kepentingan kekuasaan. Atas nama kepentingan nasion, pemimpin kuat dapat mengubah semangat persatuan dan semangat perubahan menjadi kekuatan yang destruktif. Pemimpin kuat biasanya memiliki independensi relatif (terhadap rakyat) yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan dia mengambil kebijakan-kebijakan secara sepihak tanpa kontrol berarti dari pihak di luar kekuasaan. Mengingat kecenderungan tersebut, saya memiliki kekhawatiran yang besar jika Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin kuat yang tegak sendirian, jauh lebih hebat dalam segala hal di atas lebih dari duaratusjuta rakyat yang lain.

Selain krisis di atas, faktor lain yang memengaruhi kebergantungan rakyat terhadap kehadiran pemimpin kuat adalah kegagalan tatanan demokrasi untuk dapat bekerja secara efisien. Dalam banyak kasus, inefisiensi menjadi salah satu watak dasar demokrasi. Ambillah dua contoh: 1) pemilihan umum di negara-negara demokrasi mempersyaratkan dukungan minimal 50%+1 agar seorang kandidat dapat diangkat secara sah sebagai pejabat publik. Apabila angka itu tidak tercapai, terpaksa dilakukan pemilihan ulang, pemilihan putaran kedua, atau mekanisme lain yang dimungkinkan oleh undang-undang. Jelas, ini sistem yang cukup kompleks. 2) dalam banyak kasus, keputusan-keputusan yang hendak diambil mesti dikonsultasikan lebih dulu kepada rakyat atau wakil rakyat. Dengan mekanisme yang demikian, pejabat publik dapat saja tertawan oleh keharusan berkonsultasi sehingga dia gagal menjalankan kekuasaannya secara efisien.

Dua contoh di atas sedikitnya menggambarkan betapa pilihan terhadap demokrasi, sebagai suatu sistem yang lebih baik di antara sistem-sistem lain yang lebih buruk, bukanlah pilihan yang mudah sekaligus murah. Demokrasi membutuhkan berbagai prasyarat dan pranata pendukung yang tidak semata merupakan asesoris atau bahkan substitutif. Sebagai gambaran, demokrasi membuka kesempatan partisipasi publik secara luas. Partisipasi semacam ini akan gagal menjadi pilar penopang demokrasi jika tidak diikuti oleh kematangan berpikir dan akses terhadap sumber daya secara memadai. Bayangkanlah apabila kesenjangan antara kaya dan miskin menganga lebar, terbukanya partisipasi politik barangkali hanya akan melahirkan politik uang dan oligarkisme yang memberi keuntungan terbesar bagi sejumlah kecil elite. Bayangkanlah apabila massa tidak memiliki modal kedewasaan dalam berpolitik dan mengelola konflik, mungkin partisipasi politik hanya akan menjadi arena kekerasan dan klaim kebenaran secara sepihak.

Tetapi, bayangan buruk semacam itu sepatutnya tidak lantas membuat kita berprasangka buruk terhadap demokrasi. Tidak pula kemudian kita mengangankan hadirnya pemimpin yang berhati keras sekaligus lembut, yang mampu menghadirkan tatanan yang teratur (dengan tangan besi) sekaligus kemakmuran ekonomi (dengan pengelolaan yang hati-hati dan rasional). Istilah benevolent dictatorship (diktator yang murah hati) merupakan kontradiksi yang tidak mungkin dipertemukan. Tidak mungkin seorang pemimpin bertangan besi dan berbaik hati sekaligus, pada saat yang sama.

Maka, pada akhirnya ini adalah soal pilihan. Demokrasi yang terkonsolidasi hanya mungkin diraih melalui suatu proses, yang barangkali sangat panjang sekaligus melelahkan. Masa sesudah keluar dari cengkeraman otoritarianisme adalah suat masa yang penuh ketidakpastian. Seringkali orang tidak dapat menentukan apakah akan lahir demokrasi yang terkonsolidasi atau malah rekonsolidasi tatanan lama menuju kelahiran kembali tirani. Kesabaran, ketaatan terhadap aturan, serta dijunjung tingginya tujuan bersama dan kesepakatan bersama hanya merupakan sebagian di antara prasyarat dasar yang mesti kita yakini dan lakukan.

Sudah cukup masa bagi Indonesia yang lemah di bawah kepemimpinan pemimpin-pemimpin kuat. Kini adalah saatnya bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kini adalah saat bagi kita untuk menjadi penjaga kekuasaan, mengontrol kekuasaan agar ia dijadikan sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan bersama menuju sebuah nasion yang kuat, yang berdiri di atas gagasan kemerdekaan, yang tegak di atas teguhnya kesepahaman bersama atas gagasan kebangsaan dan demokrasi.

Buku Terbit, Buku Laku

2005-09-05T13:42:00.000-07:00

Gagasan ini bertolak dari anggapan kebanyakan orang yang menyatakan bahwa buku umum[1] biasanya sulit dipahami. Karena sulit dipahami, maka orang enggan untuk membacanya, apalagi membelinya. Benarkah demikian? Kebanyakan anggapan bersifat 'generalisasi', artinya ada penyederhanaan kenyataan secara berlebihan sebelum orang kemudian mengambil kesimpulan. Kesimpulan semacam itu mungkin benar untuk kasus tertentu, tetapi mungkin tidak tepat ketika diterapkan pada kasus yang berbeda. Ia bersifat relatif, tidak mutlak.
Sebagian dari apa yang hendak saya kemukakan di sini mungkin juga merupakan asumsi, tetapi bukan spekulasi. Beberapa data coba untuk dikemukakan sebagai landasan argumen. Jika itu tidak cukup meyakinkan, maka maafkan saya.

Apakah Orang Indonesia Berminat Untuk Membaca Buku?
Pertanyaan di atas tidak mudah untuk dijawab. Dibutuhkan penelitian yang mendalam untuk dapat memberikan suatu penjelasan yang memuaskan. Dalam hal ini saya ingin mendedah beberapa persoalan yang terkait dengan minat baca masyarakat Indonesia. Mungkin, sekali lagi mungkin, hal itu dapat membantu menjelaskan persoalan.
Saya menduga ada beberapa hal yang mempengaruhi dinamika minat baca orang Indonesia. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ekonomi Indonesia sempat mengalami guncangan hebat pada 1997-1998. Pada 1997 pertumbuhan ekonomi kita tercatat tumbuh 4,7%, melorot jauh dibandingkan angka 8% yang dicapai pada 1996. Pada 1998 ekonomi kita malah mengalami penurunan sekitar –12,5%. Tetapi, pada tahun-tahun berikutnya hingga kini, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan rata-rata sekitar 3,2% per tahun.
Pertumbuhan positif di atas yang coba saya cermati. Tumbuhnya ekonomi juga menumbuhkan harapan bagi kita untuk melihat meningkatnya minat baca masyarakat. Saya mencoba untuk merangkum beberapa catatan yang ada di media massa. Pada 2000 tingkat melek huruf di Indonesia mencapai 65,53% dari total populasi. Angka tersebut meningkat menjadi 80% dari total populasi pada 2004. Tidak menutup kemungkinan bahwa angka tersebut meningkat lagi pada 2005. dari data di atas, kita dapat memahami bahwa membaca kini telah menjadi sebuah tuntutan sosial. Di antara komunitas yang berkomunikasi melalui bahasa lisan dan tulisan, ketidakmampuan membaca akan mengasingkan diri Anda dari pergaulan dalam komunitas. Dari segi ekonomi, tuntutan ini berkembang menjadi suatu gagasan: Anda tidak mungkin menghasilkan sesuatu jika Anda tidak dapat membaca. Maka orang menyadari bahwa ketika ekonomi berkembang, hal tersebut sebenarnya memberi suatu kesempatan bagi setiap orang untuk juga berkembang. Dan membaca menjadi salah satu jalan menuju ke arah tersebut.
Pertumbuhan yang sama tampaknya juga menarik minat untuk berinvestasi. Pada 2003 terdapat sekitar 500 penerbit buku di Indonesia. Sementara, menurut catatan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) saat ini terdapat sekitar 565 penerbit yang aktif sebagai anggota. Padahal, banyak juga penerbit lain yang tidak tergabung dalam Ikapi. Maka, kemungkinan jumlah penerbit di Indonesia sebenarnya lebih besar daripada angka itu.
Yang dapat saya baca dari kedua data di atas adalah bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan harapan. Bahwa masih terdapat peluang yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi suatu keuntungan yang konkret.
Faktor kedua adalah politik. Pada masa Orde Baru banyak sekali restriksi yang diberlakukan terhadap berbagai barang cetakan, termasuk di antaranya surat kabar dan buku. Tetapi, lihatlah apa yang terjadi setelah angin kebebasan bertiup. Berdasarkan data yang saya rangkum dari beberapa media massa disebutkan bahw pada 1997, tahun ketika Soeharto turun takhta, sebanyak 2700 judul buku diterbitkan dalam satu tahun. Sementara menjelang akhir 2004, sebanyak lebih dari 7000 judul buku telah diterbitkan. Angka ini memang masih jauh dibandingkan Inggris, misalnya, yang menerbitkan lebih dari 100.000 judul per tahun. Namun, tetap saja hal ini merupakan sesuatu yang menjanjikan bahwa jumlah buku yang diterbitkan terus mengalami peningkatan. Mungkin hal ini berarti bahwa daya serap pasar masih bisa ditingkatkan.
Data lain menunjukkan bahwa selama masa 32 tahun kekuasaannya, pemerintahan Soeharto hanya mengeluarkan izin terbit bagi 321 media massa. Tetapi, perkembangan luar biasa terjadi pasca-pemerintahan Soeharto. Pada April 1999, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa pemerintah telah mengeluarkan izin terbit bagi 852 media. Mereka juga menyebut bahwa pada Juni 1999 angka tersebut telah mencapai 1427 dan terus mengalami dinamika hingga kini. Ini artinya kebebasan politik sebenarnya merupakan suatu peluang bagi dunia penerbitan. Kebebasan politik memberi perluang bagi kebebasan berekspresi, dan barang cetakan menjadi salah satu media untuk mengemukakan gagasan sekaligus arus pertukaran informasi.
Faktor ketiga adalah persoalan budaya. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terbiasa dengan budaya verbal. Kita lebih sering bermain dengan kata-kata lewat lisan ketimbang lewat tulisan. Kita belum terbiasa untuk mendokumentasikan sesuatu, menganalisis, menulis, dan menerbitkannya berbagai suatu catatan yang dapat dibaca dan dianalisis kembali oleh banyak pihak. Namun, saya percaya bahwa perkembangan teknologi dan informasi telah memberi tekanan kuat kepada kita untuk mulai meninggalkan pola lama itu. Kini orang sudah semakin akrab dengan tulisan. Dalam hal inilah penerbit sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mendorong terjadinya perubahan budaya. Lalu, mengapa kita tidak berusaha untuk menjadi bagian dari kekuatan itu?
Paparan di atas memberi gambaran yang sederhana betapa minat baca memang suatu masalah besar yang sekaligus juga memberi peluang bagi kita untuk mengambil suatu peran. Kesimpulannya: Anda boleh tidak peduli terhadap minat baca masyarakat yang rendah, tetapi pedulilah jika penerbit tidak mampu mendorong orang untuk membaca.

Menggugah Minat Untuk Membeli
Ada suatu seloroh yang menyebut ‘penerbit sebenarnya lebih membidik para pembeli buku, bukan para pembaca buku’. Mungkin itu sindiran yang agak getir, tapi begitulah kenyataannya. Bagi sebagian kalangan, pergi ke toko buku dan membeli buku kini sudah menjadi gaya hidup. Memiliki sebuah buku bagus sudah hampir sama artinya dengan memiliki pakaian mahal atau aksesoris yang menarik.
Leila Chudori, seorang kolumnis, pernah menulis ‘Hei Potter mania, jangan heran kalau masih ada makhluk di bumi ini yang belum membaca Harry Potter’. Tulisan itu menempatkan orang yang belum membaca buku Harry Potter seolah sebagai makhluk yang lain, alien. Saya jadi ingat ada sebuah iklan yang berseru ‘Hari gini, gak punya HP?’. Kedua kalimat di atas memiliki paralelisme, satu pihak menetapkan standarnya terhadap keseluruhan orang: jika anda belum membaca Harry Potter atau belum memiliki HP, anda adalah seorang alien. Buku sama dengan HP? Ya, itulah gaya hidup.
Dalam kasus yang berbeda, menarik untuk mencermati adanya fenomena ‘kegenitan intelektual’. Saya menyebutnya demikian karena sikap yang ditunjukkan oleh kalangan ini mirip dengan, maaf, perempuan yang suka mendandani dirinya secara tidak proporsional. Kalangan ini berasal dari mereka yang relatif berpendidikan. Tetapi, mereka menelan apa saja yang dikatakan oleh seorang ahli, mengungkapkan segala hal baru yang diketahuinya secara berbusa-busa, menggunakan istilah-istilah secara tidak kontekstual, dan membeli buku bagus- namun hanya sedikit membacanya (untuk dikutip). Tetapi jangan salah sangka, mereka adalah pasar potensial bagi penerbit buku. Ada sedikit orang yang mampu memahami Nietzche, tetapi ada banyak orang yang mengutipnya dari cetakan-cetakan yang hanya separuh dibaca dan seperdelapan dipahaminya.

Menggagas Pertemanan, Memperluas Jaringan
Menerbitkan buku umum mungkin relatif tidak sulit- tetapi menjadikannya produk bermutu dan laku dijual, itulah persoalannya. Tetapi, saya percaya dengan jaringan. Apakah yang menghubungkan anda dengan teman anda di kota atau negara lain? Jaringan internet. Apakah yang menghubungkan seorang calon PNS dengan Bapak Bupati? Jaringan patronase. Apakah yang menghubungkan sebuah NGO di Jakarta dengan NGO di negara lain? Jaringan kesamaan isu. Ya, hidup adalah suatu jejaring; tanpa itu kita hanya akan menjadi orang yang kesepian.
Penerbit memiliki beberapa teman potensial yang layak untuk diajak berkomunikasi dan bekerja sama. Berteman dengan mereka akan membentuk suatu jaringan yang dapat menjadi landasan kuat bagi sosialisasi gagasan suatu buku sekaligus membuatnya menjadi laku. Berikut adalah teman-teman potensial itu.
Lembaga penelitian, universitas, akademikus, intelektual, budayawan, dan mereka yang menghidupi rumah kecendekiawanan di Indonesia.
Media massa; elektronik dan cetak.
Politikus dan para pengambil kebijakan.
Figur publik dan kalangan yang berkekurangan.
Kita biasanya mengharapkan pertemanan yang abadi, atau setidaknya bertahan lama. Begitu pula pertemanan dengan berbagai kalangan di atas. Jika kita mengharapkan pertemanan yang langgeng, maka upaya awal untuk menjalin pertemanan itu juga tidak mungkin dilakukan hanya dalam waktu singkat. Menjaga kepercayaan, integritas, dan hal-hal semacam itu penting jika kita ingin menjadi teman yang baik.
Lalu, mengapa saya menyebut pihak-pihak di atas sebagai teman potensial? Ada beberapa pertimbangan untuk itu:
Pertama, perubahan yang terjadi di negeri ini lebih bersifat elitis; artinya ia digerakkan oleh kalangan tertentu yang memiliki kekuatan (dalam bentuk kekuasaan, uang, atau pemikiran). Jika kita ingin menjadi bagain yang berperan dalam perubahan itu, maka kita harus berteman dengan mereka atau menjadi seperti mereka.
Kedua, patronase merupakan salah satu hal yang melekat dalam kehidupan kita, termasuk di antaranya patronase intelektual. Jika gagasan seorang intelektual dituangkan dalam buku yang kita terbitkan, mungkin akan ada ribuan orang yang kemudian beramai-ramai membacanya.
Ketiga, publisitas mereupakan salah satu kunci keberhasilan. Anda tidak mungkin berharap menjangkau seluruh orang di negeri ini dengan tangan anda sendiri. Gunakan jejaring yang ada untuk merengkuh mereka, namun anda mesti bergerak sekrang juga untuk melakukannya.
Saya tidak mungkin mengambil suatu kesimpulan akhir, tetapi, saya percaya bahwa buku memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan. Jika buku itu ada di tangan kita, mengapa kita mesti menunggu pihak lain berubah untuk menggugah kita agar berubah?
[1] Yang dimaksud dengan buku umum di sini adalah buku-buku yang membahas tema-tema sosial dan diarahkan untuk suatu segmen yang berpendidikan tinggi.

Ngung

2005-09-02T22:29:00.000-07:00

tak hendak kupaksakan untuk menulis. disebabkan kepala telah kosong. karena tidak kunjung diisi lalu dimuntahkan lalu diisi lalu dimuntahkan kembali... kemudian dipertukarkan. menung yang membuncahkan gagasan. keberlanjutan yang mengasah tajam rasa. menjadi tugu yang hanya layak untuk dijadikan pengingat kelampauan. serupa museum dengan rangkaian sejarah yang lembab tak terawat. kelebat Socrates mengalimatkan “hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dihidupi”. lalu terdengar tiruan bunyi sesuatu yang berdengung. dan penat pun menyergap.

Kebenaran

2005-09-02T09:13:00.000-07:00

Apa yang kalian sebut kebenaran? Kesesatan yang berabad-abad usianya.
Apa itu kesesatan? Kebenaran yang dialaminya hanya semenit.

Baruch de Spinoza

Budaya Verbal

2005-09-01T20:45:00.000-07:00

Suatu ketika, pada paruh kedua dekade 1990an, almarhum Noercholish Madjid kurang lebih pernah menyatakan bahwa orang Indonesia gemar dengan budaya verbal. Maksudnya, orang Indonesia lebih suka berbicara ketimbang menulis saat mengemukakan gagasannya. Kalimat Cak Nur tersebut harus dibaca sebagai suatu autokritik. Dia menyentil saya sekaligus dirinya sendiri, sebagai bagian dari Indonesia. Tulisan pendek ini pun hendak saya maknai sebagai suatu refleksi, bukan pencermatan atas objek yang berjarak dari diri saya.

Terhadap amatan Cak Nur di atas, saya menduga bahwa sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan orang Indonesia lebih memilih berbicara, bukan menulis. Pertama, untuk menulis dibutuhkan instrumen tambahan di luar anggota tubuh manusia. Saat mengungkapkan suatu gagasan dalam bentuk tulisan, paling tidak Anda membutuhkan alat tulis, jika bukan komputer. Tidak demikian halnya dengan berbicara. Hanya, maaf, cacat kebisuan yang dapat secara permanen menghalangi orang untuk berbicara. Selebihnya, ada berjuta gejala yang dapat merangsang orang untuk berbicara, tanpa membutuhkan alat bantu. Sebab, bibir dan pita suara sudah menempel di tubuh seseorang sejak dia dilahirkan. Kedua, untuk menulis suatu gagasan biasanya orang perlu mempersiapkan gagasannya secara baik agar runtut dan memenuhi kualifikasi untuk bisa disebut sebagai ‘paparan yang menarik’ atau ‘pencermatan yang kritis’. Sementara, satu peristiwa saja sudah cukup untuk merangsang orang untuk berbicara secara spontan. Jadi, berbicara dapat menjadi suatu kegiatan yang bersifat spontan, sedangkan menulis lebih membutuhkan persiapan (sedikitnya untuk mempersiapkan alat tulis). Ketiga, peradaban manusia sendiri sesungguhnya relatif belum lama mengenal budaya tulis. Donald B. Calne (2005, cet. 2, terj. KPG) mencatat bahwa sekitar 97,5 persen kurun perkembangan homo sapiens modern merupakan sejarah pra-tulis. Sementara, tulisan sendiri baru timbul sekitar 5000 tahun yang silam! Saya belum menemukan catatan mengenai kapan kira-kira orang Indonesia mulai mengenal tulisan atau budaya cetak. Tetapi, saya yakin kurang dari 5000 tahun lalu.

Di luar tiga hal di atas, saya curiga bahwa ada satu alasan lain yang menyebabkan sebagian orang lebih memilih bahasa lisan ketimbang tulisan untuk mengemukakan gagasannya. Yaitu bahwa bahasa lisan lebih sulit untuk disimak dibandingkan bahasa tulisan. Suatu gagasan yang tertulis dapat dibaca berulang-ulang sehingga memungkinkan adanya pencermatan yang saksama terhadap teks tersebut. Hal yang demikian memberi kesempatan kepada pihak lain, di luar sang pembawa gagasan, untuk dapat menyetujui atau menolak gagasan tersebut dengan pertimbangan yang matang. Akan halnya bahasa lisan, ia dapat disampaikan secara panjang lebar dan dibumbui dengan permainan intonasi. Persoalannya, kemampuan indera manusia membatasi kita untuk dapat mencerna omongan secara utuh dalam waktu singkat. Kecuali, pembicaraan tersebut direkam. Sempitnya kesempatan bagi orang lain untuk mencerna suatu pembicaraan dengan baik, mempersempit pula kemungkinan baginya untuk menggugat atau menolak gagasan yang telah disampaikan. Bagi pihak tertentu yang ingin menghindari pertarungan gagasan, hal yang demikian dianggap menguntungkan. Apalagi jika gagasan yang dia usung sesungguhnya memiliki cacat bawaan yang serius.

Namun demikian, penyampaian gagasan melalui bahasa lisan bukanlah sesuatu yang buruk. Dalam suatu wawancara, Jostein Gaarder – penulis buku Sofies Verden (Dunia Sophie) yang telah diterjemahkan ke dalam sekitar 30 bahasa – pernah menyebut bahwa dua orang yang dikaguminya adalah Yesus Kristus dan Sokrates. Alasannya, kedua orang ini tidak pernah menulis satu buku pun, tetapi pengaruh ajaran dan gagasannya memberi sumbangan besar bagi kemajuan peradaban. Hal ini mewartakan kepada kita betapa bahasa lisan pun mampu membuat suatu perbedaan dalam hidup. Dalam keseharian, kita pun lebih banyak memanfaatkan bahasa lisan sebagai alat untuk berkomunikasi dibandingkan tulisan. Segala yang kita pikirkan jauh lebih mudah untuk disampaikan dalam bahasa lisan, yang menurut saya lebih sederhana ketimbang tulisan. Jika kita buat perbandingan pun, sepertinya dalam kehidupan manusia lebih banyak memanfaatkan bahasa lisan ketimbang tulisan untuk menyampaikan berbagai hal. Jadi, apakah bahasa lisan lebih buruk ketimbang bahasa tulisan? Jawabannya, pasti tidak!

Tidak dapat dimungkiri bahwa bahasa sendiri – baik lisan maupun tulisan – sesungguhnya merupakan produk peradaban yang sangat cerdas. Bahasa memungkinkan manusia berkomunikasi satu sama lain: menyampaikan gagasan, harapan, keinginan, atau bahkan ungkapan hati. Persoalan baru akan muncul jika gagasan yang disampaikan – secara lisan maupun tertulis – tidak didasari oleh argumentasi yang kuat lagi cerdas. Lebih memprihatinkan lagi jika keterbatasan indera manusia membuat sebagian orang lebih suka memanfaatkan bahasa lisan untuk menutupi kedangkalan argumentasinya.

Argumentasi yang bagus setidaknya dicirikan oleh kemasukakalan. Kemasukakalan dapat didukung oleh serentetan fakta yang konkret dan data yang valid, pendapat pihak lain yang telah diterima secara luas, atau lolos dari uji kekeliruan. Saya menyebutnya kemasukakalan, bukan kebenaran. Sebab, bagaimana pun kebenaran yang dicapai oleh suatu kemasukakalan bersifat relatif. Hingga munculnya suatu gagasan baru yang dianggap lebih masuk akal, mungkin gagasan itu dapat memperoleh julukan sementara sebagai ‘kebenaran’. Tetapi, ia bukanlah suatu kemutlakan. Maka, tanpa kemasukakalan, suatu argumentasi dapat kita tolak.

Pada akhirnya semua berpulang pada sikap bijak kita. Gaarder (2004, cet. 15, terj. Mizan) menulis bahwa orang yang paling bijaksana adalah dia yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sementara hal paling tolol adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui tentang segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Gaarder memberi pelajaran kepada kita untuk bersikap proporsional. Dunia ini terlalu kompleks, sementara pikiran manusia bukanlah kedalaman atau keluasan yang tanpa batas. Kehendak untuk selalu belajar kemudian menjadi suatu kemendesakan sejarah yang sepatutnya tidak ditawar. Pada saat yang sama, keterbukaan untuk saling bertukar gagasan akan memperkaya pandangan kita tanpa keinginan untuk menguasai. Dikarenakan kekuasaan lebih ingin dipahami dan sulit untuk mau memahami.

Krisis Ekonomi

2005-09-01T13:45:00.000-07:00

Jajak pendapat yang digelar oleh Kompas, analisis para ahli ekonomi, maupun kondisi yang dialami oleh sebagian besar warga mengafirmasi sebuah kesimpulan bahwa saat ini krisis ekonomi tengah membayangi kita. Menko Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah tahu apa yang harus dilakukan (Kompas, 27 Agustus 2005), dan memang pemerintah sebaiknya tahu apa yang mesti dilakukan jika tidak ingin melihat bangunan sosial yang coba kita tata ulang sejak Mei 1998 berserak kembali.

Hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi memang kompleks sekaligus ambigu. Jika kita mengingat kalimat Barrington Moore yang seolah sudah menjadi pepatah “no bourgeois, no democracy” atau merujuk pada gagasan-gagasan Lipset terutama dalam Political Man (1960), mungkin kita akan bersepakat bahwa kemajuan ekonomi memang menentukan dan menjadi basis bagi pembangunan demokrasi. Tetapi, para ahli ilmu politik lain telah mengemukakan argumentasi yang sangat kuat dengan menyodorkan fenomena India, misalnya, yang mampu membangun demokrasi tanpa harus lebih dulu memapankan perekonomiannya.

Meski demikian, baiklah kita merunut persoalan ini dari sejarah Indonesia. Pada masa percobaan demokrasi konstitusional 1950an, salah urus ekonomi dan campur tangan politikus sipil terhadap persoalan TNI dapat disebut sebagai dua hal dasar yang menggerogoti bangunan demokrasi di Indonesia. Kondisi yang demikian diperparah oleh ketidaksabaran elite (terutama Soekarno) terhadap ketidakefisienan demokrasi sekaligus ketidakdewasaan para politikus sehingga proses pengambilan keputusan selalu berlarut. Kita tahu kemudian Soekarno mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959 yang mengawali lahirnya Demokrasi Terpimpin dan kemudian dilanjutkan dengan perjalanan panjang otoritarianisme Soeharto selama sekitar 32 tahun.

Mekarnya kembali demokrasi di Indonesia sejak 1998 hingga kini juga tidak lepas dari dua hal: konflik dan krisis. Secara esensial konflik sebenarnya menghidupkan demokrasi, tidak ada demokrasi yang tumbuh tanpa disertai konflik. Tetapi, tanpa pengelolaan yang bijak konflik justru dapat menjadi akar masyarakat tanpa tatanan. Panggung politik Indonesia dalam kurun tujuh tahun terakhir menghadirkan konflik yang belum ada presedennya dalam sejarah Indonesia. Tampak nyata bahwa hal ini muncul sebagai akibat perilaku mengagungkan kepentingan sepihak.

Di sisi lain, kita juga melihat bahwa krisis ekonomi menjadi salah satu sumbu yang menyalakan kehendak rakyat untuk mengakhiri sistem politik Orde Baru yang korup. Celakanya, demokratisasi – yang oleh banyak pihak dianggap sebagai panasea – ternyata tidak diikuti oleh profesionalisme dalam pengelolaan ekonomi dan politik. Akibatnya jelas: hingga hari ini sebagian rakyat masih diliputi kabut tebal ketidakpastian masa depan. Bahkan sebagian pihak membuat sinyalemen bahwa krisis jilid dua sedang menggelayuti negeri ini.

Ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai apabila kita gagal mengelola politik dan ekonomi sehingga tidak dapat menghadirkan kemanfaatan yang optimal bagi rakyat. Pertama, kemungkinan adanya anggapan bahwa krisis dan konflik adalah dua anak haram yang dilahirkan oleh praktik demokrasi. Jika keduanya terjadi pada tingkat yang kritis, bisa jadi masyarakat akan mengemohi demokrasi sebagai suatu tatanan yang ternyata mengidap sisi-sisi buruk. Studi Huntington (1989) menunjukkan bahwa kegagalan praktik demokrasi di masa lalu dapat menciptakan rasa antipati terhadap gagasan demokrasi.

Kedua, kemungkinan akan munculnya pemimpin kuat yang anti-demokrasi. Bagaimana pun demokrasi bukanlah suatu sistem yang efisien. Dalam konteks tertentu, otoritarianisme barangkali jauh lebih efisien karena tidak membutuhkan musyawarah atau persetujuan mayoritas. Pada sisi lain, persoalan yang dihadapi oleh rakyat kian berat dan membutuhkan jalan keluar dengan segera. Jika para perumus kebijakan gagal menggunakan instrumen yang ada untuk menghadirkan solusi nyata bagi rakyat, maka kerinduan akan seorang juru selamat akan menemukan persemaiannya pada masa krisis. Hal ini dapat saja dimanfaatkan oleh seorang pemimpin yang dianggap memiliki kapabilitas untuk mewujudkan tatanan yang stabil dengan mengorbankan kebebasan.

Ketiga, krisis yang berlarut hanya akan semakin melemahkan akses sebagian besar massa terhadap sumber daya (sumber daya ekonomi, politik, dan sebagainya). Ketidakmerataan distribusi akses terhadap sumber daya ini akan berdampak pada adanya dominasi oleh elite terhadap segenap proses yang terjadi dalam kehidupan sosial. Jika hal ini terjadi, maka proses sosial akan melahirkan oligarkisme yang lagi-lagi hanya memberi benefit terbanyak bagi elite tertentu.

Satu poin utama yang dapat kita tarik dari uraian di atas adalah bahwa berlarutnya krisis (baik politik maupun ekonomi) dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap demokrasi sebagai suatu tatanan yang lebih baik. Dengan demikian upaya bersama untuk memahami sekaligus mencari jalan keluar dari konflik merupakan suatu kemendesakan sejarah jika kita semua masih bersepakat akan kebersamaan kita sebagai Indonesia yang satu.

Demokrasi Taat Aturan

2005-08-31T14:30:00.000-07:00

Dalam Problems of Democratic Transition and Consolidation, Juan Linz dan Alfred Stepan menyebut bahwa secara esensial demokrasi terkonsolidasi ketika negara berada dalam suatu suasana politik kala setiap orang bersepakat bahwa demokrasi merupakan “the only game in town”. Linz dan Stepan melanjutkan, secara konstitusional demokrasi menjadi “the only game in town” ketika setiap aktor yang terlibat dalam politik terbiasa dengan kenyataan bahwa konflik politik akan diselesaikan menurut norma yang berlaku dan pencederaan terhadap norma tersebut akan berdampak pada inefektifitas dan memakan biaya sosial yang mahal.

Pembacaan yang mendalam terhadap gagasan dua pemikir demokrasi di atas bagi saya mendesak untuk dilakukan mengingat apa yang terjadi di ranah politik kita akhir-akhir ini. Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) yang digelar di banyak tempat di negeri ini, hemat saya, lebih banyak melahirkan pecundang ketimbang pemenang. Bukan dalam arti bahwa pemenang pilkada hanya satu pasangan, sementara yang kalah mungkin lebih dari satu. Melainkan bahwa proses pilkada di banyak tempat telah memerosokkan kita ke dalam konflik politik yang mengakibatkan menganganya borok sosial.

Konflik adalah bagian dari kekayaan kehidupan manusia. Ia bisa membuat kita sakit sekaligus menemukan jalan menuju harmoni sosial yang baru. Nilai, pandangan, gagasan, bahkan keyakinan dapat berubah. Jika dinamika tersebut gagal kita ikuti, niscaya guncangan sosial akan menghantam kita. Tetapi, konflik yang sehat bersifat mendewasakan. Dengan catatan bahwa dari konflik tersebut kita belajar untuk memperbarui kesepakatan sosial.

Ditutupnya ruang untuk berkomunikasi, bersaing, dan berkonflik pada masa lalu memberi sumbangan tidak kecil terhadap letupan sosial yang begitu bergejolak di Indonesia pascaOrde Baru. Alih-alih mendialogkannya, perbedaan di antara kita justru menggiring kita untuk memperjuangkan kehendak sepihak secara mutlak sembari melupakan bahwa ada pihak lain dengan kepentingan berbeda yang juga memiliki saham atas negeri ini.

Tetapi, di sisi lain kita juga mendapati dua wajah yang kuyu. Baik masyarakat maupun negara sama-sama berada pada posisi yang lemah, tidak berdaya. Negara tidak cukup memiliki kekuatan untuk mendayagunakan kekuasaannya demi gagasan reformasi. Sementara rakyat tidak cukup memiliki sumber daya yang terdistribusi secara merata di antara mereka agar mereka mampu memperjuangkan kehendak secara beradab. Tidak mengherankan, ketika keduanya berseberangan kepentingan yang terjadi adalah benturan dengan eskalasi yang luas bahkan berdarah.

Pada saat yang sama, norma yang diandaikan oleh Linz dan Stepan di atas dapat menjadi pedoman penyelesaian konflik ternyata juga menyimpan banyak lubang. Berbagai peraturan perundang-undangan di negeri ini memiliki banyak potensi multi tafsir. Begitu pula solusi konflik yang ditawarkan oleh norma hukum menjadi tawar kalau ia tidak mengandung keberimbangan.

Kombinasi antara hal-hal buruk di atas patut kita ratapi. Namun, lebih dari itu ia juga merupakan wake up call bagi kita untuk berbenah, bekerja keras untuk menuntaskan perubahan. Barangkali yang perlu kita yakini adalah bahwa perubahan selalu bersifat open ending, yang selalu terbuka untuk ditafsir ulang dan diperbaiki. Maka, langkah strategis awal kita adalah menciptakan fondasi dan pilar bagi perubahan yang berkelanjutan. Sehingga ketika kita meneruskembangkan perubahan, kita tidak akan merusak seluruh bangunan bangsa ini, melainkan hanya akan memperbaiki elemen-elemen pelengkapnya sembari terus berdialog agar kita memahami kehendak satu sama lain.

Ketidakadilan

2005-08-31T08:15:00.000-07:00

Pada bagian awal Analisa Ekonomi (Kompas, 22 Agustus 2005) Faisal Basri menyebut bahwa ketidakdilan merupakan sumber utama konflik yang terjadi di banyak tempat. Kenyataannya memang demikian, dan saya justru khawatir kalau saya tidak bersepakat dengan gagasan itu jangan-jangan saya telah berbuat tidak adil. Keadilan berporos pada distribusi dan proporsionalitas. Jika Anda menyumbang kontribusi lebih daripada saya, sementara saya memperoleh imbalan lebih daripada Anda; itu namanya tidak adil. Lantas, adilkah bila saya membayar pajak lebih daripada tetangga saya yang fakir, sementara dia memperoleh subsidi lebih dari negara dibandingkan saya? Pertanyaan ini dapat diperjanjang hingga tak berkesudahan dengan kemungkinan yang barangkali tak terbatas. Karena itulah, saya percaya bahwa membincangkan distribusi tanpa menyertakan proporsionalitas dapat berbuah ketidakadilan, demikian sebaliknya.

Akhir-akhir ini banyak orang merasa diperlakukan tidak adil. Anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang sekian lama memberontak, sebentar lagi akan mendapat kompensasi ekonomi yang cukup dari negara. Dari mana negara akan mewujudkan kompensasi-kompensasi itu? Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lantas, dari mana pos pendapatan dalam APBN diperoleh? Tentu saja, antara lain dari pajak yang telah dibayarkan oleh warga negara yang taat dan tidak hendak memberontak. Kita juga mendengar suara tentang ketidakdilan lainnya. Beberapa jam lamanya listrik padam tanpa Perusahaan Listrik Negara (PLN) mampu menjelaskan apa sebabnya hingga dua hari kemudian. Para pelanggan pun menggugat: jika kami terlambat membayar tagihan listrik maka PLN akan mendenda kami, lantas mengapa kami harus diam saja tanpa menuntut apa-apa kala PLN tidak mampu menyediakan tenaga listrik?

Ada banyak argumentasi yang dapat kita kemukakan untuk mendedah dua kasus di atas. Apakah ada keadilan di sana? Apakah kompensasi atas kerugian selalu dapat berarti terwujudnya keadilan? Ahh, baguslah jika kita masih dapat memperdebatkan segalanya dengan bebas. Tetapi, kita mendengar Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau agar kita semua berhenti memperdebatkan isi kesepakatan damai RI-GAM. Dalam situasi normal, orang akan berhenti berdebat kalau sudah tercapai kesepakatan (entah karena pihak-pihak yang terlibat setuju akan kesimpulan yang sama atau justru setuju untuk tidak bersepakat). Sementara dalam situasi tidak normal, orang berhenti berdebat mungkin karena rasa takut atau karena tiadanya mekanisme yang adil dalam mengatur perdebatan. Di antara kedua situasi itu, berada di manakah kita kini?

Banyak orang kini merasa frustrasi dengan keadaan. Yang dibutuhkan memang suatu jalan keluar. Tetapi, kalau yang dihadapi justru jalan buntu, maka logis jika orang jadi frustrasi. Adakah rasa itu dapat dialihkan menjadi energi positif untuk menyelesaikan persoalan?

Suatu ketika Michael J. Kryzanek menyebut bahwa marah, bosan, dan bingung adalah pandangan orang Amerika terhadap dunia politik sekaligus energi positif untuk melawan ketidakadilan. Marah. Bosan. Bingung. Agaknya tiga kata itu belum lagi cukup untuk mengidentifikasi perasaan segenap warga. Mengelola rasa akan membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain yang tidak beradab. Maka, menyalurkan rasa itu dalam kritisisme, dialog, dan komunikasi akan dapat menghasilkan jalan keluar. Jadi, kita memang mesti memperdebatkan persoalan-persoalan agar kita memperoleh solusi yang beradab atas persoalan kita bersama.

Rasa Kebangsaan

2005-08-30T13:38:00.000-07:00

Apakah saya patut bersedih jika Papua, Aceh, atau bahkan Lamongan menyatakan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawabannya adalah relatif. Relatif sebab rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang mutlak, yang kita imani sepanjang hayat. Rasa kebangsaan tidak sama dengan hidup atau mati yang tidak terhindarkan. Tetapi, uniknya demi rasa kebangsaan orang bersedia berkalang nyawa.

Gagasan tentang rasa kebangsaan, sebaimana disebut oleh banyak kalangan, adalah gagasan yang bersifat abstrak. Gagasan yang diandaikan. Saya memang teringat Ben Anderson yang bersuara tentang imagined communities ketika berbicara tentang rasa kebangsaan. Bahwa saya dan seseorang yang berada di Sambas adalah senegara, sementara saya dan seseorang yang berada di Darfour bukanlah sebangsa adalah gagasan yang hanya masuk akal ketika ia secara sengaja dikonstruksikan demikian.

Sejarah, bahasa, atau bahkan ikatan kekerabatan dan agama sering menjadi identitas bersama yang menyatukan satu pihak dan pihak lainnya. Solidaritas, kebersamaan, sering dilandaskan pada kesamaan ini. Ironisnya, di sisi lain dan pada saat yang sama, perbandingan dengan pihak lain akan membenturkan kita pada ketidaksamaan.

Bangsa-bangsa Barat mencaplok wilayah-wilayah di belahan dunia lain seolah wilayah itu suatu daratan tak bertuan. Mereka yang hidup di daratan tersebut adalah manusia-manusia yang belum beradab. Dan Barat memiliki keharusan sejarah yang maha suci untuk memberadabkan mereka. Lalu, pihak-pihak yang berada dalam penindasan kolonial itu melawan dan memerdekakan diri. Membentuk suatu entitas baru, negara baru, rasa kebangsaan baru. Kita dan mereka tidak sama.

Proses semacam itu berjalan di banyak tempat. Jelas sekali. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa rasa kebangsaan adalah ciptaan manusia. Saya belum pernah mendapati ada ciptaan manusia yang bersifat kekal. Maka demikianlah pula rasa kebangsaan.

Ghana gundah ketika salah satu pesepakbola terbaiknya, Gerald Asamoah pindah kewarganegaraan dan bermain untuk tim nasional Jerman. Dia adalah orang berkulit hitam pertama yang bermain untuk Jerman. Dia adalah seorang striker, posisi penting untuk menentukan kemenangan suatu tim sepakbola. Jerman segenap negara besar di dunia sepakbola bergejolak saat Ailton bermaksud menerima pinangan Qatar yang hendak memberinya kewarganegaraan baru, hingga akhirnya Ailton dan Qatar mesti mengurungkan kesepakatan. Ailton adalah warganegara Brazil yang bermain untuk Bremen di liga sepakbola Jerman. Pada musim 2003/2004 Bremen menjadi juara dan Ailton menjadi pencetak gol terbanyak. Jika Asamoah bisa, mengapa Ailton tidak? Di sinilah rasa kebangsaan menampakkan relatifismenya.

Gagasan mayoritas atau pendapat pihak yang kuat sering dianggap sebagai kebenaran. Demikian pula dalam hal rasa kebangsaan. Di banyak tempat pihak-pihak yang merasa tidak memperoleh manfaat proporsional dari kelompoknya atau meyakini hal yang berbeda sering berupaya untuk memisahkan diri dan memunculkan identitas baru. Kemunculan berbagai sekte dalam agama, beragamnya organisasi profesi yang menghimpun kaum profesional dari profesi yang sama, atau bahkan lahirnya partai-partai politik baru dapat disebut sebagai perwujudan kecenderungan di atas. Uniknya, kehendak untuk memunculkan identitas kebangsaan yang baru sering kali muncul dari pihak-pihak yang dari segi jumlah termasuk minoritas. Lihatlah Basque, Kurdi, Tibet, Chechnya. Jika kita melihat dari perspektif kelompok mayoritas yang lebih kuat, tindakan tersebut adalah upaya pemisahan diri, disintegrasi yang akan memecahbelah kebersamaan sebagai satu bangsa. Selanjutnya, mari kita berada di sisi mereka. Ini adalah upaya untuk memerdekakan diri, suatu upaya pencarian identitas yang baru.

Kehendak bebas untuk menentukan identitas diri adalah hak yang tidak dapat dicabut dari diri seseorang. Mari kita berandai-andai. Pernahkah saya atau Anda memberikan mandat kepada nenek moyang negeri ini bahwa dirinya sebagaimana anak keturunannya nanti hingga akhir masa akan tetap menyatukan diri dalam satu identitas bersama sebagai satu negara? Adakah perjanjian yang dibuatnya bersama kerabat dan sejawatnya akan mengikat anak keturunannya, termasuk kita, untuk membangun kesatuan sebagai perwujudan rasa kebangsaan?

Jika ada pihak yang tidak bersepakat dengan saya, lalu menyatakan berpisah dari kebersamaannya dengan saya, kemudian mereka hidup lebih bahagia pada masa sesudahnya. Saya akan bergembira untuk kebahagiaan itu. Tetapi, jika mereka mesti berpisah dengan saya dan mereka mesti mengorbankan nyawa untuk gagasan keterpisahan itu. Saya akan bersedih untuk keterpisahan yang selamanya.

Menghadang Persekutuan Jahat

2005-08-29T23:41:00.000-07:00

Dalam sekitar tiga bulan mendatang, berbagai daerah di Indonesia akan kembali riuh oleh perhelatan politik terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Sebelas provinsi, seratus tujuhpuluh sembilan kabupaten, dan tigapuluh enam kota di Indonesia akan memilih pasangan kandidat untuk menduduki posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meski pemilihan tersebut sudah dekat, berbagai persoalan hingga kini masih membayangi. Mulai ketidakjelasan anggaran hingga belum tuntasnya pendataan pemilih.

Persoalan lain yang juga menarik untuk dikaji adalah kekhawatiran akan timbulnya persekutuan jahat antara para pemodal dan politikus dalam ajang pilkada tersebut. Persekutuan antara kekuatan pemodal dan politikus sebenarnya merupakan hal yang jamak. Tetapi, dalam kasus Indonesia kontemporer hal ini dapat menjadi ancaman bagi pembangunan demokrasi. Sedikitnya ada dua alasan untuk memperkuat argumen di atas. Pertama, akses terhadap modal dan kekuasaan belum secara merata dinikmati oleh rakyat Indonesia. Kesenjangan antara kalangan berpunya dan kalangan tidak berpunya (baik menyangkut modal maupun kekuasaan) masih cukup tajam. Akumulasi modal dan kekuasaan di tangan segelintir elite akan semakin menjauhkan mereka dari kontrol efektif masyarakat. Sebab, kalangan tidak berpunya akan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap kalangan berpunya. Keadaan yang demikian membuka kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pihak tertentu. Kedua, Indonesia memiliki pengalaman buruk di masa lalu ketika persekutuan antara pemodal dan penguasa melahirkan patronase di antara para pemburu rente. Saat ini, bangunan masa lalu yang dijalin oleh rezim lama belum sepenuhnya runtuh, sementara elemen civil society masih relatif lemah. Terbukanya kesempatan partisipasi politik dapat saja dimanfaatkan oleh kelompok yang sama – baik yang dilahirkan oleh rezim lama atau pun hasil sampingan masa transisi – untuk melakukan persekongkolan jahat.

Selanjutnya, mari kita urai kekhawatiran di atas lebih luas. Dalam suatu volume bertajuk ‘Transisi Menuju Demokrasi’ yang telah dikenal luas, O’Donnel dan Schmitter (1993) menyebut bahwa kejatuhan rezim otoriter tidak sertamerta akan diikuti oleh instalasi demokrasi yang meluas ke seluruh negeri. Mereka menyebut perubahan menuju ‘sesuatu yang lain’, yang tidak pasti. Mungkin akan terbentuk demokrasi politik, tetapi mungkin juga kebangkitan kembali rezim otoriter dalam bentuk baru. Saya meyakini bahwa kini Indonesia sedang berada dalam ketidakpastian tersebut. Kita terjebak pada suatu kondisi ‘tidak ke mana-mana’; demokratis tidak, otoriter bukan. Prasyarat demokrasi formal seperti pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan publik, meluasnya partisipasi politik, atau kebebasan berpendapat relatif terpenuhi. Sementara secara substantif, gejala yang menunjukkan bahwa kehendak rakyat menjadi pertimbangan utama dalam segenap proses politik tampak relatif lemah dan samar. Tarik menarik antara kepentingan untuk membentuk suatu tatanan demokrasi berhadapan dengan keinginan untuk mempertahankan keistimewaan tertentu yang dinikmati oleh kalangan elite – sekali lagi, baik yang dilahirkan oleh tatanan lama maupun hasil sampingan masa transisi. Pencermatan terhadap segenap proses yang sedang terjadi menjelang digelarnya pilkada langsung dapat menjadi salah satu cara untuk membuktikannya.

Salah satu gejala mencolok dalam pemilu di berbagai negara pada dekade terakhir adalah semakin besarnya dana yang dibutuhkan untuk meraih dukungan rakyat. Berbagai faktor yang melatarinya antara lain adalah luasnya wilayah, besarnya jumlah pemilih, pemanfaatan teknologi komunikasi secara massif, dan inflasi. Dengan kondisi yang demikian, kandidat/pasangan kandidat yang memiliki modal banyak atau mereka yang mampu menggalang dana dalam jumlah besar lebih berpeluang untuk terpilih. Di negara dengan tingkat akuntabilitas relatif rendah seperti Indonesia, hal ini membuka kemungkinan terbentuknya persekutuan jahat antara politikus dan pemodal untuk meraih jabatan publik dan kemudian memanfaatkan jabatan tersebut sebagai sarana untuk menggemukkan pundi-pundi kekuasaan dan modal mereka.

Baik politikus maupun pemodal memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk memenangi persaingan politik. Sementara, perangkat hukum tidak memiliki kelengkapan dan kekuatan yang memadai atau bahkan tidak memiliki kemauan untuk menegakkan supremasi hukum. Maka, politikus dan pemodal tinggal membutuhkan kehendak untuk membangun persekutuan jahat. Pada beberapa gelaran pemilu pascaSoeharto yang telah lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tidak memiliki pranata sekaligus kemauan yang memadai untuk mengontrol penggalangan dana politik sekaligus penggunaanya. Akibatnya, manipulasi data tentang dana politik dapat dilakukan secara mudah oleh partai politik maupun kandidat tertentu. Peluang yang sama dapat saja dimanfaatkan oleh para kandidat dalam pemilihan kepala daerah untuk memenangkan persaingan politik.

Di sisi lain, Undang Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi landasan pilkada juga membuka peluang terbentuknya persekutuan jahat. Salah satu aturan yang banyak memperoleh sorotan adalah pasal 56 ayat 2 yang menyebut pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal ini menutup kemungkinan bagi seorang calon independen untuk mengajukan diri sebagai kandidat. Pembatasan partisipasi politik ini membuat ketergantungan calon/pasangan calon terhadap partai politik menjadi sangat tinggi.

Saat ini, partai politik merupakan salah satu lembaga yang memiliki akses besar ke kursi kekuasaan. Undang Undang mempersyaratkan pencalonan presiden/wakil presiden maupun kepala daerah/wakil kepala daerah harus melalui partai politik. Selain itu, partai politik juga memiliki jangkauan kekuasaan yang lebih luas melalui wakil-wakilnya yang ada di lembaga legislatif. Lembaga yang hanya menjadi perpanjangan kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru tersebut kini menjadi salah satu pelaku utama yang menentukan proses politik yang terjadi di Indonesia. Berbagai kebijakan publik yang hendak diambil oleh pihak eksekutif mesti dikonsultasikan kepada lembaga legislatif. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh legislatif untuk menekan eksekutif agar menyelaraskan kebijakannya dengan kepentingan partai politik.

Keadaan yang demikian agaknya dipahami betul oleh para elite partai. Mereka berlaku sebagai broker politik bagi pihak lain yang ingin menduduki berbagai jabatan publik. Menjelang pemilu legislatif, para calon anggota legislatif membuat kontrak dengan partai politik yang menyatakan bahwa mereka akan menyumbang uang dalam jumlah tertentu ke kas partai apabila mereka terpilih. Sementara, dalam pencalonan untuk maju ke pilkada, para kandidat diwajibkan menyetor sejumlah dana sebagai uang pendaftaran kepada partai politik yang akan menyokong pencalonannya.

Pada sisi lain, kuatnya posisi partai politik dalam konstelasi politik nasional memungkinkan partai berfungsi sebagai patron bagi para pencari rente dan pihak lain yang membutuhkan payung politik. Kaum pemodal yang memperoleh kekayaannya dengan cara-cara culas pun lantas mendekati partai politik. Ada dua cara yang dilakukan; bergabung dengan partai dan menjadi politikus sekaligus usahawan, atau berteman dekat dengan kalangan politikus. Tidak mengherankan jika kemudian beberapa partai besar menjadi inkubator dan protektor bagi proyek oligarkhi untuk mempertahankan akumulasi kekuasaan dan modal di tangan segelintir elite (Robison dan Hadiz, 2004). Hal ini diperkuat oleh data yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik dinilai oleh masyarakat sebagai lembaga yang paling banyak dipengaruhi oleh korupsi (TI, 2004).

Pada saat sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan ada di tangan segelintir elite, pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan biasanya lebih banyak didasarkan pada kepentingan mereka sendiri. Rakyat mungkin menjadi sekadar catatan statistik yang laik untuk dikutip tatkala mereka berbicara tentang dukungan. Sebaliknya, dengan rendahnya sumber daya yang dimiliki, partisipasi rakyat pun menjadi terbatas. Lebih parah lagi, ketergantungan relatif rakyat terhadap elite menjadi tinggi. Tentu saja hal ini menyulitkan bagi rakyat untuk dapat melakukan kontrol objektif terhadap elite dalam mengelola mandat yang telah mereka berikan.

Kontroversi seputar harga BBM dapat dikemukakan di sini. Perdebatan bahkan pertengkaran di tingkat elite mengenai kenaikan harga BBM selalu mengatasnamakan kepentingan rakyat. Pemerintah dan kalangan elite parpol pendukung kenaikan BBM berargumentasi bahwa kenaikan ini memberi dampak positif bagi kelompok miskin, sedangkan mereka yang menolak pun berdalih bahwa mereka berpihak kepada rakyat. Sementara para elite saling bertengkar, dampak kenaikan BBM telah menekan daya beli rakyat dari kalangan menengah ke bawah. Pada saat yang sama, golongan masyarakat ini terbelah. Kalangan terbawah berharap subsidi yang dijanjikan pemerintah akan membantu mereka sehingga mereka memilih menunggu kebijakan tersebut sembari diam-diam mendukung kebijakan kenaikan BBM. Kelompok rakyat yang secara ekonomi dikategorikan sebagai ‘hampir miskin’ dan kelompok menengah harus berhadap-hadapan dengan mereka dalam isu ini. Pada sisi lain, hampir tidak ada saluran partisipasi politik yang secara efektif mampu memengaruhi kebijakan pemerintah agar berpihak kepada mereka, kecuali demonstrasi. Ini sungguh memprihatinkan; rakyat tidak cukup memiliki sumber daya untuk berartikulasi sekaligus tidak memiliki alternatif saluran yang efektif untuk menyuarakan gagasan dan kepentingan.

Logika dalam contoh di atas akan kita temukan dalam berbagai kasus lain di daerah jika persekutuan jahat antara pemodal dan penguasa tidak memperoleh penentangan yang berarti dari rakyat. Di sinilah tampak bahwa relatif lemahnya civil society memberi sumbangan nyata bagi pengasingan kehendak dan kepentingan rakyat dari kebijakan negara. Organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, dan kelompok-kelompok lain gagal memerankan diri sebagai kelompok penekan. Saya percaya bahwa ini merupakan akibat yang diwariskan kebijakan depolitisasi massa dan korporatisme yang dilakukan oleh Orde Baru. Organisasi-organisasi yang ada di masyarakat sebagian besar berada di bawah pengaruh negara, sementara sebagian massa rakyat yang lain tidak memiliki pemahaman politik yang memadai akibat penumpulan kritisisme oleh negara.

Merebut kendali agenda dari tangan persekutuan jahat penguasa dan pemodal menjadi langkah mendesak yang patut untuk dilakukan. Langkah tersebut dapat diurai dalam beberapa bentuk tindakan. Pertama, memperluas jaring komunikasi di antara seluruh elemen rakyat sehingga terbentuk persekutuan tandingan. Kedua, memperjelas perumusan agenda yang hendak dijalankan agar pembangunan demokrasi dapat ditata ulang. Ketiga, menetapkan kontrol objektif terhadap pengelolaan negara untuk memastikan disepakatinya demokrasi sebagai ‘satu-satunya aturan yang mesti ditaati’. Keempat, memanfaatkan berbagai saluran alternatif untuk memperkuat struktur sistem kenegaraan dan demokrasi demi meniadakan ketergantungan terhadap figur atau kelompok tertentu dalam masyarakat.

DIA, Tatum, dan Perempuan

2005-08-23T00:02:00.000-07:00

Kedip lampu-lampu di sepanjang jalan sungguh membuat DIA merasa tidak nyaman. Diskotek itu memasang sebuah papan besar bertuliskan Joyful Night. Tetapi, sebaliknya. Malam ini benar-benar tidak nyaman baginya. Toko buku di sebelah diskotek memajang suatu replika raksasa sebentuk buku. Tulisan mencolok yang berwarna-warni. “BukuBukuBuku”, begitu bunyinya. DIA lalu mengalihkan pandangannya ke sisi kanan jalan. Kali ini matanya tertumbuk pada seorang lelaki. Lelaki yang duduk di pojok dekat telepon umum. Pandangannya sedikit bergeser. Jelas, orang itu sedang membaca majalah. Kini DIA lebih fokus. Sampul majalah itu memuat judul laporan utama “Permainan Politik?”. Ah, DIA hendak mengutuk matanya yang terlalu tajam. Pada akhirnya apa yang direkam oleh pandangannya kini bersesakan memenuhi pikirannya. Pikiran yang telah sejak tadi serupa kasau tak beraturan.

Bis yang sedang ditumpanginya melaju kencang. Tetapi bagi DIA perjalanan malam itu lebih mirip sebuah garis yang dihubungkan oleh titik-titik. Helaan pijakan gas atau kopling sesaat sebelum sang sopir menggeser tuas persneling memindahkan gigi untuk menambah kecepatan adalah jeda di antara titik-titik yang terhubung menjadi garis tersebut. Garis itu adalah pengulangan titik-titik, dan ia konstan. Seperti itulah setiap malam usai kerja dilaluinya.

DIA ingat grup musik yang ditontonnya dalam suatu pertunjukan rutin di kafe malam minggu lalu. Mereka memiliki daftar empatpuluh lagu paling top yang akan mereka mainkan secara berurutan. Mereka memainkannya dalam urutan yang sama selama seminggu penuh, sebelum kemudian tangga lagu berganti pada minggu berikutnya dan mereka pun akan mengikuti perubahan itu selama seminggu penuh. Begitu seterusnya. Rutin. Berulang. Konstan. Monoton. Dan menjemukan.

Sampai pada suatu perhentian. Halte yang terhampar di hadapannya adalah serpihan papan iklan. Sekujur bagian halte itu telah terisi propaganda. Iklan sabun dengan semburat jelita seorang perempuan, telepon seluler trendi dan seorang perempuan dalam balutan rok mini, lalu lipstik yang teroles pada sebentuk bibir merekah. Gambar-gambar wangi yang membungkus dinding halte. Melambangkan persetubuhan birahi dan nafsu konsumsi.

Pandangannya beringsut. Pada pagar bertembok. Milik sebuah gedung pemerintahan. Tepat di belakang halte. Puluhan, mungkin. Atau bahkan lebih. Poster yang bertumpuk dan lengket. Pada tembok. Tak terelakkan, DIA membacanya. “Sedot Tinja Hub. 990543”. “Skripsi/Tesis Dijamin Beres 616106”. “Pilih Pasangan ASD&FGH”. Sungguh. Sorot matanya adalah tajam elang. Ketelitiannya adalah endusan detektif. Mengindera dengan cermat segala yang ditatap, merasai dengan rinci semua yang dihadapi.

Upff...sembilan hari terakhir memang terasa meletihkan bagi DIA. Pekerjaan yang telah ditekuninya selama hampir tigabelas tahun seperti hendak disudahinya. DIA ingin menghampiri titik perhentian. Tetapi, dia berharap. Itu akan menjadi sebuah usai yang bukan merupakan akhir. DIA telah lelah menatap huruf. Huruf yang sepertinya telah lekat pada kelopaknya. Tetapi, pertanyaan menghantuinya: benarkah gelisah itu karena kebosanannya pada pekerjaan? Pada huruf-huruf yang menggelayuti iris matanya dan menempeli sekujur selasar di kepalanya?

Tiba di sebuah perhentian, DIA bersama sekelompok orang lain yang memiliki tujuan sama kemudian bergegas turun dari bus. Rentetan waktu hari ini begitu lamban dirasakannya. Sejak pagi, saat DIA bangun dari haribaan tempat tidur, hingga malam yang kini belum kunjung beringsut larut. Ketergesaan saat hendak turun dari bus bersama sekelompok orang tadi adalah momen tercepat yang dilaluinya. Itu lebih cepat ketimbang saat dia bersigegas mengejar bus yang dinaikinya selama delapanbelas menit lalu. Ah, seandainya gagasan tentang maju-mundurnya waktu telah dapat terwujud. Ingin rasanya DIA mengulang momen gegas yang penuh gedebug tadi. Itu membuat DIA tergegau, giras. Tetapi, tidakkah pengulangan akan melahirkan kejemuan? Bukankah tegukan pertama dari segelas penuh air tidak akan pernah sama dengan tegukan-tegukan berikutnya? Jadi, biarlah gairah tadi menjadi letupan yang memijarkan malam. Tak perlu diulang.

Sisi jalan yang kini dilaluinya mengurai ingatan tentang perjalanan yang telah dilewatinya dalam kurun empat tahun terakhir. Sebuah perjumpaan dengan perempuan duapuluh tiga tahun di butik sudut jalan itu menyeruak dari endapan ingatan. Perempuan yang memesona. DIA mengingat sambil tanpa sadar menyembulkan kilasan senyum pada bibir yang semenjak hari ini dimulai dirasanya kelu. Perempuan itu hendak meraih kemeja feminin bermotif polkadot bersentuhan jingga. Pada saat yang sama DIA pun berkehendak demikian. Mereka tersenyum, saling mempersilakan. Tetapi, yang terjadi kemudian mereka sama-sama bergegas mengambil baju tersebut, seolah berebut. Pramuniaga mencoba menengahi, tetapi itu bukan suatu pertengkaran.

DIA menjelaskan bahwa DIA hanya ingin mengagumi baju itu, bukan untuk memilikinya. Lalu senyum dan tatapan perempuan yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Tatum itu terbaca oleh DIA. Memesona. Ini bukan pesona harum mawar, bukan pula pesona lukisan Mona Lisa. Hmmm... ketajaman rasa adalah salah satu yang menopang karier DIA hingga kini dapat menempati posisi top di perusahaan penerbitan. Kini tajam itu menghunus, mengarah pada sesosok persona di hadapannya. Persona yang merebakkan pesona yang khas.

Kemeja feminin bermotif polkadot bersentuhan jingga. Jika Tatum berkehendak dan bersedia, DIA akan membayarnya untuk melupakan insiden tadi. Tatum berkata ‘ya’. Sebaliknya, Tatum menawarkan secangkir kopi, donat, dan beberapa menit percakapan di kafe berjarak limapuluh meter dari butik. Lalu mereka terlibat dalam obrolan, serangkaian kalimat yang ditingkahi senyum kecil atau tawa berderai. Pertemuan dengan Tatum lalu berkelanjutan. Berulang. Lagi. Sering.

Penelitian Tatum tentang perempuan dalam iklan rokok menarik perhatian DIA. Ini adalah penelitian untuk tugas akhir di Program Studi Sosiologi sebelum Tatum meraih gelar sarjana. Pesona perempuan lebih didayakan untuk menarik konsumen lelaki agar merasa jantan dengan kepulan asap rokok di mulut mereka yang menganga. Baik lelaki maupun perempuan dalam iklan-iklan yang diteliti Tatum selalu menegaskan citra melalui bentuk tubuh yang diidealkan sebagai sempurna. Optimalisasi tubuh sebagai sumber daya kekuasaan, yang mencengkeram publik sebagai konsumen. Tetapi, tetap saja perempuan hanya menempati peran periferal yang hanya menarik untuk dipertontonkan.

Tatum seorang perokok sebagaimana ibunya, lalu sepupunya, dan teman sekampusnya. Oh, ya ada pula seorang perempuan tetangganya yang suka merokok di beranda menyendiri sambil berharap pemuda lajang di seberang jalan akan tertarik meliriknya bersalut singlet ketat lagi tipis. Dengan mereka semua Tatum pernah mengobrolkan soal kebiasaan merokok. Mereka, yang kemudian menjadi responden penelitian Tatum, tidak pernah merasa menggelegak dalam maskulinitas saat mengepulkan asap bernikotin. Bias patriarkhal agaknya terwarisi oleh peradaban dan menyelusup ke segenap ruang hidup. Sayangnya, dalam banyak kasus perempuan justru menjadi salah satu instrumen utamanya dan menopang komodifikasi tubuh yang bermuara pada gagasan produksi-konsumsi.

Kekuatan gagasan Tatum adalah pesona lain yang melenakan DIA. Cengkeraman pesona itu begitu kuat hingga DIA menyadari bahwa dirinya mesti mempertautkan rasa. Disebabkan Tatum juga disergap rasa yang sama mendidihnya. Lalu, rasa di antara mereka pun luluh dan bercampur menjadi satu benar. Beku dan menjadi keras. Kukuh karena telah disatukan. Bersatu, bercampur, mengharu hati.

Empat tahun sudah mereka bersama. Kebersamaan yang penuh warna, mengambil-memberi-melengkapi. Jingga pada polkadot memenuhi ruang hidup. Bersenyawa dengan helaan napas dan degup jantung yang menjaga hayat tetap dikandung badan. Tatum dan DIA melaju bersama perjalanan sejarah yang bergerak ke depan, namun tak enggan menoleh ke belakang.

Di sisi jalan ini DIA dapat melihat butik dan kafe yang memang berdekatan. Kelebat ingatan itu memang sempat memendarkan senyum. Tapi, kebuntuan yang telah melanda pikirannya sedari tadi belum mendekati luruh. Kontras benar dengan mawar yang merekahkan merah di genggamannya. DIA mencoba mengoleksi kembali gegau dan giras yang sekelebat sempat dirasanya. Dengan modal itu DIA mempercepat langkahnya menuju bangunan warna abu-abu bernomor tujuh.

Semangat yang telah susah payah dikumpulkannya kini bertangkup dengan rindu. Keduanya membalut gelisah yang semenjak tadi menjadi warna dominan ronanya hingga gelisah itu kini terlihat samar saja. Telah ditemukannya gerangan yang sempat mencerabut konsentrasinya dari huruf-huruf pada buku yang mesti disuntingnya. Telah dijumpainya apa yang mengganggu pikirannya hingga seolah DIA merasa lelah dengan huruf. Ialah rasa cintanya kepada Tatum yang semakin ranum.

Pintu bangunan warna abu-abu bernomor tujuh kini dihadapannya. Ditetapkannya hati, meronce tekad. Ketuk pelan pada pintu, tanda pengharapan akan terbuka bagi sang tamu. Tampak wajah Tatum berhias jelita suka. Lalu senyap. Kedip lampu jalan yang redup tak mampu menerangi jalan di muka bangunan. Namun, roman keduanya adalah obor yang menerabas gulita. DIA membalas dengan senyum. Tak tampak lagi murung dan gelisah yang sejak tadi disandangnya.

“Tatum. Maukah engkau menikah denganku?”

“Ya. Tentu, Mbak. Aku bersedia.”

Kendaraan yang Lebih Besar

2005-08-18T11:14:00.000-07:00

JIKA Anda ingin pergi seorang diri ke suatu tempat, kendaraan apa yang akan Anda pakai? Ah, mungkin kendaraan yang banyak disebut sebagai city car sudah cukup, atau motor bahkan mungkin lebih ringkas. Tetapi, jika Anda ingin banyak orang mengiringkan kepergian Anda, setidaknya Anda membutuhkan sebuah bus. Barangkali mereka tidak sekadar mengiringkan, tetapi juga mendukung kepergian Anda. Sehingga Anda dapat memanfaatkan mereka untuk kepentingan Anda agar dapat mencapai tempat yang dituju secara aman dan cepat.

Dalam politik, dukungan kadang dianggap sebagai segalanya. Rumus matematika sederhana para politikus berbunyi demikian: 50+1= ~ (lima puluh ditambah satu sama dengan tidak terhingga). Banyak kemungkinan yang dapat Anda capai, jika Anda mendapatkan dukungan yang besar.

Ada beberapa cara yang sering digunakan oleh para politikus untuk memperoleh dukungan yang besar. Pertama, lemparkan isu yang menjadi tanda bahwa Anda mendukung kepentingan orang banyak. Ini cara klasik, tetapi sangat ampuh untuk menjaring dukungan. Anda tidak harus bersusah payah untuk mewujudkan kepentingan mereka, yang harus Anda lakukan hanya memberi tanda bahwa Anda berada di pihak mereka. Jika mereka telah memberikan dukungannya kepada Anda, Anda boleh melupakan mereka. Ingat, kekuasaan sulit untuk memahami pihak lain, sebaliknya ia ingin selalu dipahami.

Kedua, cari pijakan sebanyak mungkin. Salah satu hal utama yang mesti Anda ingat dalam berpolitik adalah: jangan pernah menjejakkan kaki hanya di satu tempat. Langkah para politikus sering kali bersifat akrobatik. Bayangkan jika Anda melakukan gerakan-gerakan sulit penuh manuver yang berbahaya, namun Anda tidak memiliki pijakan yang cukup kuat (entah di satu, dua, atau lebih tempat). Sekali Anda salah melakukan gerakan, Anda berisiko jatuh dan tidak ada pihak lain yang akan menyediakan kasur empuk secara gratis demi Anda bisa jatuh dengan tenang. Karena itu, carilah pijakan sebanyak-banyaknya agar Anda tidak mudah jatuh, atau setidaknya jika jatuh Anda bisa berdebum di atas kasur empuk.

Ketiga, jangan pernah berada di satu sisi secara tetap. Seperti ayunan, ia hampir tidak pernah berada pada satu posisi secara tetap.Anda mungkin berada pada posisi A untuk isu X, tetapi berada pada posisi B untuk isu Y. Tidak konsisten? Itu mungkin kalau Anda adalah seorang santo, tetapi politik adalah keserbatidakpastian. Namun, pastikan bahwa Anda memilih langkah yang tepat agar Anda memperoleh dukungan dari pihak yang tepat pula. Dengan demikian, Anda akan dapat menjalin pertemanan dengan banyak pihak, namun jangan terlonjak jika musuh Ada pun akan sama banyaknya. Tetapi, jangan khawatir; tidak ada kawan atau lawan abadi dalam politik, kepentinganlah yang menentukannya.

Sekarang, apa yang bisa kita baca dari pencalonan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional yang dimulai hari ini? Menurut saya langkah ini adalah demi meraih dukungan yang lebih luas bagi kekuasaan SBY-JK, setidaknya untuk lima tahun ke depan. Saat konvensi digelar untuk menentukan siapa yang akan diajukan oleh Golkar sebagai calon presiden, Jusuf Kalla mencalonkan dirinya. Begitu mengetahui posisinya tidak cukup kuat untuk memenangkan pertarungan, JK kemudian berkolaborasi dengan SBY dan menjadi duet yang meroket dengan cepat. SBY-JK mampu membangun citra sebagai pihak yang teraniaya oleh kekuasaan. Ini menjadi salah satu perekat emosi dengan publik, sebab sebagian besar publik juga berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan.

Selain itu, dua isu utama yang menjadi kebutuhan banyak orang saat itu adalah persoalan keamanan dan kesejahteraan. Dua hal ini mampu disimbolisasikan dengan baik oleh posisi SBY dan JK saat mereka menjabat Menko Polkam dan Menko Kesra dalam Kabinet Megawati. “Apa pun yang disuarakan rakyat, akan saya dengar, saya pahami, dan insya Allah saya jalani,” demikian janji SBY suatu kali. Ini semakin memperkukuh citra SBY-JK sebagai figur yang mampu meangakomodasi apa yang menjadi kepentingan orang banyak.

Saat persaingan mengerucut antara pasangan SBY-JK dan Megawati-Hasyim, SBY-JK mencoba untuk membeli waktu dengan menyatakan bahwa jika memenangkan pertarungan, kabinet yang mereka susun akan lebih banyak bersifat kabinet ahli. Tetapi, kenyataan politik menyadarkan mereka bahwa dukungan rakyat bukanlah segalanya. Pada aras yang berbeda ternyata mereka mesti mengakomodasi kepentingan elite dengan memberi portfolio yang lebih banyak kepada kekuatan politik lain.

Namun demikian, dalam perjalanan berikutnya tampak bahwa jalinan politik yang dibangun oleh SBY-JK tidak cukup kukuh. PKB keluar dari barisan pendukung mereka, dan hal ini memberi tantangan yang lebih besar kepada mereka karena PKB adalah salah satu pemegang kursi terbesar di DPR. Perseteruan antara Koalisi Kerakyatan (yang mendukung pemerintah) dengan Koalisi Kebangsaan (yang dipelopori oleh Golkar dan PDIP) nyaris membuat banyak proses di lembaga legislatif macet. Sekali lagi SBY-JK harus menghadapi kenyataan politik bahwa mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar di parlemen agar inisiatif kebijakan yang mereka susun tidak banyak terjegal oleh lawan politik.

Kini, kita mendapati kenyataan bahwa Golkar seolah menjadi sosok yang sempurna untuk didekati. Berikut karakteritik Golkar yang membuatnya layak didekati:

a) Golkar memiliki infrastruktur dengan jangkauan paling luas dibandingkan partai lain di Indonesia,

b) Golkar adalah pemenang Pemilu 2004; artinya ia adalah partai yang memiliki dukungan riil terbesar pada tingkat massa,

c) Golkar menguasai 127 kursi (23,09%) di DPR,

d) Golkar adalah partai modern yang terbuka; tidak menunjukkan dukungan berlebihan pada golongan tertentu dan tidak memiliki ketergantungan yang berlebihan pada figur tertentu.

Beberapa saat yang lalu, Surya Paloh menyebut bahwa dia hendak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada Munas di Bali. Dia juga menyebut bahwa SBY menyambut baik pencalonannya itu. Perkembangan berikutnya justru lebih mengejutkan, JK bersama dengan Agung Laksono (Ketua DPR) dan Surya Paloh mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua Dewan Penasihat Golkar 2004-2009. Hal ini bisa kita pahami sebagai manuver politik yang luar biasa akrobatik. Bagaimana tidak? Agung Laksono adalah salah seorang Ketua Golkar yang mestinya paham betul bahwa langkah Golkar untuk ‘mengganjal’ beberapa kebijakan pemerintah melalui DPR adalah bagian dari kebijakan partai itu untuk beroposisi terhadap SBY-JK. Sebaliknya, kini dia justru bergandengan tangan JK untuk merebut posisi terhormat di Golkar.

Adakah ini siasat SBY juga yang membutuhkan kendaraan yang lebih besar daripada Partai Demokrat (PD) yang hanya menguasai 56 kursi (10,18) di DPR? Saya menduganya demikian. Selama ini PD tidak mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap SBY-JK. Selain persoalan kecilnya jumlah kursi mereka dibandingkan Golkar dan PDIP, kenyataan yang tidak bisa disembunyikan adalah bahwa PD tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk bermain manuver politik dengan canggih. Pada sisi lain, salah satu kekuatan yang pernah menjadi pilar utama Golkar adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Hingga saat ini pun sebagian purnawirawan ABRI (kini TNI) masih menduduki posisi-posisi penting di Golkar. Secara ideologis, sebenarnya tidak ada halangan bagi SBY (yang purnawirawan jenderal TNI AD) untuk bekerja sama dengan Golkar.

Tetapi, tidakkah hal ini dapat berakibat buruk bagi citra SBY dalam penegakan HAM dan pemberantasan korupsi yang banyak dikaitkan dengan Orde Baru (rezim yang pernah memperoleh dukungan kuat dari ABRI dan Golkar)? Saya menyangsikan hal itu. Beberapa survei yang dilakukan oleh media massa maupun lembaga survei sesaat menjelang pemilu menunjukkan bahwa dua hal di atas tidak termasuk isu utama yang diminati oleh bagian terbesar rakyat negeri ini. Telah saya kemukakan di muka bahwa isu keamanan dan kesejahteraan adalah dua hal yang dipandang mendesak untuk dipenuhi oleh sebagian besar orang. Jadi, jika JK mampu memenangkan kursi Ketua Umum Golkar, hal ini tidak akan berakibat buruk bagi stabilitas kekuasaan SBY-JK. Justru hal sebaliknyalah yang terjadi.

Ketika Demokrasi Gagal Bersemi

2005-07-20T10:13:00.000-07:00

Bahaya Kegagalan Eksperimen Demokrasi

Memastikan Arah Demokrasi